<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/30/mirza-aditya-2014850720.jpg" alt="Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mirza Adityaswara resmi mengundurkan diri dari jabatannya. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mirza Adityaswara resmi mengundurkan diri dari jabatannya. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mirza Adityaswara resmi mengundurkan diri dari jabatannya. Informasi pengunduran diri tersebut diumumkan OJK melalui keterangan tertulis yang diterima awak media pada Selasa malam, pukul 21.00 WIB. Dalam keterangan tersebut, OJK menyampaikan bahwa Mirza telah menyampaikan pengunduran diri secara resmi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses selanjutnya akan dijalankan berdasarkan mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana telah diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (UU P2SK). OJK menegaskan, pengunduran diri Mirza Adityaswara tidak akan memengaruhi pelaksanaan tugas, fungsi, maupun kewenangan lembaga dalam mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan nasional. "Seluruh agenda pengawasan dan kebijakan strategis tetap berjalan sebagaimana mestinya," tulis OJK dalam keterangan resminya, Jumat (30/1). Seiring dengan pengunduran diri tersebut, untuk sementara waktu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Wakil Ketua Dewan Komisioner akan dijalankan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan tata kelola yang berlaku. Langkah ini dilakukan guna memastikan kesinambungan kebijakan, pengawasan, serta pelayanan OJK kepada masyarakat dan pelaku industri jasa keuangan. "OJK juga menegaskan komitmennya untuk terus menjaga kepercayaan publik dan industri jasa keuangan melalui penerapan prinsip tata kelola yang baik, transparansi, serta akuntabilitas dalam setiap proses kelembagaan," tutup pengumuman itu. Sebelum Mirza Adityaswara, pada pukul 18.25 WIB, OJK mengumumkan pengunduran diri Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar bersama jajaran pengawas pasar modal, menyusul peristiwa trading halt Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang terjadi selama dua hari, terhitung Rabu-Kamis, 28-29 Januari 2026 akibat penyesuaian kebijakan MSCI. Selain Mahendra Siregar, pejabat yang turut menyampaikan pengunduran diri adalah Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi, serta Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, Pemeriksaan Khusus, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK (DKTK) I. B. Aditya Jayaantara. Mahendra Siregar menegaskan, keputusan mundur yang diambil bersama jajaran pengawas pasar modal merupakan bentuk tanggung jawab moral atas dinamika yang terjadi di pasar keuangan, khususnya pasca penghentian sementara perdagangan IHSG. "Pengunduran diri ini merupakan bentuk tanggung jawab moral untuk mendukung langkah-langkah pemulihan yang diperlukan," ujar Mahendra dalam keterangan tertulis OJK, Jumat (30/1).

Mirza Adityaswara resmi mundur dari jabatan Wakil Ketua OJK. Simak proses pengunduran diri, dampaknya bagi pengawasan sektor jasa keuangan.

Mirza Adityaswara Mundur dari Jabatan Wakil Ketua OJK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/Mirza-Adityaswara.jpg" alt="Direktur LPPI Mirza Adityaswara (JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Direktur LPPI Mirza Adityaswara (JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mirza Adityaswara mengatakan OJK terus berupaya memperkuat industri keuangan syariah, salah satunya dengan melahirkan sejumlah ketentuan yang mendukung. "Setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), OJK telah mengeluarkan beberapa ketentuan untuk penguatan industri keuangan syariah," kata Mirza dalam Pertemuan Tahunan atau Ijtima&rsquo; Sanawi Dewan Pengurus Syariah XIX Tahun 2023 yang diikuti virtual di Jakarta, Jumat. Secara keseluruhan aset keuangan syariah Indonesia tumbuh mencapai Rp2.450 triliun per Juni 2023. Angka itu menunjukkan pertumbuhan sebesar 13,3 persen year on year (yoy) dengan pangsa pasar sebesar 10,94 persen terhadap total keuangan nasional. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa sektor keuangan syariah memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional. Dengan demikian, penguatan industri keuangan syariah menjadi hal penting. Di sektor perbankan syariah, telah diterbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) unit usaha syariah yang merupakan salah satu amanat dari Undang-undang P2SK. OJK juga telah menerbitkan empat Surat Edaran (SE) OJK terkait laporan bulanan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS), perubahan kegiatan BPR menjadi BPRS, perubahan kegiatan usaha bank umum menjadi bank umum syariah serta produk BPRS. Mirza menuturkan dalam waktu dekat OJK akan menerbitkan ketentuan penguatan terkait tata kelola bank umum syariah dan unit usaha syariah serta ketentuan terkait manajemen risiko bank umum syariah dan unit usaha syariah. Di sektor industri keuangan non-bank (IKNB) syariah, telah terbit Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) pemisahan unit syariah perusahaan asuransi, reasuransi dan penjaminan. Untuk ketentuan penguatan sektor lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, lembaga jasa Keuangan lainnya, terdapat tujuh ketentuan yang ditargetkan selesai pada 2023 di antaranya terkait kegiatan usaha bullion, layanan pendanaan bersama berbasis teknologi serta koperasi sektor jasa keuangan. Di sektor pasar modal syariah, juga dalam proses pengundangan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI terkait POJK penerbitan dan persyaratan efek bersifat utang dan sukuk berlandaskan keberlanjutan. "Diharapkan dengan penerbitan ketentuan dan pedoman yang kami lakukan, dapat terus memperkuat industri keuangan syariah nasional," ujar Mirza. Saat ini OJK dan Dewan Syariah Nasional sedang dalam tahap akhir untuk penyelesaian nota kesepahaman yang sekaligus dilengkapi dengan perjanjian kerjasama dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia terkait pengembangan dan penguatan keuangan syariah. Mirza mengatakan masih terdapat tantangan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang menyebabkan masih besarnya gap dengan industri keuangan konvensional. Tantangan tersebut berupa pangsa pasar yang relatif masih rendah, masih rendahnya literasi keuangan syariah yang berdampak pada terbatasnya laju inklusi keuangan syariah, terbatasnya diferensiasi model bisnis produk keuangan syariah, penggunaan teknologi informasi yang masih perlu ditingkatkan serta sumber daya manusia keuangan syariah yang belum optimal. Dalam menjawab tantangan itu, Mirza mengatakan Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim mempunyai potensi menjadi contoh keunggulan dalam keuangan syariah. Misi itu sejalan dengan upaya untuk mendorong ekosistem keuangan yang kuat dan terdiversifikasi, dan sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. OJK juga telah merumuskan inisiatif strategis dan program turunan atau action plan dalam rangka mengembangkan potensi keuangan syariah yang ada di setiap sektor dan mampu menjawab tantangan industri keuangan syariah saat ini. Hal tersebut dituangkan dalam peta jalan (road map) OJK 2022-2027.

OJK akan menerbitkan ketentuan penguatan terkait tata kelola serta ketentuan manajemen risiko bank umum syariah dan unit usaha syariah.

OJK Dukung Penguatan Industri Keuangan Syariah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/329711C4-7AB2-4952-90D2-DB3871C9698C.jpeg" alt="Ilustrasi pencucian uang. (Dimas Pradipta/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pencucian uang. (Dimas Pradipta/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) sudah disahkan. Namun, infrastrukturnya belum terbentuk. Karena itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak bisa menjalankan amanah aturan tersebut.  Ketua Dewan Komisaris OJK Mahendra Siregar setelah dipanggil oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara Kamis (12/1) menyampaikan, hingga kemarin masih dilakukan penguatan-penguatan. "Ini memang apa yang ada sekarang harus diperkuat. Koordinasi yang baik dengan Polri juga harus ditingkatkan," ujarnya.  Dalam UU PPSK, penyidik berasal dari kepolisian, pejabat pegawai negeri sipil (PPNS), dan bagian tertentu. OJK diamanahkan untuk berkoordinasi dengan berbagai pihak.  OJK pun mendapat kewenangan penuh melakukan penyidikan tindak pidana sektor keuangan. Tim penyidik OJK akan diangkat oleh menteri yang membidangi hukum dan hak asasi manusia.  Kewenangan yang dimiliki penyidik, antara lain, menerima laporan tindak pidana di sektor jasa keuangan; memanggil, memeriksa, dan meminta keterangan serta barang bukti dari setiap orang yang disangka melakukan; hingga melakukan penggeledahan.  Pada kesempatan lain, Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara menyatakan kesiapannya menjalankan amanah itu. "Kami akan siapkan organisasi, orang, dan anggarannya," ungkapnya.  Pada UU baru, OJK diberi tugas tambahan untuk pengawasan aset kripto, aset digital, bursa karbon, dan perlindungan konsumen. Deputi Komisioner I OJK Djustini Septiana menyatakan akan mengeluarkan beberapa peraturan OJK (POJK) maupun surat edaran OJK (SEOJK) sebagai tindak lanjut dari UU PPSK.  "Seperti yang termaktub pada bab V pasar modal, pasar uang, dan pasar valuta asing. Yakni, demutualisasi bursa, bursa karbon, dan penyelenggaraan pasar di luar pasar modal," tuturnya.  OJK juga mencatat sejumlah perubahan yang menjadi amandemen dari UU Pasar Modal. Tujuannya, memperkuat fungsi pengawasan, pendalaman pasar, hingga upaya peningkatan perlindungan investor.  Lebih spesifik, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Inarno Djajadi mengaku tengah gencar melakukan diskusi dan menggodok pasar bursa karbon bersama stakeholder terkait. Hal itu dilakukan untuk menyiapkan penerbitan regulasi serta infrastruktur bursa karbon.  "Kami melakukan koordinasi bersama dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), serta Kemenko Marinves," bebernya.  TUGAS BARU OLEH OJK  - Penyidikan tindak pidana sektor keuangan  - Pengawasan aset kripto  - Pengawasan aset keuangan digital  - Pengawasan bursa karbon  - Perlindungan konsumen  Sumber: UU PPSK

Dapat Kewenangan Menyidik, OJK Siapkan Organisasi, SDM, dan Anggaran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/Mirza-Adityaswara.jpg" alt="Direktur LPPI Mirza Adityaswara (JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Direktur LPPI Mirza Adityaswara (JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mirza Adityaswara secara resmi menyatakan mundur sebagai presiden komisaris OVO. Mundurnya Mirza Adityaswara karena dia terpilih sebagai wakil ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2022-2027. Bahkan pelantikannya dilakukan dalam waktu dekat.  Presiden Direktur OVO Karaniya Dharmasaputra menyatakan apresiasi dan terima kasih atas dedikasi serta kontribusi dari Mirza Adityaswara. “Kami segenap keluarga besar OVO sangat berterima kasih atas arahan dan bimbingan Pak Mirza selama ini yang telah membawa OVO menjadi perusahaan yang dikelola berlandaskan pada prinsip-prinsip good governance dan ikut berkontribusi terhadap perluasan akses masyarakat akan layanan pembayaran dan keuangan digital,” kata Karaniya Dharmasaputra secara tertulis, Selasa (24/5).  Karaniya mendoakan Mirza yang juga mantan deputi gubernur senior Bank Indonesia itu sukses menjalani tugas barunya di OJK. “Pak Mirza memiliki visi yang terbuka dan progresif akan kemajuan teknologi yang diperlukan dalam memimpin OJK di tengah revolusi digital ini,” ungkapnya.  Dalam pesan perpisahannya, Mirza menuturkan, agar OVO dapat terus meningkatkan good governance dan semakin berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi nasional, khususnya di area inklusi dan pendalaman keuangan serta dalam membantu pertumbuhan UMKM.  “Saya berharap OVO ke depan dapat terus berinovasi dalam menyediakan solusi keuangan digital bagi masyarakat Indonesia, memberikan kontribusi positif bagi Indonesia, dan mengelola perusahaan secara prudent,” ucap dia.  Sebagaimana diketahui, Mirza merupakan ekonom dan bankir senior yang memiliki lebih dari 30 tahun pengalaman di berbagai sektor keuangan, baik di pemerintah maupun swasta. Dia pernah menjabat sebagai deputi gubernur senior Bank Indonesia periode 2013-2019, kepala eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) 2012-2013, dan direktur utama Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI).  Mirza juga mendirikan Indonesia Fintech Society (IFSoc), forum diskusi kebijakan fintech dan ekonomi digital, selain pernah berkarir di berbagai sektor, dan perusahaan keuangan ternama seperti Credit Suisse, Mandiri Sekuritas hingga Kepala Ekonom Bank Mandiri Group.

Terpilih Jadi Wakil Ketua OJK, Presiden Komisaris OVO Mundur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/OVO-tunjuk-komisaris-baru.jpg" alt="zaking" width="100%">
<figcaption>zaking</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Visionet Internasional atau yang lebih dikenal dengan nama OVO mengangkat komisaris baru untuk meningkatkan kinerjanya tahun ini. Orang yang didapuk untuk menduduki kursi Presiden Komisaris OVO adalah Mirza Adityaswara yang juga dikenal sebagai Ekonom Indonesia.  "Kami berterima kasih, Pak Mirza bersedia bergabung dengan OVO sebagai Komisaris Utama. Saya mengenal Pak Mirza sudah lama. Kami mengajak beliau untuk mewujudkan OVO sebagai the largest e-money company di Indonesia. Kami juga mau menjadikan OVO sebagai aset strategis nasional," ungkap Presiden Direktur OVO Karaniya Dharmasaputra dalam Media Gathering di Kawasan GBK, Jakarta, Rabu (19/2).  Mirza menjelaskan bahwa salah satu alasannya bergabung bersama paltform pembayaran digital ini adalah untuk mendukung rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait transformasi digital ekonomi. "Saya punya minat yang besar untuk mempelajari digital ekonomi, strategi pembangunan 5 tahun ke depan itu terlihat sekali transformasinya dan menjadi fokus untuk bisa tumbuh dengan baik dan dipercepat," kata Mirza.  Mirza menambahkan, potensi perkembangan pembayaran digital Indonesia begitu besar. Apalagi saat ini pasar pembayaran digital disebut baru mencapai tiga persen.  "Indonesia membutuhkan hal tersebut karena pembayaran menjadi lebih efisien. Yang menikmati bukan hanya masyarakat kota tapi juga masyarakat desa. Bahkan pemerintah juga bisa memakai platform dari e-money untuk memperkuat financial inklusi," terangnya.  Melihat banyaknya segmen pasar yang belum tergarap, Mirza mengajak pemain di industri ini untuk membantu transformasi digital. "Potensi pasarnya masih besar sekali sehingga kita bisa tumbuh bersama-sama. Saya tahu ada beberapa player di industri ini, saya mengajak tumbuh bersama-sama karena pasarnya besar sekali," pungkas mantan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia itu.

Karaniya Yakin Mirza Bisa Jadikan OVO the Largest e-Money Company

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pertumbuhan-ekonomi-kuartal-iii-diperkirakan-turun-ke-51-persen_m_.jpg" alt="Ilustrasi Gedung Bank Indonesia" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Gedung Bank Indonesia</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Bank Indonesia (BI) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya mencapai 5,1 persen pada kuartal III-2018. Angka itu lebih rendah dibanding capaian kuartal sebelumnya yang sebesar 5,27 persen. Deputi Gubernur Senior BI Mirza Adityaswara menyebut penurunan itu terjadi lantaran terjadinya penurunan kinerja ekspor selama kuartal III. "Angka pertumbuhan (kuartal III) akan mirip angka kuartal I, di sekitar 5,1 persen kurang sedikit," ujarnya di Komplek Bank Indonesia, Jakarta, Selasa (23/10). Dia mengungkapkan, dua komoditas yang membuat kinerja ekspor menurun adalah kelapa sawir dan batu bara yang mengalami penuruna harga. Menurut dia, hal itu juga memberi pengaruh terhadap perkiraaan pertumbuhan ekonomi hingga akhir tahun hanya mencapai 5,4 persen. "Jadi di satu sisi harga komoditas andalan kita melemah di sisi lain importir minyak dan harga minyaknya naik, itu membuat nilai dari impor minyak kita meningkat," tuturnya. Meski demikian, Bank Sentral optimis kinerja ekspor yang menurun tidak akan mempengaruhi upaya pihaknya dan pemerintah untuk tetap menjaga defisit transaksi berjalan di akhir tahun di bawah 3 persen dari total Produk Domestik Bruto.

Pertumbuhan Ekonomi Kuartal III Diperkirakan Turun ke 5,1 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bank-indonesia-tahan-suku-bunga-acuan-di-level-575-persen_m_.jpg" alt="Ilustrasi Gedung Bank Indonesia" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Gedung Bank Indonesia</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI) memutuskan menahan BI 7-day Reverse Repo Rate di level 5,75 persen. Keputusan itu konsisten terhadap upaya menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Selain itu, kenaikan ini dilakukan untuk mendukung pemulihan ekonomi dengan tetap mempertimbangkan dinamika perekonomian global maupun domestik. Upaya ini sejalan dalam menjaga defisit transaksi berjalan. Bersamaan dengan penetapan BI 7-day Reverse Repo Rate, Bank Indonesia juga menetapkan menaikkan suku bunga Deposit Facility sebesar 25 bps menjadi 5 persen dan Lending Facility naik 25 bps menjadi sebesar 6,5 persen. "Keputusan tersebut konsisten dengan upaya mempertahankan daya tarik pasar keuangan domestik dan mengendalikan defisit transaksi berjalan dalam batas aman," kata Deputi Gubernur Senior BI Mirza Adityaswara di kantor pusat BI, Jakarta, Selasa (23/10). "BI menghargai dan mendukung langkah pemerintah untuk mengendalikan CAD dalam mendorong ekspor dan mengurangi impor," tambahnya. Bank Indonesia akan mengoptimalkan bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran untuk menjaga keseimbangan antara stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan dengan proses pemulihan ekonomi yang sedang berlangsung. Langkah ini dilakukan BI dengan terus memperkuat koordinasi kebijakan bersama Pemerintah untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. "Bank Indonesia juga semakin kuat dalam koordinasi untuk menjaga stabilitas perekonomian dan keuangan," tandasnya.

Bank Indonesia Tahan Suku Bunga Acuan di Level 5,75 Persen

mirza adityaswara

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#mirza adityaswara

Berita Terkini