<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/10/Misri-2-1582296650.jpg" alt="Potret Misri Puspita Sari, perempuan yang terseret dalam kasus kematian Brigadir Nurhadi. (Treads Misripuspita11_/Lombok Post)" width="100%">
<figcaption>Potret Misri Puspita Sari, perempuan yang terseret dalam kasus kematian Brigadir Nurhadi. (Treads Misripuspita11_/Lombok Post)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menerima 3 permohonan dalam kasus kematian Brigadir Nurhadi. Termasuk permohonan perlindungan yang disampaikan oleh pihak keluarga dan pengajuan diri sebagai justice collaborator dari tersangka Misri Puspitasari. Selain itu, LPSK juga mendapat permohonan perlindungan yang dimintakan oleh seorang saksi.&nbsp; Dalam keterangan resmi pada Senin (28/7), LPSK menyampaikan bahwa 3 permohonan tersebut mendapat setelah mereka melakukan langkah proaktif. Yakni turun langsung ke Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk mencari tahu lebih jauh ihwal kematian Brigadir Nurhadi di Gili Trawangan, Lombok Utara pada 16 April lalu. Mengingat kasus itu melibatkan 2 perwira polisi sebagai tersangka.&nbsp; Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati yang turun langsung ke NTB menyampaikan bahwa atensi LPSK terhadap kasus tersebut cukup besar. Dia berharap pihaknya dapat membantu penegak hukum dalam mencari dan menemukan kejelasan tindak pidana yang terjadi dan menewaskan seorang polisi tersebut.&nbsp; &rdquo;Penelaahan yang sedang dilakukan ini masih analisis awal, termasuk memutuskan JC layak diberikan atau tidak. Penghargaan bagi JC dapat diberikan jika tersangka memang dapat membuat sebuah kasus menjadi terang,&rdquo; kata Sri. Misri merupakan 1 di antara 3 tersangka. Selain Msiri, Polda NTB menetapkan Kompol I Made Yogi Purusa Utama dan Ipda Haris Chandra sebagai tersang. Mereka dijerat menggunakan Pasal 351 ayat 3 KUHP dan atau Pasal 359 juncto Pasal 55 KUHP yang berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Sampai saat ini LPSK masih melakukan penelaahan untuk mengumpulkan informasi &nbsp;berkaitan dengan kasus tersebut LPSK juga akan melakukan analisis dari tim psikolog serta analisis kemungkinan ancaman yang diterima. Selain itu, proses penelaahan keterangan, surat, atau dokumen yang terkait untuk mendapatkan kebenaran atas permohonan juga dilakukan sebelum diterimanya.&nbsp; &rdquo;Upaya proaktif yang dilakukan LPSK sesuai dengan mandat Pasal 29 ayat 2 UU 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam hal tertentu LPSK dapat memberikan Perlindungan tanpa diajukan permohonan,&rdquo; ujarnya.&nbsp; LPSK pun menjelaskan bahwa istri Brigadir N mengajukan permohonan perlindungan ke LPSK berupa Bantuan Rehabilitasi Psikologis, Penghitungan Restitusi, dan Bantuan Biaya Hidup sementara, dan Layanan Pemenuhan Hak Prosedural. Tersangka Misri mengajukan diri menjadi justice collaborator. Kemudian seorang saksi lainnya mengajukan permohonan perlindungan berupa Layanan Pemenuhan Hak Prosedural. &nbsp; &nbsp;

LPSK menerima tiga permohonan perlindungan terkait kasus kematian Brigadir Nurhadi, termasuk dari tersangka dan keluarga.

Istri Brigadir Nurhadi Minta Perlindungan LPSK, Tersangka Misri Puspitasari Ajukan Diri Sebagai JC

<div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/10/Misri-Puspita-Sari-1-107969205.jpeg" alt="Potret Misri Puspita Sari, perempuan yang terseret dalam kasus kematian Brigadir Nurhadi. (Treads Misripuspita11_/Lombok Post)" width="100%">
<figcaption>Potret Misri Puspita Sari, perempuan yang terseret dalam kasus kematian Brigadir Nurhadi. (Treads Misripuspita11_/Lombok Post)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Kematian Brigadir Nurhadi, salah seorang personel Polda Nusa Tenggara Barat (NTB), melibatkan seorang perempuan berinisial M. Dia kini sudah menjadi tersangka bersama 2 orang perwira polisi. Belakangan terungkap bahwa perempuan berinisial M itu bernama lengkap Misri Puspita Sari. Siapa sebenarnya Misri dan apa kaitannya dengan kasus yang tengah ditangani oleh Polda NTB tersebut?&nbsp; Berdasar pemberitaan Lombok Post yang dikutip pada Kamis (10/7), Misri menjadi tersangka setelah polisi menetapkan Kompol I Made Yogi Purusa Utama dan Ipda Haris Chandra. Misri bersama Yogi dan Haris diketahui berada di Tempat Kejadian Perkara (TKP) tewasnya Brigadir Nurhadi. Dia datang ke sana atas undangan Yogi. Usut punya usut, Misri adalah teman perempuan Yogi. Dia sengaja ikut ke Gili Trawangan, Lombok Utara. Oleh Yogi, Misri diberi Rp 10 juta untuk menemani dirinya di Villa Tekek. Yogi mengundang Misri melalui media sosial. Saat dihubungi oleh Yogi, Misri tengah berada di Bali. Namun perempuan berusia 24 tahun itu akhirnya datang ke Lombok pada 16 April 2025. Dia dijemput secara langsung oleh korban, Brigadir Nurhadi. Bersama Yogi dan Haris, mereka lantas bertolak ke Gili Trawangan.&nbsp; Dalam pemberitaannya, Lombok Post menyatakan bahwa Misri bukan satu-satunya perempuan yang ikut. Ada seorang perempuan lain yang juga diajak oleh rombongan itu. Di Gili Trawangan, mereka menginap di dua tempat berbeda. Kompol Yogi dan Misri tidur di Villa Tekek, sementara Ipda Haris Chandra, Brigadir Nurhadi, dan saksi perempuan lainnya berinisial P tidur di hotel Natya. Yan Mangandar Putra yang menjadi penasihat hukum Misri menyampaikan bahwa kliennya tidak kenal dengan Brigadir Nurhadi. Bahkan baru pertama bertemu dengan korban. Menurut Yan, saat peristiwa pembunuhan terjadi, kliennya tengah berada di bawah pengaruh obat penenang dan narkotika. Sehingga Misri kehilangan kesadaran.&nbsp; &rdquo;Kondisi fisik dan psikis M (Misri) sangat rentan. Dia di bawah pengaruh obat penenang dan narkotika, kehilangan sebagian kesadaran, serta mengalami trauma berat hingga kerasukan. Dia bukan pelaku penganiayaan,&rdquo; ungkap Yan.&nbsp; Karena itu, Misri yang ditangkap pada 1 Juli 2025 oleh Subdit III Ditreskrimum Polda NTB memohon penangguhan penahanan. Menurut Yan, kondisi fisik dan mental kliennya kini tidak stabil. Dia menyampaikan bahwa sejak 2 Juli lalu, pihaknya sudah memohon penangguhan penahanan kepada Polda NTB dengan jaminan dari aliansi yang mendampingi Misri.&nbsp; &rdquo;Sejak ayahnya meninggal, M jadi tulang punggung keluarga. Dia siswi berprestasi, belum menikah, dan satu-satunya penanggung jawab pendidikan lima saudara dan ibunya,&rdquo; tambah Yan. Sampai saat ini penanganan kasus tersebut masih terus berjalan. Tidak hanya Polda NTB, kasus itu menarik perhatian Mabes Polri, Kompolnas, hingga DPR. Selain Misri, dua tersangka lainnya juga sudah ditahan.&nbsp; </div>

Kematian Brigadir Nurhadi, salah seorang personel Polda Nusa Tenggara Barat (NTB), melibatkan seorang perempuan berinisial M

Terungkap Sosok Misri Puspita Sari, Perempuan di Balik Kematian Brigadir Nurhadi

Misri Puspitasari

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Misri Puspitasari

Berita Terkini

Istri Brigadir Nurhadi Minta Perlindungan LPSK, Tersangka Misri Puspitasari Ajukan Diri Sebagai JC

Terungkap Sosok Misri Puspita Sari, Perempuan di Balik Kematian Brigadir Nurhadi

Download Aplikasi JawaPos.com