<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/31/mensos-gus-ipul-1731027952.jpg" alt="Mensos&nbsp;Gus Ipul&nbsp;saat mengunjungi rumah&nbsp; orang tua calon siswa sekolah rakyat di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kamis (29/5). (Humas Kemensos)" width="100%">
<figcaption>Mensos&nbsp;Gus Ipul&nbsp;saat mengunjungi rumah&nbsp; orang tua calon siswa sekolah rakyat di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kamis (29/5). (Humas Kemensos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengungkap seperti rancangan program Sekolah Rakyat (SR). Sekolah itu tidak hanya memberikan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, orang tua mereka juga diberdayakan.&nbsp; Menteri yang biasa disapa Gus Ipul itu menjelaskan, selain memberikan akses pendidikan gratis berkualitas, Pemerintah juga akan melakukan pemberdayaan ekonomi terhadap orang tua siswa sekolah rakyat. &ldquo;Bila mereka berminat membuka usaha, maka akan diberikan pelatihan terlebih dahulu dan selanjutnya difasilitasi permodalan,&rdquo; ujar Gus Ipul saat mengunjungi rumah pasangan Fitri Aryani dan Herman Hermawan, orang tua calon siswa sekolah rakyat Hefi Nuryuni di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kamis (29/5). Tak hanya itu, kondisi tempat tinggal orang tua siswa sekolah rakyat juga menjadi perhatian serius pemerintah. Seperti rumah kecil keluarga Herman. Rumah dengan kondisi memprihatinkan yang dihuni enam orang itu akan diperbaiki atau direlokasi.&nbsp;"Mungkin dibangun di sini ya, tapi mungkin direlokasi. Tapi nanti tetap kerja sama dengan kabupaten,&rdquo; paparnya. Keluarga Herman diketahui masuk dalam kategori miskin ekstrem atau desil 1 DTSEN. Penghasilannya kurang dari Rp 1 juta per bulan sebagai buruh bangunan, sehingga tidak mampu sepenuhnya mencukupi kebutuhan dasar keluarganya. Selain mengunjungi rumah calon siswa Sekolah Rakyat, Gus Ipul turut mendatangi calon lokasi Sekolah Rakyat (SR) di Wisma Atlet Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Gedung dengan 44 kamar dan berkapasitas 184 orang itu dipilih karena kondisi bangunannya sangat layak, baru, dan representatif untuk dijadikan asrama sekaligus ruang belajar bagi para siswa. Selain bangunan utama, terdapat pula gedung terpisah yang akan digunakan sebagai ruang kelas, laboratorium komputer, perpustakaan, ruang guru, serta fasilitas pembelajaran pendukung lainnya. Sebagai bagian dari rencana jangka panjang, lokasi permanen Sekolah Rakyat juga telah disiapkan di Desa Lebak Muncang, Kecamatan Ciwidey, dengan luas lahan 7,6 hektare ditambah 5 hektare. Saat ini, pembangunan sekolah di lokasi tersebut sedang disiapkan oleh Kementerian Sosial dan Kementerian PUPR, dengan target selesai pada akhir tahun ajaran 2025. Sekolah Rakyat di Desa Lebak Muncang nantinya dirancang untuk menampung hingga 1.000 siswa, lengkap dengan berbagai fasilitas pendidikan dan pengasuhan yang sesuai standar. Untuk jenjang SD, pendekatan khusus kepada orang tua sedang dilakukan mengingat anak usia dini perlu penyesuaian sebelum tinggal terpisah dari keluarga. Dalam suasana haru, istri Herman, Fitri Aryani, meluapkan kegembiraannya atas perhatian pemerintah terhadap keluarganya. Dia mengaku awalnya bingung karena anaknya harus masuk sekolah bersamaan.&nbsp;&ldquo;Anak saya kan harus masuk SMP, yang satu masuk SD. Saya sudah bingung, pengen pesantrenin tapi besar biayanya,&rdquo; ungkapnya.&nbsp; Fitri pun berterima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto, atas terselenggaranya program Sekolah Rakyat. (mia)

Kementerian Sosial (Kemensos) memberikan akses pendidikan dan pemberdayaan ekonomi bagi orang tua siswa di Sekolah Rakyat.

Sekolah Rakyat Selain Beri Akses Pendidikan Bagi Anak Keluarga Miskin Ekstrem, Orang Tua Siswa Juga Diberdayakan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/07/JKT_Respon-PBNU-Terkait-Pelaporan-Ke-Bareskrim_MIFTAHUL-HAYAT11-339984105.jpeg" alt="Sekjen PBNU Saifullah Yusuf (Gus Ipul) memberikan keterngan di Kantor PBNU, Jakarta, Selasa (6/8/2024). (Miftahul Hayat/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Sekjen PBNU Saifullah Yusuf (Gus Ipul) memberikan keterngan di Kantor PBNU, Jakarta, Selasa (6/8/2024). (Miftahul Hayat/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah mulai menyalurkan bantuan sosial (bansos) triwulan II tahun 2025 pada Rabu (25/5). Dalam penyaluran tahap ini, sebanyak 1,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM) resmi dikeluarkan dari daftar penerima bansos. Mereka dinilai sudah tidak layak lagi menerima bantuan, karena berada di desil 6 dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Dengan kata lain, kondisi ekonomi mereka sudah membaik dan lebih mandiri dibanding kelompok miskin dan miskin ekstrem. &ldquo;Mereka sebagian kita temukan berada di desil 6 ke atas. Artinya, kondisi ekonominya sudah membaik dan lebih mandiri. Jadi, tidak lagi masuk kelompok desil 1, 2, atau 3,&rdquo; tutur Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (28/5). Sebagai gantinya, alokasi bansos sebanyak 1,8 juta KPM telah dialihkan kepada kelompok yang lebih membutuhkan, terutama mereka yang tergolong miskin ekstrem. Data KPM pengganti pun telah melalui proses uji petik yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS). &ldquo;Setelah penyaluran ini, pemutakhiran data juga akan terus kami lakukan,&rdquo; sambungnya. Mensos menjelaskan, pemutakhiran DTSEN dilakukan setiap tiga bulan sekali. Proses itu dilakukan melalui jalur formal, yakni integrasi data antar lembaga, dan jalur partisipatif lewat aplikasi Cek Bansos yang memiliki fitur Usul dan Sanggah. Dengan jalur partisipatif, masyarakat bisa mengusulkan calon penerima baru atau menyanggah data penerima lama. Per Rabu sore, sudah ada 16,5 juta KPM yang menerima bansos untuk program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Nilai total bantuannya mencapai Rp10 triliun. Gus Ipul, sapaan akrab Mensos, menambahkan, masih ada sekitar 4 juta KPM yang bansosnya belum disalurkan. Saat ini, data mereka masih dalam proses verifikasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Sementara itu, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan, pihaknya telah menyelesaikan pemutakhiran DTSEN untuk penyaluran bansos triwulan II. Proses itu melibatkan kerja sama dengan pendamping PKH serta BPS provinsi dan kabupaten/kota. &ldquo;Kami lakukan ground check terhadap sekitar 12 juta keluarga. Dari situ, sekitar 6,9 juta keluarga berhasil diverifikasi dan masuk dalam pemutakhiran DTSEN,&rdquo; ujarnya. Amalia menambahkan, pemutakhiran ini memadukan hasil survei BPS, data administrasi, dan rekonsiliasi dengan Dukcapil. Seluruh data yang dimutakhirkan itu telah diserahkan kepada BPKP untuk validasi akhir. &ldquo;Tujuannya jelas, untuk meminimalkan ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran bansos,&rdquo; pungkasnya.

1,8 juta KPM dicoret dari daftar bansos triwulan II 2025, fokus dialihkan ke miskin ekstrem, data BPS jadi acuan utama.

1,8 Juta KPM Dicoret dari Bansos, DTSEN Jadi Acuan Baru, Fokus pada Miskin Ekstrem

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/23/JKT_-Sosialisasi-dan-Pemasangan-Foto-Presiden-dan-Wakil-Presiden-Terbaru_MIFTAHUL-HAYAT08-1035912519.jpeg" alt="Ilustrasi guru yang sedang mengajar. (Miftahul Hayat/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi guru yang sedang mengajar. (Miftahul Hayat/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Antusiasme masyarakat terhadap program Sekolah Rakyat terus meningkat. Hingga pertengahan Mei 2025, tercatat lebih dari 9.000 calon murid telah mengikuti proses asesmen masuk untuk sekolah berbasis asrama ini. Uniknya, seleksi dilakukan tanpa tes akademik, namun dengan verifikasi menyeluruh dari pemerintah daerah dan tim pusat di rumah masing-masing calon siswa. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menjelaskan, proses seleksi lebih menekankan pada kondisi sosial ekonomi calon siswa dan keluarganya. Anak-anak yang masuk kategori Desil 1 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN)&mdash;yang berarti berasal dari keluarga miskin atau miskin ekstrem&mdash;menjadi prioritas penerimaan. &ldquo;Seleksi lebih pada asesmen sosial, bukan tes akademik. Setelah lolos administrasi, mereka juga harus menjalani pemeriksaan kesehatan,&rdquo; ujar Gus Ipul usai rapat di Kantor Kemensos, Kamis (15/5). Pemeriksaan kesehatan dilakukan guna memastikan calon siswa bebas dari penyakit menular, mengingat konsep Sekolah Rakyat adalah boarding school. Namun, siswa yang terdeteksi memiliki masalah kesehatan tidak serta-merta gugur. Mereka akan dirawat lebih dulu hingga sehat dan tetap diberi kesempatan untuk belajar. Tak hanya calon siswa, proses seleksi guru dan kepala sekolah juga tengah berjalan. Pemerintah memperkirakan akan membutuhkan 1.600 hingga 2.000 tenaga pendidik untuk 100 titik Sekolah Rakyat. &ldquo;Dari 53 titik saja, sudah hampir 1.000 guru dibutuhkan. Ini belum termasuk kepala sekolah,&rdquo; ujar Gus Ipul. Untuk posisi kepala sekolah, proses seleksi sudah memasuki tahap akhir. Dari lebih dari 500 pendaftar, sekitar 150 calon kepala sekolah dinyatakan layak dan akan segera menjalani tahap seleksi lanjutan sebelum ditempatkan. Menteri PANRB Rini Widyantini memastikan kementeriannya siap menjalankan dua mandat utama: penguatan kelembagaan Sekolah Rakyat dan penyediaan tenaga pendidik. Dalam struktur yang disiapkan, Sekolah Rakyat akan berada di bawah naungan Kemensos. Sementara itu, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) juga telah menyusun beberapa skema rekrutmen guru, mulai dari redistribusi guru hingga seleksi khusus. Namun, keputusan akhir akan menunggu persetujuan Presiden. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nunuk Suryani menyatakan bahwa guru yang ditempatkan di Sekolah Rakyat nantinya harus memiliki sertifikat pendidik dan berstatus ASN. Namun, mereka tidak akan diambil dari sekolah eksisting agar tidak mengganggu proses belajar-mengajar di sekolah asal. &ldquo;Kami pastikan tidak akan menggeser guru dari sekolah lain sehingga tidak menimbulkan kekurangan di sekolah yang sudah ada,&rdquo; ujarnya. Dukungan sistem seleksi juga disiapkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Wakil Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto menyebut proses seleksi akan menggunakan sistem mirip dengan rekrutmen PPPK. &ldquo;Kami bisa menyelesaikan seleksi dalam enam hari jika sistem sudah disetujui dan diluncurkan,&rdquo; ucapnya. Dengan kombinasi pendekatan sosial, dukungan kelembagaan, dan sistem seleksi digital yang efisien, Sekolah Rakyat menjadi harapan baru bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem untuk mendapatkan pendidikan berkualitas dan bermasa depan.

9.000 anak daftar Sekolah Rakyat berbasis asrama. Seleksi tanpa tes akademik, fokus pada keluarga miskin ekstrem. Guru dan kepsek segera dis

Lebih dari 9.000 Anak Ikut Seleksi Sekolah Rakyat, Hanya untuk Anak dari Keluarga Miskin Ekstrem

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/24/gus-ipul-2-1940028053.jpg" alt="Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf alias Gus Ipul, dalam Konferensi Pers Rapat Penyelarasan Kebijakan Pengentasan Kemiskinan. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf alias Gus Ipul, dalam Konferensi Pers Rapat Penyelarasan Kebijakan Pengentasan Kemiskinan. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah memunculkan wacana program sekolah rakyat (SR) untuk membantu masyarakat tidak mampu alias miskin dan miskin ekstrem. Kehadiran SR diklaim Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf tidak akan memunculkan dikotomi sekolah kaya dan miskin. &ldquo;Enggak, enggak,&rdquo; ujar Saifullah Yusufditemui usai rapat koordinasi bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifatul Choiri Fauzi di Kantor Kementerian Sosial (Kemensos), Jakarta, Senin (13/1). Menteri yang biasa disapa Gus Ipul itu memastikan tidak akan terjadi dikotomi sekolah si miskin dan si kaya. Untuk mengantisipasi itu, Pemerintah membuat sejumlah upaya. Di antaranya melibatkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Sehingga, nantinya ada integrasi-integrasi program dengan sekolah-sekolah umum lainnya. Termasuk, untuk guru dan kurikulum yang digunakan nantinya. &ldquo;Ya, sama sebenarnya dengan yang lain. Cuma nanti ini mereka seperti di boarding school, di pondok gitulah. Jadi sejak dini dibentuk karakternya, pola kerja samanya, empatinya, saling menghargai, saling tolong-menolong. Kebiasaan-kebiasaan yang baik itu dibentuk,&rdquo; papar Gus Ipul. Dia menilai hal ini perlu ditekankan lantaran seringkali kelompok masyarakat seperti ini tidak mendapat dukungan di rumah. Mereka kerap termarjinalkan dan tidak mendapatkan cukup dukungan di lingkungan sekolah umum. Sehingga, perlu sentuhan-sentuhan khusus bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem ini. Saat ini, program yang dicetuskan oleh Presiden Prabowo Subianto ini masih proses pengkajian. Kemensos yang diserahi tanggung jawab untuk membangun sekolah ini pun masih terus berkoordinasi dengan Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, Kemendikdasmen, dan para ahli terkait program ini. Sejauh ini, konsep yang sudah dapat dipastikan adalah sekolah ini gratis dan dimulai dari jenjang dasar dan menengah terlebih dahulu. &ldquo;Ya, nanti kita pelajari mungkin apa mulai SD atau dimulai dari SMP dulu,&rdquo; ungkapnya. Sementara, mengenai lokasi pilot project, meski belum ada lokasi pasti, namun mantan Wakil Gubernur Jawa Timur itu memprediksi bakal dimulai di sekitar Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Dia berharap nantinya Sekolah Rakyat maupun Sekolah Unggulan Garuda dapat diduplikasi ke depan. Dengan demikian, target generasi emas 2045 bisa tercapai. (mia)

Pemerintah memunculkan wacana program sekolah rakyat (SR) untuk membantu masyarakat tidak mampu alias miskin dan miskin ekstrem.

Mensos Gus Ipul Pastikan Sekolah Rakyat Bukan untuk Dikotomi Si Miskin dan Si Kaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/Pemukiman-Kumuh-Di-Jakarta-Dery-Ridwansah-5-1.jpg" alt="Ilustrasi kemiskinan ekstrem." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kemiskinan ekstrem.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Dinas Sosial Kota Banjarmasin mengungkapkan sulitnya menelusuri ribuan kepala keluarga (KK) miskin ekstrem sesuai data pemerintah pusat. Sebelumnya, pemerintah pusat mengeluarkan data terbaru untuk penduduk miskin ekstrem di Kota Banjarmasin sebanyak 8.333 KK. Sedangkan,&nbsp;data yang dipegang Pemkot Banjarmasin sekitar 5.706 KK, ada selisih ribuan dari data pemerintah pusat tersebut. &rdquo;Penyelarasan data ini terus dilakukan maksimal oleh pemerintah kota, utamanya menelusuri selisih data dari pusat yang cukup banyak itu,&rdquo; ujar Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin&nbsp;Dolly Syahbana seperti dilansir dari Antara. Namun, dia mengakui hal itu tidak mudah dilakukan. Sebab, sebagian besar data tidak dilengkapi alamat jelas bahkan tidak ada nomor induk kependudukan (NIK). &rdquo;Umpamanya nama Ahmad, alamat Alalak Tengah, sangat susah mencari data by name by adres, bisa Ahmad, bisa Akhmad,&rdquo; papar Dolly Syahbana. Jika demikian kasusnya, ungkap Dolly, tidak bisa pihaknya memasukkan dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk jumlah KK miskin ekstrem di Kota Banjarmasin yang harus disalurkan bantuan. Untuk lebih memperjelas data tersebut, lanjut Dolly,&nbsp;selisih data yang belum dapat ditelusuri tersebut pihaknya kirim kembali pemerintah pusat. &rdquo;Kalau datanya dilengkapi, bisa kita sandingkan lagi dengan DTKS,&rdquo; terang Dolly Syahbana. Pemkot Banjarmasin terus berupaya untuk menanggulangi kemiskinan ekstrem di kota ini, baik dengan bantuan langsung hingga bantuan untuk berwirausaha. Pemkot Banjarmasin memiliki program penciptaan wirausaha baru, sebagai upaya meningkatkan perekonomian masyarakat kecil hingga terciptanya lebih banyak peluang tenaga kerja. &rdquo;Bantuan penanggulangan kemiskinan ekstrem pasca pandemi Covid-19 cukup banyak disalurkan, dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, hingga pemerintah kota, dan ini akan terus dilakukan hingga data kemiskinan ekstrem di kota ini bisa turun signifikan,&rdquo; ucap Dolly Syahbana.

Dinas Sosial Kota Banjarmasin kesulitan telusuri ribuan kepala keluarga (KK) miskin ekstrem sesuai data pemerintah pusat

Banjarmasin Sulit Telusuri Ribuan KK Miskin Ekstrem Sesuai Data Pusat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/Pemukiman-Kumuh-Di-Jakarta-Dery-Ridwansah-6-1.jpg" alt="Warga saat beraktivitas di Pemukiman kumuh di kawasan Kebon pala, Jakarta, Kamis (26/8/2021). Pemerintah menargetkan akan menghapus kemiskinan ekstrem di akhir 2024 mendatanag. Saat ini menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tingkat kemiskinan ekstrem m" width="100%">
<figcaption>Warga saat beraktivitas di Pemukiman kumuh di kawasan Kebon pala, Jakarta, Kamis (26/8/2021). Pemerintah menargetkan akan menghapus kemiskinan ekstrem di akhir 2024 mendatanag. Saat ini menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tingkat kemiskinan ekstrem m</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengapresiasi sejumlah capaian pembangunan di Provinsi Banten sepanjang tahun 2021 hingga semester awal tahun 2022. Selain itu, realisasi belanja Provinsi Banten termasuk di atas rata-rata provinsi, meskipun realisasi pendapatan masih di bawah rata-rata provinsi.  "Pesan Pak Mendagri terhadap capaian di Banten laju pertumbuhan lebih tinggi dari nasional. Tingkat pengangguran terbuka juga semakin menurun. Namun gini ratio tingkat ketimpangan harus jadi perhatian kita bersama," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Suhajar Diantoro dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 Provinsi Banten di Hotel Novotel, Tangerang, Kamis (7/4) kemarin.  Lebih lanjut disampaikan Suhajar, rata-rata masyarakat Banten berpenghasilan Rp 36.000 per hari. Bahkan, masih ada 344.000 orang yang tergolong miskin ekstrem di Banten.  "Apabila ada suatu daerah yang rakyatnya mendapat di bawah 15 persen produk domestik regional bruto, maka itu rakyatnya berpotensi melakukan tindak kriminal karena kemiskinan tinggi," imbuh Suhajar.  Di sisi lain, Suhajar juga menyampaikan prestasi lainnya yang berhasil dicapai Provinsi Banten. Hal itu seperti telah selesainya program strategis nasional, pembangunan tiga ruas jalan baru, jembatan Bogeg di Serang, pembangunan pembangkit tenaga listrik, dan sebagainya.  "Selain itu, penanganan Covid-19 yang cukup baik di Banten, walaupun wilayahnya berdekatan dengan Jakarta yang termasuk 5 besar provinsi tertinggi kasus Covid," ujar Suhajar.  Suhajar mengingatkan perihal kemiskinan ekstrem, yang tercatat ada 2,3 persen. Dia juga mengingatkan, agar persoalan stunting menjadi perhatian pemerintah setempat.  "Penanganan stunting kita sudah cukup baik, tapi ini masih membutuhkan perhatian yang serius. Terutama di Kabupaten Pandeglang, prevalensinya 37,8 persen menduduki posisi nomor 26 dari 246 kabupaten/kota di 12 provinsi prioritas yang memiliki prevalensi stunting tertinggi," terang Suhajar menandaskan.

Kemendagri Soroti Masih ada Warga Tergolong Miskin Ekstrem di Banten

miskin ekstrem

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#miskin ekstrem