<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/09/IMG-20250509-WA0008-1076888452.jpg" alt="Pameran arsitektur ARCH:ID 2025 yang digelar mulai tanggal 8-11 Mei 2025 di ICE BSD City, Tangerang Selatan, Kamis (8/5). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Pameran arsitektur ARCH:ID 2025 yang digelar mulai tanggal 8-11 Mei 2025 di ICE BSD City, Tangerang Selatan, Kamis (8/5). (Istimewa)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU), Diana Kusumastuti berharap agar semua arsitek di Indonesia bisa terus berinovasi dan juga berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait agar bisa berperan aktif dalam aksi mitigasi perubahan iklim.</p> <p>Hal itu disampaikan Diana dalam sambutannya di pembukaan forum dan pameran arsitektur ARCH:ID 2025 yang digelar mulai tanggal 8-11 Mei 2025 di ICE BSD City, Tangerang Selatan, Kamis (8/5).</p> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Di tengah krisis iklim dan disrupsi teknologi, salah satu strategi utama untuk meningkatkan performa arsitektur dan juga industri konstruksi adalah bagaimana mereduksi emisi karbon disektor bangunan gedung,"&nbsp;kata Diana di hadapan ratusan arsitek yang hadir dari dalam luar negeri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kepribadian/015991150/11-tanda-kamu-tidak-dihargai-dalam-hubungan-kamu-layak-dapat-yang-lebih-baik">11 Tanda Kamu Tidak Dihargai dalam Hubungan, Kamu Layak Dapat yang Lebih Baik!</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Nah disinilah arsitek mempunyai peran yang sangat penting. Karena arsitek tidak bisa lepas dari bangunan gedung. Dan beberapa strategi reduksi yang bisa dilakukan ini tentunya untuk mengurangi penggunaan energi melalui perubahan prilaku dan juga efisiensi energi. Ini yang benar-benar selalu kita tekankan,&rdquo; ucapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam acara yang mengambil tema &lsquo;Performance Archipelago&rsquo; itu, Diana menyebut, Pemerintah Indonesia terus berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca melalui upaya aksi mitigasi perubahan iklim.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal ini telah dirativikasi dalam UU nomor 16 tahun 2016 dan juga dokumen Nationally Determined Contibution (NDC) dimana Indonesia menargetkan penurunan NDC carbon itu sebesar 31,89 persen dengan usaha sendiri, dan 43,2 persen dengan bantuan internasional di tahun 2030. Emisi secara global ini juga termasuk embanded carbon disektor pengguna gedung.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Diana menjelaskan, salah satu langkah nyata dalam upaya mitigasi perubahan iklim ini dilakukan kementerian PU dengan mengatur pemenuhan mandatory dan juga sukarela terhadap standar teknis Bangunan Gedung Hijau (BGH) dan Bangunan Gedung Cerdas (BGC). Menurutnya, standar teknis ini yang harus dipahami arsitek saat ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-dunia/015991136/rapor-merah-rafael-struick-di-brisbane-roar-akankah-bertahan-di-liga-australia-atau-harus-kembali-ke-eropa">Rapor Merah Rafael Struick di Brisbane Roar, Akankah Bertahan di Liga Australia atau Harus Kembali ke Eropa?</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Prinsip BGH dan BGC ini adalah mengusung konsep reduce, reuse, dan recycle. Jadi terhadap sumber daya yang digunakan dan juga berorientasi pada siklus hidup serta menerapkan disain pasif maupun disain aktif. Yang tentunya harus terintegrasi guna untuk mereduksi penggunaan energi tadi. Ini tugasnya arsitek. Tugasnya arsitek agar bisa mencapai bangunan gedung tadi bisa net zero emission. Mudah-mudahan nanti semuanya bisa dilakukan,&rdquo; harap Diana.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain penerapan standar teknis BGH maupun BGC dalam penyelenggaraan konstruksi, arsitek juga harus bisa mengusung land construction teknologi seperti yang sudah diterapkan kementerian PU melalui Building Information Modeling (BIM). BIM ini yang digunakan untuk memperhitungkan bagaimana analisis beban energinya, sehingga pembangunan gedung dapat dilakukan secara efisien dan berkelanjutan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Upaya mitigasi yang dilakukan pemerintah ini sendiri mendapat dukungan penuh para peserta pameran yang hadir menampilkan desain-desain bangunan mereka. Salah satunya disampaikan oleh Christi Pramudianti Wihardjono, Business Development Manajer PT Tatalogam Lestari (Tatalogam Group) yang tampil dengan desain arsitektur berjudul Ruang Riung: Fingerprint of Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Christi menyebut, pembangunan yang berkelanjutan harus juga didukung dengan material konstruksi yang dalam proses manufaktur, proses produksi hingga proses distribusinya menghasilkan emisi karbon yang sangat rendah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Semua produk baja ringan yang diproduksi Tatalogam Lestari pastinya sudah ramah lingkungan yah. Karena keberlangsungan lingkungan sudah menjadi salah satu fokus utama kami di Tatalogam Group, dimana kami menaungi PT Tatalogam Lestari sebagai produsen baja ringan di sektor hilir, dan Tata Metal Lestari sebagai penyedia bahan bakunya," ungkapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/travelling/015990859/jogja-heritage-track-jadi-pilihan-tepat-untuk-liburan-ke-jogja-sambil-belajar-sejarah-dan-filosofi-jogja">Jogja Heritage Track, Jadi Pilihan Tepat untuk Liburan ke Jogja Sambil Belajar Sejarah dan Filosofi Jogja</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Hal ini dibuktikan dengan diperolehnya sertifikasi Industri Hijau dari Kemenperin dan sertifikasi lain dari dalam dan luar negeri. Bahkan kini beberapa material kami sedang dalam proses GSE (Greenship Solution Endorsment) untuk memberikan suatu kepastian bahwa material kami dalam proses manufakturingnya, dalam proses produksinya, sampai proses distribusinya menghasilkan jejak karbon yang sedikit,&rdquo; ujar Christi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Christi menambahkan, penggunaan material ramah lingkungan, dan pemanfaatan teknologi tepat guna juga bisa bisa membantu upaya pemerintah dalam memitigasi perubahan iklim. Hal ini dibuktikan dengan penggunan material Purlin dengan sistem Domus Fastrac yang mereka gunakan dalam membangun disain arsitektur mereka kali ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam pembangunan Ruang Riung, hampir tidak ada limbah yang dihasilkan dilokasi pembangunan. Hal ini terjadi karena dengan system Domus Fastrac, semua material sudah diperhitungkan dengan program terkomputerisasi dan dipotong sesuai kebutuhan di pabrik sebelum dikirim ke lokasi pembangunan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Ruang Riung hasil kolaborasi Tatalogam Lestari dan tim arsitek dari Mark Associates ini dibangun dengan material Purlin dan didesain menggunakan system yang kami berinama Domus Fastrac. Jadi semua bahannya sudah disiapkan sesuai bentuk dan ukuran di pabrik sehingga dilokasi tinggal dipasang seperti lego saja," ungkapnya</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi zero wate, tidak ada material yang terbuang di lokasi pembangunan. Dan semua material kami ini konsepnya bisa digunakan kembali atau reuse. Semua material kami bisa dimodifikasi menjadi bentuk lain digunakan untuk bentuk lain, dan digunakan ditempat yang lain. Itu adalah salah satu konsep dari material kami,&rdquo; kata Christi lagi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dikesempatan yang sama, Grady Halim, Design Principal dari Mark Associates menambahkan, meski dibangun dengan material baja ringan, namun desain arsitektur Ruang Riung terbukti dapat tampil lues dengan lekukan-lekukan organik dan berhasil menampilkan gambaran siluet Indonesia yang memiliki beraneka ragam budaya dan kontur wilayahnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/haji/015991036/meninggal-dunia-saat-penerbangan-ke-tanah-suci-jamaah-calon-haji-asal-sidoarjo-nur-fadilah-dapat-santunan-rp-125-juta">Meninggal Dunia Saat Penerbangan ke Tanah Suci, Jamaah Calon Haji Asal Sidoarjo Nur Fadilah Dapat Santunan Rp 125 Juta</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Ruang riung adalah pusat komunitas yang dirancang untuk mendorong interaksi sosial, pertukaran budaya, dan tindakan kolektif. Berakar pada tradisi ruang komunal Indonesia. Bentuk instalasi ini terinspirasi dari keberagaman budaya dan alam Indonesia yang sangat beragam, sehingga tidak meniru bentuk daerah mana pun secara harfiah," tuturnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dengan mengekstraksi prinsip-prinsip bersama; struktur yang ditinggikan, kurva organik, dan tingkatan berlapis, desain ini mengundang interpretasi terbuka. Pengunjung mungkin melihat Siluet atap Rumah Gadang, irama deburan ombak laut, atau simetri terasering, menggambarkan jati diri Indonesia yang majemuk,&rdquo; pungkas Grady.</div>

Arsitek di Indonesia bisa terus berinovasi dan juga berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait agar bisa berperan aktif dalam aksi mitigasi.

Dukung Mitigasi Perubahan Iklim Kementerian PU

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/28/IMG-20250227-WA0071-4158930495.jpg" alt="Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni (kiri) mengikuti rapat di Komisi IV DPR Jakarta (27/2). HUMAS KEMENHUT" width="100%">
<figcaption>Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni (kiri) mengikuti rapat di Komisi IV DPR Jakarta (27/2). HUMAS KEMENHUT</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) berupaya melakukan mitigasi perubahan iklim dan percepatan ekonomi hijau. Langkah itu dengan perdagangan karbon dari sektor kehutanan.</p> <p>Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengumumkan bahwa perdagangan karbon dari sektor kehutanan akan segera diresmikan. Program itu membuka peluang besar bagi Indonesia untuk mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat dan pelaku usaha.</p> <p>Pada tahap awal, perdagangan karbon ini mencakup skema pengelolaan hutan oleh swasta (Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan/PBPH) dan Perhutanan Sosial, dengan potensi serapan karbon yang berbeda.</p> <p>PBPH memiliki potensi serapan 20-58 ton CO₂/ha dengan harga USD 5-10/ton CO₂, sementara Perhutanan Sosial dapat menyerap hingga 100 ton CO₂/ha dengan harga mencapai EUR 30/ton CO₂. Pada 2025, potensi perdagangan karbon sektor ini diperkirakan mencapai 26,5 juta ton CO₂, dengan nilai transaksi berkisar Rp 1,6-3,2 triliun per tahun.</p> <p>Jika dioptimalkan hingga 2034, potensi perdagangan karbon dari sektor kehutanan dapat mencapai Rp 97,9 - RP 258,7 triliun per tahun, dengan kontribusi pajak sekitar Rp 23 - Rp 60 triliun serta PNBP Rp 9,7 - Rp 25,8 triliun rupiah per tahun.</p> <p>Selain itu, program ini dapat menciptakan 170 ribu lapangan kerja di berbagai lokasi proyek karbon. Menteri Raja Juli Antoni menegaskan bahwa perdagangan karbon tidak hanya berfokus pada pengurangan emisi, tetapi juga berperan dalam percepatan reforestasi melalui konservasi dan strategi Afforestation, Reforestation, and Revegetation (ARR).</p> <p>Untuk memastikan daya saing perdagangan karbon Indonesia secara global, Kementerian Kehutanan bersama Kementerian Lingkungan Hidup telah berkoordinasi dengan Utusan Khusus Presiden untuk Urusan Iklim, Hashim Djojohadikusumo. Salah satu langkah strategis yang tengah didorong adalah penyelesaian Mutual Recognition Agreement (MRA) dengan standar internasional seperti Verra, Gold Standard, dan Plan Vivo, yang ditargetkan rampung pada Mei 2025.</p> <p>Selain itu, pemerintah juga tengah merevisi Peraturan Presiden No. 98 Tahun 2021 terkait Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) guna meningkatkan efektivitas dan transparansi perdagangan karbon.</p> <p>&ldquo;Dengan berbagai langkah ini, Kementerian Kehutanan optimis bahwa perdagangan karbon sektor kehutanan akan menjadi penggerak utama pembangunan ekonomi hijau, ketahanan pangan dan energi, serta penguatan komitmen Indonesia dalam menghadapi perubahan iklim," ujar Raja Juli Antoni, Kamis (13/3).</p> <p>"Langkah ini sejalan dengan visi Asta Cita yang diusung Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan,&rdquo; tutupnya.</p>

Kemenhut berupaya melakukan mitigasi perubahan iklim dan percepatan ekonomi hijau. Langkah itu dengan perdagangan karbon dari sektor hutan.

Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan Bagian dari Upaya Mitigasi Perubahan Iklim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/21/kaltara-bakau-1173616225.jpg" alt="Pemprov Kalimatan Utara memperlihatkan berita acara kesepakatan bersama dengan salah satu perusahaan yang bergerak pada sektor tata kelola restorasi dan konservasi, Jumat (21/7/2023) di Tanjung Selor." width="100%">
<figcaption>Pemprov Kalimatan Utara memperlihatkan berita acara kesepakatan bersama dengan salah satu perusahaan yang bergerak pada sektor tata kelola restorasi dan konservasi, Jumat (21/7/2023) di Tanjung Selor.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com-</strong> Tanjung Selor, Pemprov Kalimantan Utara berkomitmen melaksanakan percepatan konservasi secara kolaboratif dan restorasi ekosistem bakau (mangrove) dan lahan gambut untuk melaksanakan mitigasi perubahan iklim, dikutip dari Antara (21/7).</p> <p>&ldquo;Supaya penurunan emisi gas rumah kaca dalam rangka memerangi perubahan iklim dan pemanasan global dapat kita capai,&rdquo; kata Gubernur Kalimantan Utara&nbsp;Zainal A Paliwang di Tanjung Selor, Jumat (21/7).</p> <p>Sebelumnya, Gubernur Zainal A Paliwang menandatangani kesepakatan bersama atau memorandum of understanding dengan salah satu perusahaan yang bergerak pada sektor tata kelola restorasi dan konservasi.</p> <p>Kerja sama ini menitikberatkan pada dua hal yaitu konservasi serta restorasi dalam rangka perdagangan karbon sekaligus mitigasi perubahan iklim; dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat lokal dan masyarakat adat.</p> <p>Kerja sama tersebut&nbsp;tidak mengambil lahan dan atau memerlukan dokumen perizinan pemerintah, melainkan pada upaya peningkatan tata kelola lahan yang sudah ada serta peningkatan upaya restorasi bakau dan gambut.</p> <p>Dari&nbsp;rencana kerja FOLU Net SINK Sub Nasional Provinsi Kaltara, luas kawasan mangrove daerah ini mencapai 262.318,75 hektare sedangkan&nbsp;berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 129/MENLHK/Sekjen/PKTL.0/2/2017, luas kesatuan hidrologis gambat di Kaltara mencapai 347.541 hektare.</p> <p>Indonesia's FOLU Net Sink adalah sebuah kondisi yang ingin dicapai dimana tingkat serapan emisi gas rumah kaca (GRK) dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya pada 2030 akan seimbang atau bahkan lebih tinggi dari tingkat emisi yang dilepas.</p> <p>Gubernur mengatakan potensi mangrove dan gambut itu menjadi keuntungan besar bagi Kaltara dan Indonesia. Tidak hanya memberi pengaruh pada penurunan emisi gas rumah kaca tetapi juga peluang bagi Kaltara pada bidang perdagangan karbon atau carbon trade.</p> <p>Kerja sama dilakukan untuk memperkuat tata kelola restorasi dan konservasi kolaboratif mangrove dan gambut. Juga meningkatkan alternatif berkelanjutan proyek mata pencaharian untuk masyarakat lokal, katanya.</p> <p>Selain itu, untuk memulihkan, merehabilitasi kawasan mangrove dan ekosistem lahan gambut serta memperkuat pemantauan, pelaporan, dan verifikasi, serta pengelolaan pengetahuan, ujarnya.<strong> (*)</strong></p> <p>&nbsp;</p>

Pemprov Kalimantan Utara berkomitmen laksanakan percepatan konservasi kolaboratif ekosistem bakau dan gambut untuk mitigasi perubahan iklim.

Kalimantan Utara Percepat Konservasi Kolaboratif Bakau dan Gambut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/Panel-Surya-Masjid-Istiqlal-Dery-Ridwansah-12.jpg" alt="Pekerja memeriksa panel listrik tenaga surya di atap Masjid Istiqlal di Jakarta, Kamis (3/9/2020). Panel surya tersebut digunakan untuk pencahayaan di area masjid dengan total daya sebesar 150.000 watt serta sebagai upaya mendukung penggunaan energi yang" width="100%">
<figcaption>Pekerja memeriksa panel listrik tenaga surya di atap Masjid Istiqlal di Jakarta, Kamis (3/9/2020). Panel surya tersebut digunakan untuk pencahayaan di area masjid dengan total daya sebesar 150.000 watt serta sebagai upaya mendukung penggunaan energi yang</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Tutuka Ariadji mengatakan, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mempersiapkan industri energi nasional agar kompetitif di masa transisi energi. Sebab, dunia sedang berada dalam fase transisi energi untuk mengatasi dampak perubahan iklim.<br /> <br /> Menurutnya, transisi energi membuka peluang untuk mendorong pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) dan pemerintah menargetkan porsi EBT pada bauran energi sebesar 23 persen pada 2025 dan naik menjadi 31 persen pada 2050. Kondisi tersebut membuka kesempatan bagi pengembangan kewirausahaan dan inovasi di bidang energi.<br /> <br /> “Sebagai inti dari mitigasi iklim, transisi energi menuju energi yang lebih bersih, energi terbarukan memainkan peran kunci dalam mengurangi emisi karbon untuk mencapai net-zero emission,” ujarnya secara virtual, Rabu (8/9).<br /> <br /> Tutuka juga menegaskan pentingnya kerja sama yang baik antara sektor swasta dan pemerintah di bidang penyediaan energi alternatif. Sehingga, target penyediaan EBT untuk memenuhi kebutuhan energi nasional dapat dicapai.<br /> <br /> Dalam kesempatan yang sama, Direktur Sumber Daya Energi, Mineral, dan Pertambangan Kementerian PPN/Bappenas Yahya Rachmana Hidayat mengatakan, pemerintah juga telah melakukan penyesuaian SDGs ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, terkait pentingnya mewujudkan transisi ke energi alternatif.<br /> <br /> “Untuk mencapai tujuan energi bersih dan terjangkau seperti yang termuat di poin ke tujuh SDGs, faktor inovasi teknologi yang didorong oleh para wirausahawan sangat menentukan. Demikian pula dalam mencapai target bauran energi terbarukan,” ungkapnya.<br /> <br /> Sementara, Presiden Direktur dan Country Chair Shell Indonesia Dian Andyasuri mengatakan, pihaknya siap mendukung pemerintah dalam perjalanan transisi energi di Indonesia.<br /> <br /> “Hal ini kami wujudkan salah satunya melalui program Shell LiveWIRE yang diselenggarakan guna mendorong generasi muda agar berperan aktif dan berinovasi dalam kewirausahaan di bidang solusi energi untuk masa depan yang lebih baik,” tuturnya.<br /> <br /> Harapannya, melalui program tersebut dapat turut mendukung peningkatan daya saing industri energi nasional dan berkontribusi dalam pencapaian SDGs di Indonesia. Sebab, dalam dokumen SDGs, tercantum target pembangunan di bidang energi dimana pada tahun 2030, masyarakat diharapkan dapat mengakses layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.<br /> <br /> Ia menjelaskan, tahun ini, pihaknya menerima lebih dari 200 pendaftaran proposal bisnis dari berbagai tim di 24 provinsi di Indonesia. Tim-tim yang terpilih kemudian mengikuti kegiatan Bootcamp selama periode Maret hingga Mei 2021, dimana mereka menjalani rangkaian kegiatan pembekalan kapasitas bisnis, manajemen dan teknis yang diselenggarakan oleh Center for Innovation, Entrepreneurship and Leadership (CIEL), Sekolah Bisnis &amp; Manajemen ITB sebagai mitra program Shell LiveWIRE Energy Solutions.<br /> <br /> “Secara reguler, tim-tim juga mendapatkan kesempatan mentoring dengan pelaku-pelaku bisnis EBT yang sesuai dengan ide atau bisnis EBT yang mereka daftarkan dalam Shell LiveWIRE Energy Solutions 2021. Rangkaian kegiatan Bootcamp ini juga merupakan wadah seleksi bagi tim-tim peserta,” pungkasnya.

Mitigasi Perubahan Iklim, Siapkan Energi Ramah Lingkungan