<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/13/IMG-20250213-WA0064-1026960814.jpg" alt="Kantor PT Pos Indonesia. (Dokumentasi PT Pos Indonesia)" width="100%">
<figcaption>Kantor PT Pos Indonesia. (Dokumentasi PT Pos Indonesia)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; PT Pos Indonesia (Persero) tengah menjadi sorotan terkait status dan kesejahteraan pekerja mitranya. Banyak pekerja mitra yang mengeluhkan ketidakjelasan sistem pengupahan, jaminan sosial, serta skema kemitraan yang dianggap merugikan. Mereka merasa hak-hak dasar seperti upah minimum, tunjangan hari raya (THR), dan kepesertaan dalam BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan belum sepenuhnya terpenuhi. Menanggapi tudingan itu, Vice President Kesekretariatan PT Pos Indonesia Heri Nugrahanto mengatakan, skema kemitraan yang diterapkan saat ini sudah disesuaikan dengan kebutuhan industri logistik dan layanan keuangan yang terus berkembang. "Sebagai perusahaan yang telah beroperasi lebih dari satu abad, kami selalu beradaptasi dengan perubahan industri. Skema kemitraan ini kami terapkan agar mitra memiliki fleksibilitas dalam mengatur jam kerja dan operasional mereka sendiri," ujar Heri Nugrahanto kepada JawaPos.com, Kamis (13/2). Dia menegaskan, perusahaan terus mengevaluasi sistem kompensasi, insentif berbasis produktivitas, serta jaminan sosial untuk memastikan kesejahteraan mitra tetap diperhatikan. "Kami berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan para mitra. Evaluasi terhadap skema kompensasi terus kami lakukan, termasuk dalam hal insentif berbasis kinerja dan jaminan sosial," tambahnya. Terkait perjanjian kerja sama, Heri menegaskan bahwa hubungan kemitraan ini telah diatur dalam kontrak bisnis yang dibuat berdasarkan kesepakatan bersama dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. "Kami memastikan bahwa hubungan kerja yang dijalankan sesuai dengan aturan hukum di Indonesia. Setiap mitra memiliki kebebasan dalam mengatur jam kerja dan operasional mereka sendiri," jelasnya. Lebih lanjut Heri menegaskan, PT Pos Indonesia sangat terbuka untuk berdialog dengan berbagai pihak guna mencari solusi terbaik bagi kesejahteraan mitra dan keberlanjutan bisnis perusahaan. "Kami menghargai segala masukan yang diberikan dan akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait guna meningkatkan sistem kerja yang lebih baik bagi semua pihak," tutup Heri. Sebagaimana diketahui sebelumnya, anggota Komisi VI DPR Budi Sulistyono menyoroti kondisi kekaryawanan mitra PT Pos Indonesia. Sorotan itu setelah mendengar pemaparan dari Asosiasi Serikat Pekerja PT Pos Indonesia (Aspek), Senin (10/2). Budi Sulistyono menyoroti ketidakpastian sistem kerja kontrak yang terus diperpanjang tanpa kepastian pengangkatan sebagai karyawan tetap. "Jika sistem ini dibiarkan tanpa solusi yang jelas, tidak menutup kemungkinan akan ada gejolak yang lebih besar. Kami mendesak agar ada langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan ini," ujar Kanang, sapaan akrab Budi Sulistyono. Menurut dia, PT Pos Indonesia sebagai perusahaan milik negara harus memberikan kepastian dan perlindungan kepada pekerja mitranya. "Keuntungan perusahaan memang terlihat positif, tetapi jika masalah ini terus diabaikan, tidak menutup kemungkinan akan ada aksi mogok nasional. Jika itu terjadi, bisa timbul krisis kepercayaan terhadap perusahaan, sebagaimana yang pernah dialami beberapa perusahaan asuransi," tegasnya. Budi meminta Komisi VI DPR segera memanggil Kementerian Ketenagakerjaan dan manajemen PT Pos Indonesia guna mencari solusi yang adil antara kepentingan bisnis dan kesejahteraan pekerja mitra.

PT Pos Indonesia (Persero) tengah menjadi sorotan terkait status dan kesejahteraan pekerja mitranya. Banyak pekerja mitra yang mengeluhkan.

PT Pos Indonesia: Kami Terbuka untuk Dialog dan Evaluasi Tingkatkan Kesejahteraan Mitra

&nbsp; &nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/Rapat-Paripurna-DPR-23-Hendra-Eka-1.jpg" alt="Ilustrasi sidang paripurna DRP. (Hendra Eka/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi sidang paripurna DRP. (Hendra Eka/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - DPR RI resmi mengesahkan ruang lingkup dan mitra kerja dari masing-masing komisi di parlemen dalam rapat paripurna di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/10). Jumlah komisi di DPR RI kini bertambah menjadi 13, dari sebelumnya 11 komisi. &nbsp;Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015225477/menua-membawa-rezeki-melimpah-ruah-9-shio-ini-akan-semakin-kaya-pada-usia-50-sampai-70-tahun">Menua Membawa Rezeki Melimpah-ruah, 9 Shio Ini akan semakin Kaya pada Usia 50 sampai 70 Tahun</a> "Kini tiba saatnya kami menanyakan kepada anggota sidang dewan yang terhormat, apakah ruang lingkup tugas dan mitra komisi I sampai dengan XIII dan badan anggaran DPR tersebut dapat disetujui?," kata Ketua DPR Puan Maharani saat memimpin rapat paripurna. &nbsp; "Setuju," jawab para anggota dewan yang hadir. &nbsp; Berikut daftar ruang lingkup dan mitra kerja masing-masing komisi DPR: &nbsp; Komisi I Ruang lingkup: Pertahanan, Luar Negeri, dan Informatika Mitra kerja: <ol> <li>Kementerian Luar Negeri</li> <li>Kementerian Pertahanan</li> <li>Kementerian Komunikasi dan Digital</li> <li>Panglima TNl/Mabes TNI-AD, TNI-AL dan TNI-AU</li> <li>Badan Intelijen Negara (BIN)</li> <li>Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)</li> <li>Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas)</li> <li>Badan Keamanan Laut (Bakamla)</li> <li>Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas)</li> <li>Dewan Pers</li> <li>Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)</li> <li>Komisi Informasi Pusat (KIP)</li> <li>Lembaga Sensor Film (LSF)</li> </ol> &nbsp; Komisi II Ruang lingkup: Pemerintahan Dalam Negeri, Pertanahan, dan Pemberdayaan Aparatur Mitra kerja: <ol> <li>Kementerian Dalam Negeri</li> <li>Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi</li> <li>Kementerian Agraria dan Tata Ruang</li> <li>Komisi Pemilihan Umum (KPU)</li> <li>Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)</li> <li>Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)</li> <li>Ombudsman Republik Indonesia (ORI)</li> <li>Badan Kepegawaian Negara (BKN)</li> <li>Lembaga Administrasi Negara (LAN RI)</li> <li>Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)</li> <li>Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN)</li> <li>Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)</li> </ol> &nbsp; Komisi III Ruang lingkup: Penegakan Hukum Mitra kerja: <ol> <li>Kejaksaan Agung</li> <li>Kepolisian Negara Republik Indonesia</li> <li>Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)</li> <li>Sekretariat Jenderal Mahkamah Agung</li> <li>Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi</li> <li>Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial</li> <li>Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)</li> <li>Badan Narkotika Nasional (BNN)</li> </ol> &nbsp; Komisi IV Ruang lingkup: Pertanian, Kehutanan, dan Kelautan Mitra kerja: <ol> <li>Kementerian Pertanian</li> <li>Kementerian Kehutanan</li> <li>Kementerian Kelautan dan Perikanan</li> <li>Badan Urusan Logistik (Bulog)</li> <li>Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM)</li> <li>Badan Pangan Nasional (Bapanas)</li> <li>Badan Karantina Indonesia</li> </ol> &nbsp; Komisi V Ruang lingkup: Infrastruktur dan Perhubungan Mitra kerja: <ol> <li>Kementerian Pekerjaan Umum</li> <li>Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman</li> <li>Kementerian Perhubungan</li> <li>Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal</li> <li>Kementerian Transmigrasi</li> <li>Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)</li> <li>Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas)</li> </ol> &nbsp; Komisi VI Ruang lingkup: Perdagangan, Kawasan Perdagangan dan Pengawasan Persaingan Usaha Mitra kerja: <ol> <li>Kementerian Perdagangan</li> <li>Kementerian BUMN</li> <li>Kementerian Koperasi</li> <li>Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)</li> <li>Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)</li> <li>Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam)</li> <li>Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS)</li> <li>Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN)</li> </ol> &nbsp; Komisi VII Ruang lingkup: Perindustrian, UMKM, Ekonomi Kreatif, Pariwisata, dan Sarana Publikasi Mitra kerja: <ol> <li>Kementerian Perindustrian</li> <li>Kementerian Pariwisata</li> <li>Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif</li> <li>Kementerian UMKM</li> <li>Badan Standardisasi Nasional (BSN)</li> <li>Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI)</li> <li>Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI)</li> <li>Perum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara</li> </ol> &nbsp; Komisi VIII Ruang lingkup: Agama, Sosial, dan Perempuan dan Anak Mitra kerja: <ol> <li>Kementerian Agama</li> <li>Kementerian Sosial</li> <li>Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</li> <li>Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)</li> <li>Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)</li> <li>Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)</li> <li>Badan Wakaf Indonesia (BWI)</li> <li>Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)</li> </ol> &nbsp; Komisi IX Ruang lingkup: Kesehatan, Ketenagakerjaan, dan Jaminan Sosial Mitra kerja: <ol> <li>Kementerian Kesehatan</li> <li>Kementerian Ketenagakerjaan</li> <li>Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga</li> <li>Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/KBP2MI</li> <li>Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)</li> <li>Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Bidang Kesehatan (BPJS Kesehatan)</li> <li>Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan)</li> <li>Badan Gizi Nasional</li> </ol> &nbsp; Komisi X Ruang lingkup: Pendidikan, Olahraga, Riset Mitra kerja: <ol> <li>Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah</li> <li>Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi</li> <li>Kementerian Kebudayaan</li> <li>Kementerian Pemuda dan Olahraga</li> <li>Perpustakaan Nasional (Perpusnas)</li> <li>Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)</li> <li>Badan Pusat Statistik</li> </ol> &nbsp; Komisi XI Ruang lingkup: Keuangan, Perencanaan Pembangunan Nasional, Moneter, Sektor Jasa Keuangan Mitra kerja: <ol> <li>Kementerian Keuangan</li> <li>Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional</li> <li>Bank Indonesia (BI)</li> <li>Otoritas Jasa Keuangan (OJK): Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)</li> <li>Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah</li> <li>Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)</li> <li>Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)</li> <li>Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)</li> <li>Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)</li> <li>BUMN (PMN dan Privatisasi)</li> </ol> &nbsp; Komisi XII Ruang lingkup: ESDM, Lingkungan Hidup dan Investasi Mitra kerja: <ol> <li>Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral</li> <li>Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan</li> <li>Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal</li> <li>Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas)</li> <li>Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)</li> <li>Dewan Energi Nasional (DEN)</li> <li>Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)</li> <li>Badan Informasi Geospasial (BIG)</li> </ol> &nbsp; Komisi XIII Ruang lingkup: reformasi, regulasi dan HAM Mitra kerja: hukum dan HAM <ol> <li>Kementerian Hukum</li> <li>Kementerian HAM</li> <li>Kementerian Sekretariat Negara</li> <li>Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan</li> <li>Komnas HAM</li> <li>Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)</li> <li>Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)</li> <li>Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)</li> <li>Sekretariat Jenderal DPD RI</li> <li>Sekretariat Jenderal MPR RI</li> <li>Kantor Staf Presiden (KSP)</li> </ol> &nbsp; Badan Anggaran Mitra kerja: <ol> <li>Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan</li> <li>Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan</li> <li>Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian</li> <li>Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan</li> <li>Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan</li> <li>Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat</li> <li>Kementerian Koordinator Bidang Pangan. (*)</li> </ol>

DPR RI resmi mengesahkan ruang lingkup dan mitra kerja dari masing-masing komisi di parlemen dalam rapat paripurna di gedung DPR

DPR Sahkan Ruang Lingkup dan Mitra Kerja dari 13 Komisi di Parlemen, Ini Daftarnya   

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/28/KEMNAKER-28-B-513940716.jpg" alt="Menaker Ida Fauziyah saat memberikan keterangan. (Kemnaker untuk JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menaker Ida Fauziyah saat memberikan keterangan. (Kemnaker untuk JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengapresiasi perusahaan layanan berbasis aplikasi yang memberikan insentif kepada mitra kerjanya jelang Hari Raya Idulfitri 1445 Hijriah. "Sebenarnya teman-teman aplikator (penyedia layanan berbasis aplikasi) sejak tahun-tahun sebelumnya sudah memberikan apapun itu namanya apakah insentif, bonus, atau bantuan THR itu sudah diberikan sebelumnya. Dan tentu kami sampaikan apresiasi karena selama ini teman-teman aplikator memperhatikan pekerja online," kata Ida Fauziyah usai menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR RI, di Jakarta, Selasa (26/3/2024). Ida mengatakan, insentif bagi mitra kerja sangat diperlukan untuk membantu meringankan beban mereka menjelang Hari Raya Keagamaan. Pasalnya, mitra kerja tidak dapat mendapatkan THR keagamaan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan. "Dasar Surat Edaran yang kami keluarkan adalah PP Nomor 36 Tahun 2021 dan Permenaker Nomor 6 Tahu 2016. Di mana THR itu diberikan kepada pekerja yang memiliki hubungan kerja PKWT maupun PKWTT. Sementara teman-teman ojek online tidak masuk dalam ranah Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 ini karena hubungan kerjanya adalah hubungan kemitraan," jelasnya. Dikatakan Ida, pihaknya bersama Komisi IX telah menyimpulkan tentang pentingnya regulasi bagi pekerja dengan status kerja kemitraan. Pihaknya pun akan segera menyusun regulasi bagi pekerja dengan status hubungan kemitraan. Ke depan, regulasi tersebut tidak hanya mengatur terkait pembayaran THR, namun segala hal terkait status kemitraan termasuk terkait pelindungan sosial. "Kalau mau mengatur pekerja dengan status kemitraan ini jangan hanya terkait THR-nya, tetapi juga pengaturan yang lain misalnya jaminan sosial bagi pekerja dengan status kemitraan ini," ujarnya.

Insentif bagi mitra kerja sangat diperlukan untuk membantu meringankan beban mereka menjelang Hari Raya Keagamaan.

Pemberian Insentif Bagi Mitra Kerja Dinilai Bantu Ringankan Beban Jelang Lebaran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/PERSHOP-PERTAMINA2304.jpg" alt="Ilustrasi petugas SPBU yang dikelo Mitra Kerja Pertamina tengah melayani pelanggan." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi petugas SPBU yang dikelo Mitra Kerja Pertamina tengah melayani pelanggan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Pertamina (Persero) selalu mendorong mitra kerjanya khususnya lembaga penyalur seperti Stasiun Pengisian BBM Umum (SPBU) dan Pertamina Shop (Pertashop) memiliki asuransi. Asuransi ini ditujukan untuk perlindungan aset Mitra Kerja, yang secara tidak langsung juga untuk melindungi kebutuhan energi bagi masyarakat.  SVP Corporate Communications &amp; Investor Relations Pertamina Agus Suprijanto mengatakan Pertamina mendapat amanat untuk memastikan ketahanan energi melalui 4A+1S yaitu Availibility, Accesibility, Affordability, Acceptability dan Sustainability. Pertamina harus dapat memastikan tersedianya energi yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.  “Dengan memiliki asuransi, tentu kita berharap kelangsungan usaha Mitra Kerja seperti SPBU dan Pertashop tetap dapat terjamin sehingga upaya Pertamina dalam menyediakan energi bagi konsumen tetap terjaga," jelas Agus.  Presiden Direktur Tugu Insurance, Indra Baruna mengatakan para pemilik SPBU dan Pertashop sangat memerlukan perlindungan asuransi untuk menekan berbagai risiko kerugian akibat peristiwa tidak terduga yang berpotensi mengakibatkan kerusakan fisik aset, kerugian finansial hingga gangguan usaha.  "Tanpa perlindungan asuransi, pemilik usaha SPBU dan Pertashop akan menanggung beban berat untuk memulihkan kembali usahanya jika ada resiko kerugian tersebut,” ujar Indra Baruna.  Dengan memiliki asuransi yang memadai, Mitra Kerja akan memperoleh manfaat berupa proteksi asuransi yang pasti merubah kerugian menjadi ganti rugi, yang dapat dimanfaatkan agar bisnis tetap dapat berjalan.  Dengan tujuan tersebut, Tugu Insurance membangun kerja sama dengan Subholding Commercial &amp; Trading Pertamina dalam memberikan perlindungan asuransi kegiatan di SPBU dan Pertashop disertai kemudahan bagi Mitra Kerja untuk mendapatkan layanan yang terintegrasi di Tugu Insurance. Kerja sama ini dituangkan melalui MOU pada 14 April 2021 lalu.  "Adanya asuransi ini diharapan dapat memberikan keamanan dan kenyamanan dalam berbisnis di industri migas bagi semua pihak,” tutup Agus.

Pertamina Dorong Mitra Kerja Miliki Asuransi

mitra kerja

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#mitra kerja

Berita Terkini

PT Pos Indonesia: Kami Terbuka untuk Dialog dan Evaluasi Tingkatkan Kesejahteraan Mitra

DPR Sahkan Ruang Lingkup dan Mitra Kerja dari 13 Komisi di Parlemen, Ini Daftarnya

Pemberian Insentif Bagi Mitra Kerja Dinilai Bantu Ringankan Beban Jelang Lebaran

Pertamina Dorong Mitra Kerja Miliki Asuransi

Download Aplikasi JawaPos.com