<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/01/Ahmad-Dhani-Prasetya-Dery-Ridwansah-2JPG-3468616624.jpg" alt="Anggota DPR terpilih masa bakti 2024-2029 dari Partai Gerindra Ahmad Dhani Prasetya mengikuti rapat paripurna perdana di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Anggota DPR terpilih masa bakti 2024-2029 dari Partai Gerindra Ahmad Dhani Prasetya mengikuti rapat paripurna perdana di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Nazaruddin Dek Gam memastikan akan menindaklanjuti laporan musisi Rayendie Rohy Pono terhadap Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Partai Gerindra Ahmad Dhani atas dugaan pelanggaran kode etik terkait memplesetkan marga Pono menjadi Porno. Pelaporan itu dilayangkan musisi Rayen Pono, pada Kamis (24/4) kemarin.</p> <p>Dek Gam menyatakan, pihaknya akan terlebih dahulu memanggil pihak pelapor, dalam hal ini Rayen Pono untuk mengklarifikasi maksud laporan tersebut.</p> <p>"Kita akan memanggil saudara pelapor Rayen Pono. Segera akan kita panggil," kata Dek Gam kepada wartawan, Jumat (25/4).</p> <p>"Pelapor kita jadwalkan, kita panggil mungkin tanggal 30 (April) atau tanggal 1 (Mei)," sambungnya.</p> <p>Setelah pemeriksaan terhadap pihak pelapor, Rayen Pono, MKD akan melanjutkan pemanggilan terhadap Ahmad Dhani. Ia memastikan, tidak pandang bulu meski Ahmad Dhani merupakan legislator Partai Gerindra.</p> <p>"Saya jamin, saya ketuanya kok. Saya jamin nggak ada urusan ama siapapun. MKD itu nggak ada urusan dengan jabatan, dengan kekayaan, dengan ketokohan, nggak ada," tegas Dek Gam.</p> <p>Politikua PAN itu menegaskan, di mata MKD sebanyak 580 Anggota DPR mempunyai status yang sama. Menurutnya, seluruh anggota parlemen harus menaati aturan UU MD3.</p> <p>"Harus menaati, dia sesuai dengan MD3. Jadi saya jamin itu nggak ada itu, bila perlu nanti kita panggil wartawan nanti," ujarnya.</p> <p>Sebelumnya, musisi Rayen Pono melaporkan Anggota DPR RI Ahmad Dhani ke MKD DPR RI atas dugaan pelanggaran kode etik terkait dugaan memplesetkan marga Pono menjadi porno.</p> <p>"Saya beserta tim kuasa hukum datang secara langsung mengantarkan berkas pengaduan kami terkait pelanggaran etik yang dilakukan oleh Ahmad Dhani selaku anggota DPR RI, Komisi X," umgkap Rayen di kantor MKD, Jakarta, Kamis (24/4).</p> <p>Rayen menyatakan, laporan kepada MKD merupakan bentuk keseriusannya dalam menanggapi pernyataan Ahmad Dhani tersebut.</p> <p class="class-paragraph">"Ini adalah bentuk keseriusan kami, bahwa kami menganggap isu ini adalah isu yang serius, isu yang dilakukan oleh bukan hanya oleh seorang musisi, tapi Ahmad Dhani adalah memiliki entitas baru, yaitu sebagai anggota dewan," pungkasnya.</p>

MKD DPR akan memanggil Ahmad Dhani usai laporan Rayen Pono terkait pelanggaran kode etik usai plesetkan marga Rayen Pono jadi porno.

MKD DPR Bakal Panggil Ahmad Dhani Usai Plesetkan Marga Rayen Pono jadi Porno

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/22/JKT_BALEG-DAN-PEMERINTAH-SEPAKAT-SAHKAN-RUU-PILKADA_Salman-Toyibi6-1070116278.jpg" alt="Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Achmad Baidowi (tengah) menerima berkas pandangan mini Fraksi Partai Golkar dari Anggota Badan Legislasi DPR RI Christina Aryani (kanan) dalam rapat keputusan pembahasan RUU Pilkada DPR RI dengan Badan Legislasi DPR RI d" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Achmad Baidowi (tengah) menerima berkas pandangan mini Fraksi Partai Golkar dari Anggota Badan Legislasi DPR RI Christina Aryani (kanan) dalam rapat keputusan pembahasan RUU Pilkada DPR RI dengan Badan Legislasi DPR RI d</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) melaporkan Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Achmad Baidowi alias Awiek ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Awiek dilaporkan atas dugaan pelanggaran etik, lantaran tak memberi kesempatan Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) berbicara saat memimpin rapat Baleg pada Rabu (21/8).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kami lihat di dalam beliau ketika memimpin rapat sebagai pimpinan kesewenangan tidak memberikan izin kepada salah satu anggota untuk berbicara,&rdquo; kata Ketua DPP IMM Ari Aprian Harahap di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (23/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ari menjelaskan, rapat Baleg dan panitia kerja (Panja) RUU Pilkada menimbulkan gejolak publik yang membuat masyarakat sipil dan mahasiswa turun ke jalan.&nbsp; melayangkan aksi demonstrasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015010326/4-gaya-hidup-yang-cocok-untuk-shio-kerbau-si-pekerja-kerasyang-mengharapkankestabilan-hidup-berkelanjutan"> 4 Gaya Hidup yang Cocok untuk Shio Kerbau, si Pekerja Keras&nbsp;yang Mengharapkan&nbsp;Kestabilan Hidup Berkelanjutan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kami menduga ada pelanggaran etik yang dilakukan Awiek selaku pimpinan dalam rapat kemarin itu. Oleh karena itu kami hari ini hadir ke MKD untuk menggunakan hak kami melaporkan beliau,&rdquo; ucap Ari.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia memastikan, berkas laporan terhadap Awiek sudah diterima MKD. Meski demikian, ada beberapa laporan yang belum lengkap dan pihaknya bersedia melengkapi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Akan segera kami lengkapi, Senin nanti. Harapan kami laporan ini bisa ditindaklanjuti MKD dan Awiek bisa ditindak atas dugaan pelanggaran etik ini,&rdquo; ujar Ari.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ari pun berharap Pilkada Serentak 2024 bisa berjalan demokratis. Serta mampu mengedepankan kepentingan rakyat, sehingga tak ada aksi demonstrasi lanjutan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/015010313/ketua-dprd-jawa-timur-kusnadi-temui-massa-aksi-kawal-putusan-mk-di-surabaya">Ketua DPRD Jawa Timur Kusnadi Temui Massa Aksi Kawal Putusan MK di Surabaya</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Jangan sampai rakyat masyarakat kembali marah seperti kemarin. Kita juga tidak mau ada kegaduhan di publik ini sehingga permintaan kami tentunya kepada seluruh elite baik itu pemerintah atau legislatif agar tidak meluluh memancing keriuhan publik,&rdquo; ucapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia juga meminta pelaksanakan Pilkada 2024 menggunakan ambang batas dan syarat minimum mencalonkan calon kepala daerah sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) 60 dan 70.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski RUU Pilkada tak diparipurnakan, Ari mengatakan pihaknya bakal tetap meminta MKD menindaklanjuti laporannya atas Awiek. Ia lantas mengingatkan hasil rapat Baleg yang dipimpin Awiek justru menimbulkan reaksi ketidaksetujuan anggota DPR sehingga rapat paripurna tak memenuhi kuorum.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Nah ini kan berarti ada permasalahan di rapat Panja RUU Pilkada kemarin. Itulah makanya laporan ini akan terus kami lanjutkan dan harapannya itu tadi bisa ditindaklanjuti oleh MKD DPR RI,&rdquo; pungkasnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) melaporkan Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Achmad Baidowi alias Awiek ke MKD DPR

DPP IMM Laporkan Achmad Baidowi ke MKD Buntut Pimpin Rapat Baleg saat RUU Pilkada

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/Puan-Maharani-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti sejumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang belakangan marak terjadi di Indonesia. Ia pun mendorong penegak hukum merespons cepat laporan-laporan terkait KDRT, serta memprosesnya secara tegas dan adil.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kasus KDRT di Indonesia saat ini sudah cukup darurat. Diperlukan tindakan tegas dan adil dari penegak hukum terhadap penanganan kasus-kasus KDRT,&rdquo; kata Puan kepada wartawan, Kamis (25/5).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terlebih, belum lama ini masyarakat dihebohkan kasus KDRT yang melibatkan seorang wakil rakyat, mantan anggota DPR RI diduga menganiaya istri keduanya yang sedang hamil hingga mengalami pendarahan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, ada juga dugaan KDRT yang dilakukan seorang oknum dosen salah satu universitas negeri di Solo terhadap istrinya. Dosen tersebut diduga menjempit istrinya dengan pintu saat berada di kampus.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baru-baru ini pun viral seorang istri di Depok, Jawa Barat, yang justru dijadikan tersangka meski menjadi korban kekerasan suaminya. Perempuan itu dianiaya dengan cara mata disiram bon cabe, kepala dibenturkan ke dinding, hingga rambut dijambak.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Saat melaporkan tindakan KDRT itu ke pihak kepolisian, korban justru dijadikan tersangka dan ditahan atas laporan balik sang suami. Puan berharap peristiwa seperti ini tidak terulang kembali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kasus ini preseden buruk karena kurangnya kepekaan terhadap perlindungan terhadap perempuan. Berbicara soal keadilan juga harus mempertimbangkan berbagai faktor agar tidak tercipta keadilan semu," tegas perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Puan juga meminta Pemerintah memberikan perhatian khusus untuk penanganan kasus KDRT. Apalagi berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), terdapat 3.173 kasus KDRT sejak 1 Januari 2022 hingga 14 Februari 2023.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu Komnas Perempuan mencatat ada 457.895 kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Indonesia sepanjang tahun 2022, termasuk kejadian kekerasan dalam rumah tangga.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dari berbagai informasi, banyak korban merasa tidak direspons serius saat melaporkan KDRT yang dialaminya. Tidak sedikit juga yang justru malah dijadikan tersangka. Apa yang salah di sini?&rdquo; ucap Puan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mantan Menko PMK itu mengatakan, kurangnya sosialisasi dan edukasi mengenai penanganan kasus KDRT membuat korban kesulitan saat ingin melaporkan kejadian yang dialaminya. Puan juga menilai, banyak korban takut saat hendak melapor karena kurang informasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pemerintah harus lebih banyak melakukan pendekatan dan pendampingan melalui kementerian/lembaga sehingga korban KDRT bisa bersuara," pungkasnya.</div> <p>&nbsp;</p>

Belum lama ini masyarakat dihebohkan kasus KDRT yang melibatkan seorang wakil rakyat, bahkan ada juga akademisi di perguruan tinggi.

Ketua DPR Akui Banyak Korban merasa Tidak Direspons saat Melaporkan KDRT

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan 55 Anggota DPR RI ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI. Pelaporan itu terkait dugaan ketidakpatuhan kelengkapan LHKPN masa&nbsp;waktu 2019-2021.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/12/Kurnia-Ramadana-Lapor-ke-DPR-3616815651.jpg" alt="Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadana, melaporkan 55 Anggota DPR RI ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI." width="100%">
<figcaption>Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadana, melaporkan 55 Anggota DPR RI ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berdasarkan data ICW, Anggota DPR RI paling banyak tidak patuh melaporkan LHKPN dari Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi Partai Golkar sebanyak 11 orang, PKB 10 orang, Gerindra 6 orang, NasDem 5 orang, PAN 5 orang, Demokrat 3 orang, PPP 2 orang dan PKS 2 orang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">"Kami berpandangan tindakan 55&nbsp;orang itu layak dikategorikan sebagai pelanggaran hukum. Sebab, kewajiban pelaporan LHKPN mandat langsung dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 yang diikuti dengan Peraturan KPK Nomor 02&nbsp;Tahun 2020," kata Kurnia dalam keterangannya, Rabu (12/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01482356/banding-ditolak-ricky-rizal-tetap-dihukum-13-tahun-penjara">Banding Ditolak, Ricky Rizal Tetap Dihukum 13 Tahun Penjara</a></strong></div> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kurnia menjelaskan, dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa setiap penyelenggara negara wajib melaporkan harta kekayaannya dalam masa waktu satu tahun sekali, dan paling lambat diserahkan pada 31 Maret. Bukan hanya melanggar hukum, mengabaikan LHKPN juga bersinggungan dengan etik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik DPR RI disebutkan bahwa setiap anggota DPR RI bertanggung jawab mengemban amanat rakyat, melaksanakan tugasnya secara adil, mematuhi hukum, menghormati keberadaan lembaga legislatif, dan mempergunakan fungsi, tugas, dan wewenang yang diberikan kepadanya demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat," papar Kurnia.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kurnia mengungkapkan, jika ada anggota DPR RI yang mengabaikan perintah undang-undang termasuk kategori melanggar hukum. Oleh karenanya, memenuhi unsur Pasal 2 ayat (2) Per DPR 1/2015 tersebut. Karena itu, ICW merekomendasikan kepada MKD segera memanggil 55 orang Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan DPR RI untuk dimintai keterangan atas ketidakpatuhan dalam melaporkan LHKPN kepada KPK.&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Selain itu, lanjut Kurnia, MKD diharapkan dapat menggelar persidangan tersebut secara terbuka sebagai pemenuhan nilai transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01482351/ky-masih-verifikasi-dugaan-pelanggaran-etik-hakim-yang-sidangkan-kasus-kanjuruhan">KY Masih Verifikasi Dugaan Pelanggaran Etik Hakim yang Sidangkan Kasus Kanjuruhan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jika kemudian aduan terbukti, MKD harus mengkategorikan perbuatan pelanggaran atas ketidakpatuhan melaporkan LHKPN sebagai Pelanggaran Berat seperti diatur dalam Pasal 20 ayat (4) huruf b Per DPR 1/2015," pungkas Kurnia.</div> </div> </div> </div>

Anggota DPR RI paling banyak tidak patuh melaporkan LHKPN dari Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi Partai Golkar sebanyak 11 orang

ICW Laporkan 55 Anggota DPR ke MKD Karena Tak Patuh LHKPN, Terbanyak PDIP dan Golkar

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memberikan peringatan lisan kepada Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Gerindra Ramson Siagian, terkait dugaan permintaan sarung sebanyak 2.000 buah ke PT. Pertamina. MKD DPR telah melakukan klarifikasi terhadap Ramson terkait pernyataannya saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan PT. Pertamina, Selasa (4/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/PSX_20200809_215743.jpg" alt="Petugas pemadam kebakaran menyemprotkan cairan disinfektan di area Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Minggu (9/8/2020). Penyemprotan tersebut dalam rangka persiapan rapat paripurna terbuka DPR RI tahun 2020 dengan acara  pidato kenegaraan Presiden RI juga sebag" width="100%">
<figcaption>Petugas pemadam kebakaran menyemprotkan cairan disinfektan di area Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Minggu (9/8/2020). Penyemprotan tersebut dalam rangka persiapan rapat paripurna terbuka DPR RI tahun 2020 dengan acara  pidato kenegaraan Presiden RI juga sebag</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi kami sudah memberikan peringatan secara lisan kepada beliau (Ramson Siagian), karena pernyataan tersebut bisa mengarah kepada pelanggaran kode etik anggota DPR RI, khususnya Pasal 4," kata Wakil Ketua MKD DPR RI Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/01475174/pj-gubernur-dki-heru-budi-larang-asn-dki-mudik-pakai-mobil-dinas">Pj Gubernur DKI Heru Budi Larang ASN DKI Mudik Pakai Mobil Dinas</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya bacakan ya, 'anggota DPR harus bersikap profesional dalam melakukan hubungan dengan mitra kerja, anggota DPR dilarang, ayat duanya melakukan hubungan dengan tenaga kerjanya untuk melakukan maksud tertentu yang mengandung potensi korupsi, kolusi dan nepotisme," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Habiburokhman mengutarakan, klarifikasi ini dilakukan setelah pemberitaan terhadap Ramson ramai di media massa. Pihaknya pun turut menganalisa pernyataan Ramson tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami sudah menganalisa secara singkat, kami juga sudah mengonfirmasi yang bersangkutan, tadi sempat kami panggil ke sini (ruang MKD DPR RI) sebentar, lalu kami juga memperdalam lagi lewat zoom," ucap Habiburokhman.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Politikus Partai Gerindra ini mengingatkan rekannya itu untuk tidak mengintervensi program CSR PT. Pertamina. Meski memang, Pertamina merupakan mitra kerja Komisi VII DPR RI.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Soal sarung tersebut ya anggota DPR tidak boleh mengintervensi mitra ya, termasuk Pertamina, terkait kebijakan CSR ya, enggak boleh mengintervensi misalnya harus dikasih kemana CSR-nya itu yang punya program lah yang berhak menentukan, yaitu Pertamina," tegas Habiburokhman.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Saat diklarifikasi, kata Habiburokhman, Ramson diklaim hanya memperjuangkan masyarakat di daerah pemilihannya. Sehingga, permintaan 2.000 sarung tersebut bukan untuk kepentingan pribadi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01475172/soal-politikus-pdip-said-abdullah-bagi-bagi-uang-di-masjid-bawaslu-nilai-tak-ada-pelanggaran-pemilu">Soal Politikus PDIP Said Abdullah Bagi-bagi Uang di Masjid, Bawaslu Nilai Tak Ada Pelanggaran Pemilu</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau pak Ramson mengatakan bahwa itu yang dia mengatakan, sebenarnya memperjuangkan ya, masyarakat di dapilnya. Jadi itu bukan buat pribadi, tapi untuk masyarakat di dapilnya. Yang membagikan menurut dia tetap atas nama Pertamina, bukan atas nama yang bersangkutan (Ramson Siagian)," ujar Habiburokhman.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Ramson Siagian dalam RDP dengan PT Pertamina menyoroti penyebab kilang dan depo Pertamina terbakar berkali-kali. Ia menyebut, salah satu penyebabnya, karena Pertamina kurang bersedekah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal ini disampaikan Ramson saat Komisi VII DPR RI rapat dengar pendapat (RDP) dengan PT Pertamina, Selasa (4/4) kemarin. Ia menyebut, Pertamina kurang bersedekah sehingga perusahaan pelat merah itu kerap mendapatkan musibah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ramson yang merupakan anggota dewan dari daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah 10 itu menuturkan, sarung yang diminta dari Pertamina dibagi-bagikan kepada warga di dapilnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ngomong soal amal. Periode kemarin pas dapil saya butuh sarung, saya WA (Whatsapp) Bu Dirut (Nicke Widyawati) dan langsung dikirim 2.000 sarung," ungkap Ramson.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01475163/polisi-sebut-ada-2-korban-pembunuhan-mbah-slamet-lagi-yang-berasal-dari-lampung">Polisi Sebut Ada 2 Korban Pembunuhan Mbah Slamet Lagi yang Berasal dari Lampung</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, Ramson mrnuturkan sarung tersebut tak didapat di periode saat ini, karena harus mengantongi izin dari Menteri BUMN Erick Thohir.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Sekarang satu sarung enggak bisa, katanya harus Pak Erick semua gitu,&rdquo; keluh Ramson.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Kami sudah memberikan peringatan secara lisan kepada beliau (Ramson Siagian), karena pernyataan tersebut bisa mengarah kepada pelanggaran

MKD DPR Berikan Peringatan Lisan ke Legislator Gerindra yang Minta Sedekah Sarung ke Pertamina

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/Puan-Maharani-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, memutuskan menolak laporan terkait dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Ketua DPR Puan Maharani. Keputusan ini setelah Puan dilaporkan ke MKD, karena dugaan pelanggaran etik lantaran merayakan ulang tahun di forum rapat paripurna, saat buruh dan mahasiswa menggelar demonstrasi BBM di luar Gedung DPR pada 6 September 2022 lalu.<br /> <br /> “Memutuskan, menetapkan perkara pengaduan dugaan pelanggaran kode etik DPR RI terhadap Puan Maharani Fraksi PDIP tidak dapat ditindaklanjuti," kata Wakil Ketua MKD Nazaruddin Dek Gam di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/9).<br /> <br /> Pelapor dalam pengaduan ini adalah eks Aktivis 98 sekaligus Ketua Umum Kaukus Muda Antikorupsi (Kamaksi) Joko Priyoski. Pengaduannya teregister dengan nomor PP-MKD/9/2022 dengan teradu Puan Maharani.<br /> <br /> MKD menilai Puan Maharani tidak merayakan pesta ulang tahun pada rapat paripurna. Namun, Puan hanya menerima ucapan selamat ulang tahun dari rekan-rekan anggota DPR, karena di hari yang sama rapat paripurna bertepatan dengan hari ulang tahun teradu.<br /> <br /> “Bahwa MKD DPR RI tidak menemukan bukti terkait dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Puan Maharani,” ujar Nazaruddin.<br /> <br /> Selain tidak menindaklanjuti laporan tersebut, kata Nazaruddin, Puan juga direhabilitasi nama baiknya. “MKD memberikan rehabilitasi terhadap teradu (Puan),” tegas Nazaruddin.<br /> <br /> Sebelumnya, Joko Priyoski melaporkan Ketua DPR Puan Maharani ke MKD DPR gegara merayakan ulang tahunnya pada saat Rapat Paripurna di DPR pada 6 September 2022 lalu. Padahal, kata Joko, saat di luar gedung DPR sedang digelar demonstrasi penolakan kenaikan harga BBM bersubsidi.<br /> <br /> "Hari ini kami melaporkan Puan Maharani ke MKD DPR RI atas viralnya video perayaan ultah beliau pada tanggal 6 yang lalu. Saat massa buruh berunjuk rasa, tapi beliau bukannya menerima para pengunjuk rasa, malah melakukan euforia dalam gedung ini," ujar Joko di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (12/9).<br /> <br /> Joko mengatakan laporan tersebut merupakan bagian kritik positif kepada Ketua DPR agar memanfaatkan gedung perlemen menerima aspirasi masyarakat. Dia berharap Puan dan anggota DPR lainnya memiliki kepekaan terhadap penderitaan rakyat.<br /> <br /> "Artinya ke depannya berharap gedung ini jadi sarana penyampaian aspirasi masyarakat, tidak lagi menjadi perayaan-perayaan seremoni atau euforia belaka. Apalagi beliau kita tahu beliau mau jadi capres, harusnya beliau memiliki kepekaan yang tinggi," ungkap Joko.<br /> <br /> Joko juga berharap MKD memproses laporannya dan memberikan sanksi teguran kepada Puan Maharani. Selain itu, dia berharap Puan menyampaikan permohonan maaf atas viral video tersebut.<br /> <br /> "Kami minta Ibu Puan minta maaf atas viralnya video perayaan ultah tersebut. Dan juga merespon aspirasi masyarakat utamanya soal dampak kenaikan harga BBM," pungkasnya.

MKD Tolak Laporan Puan Rayakan Ultah Saat Rakyat Demo Kenaikan BBM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/Azis-Syamsuddin.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin diduga memberikan suap sebesar Rp 3,099 miliar dan USD 36.000 atau sekitar Rp 512 juta kepada bekas penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Stepanus Robin Pattuju. Namun Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) juga belum memeriksa Azis Syamsuddin terkait dugaan pelanggaran etik sebagai anggota dewan.<br /> <br /> Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengatakan sudah hampir enam bulan sejak laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran etik Azis Syamsuddin dinyatakan memenuhi syarat. Namun sayang tidak terlihat gerak-gerik MKD menindaklanjuti laporan itu sesuai dengan tata beracara MKD.<br /> <br /> "MKD seolah hilang ditelan bumi, tidak hanya pada kasus Azis, tetapi dalam semua pelaksanaan fungsi mereka sebagai polisi etik DPR," ujar Lucius kepada wartawan, Selasa (7/9).<br /> <br /> "Kalau mau dibilang, MKD periode ini menjadi satu AKD DPR yang nyaris enggak ada kerjaan. Jangankan bicara hasil, kerja aja enggak jelas," tambahnya.<br /> <br /> Menurut Lucius, sepinya aktivitas MKD seolah-olah mau mengatakan bahwa DPR 2019-2024 ini berisi anggota-anggota bermartabat semua, orang-orang suci dengan perilaku mulia dan terhormat.<br /> <br /> "Ya, jangan-jangan design kerja MKD yang tak terlihat melakukan satupun hasil kerja penegakan etik merupakan suatu strategi mengampanyekan DPR sekarang sebagai DPR yang beretika. Kalau begitu bisa dibilang MKD sekarang cukup cerdik ya. Mereka bisa aja mencitrakan DPR berintegritas dengan menguburkan semua laporan pelanggaran yang masuk," katanya.<br /> <br /> Padahal era teknologi informasi sekarang nyaris bukan waktunya lagu untuk sembunyi-sembunyi. Secerdik apapun MKD membangun citra dengan menyembunyikan kasus-kasus dugaan pelanggaran etik yang masuk, publik tetap saja punya cara untuk mengetahui perilaku anggota yang diduga mencoreng kehormatan dewan.<br /> <br /> Lihat aja pada kasus Azis, belumnya MKD menindaklanjuti penyelidikan atas laporan etik Azis, publik tetap mendapatkan suguhan perkembangan kasusnya. Yang terakhir informasi soal dugaan keterlibatan Azis datang dari Surat dakwaan Robin di pengadilan.<br /> <br /> "Mau sembunyi bagaimana MKD? Surat Dakwaan Robin dengan jelas menulis nama Azis Syamsuddin berserta tumpukan rupiah yang dusodorkannya kepada Robin sebagai suap," tegasnya.<br /> <br /> Dengan perkembangan itu publik semakin yakin dugaan keterlibatan Azis juga makin jelas pesan politik MKD yang mendiamkan laporan atas politikus Partai Golkar sebegitu lamanya.<br /> <br /> "Surat dakwaan jelas bukan dokumen fiksi yang hanya menggunakan nama tokoh yang kebetulan bernama Azis. Itu pasti keterangan resmi dengan bukti yang bisa disodorkan kejaksaan," ungkapnya.<br /> <br /> Jadi MKD bukan tanpa alasan memperlambat gerakan memproses Azis. MKD jelas tahu benar bahwa apa yang dilaporkan masyarakat terkait perbuatan Azis merupakan sesuatu yang bisa mencoreng kehormatan dewan.<br /> <br /> "Kelambanan MKD jelas tak membantu dugaan pelanggaran etik Azis yang kian benderang lebih cepat terungkap. Kelambanan MKD pasti tak membantu DPR untuk memastikan kehormatan dan kewibawaan parlemen tetap tegak," tuturnya.<br /> <br /> Karena itu demi mendorong kehormatan parlemen tak dirusak oleh perilaku anggota, MKD sudah seharusnya membuat langkah nyata pemeriksaan atas Azis. Semakin lama MKD bergerak, maka pertaruhan kehormatan lembaga menjadi tanggungjawab MKD. Semakin lama MKD bekerja, kehormatan DPR sedang diujung tanduk.<br /> <br /> Jadi kerja MKD bukan sekedar ingin mengadili sesama rekan anggota saja. Lebjh dari itu kerja-kerja MKD sesungguhnya menjadi jantung kehormatan lembaga parlemen.<br /> <br /> "Jika MKD mandul, kehormatan DPR terancam rusak. MKD harus berpikir untuk kepentingan lebih besar yakni kehormatan lembaga, bukan sekedar nasib seseorang anggota atau wakil ketua DPR yang mungkin saja berteman baik dengan mereka sehingga enggan memproses dugaan pelanggaran etik Azis," pungkasnya.

Belum Proses Azis Syamsuddin, FMKD DPR Seolah Hilang Ditelan Bumi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kpk-panggil-anggota-dpr-aziz-syamsuddin_m_.jpg" alt="Anggota DPR Azis Syamsuddin saat menyambangi kantor KPK beberapa waktu lalu" width="100%">
<figcaption>Anggota DPR Azis Syamsuddin saat menyambangi kantor KPK beberapa waktu lalu</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin diduga memberikan suap sebesar Rp 3,099 miliar dan USD 36.000 atau sekitar Rp 512 juta kepada eks penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Stepanus Robin Pattuju. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR Habiburokhman mengatakan pihaknya menghormati proses hukum terhadap Azis. Habiburokhman menuturkan, pihaknya tidak akan mendahului proses hukum terhadap Azis yang sedang berjalan.<br /> <br /> "Intinya MKD benar-benar menempatkan hukum sebagai panglima, jadi kami tidak mau offside mendahului proses hukum yang sedang berjalan," ujar Habiburokhman kepada wartawan, Sabtu (4/9).<br /> <br /> Habiburokman berujar, dugaan Azis memberikan suap kepada eks penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju hanya baru berupa dakwaan saja. Sehingga MKD tidak membuat keputusan yang masih prematur.<br /> <br /> "Kasus ini adalah dugaan pelanggaran hukum sekaligus etik. Kami tidak boleh mempengaruhi proses hukum dengan membuat putusan yang prematur," ungkapnya.<br /> <br /> Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini menuturkan, MKD baru akan mengambil putusan terhadap laporan pelanggaran etik Azis Syamsuddin setelah ada putusan inkrah dari pengadilan.<br /> <br /> "Seperti kita ketahui bahwa surat dakwaan adalah awal dari rangkaian proses persidangan, jika kelak sudah ada putusan pengadilan, ya kami akan menyesuaikan," katanya.<br /> <br /> Sebelumnya, eks penyidik KPK, Stepanus Robin Pattuju, disebut menerima Rp 3,099 miliar dan USD 36.000 dari Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin.<br /> <br /> Hal tersebut diketahui dalam surat dakwaan Pattuju dilihat dari laman https://sipp.pn-jakartapusat.go.id pada Jumat (3/9). Pattuju adalah terdakwa perkara suap terkait penanganan perkara wali kota Tanjungbalai, Sumatera Utara, Tahun 2020-2021.<br /> <br /> Dalam surat dakwan, dia total menerima suap dengan jumlah keseluruhan Rp 11.025.077.000 dan USD 36.000.<br /> <br /> "Bahwa terdakwa Stepanus Robin Pattuju selaku penyelenggara negara, yakni Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, menerima hadiah atau janji berupa uang dengan jumlah keseluruhan Rp 11.025.077.000 dan 36.000 dolar AS atau setidak-tidaknya sejumlah itu," demikian bunyi dakwaan kepada dia, dikutip dari laman https://sipp.pn-jakartapusat.go.id.<br /> <br /> Penerimaan tersebut berasal dari Wali Kota Tanjungbalai, M Syahrial, sejumlah Rp 1.695.000.000, Azis Syamsuddin dan Aliza Gunado sejumlah Rp 3.099.887.000 dan USD 36.000.<br /> <br /> Selanjutnya menerima dari Wali Kota Cimahi di Jawa Barat, Ajay Muhammad Priatna, sejumlah Rp 507.390.000, Usman Effendi sejumlah Rp 525.000.000, dan mantan Bupati Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur, Rita Widyasari, sejumlah Rp 5.197.800.000.

Sikap MKD DPR Soal Dugaan Suap Azis Syamsuddin ke Eks Penyidik KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/Formappi-Ridwan.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Sampai saat ini Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR belum bergerak mengusut Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin yang diduga melakukan pelanggaran etik. Padahal sudah ada lima laporan. Terkait hal itu, Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Albert Purwa mempertanyakan kenapa sampai saat ini MKD DPR belum memproses aduan dari masyarakat terhadap pelanggaran etik yang dilakukan oleh politikus Partai Golkar tersebut.<br /> <br /> "MKD sampai akhir masa sidang V ini belum juga berani memproses Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin yang ditengarai melakukan pelanggaran kode etik terkait dengan kasus suap Wali Kota Tanjungbalai kepada penyidik KPK," ujar Albert dalam jumpa pers secara virtual, Kamis (12/8).<br /> <br /> Oleh sebab itu, Albert menyebut MKD DPR tidak ada gunanya. Bahkan, dia meminta keberadaan MKD perlu ditinjau ulang. Pasalnya tidak memiliki keberanian mengungkap dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin.<br /> <br /> "Dengan demikian, sekali lagi MKD ini tampak semakin tidak berguna keberadaannya, jadi mesti ditinjau kembali," tegasnya.<br /> <br /> Seperti diketahui, Ketua MKD DPR Aboe Bakar Alhabsyi menyebut sudah ada lima laporan terhadap Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin terkait dugaan pelanggaran etiknya sebagai anggota dewan. Adapun pelaporan tersebut terkait dugaan keterlibatan Azis Syamsuddin dalam perkara dugaan suap antara penyidik KPK Stephanus Robin Pattuju dengan Wali Kota Tanjungbalai M. Syahrial.<br /> <br /> KPK menyebut Azis Syamsuddin, meminta kepada penyidik KPK dari unsur Polri, Stepanus Robin Pattuju (SRP), membantu mengurus perkara Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial di KPK. Ketua KPK Firli Bahuri menyebut, permintaan Azis kepada Robin bermula saat mereka bertemu di rumah dinas Azis Syamsuddin pada Oktober 2020. Dalam pertemuan itu Azis mengenalkan Robin sebagai penyidik KPK kepada Syahrial.<br /> <br /> Saat itu, Syahrial yang merupakan rekan Azis di Partai Golkar, tengah memiliki permasalahan terkait penyelidikan dugaan korupsi di Pemerintah Kota (Pemkot) Tanjung Balai yang sedang dilakukan KPK. Firli mengatakan, seusai pertemuan di rumah dinas Azis, Robin kemudian memperkenalkan Syahrial kepada pengacara Maskur Husein untuk membantu permasalahannya.<br /> <br /> Kemudian ketiganya sepakat dengan fee sebesar Rp 1,5 miliar agar Robin membantu kasus dugaan korupsi di Pemkot Tanjungbalai tak diteruskan KPK. Dari kesepakatan itu, Syahrial telah memberikan Rp 1,3 miliar baik secara cash maupun transfer.<br /> <br /> Dalam kasus ini, KPK menjerat Stepanus Robin, Syahrial, dan Maskur sebagai tersangka dugaan suap pengurusan perkara di KPK. Atas perbuatannya, Robin dan Maskur dijerat sebagai tersangka penerima suap, sementara Syahrial pemberi suap.<br /> <br /> Robin dan Maskur disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12B UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.<br /> <br /> Sementara itu, Syahrial disangka melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001.

Formappi Kritik Keras MKD DPR karena Belum Usut Azis Syamsuddin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/JKT1-PENYIDIK-KPK-DITAHAN-KPK-ali4-840.jpg" alt="Penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju saat masuk ke mobil Tahanan KPK usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK Jakarta dan ditetapkan sebagai Tersangka, Kamis (22/4/2021). Penyidik KPK dari Polisi ini tersangkut kasus suap 1,3 Miliar terkait penanganan perk" width="100%">
<figcaption>Penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju saat masuk ke mobil Tahanan KPK usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK Jakarta dan ditetapkan sebagai Tersangka, Kamis (22/4/2021). Penyidik KPK dari Polisi ini tersangkut kasus suap 1,3 Miliar terkait penanganan perk</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap delapan orang saksi dalam perkara dugaan suap penanganan perkara yang menjerat penyidik KPK dari kepolisian, Stepanus Robin Pattuju (SRP) dan Wali Kota Tanjungbalai Nonaktif M. Syahrial. Penyidik salah satunya memanggil Staf Hukum Operasional BCA Randy Bagas Prasetya.<br /> <br /> Selain itu, Kepala Bagian Sekretariat MKD DPR-RI, Chrysanti Permatasari; Ibu Rumah Tangga, Riefka Amalia; Karyawan Swasta, Eden Farm Angga Yudhistira; Ibu Rumah Tangga, Putri Amalia; dua wiraswasta bernama Riski Cinde Awaliyah dan Agus Susanto, serta mahasiswa bernama Nikodemus Roy Pattuju.<br /> <br /> "Diperiksa sebagai saksi untuk tersangka SRP," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri, Senin (24/5).<br /> <br /> Dalam perkara dugaan suap penanganan perkara di Pemkot Tanjungbalai, KPK menetapkan tiga orang sebagai tersangka yakni penyidik asal kepolisian, Stepanus Robbin Pattuju (SRP), Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Syahrial (MS) dan pengacara Maskur Husain (MH). KPK menduga, penyidik asal Korps Bhayangkara Stepanus menerima suap untuk mengurus perkara yang menjerat Syahrial.<br /> <br /> Stepanus yang merupakan penyidik KPK bersama dengan Maskur Husain menyepakati agar perkara dugaan korupsi yang menjerat Syahrial di KPK tidak lagi dilanjutkan. Kesepakatan uang Rp 1,5 miliar ini, setelah Stepanus bertemu Syahrial di rumah Azis Syamsuddin pada Oktober 2020.<br /> <br /> Syahrial lantas menyanggupi permintaan uang itu, dengan kesepakatan kasusnya tidak dilanjutkan ke tahap penyidikan. Terlebih KPK juga sampai saat ini belum mengumumkan sejumlah pihak yang ditetapkan tersangka dalam kasus lelang jabatan di Kota Tanjungbalai.<br /> <br /> Syahrial memberikan uang itu secara bertahap sebanyak 59 kali melalui rekening bank milik Riefka Amalia (RA) teman dari Stepanus. Uang itu baru diserahkan dengan total Rp 1,3 miliar.<br /> <br /> Stepanus dan Maskur disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 dan Pasal 12B UU No. 31 Tahun 1999 UU No. 20 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.<br /> <br /> Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/26/04/2021/maki-duga-walkot-tanjungbalai-sempat-dekati-pimpinan-kpk/">MAKI Duga Walkot Tanjungbalai Sempat Dekati Pimpinan KPK</a><br /> <br /> Sedangkan Syahrial disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 UU No. 20 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Usut Kasus Suap Penyidiknya, KPK Panggil MKD DPR Hingga Staf Hukum BCA

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#mkd dpr

Berita Terkini