<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/09/bupati-aceh-selatan-709405386.jpg" alt="Bupati Aceh Selatan Mirwan MS menyampaikan permintaan maaf dalam unggahan media sosial. (Instagram Mirwan MS)" width="100%">
<figcaption>Bupati Aceh Selatan Mirwan MS menyampaikan permintaan maaf dalam unggahan media sosial. (Instagram Mirwan MS)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Bupati Aceh Selatan Mirwan MS dijatuhkan sanksi pemberhentian sementara selama tiga bulan, setelah diketahui menunaikan ibadah umrah saat wilayahnya terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor. Penjatuhan sanksi itu dilakukan setelah Mirwan dilakukan pemeriksaan oleh Inspektur Jenderal (Itjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menjelaskan selama tiga bulan pemberhentian sementara, Mirwan MS akan magang di kantor Kemendagri. Nantinya, Mirwan akan diberi pelatihan di berbagai direktorat. "Nanti dia di sana, magang di Ditjen Adwil, Ditjen Otonomi Daerah, Ditjen Keuangan Daerah bagaimana menyusun APBD, Adwil bagaimana menangani bencana, di situ ada Satpol PP, ada Damkar, itu kan di bawah pembinaan pemadam kebakaran, Satpol PP itu kan di bawah pembinaan Ditjen Administrasi Wilayah," kata Tito di kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa (9/12). Tito menegaskan, pelatihan itu dilakukan sebagai upaya agar Mirwan memiliki kemampuan menangani bencana.&nbsp;"Yang mungkin yang bersangkutan belum terlalu terlatih bagaimana menangani menghadapi bencana, menghadapi krisis. Kita apa nanti sampaikan ya dasar-dasar cara menangani krisis, ini kan krisis ya, krisis akibat bencana alam," tegasnya. Tito mengungkapkan, Mirwan memang sempat mengajukan izin untuk melaksanakan ibadah umrah kepada Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem, pada 22 November 2025, sebelum terjadinya bencana yang melanda Sumatera.&nbsp;"Jadi, sebelum terjadinya apa, bencana banjir dan tanah longsor," ungkapnya. Namun, wilayah Aceh pada 24 November diterpa bencana banjir bandang dan tanah longsor. Bencana itu mengakibatkan jatuhnya ratusan korban jiwa hingga merusak berbagai infrastruktur.&nbsp;"Kemudian Gubernur Aceh sudah menetapkan keadaan tanggap darurat 27 November," ucap Tito. Melihat situasi tersebut, lanjut Tito, Gubernur Mualem menolak permohonan izin yang diajukan Mirwan, pada 28 November 2026. Ia menekankan, surat permohonan izin itu belum sampai ke Menteri Dalam Negeri. "Kemudian, Pak Gubernur, tanggal 28 November, Pak Muzakir Manaf menolak dan kemudian menyatakan tidak dapat diproses lebih lanjut karena situasi dalam keadaan bencana," tegasnya. Tito menegaskan, setiap kepala daerah wajib berada di wilayahnya ketika masyarakat membutuhkan kehadiran dan kepemimpinan langsung, terlebih lagi sedang mengalami bencana.&nbsp;Selain menjatuhkan sanksi kepada Mirwan, Mendagri juga menerbitkan Surat Keputusan (SK) terkait penunjukan pelaksana tugas (Plt) Bupati Aceh Selatan. Tito menugaskan Wakil Bupati menjadi Plt Bupati. "Kemudian, SK yang kedua adalah mengenai penggantinya. Jadi bukan penggantian tetap, tapi namanya Pelaksana Tugas Bupati Aceh Selatan, yaitu menurut aturan juga yang ada, wakil bupati menjadi pelaksana tugas, yaitu saudara Haji Baital Mukaddis," tutur Tito. Penunjukan Baital Mukaddis sebagai Plt Bupati Aceh Selatan dilakukan untuk memastikan jalannya pemerintahan tidak terganggu selama masa pemberhentian Mirwan. Tito menyebut, aturan tersebut berlaku otomatis dalam sistem pemerintahan daerah. "Yang bersangkutan Plt Bupati Aceh Selatan selama masa pemberhentian sementara saudara Mirwan," pungkasnya.

Bupati Aceh Selatan Mirwan MS diberhentikan sementara selama tiga bulan karena menunaikan umrah saat bencana.

Bupati Aceh Selatan Mirwan MS Diberhentikan 3 Bulan, Magang jadi Damkar hingga Satpol PP

<div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/09/20251207-20251205-img-9882-3894669858.jpg" alt="Bupati Aceh Selatan Mirwan MS pergi umrah bersama keluarga saat warganya terkena bencana. (Instagram)" width="100%">
<figcaption>Bupati Aceh Selatan Mirwan MS pergi umrah bersama keluarga saat warganya terkena bencana. (Instagram)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian resmi menjatuhkan sanksi administratif berupa pemberhentian sementara selama tiga bulan kepada Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS. Keputusan ini diambil setelah Mirwan diketahui bepergian ke luar negeri untuk melaksanakan ibadah umrah saat wilayahnya dilanda banjir dan longsor.&nbsp; "Pertama, terkait pemberhentian atau sanksi administratif ya, berupa pemberhentian sementara 3 bulan kepada saudara Haji Mirwan MS, S.E., M.Sos., Bupati Aceh Selatan, Provinsi Aceh,&rdquo; kata Tito dalam konferensi pers di kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta Pusat, Selasa (9/12). Tito menjelaskan, sanksi tersebut dijatuhkan setelah tim Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri melakukan pemeriksaan mendalam terhadap kasus ini. Mirwan dinilai telah melanggar ketentuan terkait izin perjalanan dinas luar negeri.&nbsp; &ldquo;Yang bersangkutan dikenakan sanksi pemberhentian sementara 3 bulan itu karena sudah kita lakukan pemeriksaan oleh tim Irjen, dan melanggar ketentuan Pasal 76 ayat 1 huruf i, yaitu keluar negeri tanpa izin menteri. Dan sanksinya ada di Pasal 77, yaitu selama 3 bulan dilakukan pemberhentian sementara,&rdquo; jelas Tito. Tito menegaskan, setiap kepala daerah wajib berada di wilayahnya ketika masyarakat membutuhkan kehadiran dan kepemimpinan langsung, terlebih lagi sedang mengalami bencana. Selain menjatuhkan sanksi kepada Mirwan, Mendagri juga menerbitkan Surat Keputusan (SK) terkait penunjukan pelaksana tugas (Plt) Bupati Aceh Selatan. Tito menugaskan Wakil Bupati menjadi Plt Bupati. &ldquo;Kemudian, SK yang kedua adalah mengenai penggantinya. Jadi bukan penggantian tetap, tapi namanya Pelaksana Tugas Bupati Aceh Selatan, yaitu menurut aturan juga yang ada, wakil bupati menjadi pelaksana tugas, yaitu saudara Haji Baital Mukaddis,&rdquo; ujar Tito. Penunjukan Baital Mukaddis sebagai Plt Bupati Aceh Selatan dilakukan untuk memastikan jalannya pemerintahan tidak terganggu selama masa pemberhentian Mirwan. Tito menyebut, aturan tersebut berlaku otomatis dalam sistem pemerintahan daerah. &ldquo;Yang bersangkutan PLT Bupati Aceh Selatan selama masa pemberhentian sementara saudara Mirwan,&rdquo; pungkasnya. </div>

Tito Karnavian resmi menjatuhkan sanksi administratif berupa pemberhentian sementara selama tiga bulan kepada Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS

Bupati Aceh Selatan Mirwan Diberhentikan Sementara Selama 3 Bulan Usai Pergi Umrah saat Bencana

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/09/bupati-aceh-selatan-709405386.jpg" alt="Bupati Aceh Selatan Mirwan MS menyampaikan permintaan maaf dalam unggahan media sosial. (Instagram Mirwan MS)" width="100%">
<figcaption>Bupati Aceh Selatan Mirwan MS menyampaikan permintaan maaf dalam unggahan media sosial. (Instagram Mirwan MS)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Keputusan Bupati Aceh Selatan Mirwan MS untuk tetap berangkat umrah saat wilayahnya diterjang banjir bandang dan longsor, berbuah sanksi. Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan Kemendagri untuk mencopot jabatannya selaku kepala daerah. Mirwan juga sudah dipecat dari Partai Gerindra.&nbsp; Keputusan itu disampaikan Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Sugiono dalam keterangan resminya Minggu (7/12) malam. Mirwan MS diberhentikan dari jabatan Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan karena sikapnya yang bertentangan dengan partai.&nbsp; Tak hanya itu, Mirwan yang tetap bersikeras umrah saat masyarakat di wilayahnya mengalami kesusahan dinilai Gerindra merupakan bentuk kepemimpinan yang buruk. &rdquo;Hal ini (Sikapnya, red) terang-te&zwnj;rangan bertentangan dengan apa yang menjadi ikrar dan sumpah dari kader Partai Gerindra, yaitu menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan,&rdquo; ujar Sugiono.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/016932210/bupati-aceh-selatan-mirwan-ms-akhirnya-muncul-sampaikan-permintaan-maaf-usai-pergi-umrah-saat-bencana">Bupati Aceh Selatan Mirwan MS Akhirnya Muncul, Sampaikan Permintaan Maaf usai Pergi Umrah saat Bencana </a> Terlebih, DPP Gerindra juga telah memerintahkan seluruh jajarannya untuk bahu membahu memberikan pertolongan kepada masyarakat yang terkena dampak banjir dan longsor di Sumatera. Bukan malah mementingkan diri sendiri dengan berangkat umrah.&nbsp; Atas pertimbangan itu, DPP Partai Gerindra memutuskan untuk memberhentikan Mirwan MS dari jabatan Ketua DPC Aceh Selatan. &rdquo;Saya kira ini merupakan bentuk kepemimpinan yang buruk karena di tengah-tengah rakyatnya yang sedang mengalami kesusahan yang bersangkutan pergi meninggalkan tempatnya,&rdquo; tegas Sugiono.&nbsp; Sugiono menambahkan, proses administrasi pemberhentian sudah dilakukan DPP Gerindra. Partai juga sudah menyiapkan pengganti Mirwan MS di posisi Ketua DPC Aceh Selatan. Selanjutnya, surat keputusan akan diserahkan kepada Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk ditandatangani. &rdquo;Saya juga sudah memerintahkan ketua DPD partai Gerindra Aceh untuk mencari penggantinya sekaligus membuat surat keputusan untuk itu,&rdquo; paparnya.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/016931969/partai-gerindra-segera-sidang-etik-bupati-aceh-selatan-mirwan-yang-umroh-saat-bencana-siapkan-sanksi-terberat">Partai Gerindra Segera Sidang Etik Bupati Aceh Selatan Mirwan yang Umroh saat Bencana, Siapkan Sanksi Terberat</a> Sebelumnya, dalam rapat terbatas di di Posko Bencana Lanud Sultan Iskandar Mu&zwnj;da, Aceh Besar, Minggu (7/12), Prabowo meminta Mendagri memproses pencopotan jabatan kepala daerah yang &rdquo;kabur&rdquo; saat wilayahnya terkena banjir dan tanah longsor. &rdquo;Kalau yang mau lari, lari saja, nggak apa-apa. Dicopot paling. Mendagri bisa ya diproses,&rdquo; tegasnya.&nbsp; Menurut Prabowo, kepala daerah seharusnya menjadi panglima di wilayahnya masing-masing. Mereka berdiri paling depan melindungi rakyat, terutama saat bencana besar terjadi saat ini. &rdquo;Itu kalau tentara namanya desersi. Dalam keadaan bahaya meninggalkan anak buah. Hadeuh,tidak bisa itu. Saya tidak mau tanya partai mana. Udah gua pecat itu,&rdquo; ujarnya. (mia/sep/rif/aph)

Partai Gerindra memecat kadernya, Mirwan MS, yang merupakan Bupati Aceh Selatan. Dia dipecat dari jabatan karena umrah saat bencana.

Bupati Aceh Selatan Mirwan MS Dipecat dari Gerindra karena Umrah saat Bencana

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/09/20251207-20251205-img-9882-3894669858.jpg" alt="Bupati Aceh Selatan Mirwan MS pergi umrah bersama keluarga saat warganya terkena bencana. (Instagram)" width="100%">
<figcaption>Bupati Aceh Selatan Mirwan MS pergi umrah bersama keluarga saat warganya terkena bencana. (Instagram)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Mahkamah Partai Gerindra memastikan akan segera menggelar sidang etik terhadap Bupati Aceh Selatan Mirwan MS. Langkah ini diambil setelah Mirwan mendapat sorotan publik karena berangkat umrah saat wilayahnya dilanda banjir dan longsor, dan ia meneken pernyataan tidak sanggup menangani. Ketua Mahkamah Partai Gerindra, Habiburokhman, menegaskan partainya siap menjatuhkan sanksi paling berat apabila ditemukan pelanggaran serius yang dilakukan Mirwan. &ldquo;Kita akan sidang segera. Diberikan sanksi terberat,&rdquo; kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/12). Habiburokhman menjelaskan, Gerindra sebenarnya telah memberikan sanksi kepada Mirwan. Namun, pihaknya tetap melakukan evaluasi untuk menentukan apakah diperlukan sidang lanjutan sebelum keputusan final dipublikasikan. &ldquo;Sebetulnya kan sanksinya sudah, ya. Tapi kita akan cek lagi apakah perlu disidang ulang, ya. Tapi sanksinya sudah sangat keras dari Pak Sugiono disampaikan. Kita mau cek lagi apakah perlu disidang lagi. Kemungkinan besar apa, akan kita rapat MKD Mahkamah Partai lalu putusan nanti kita update,&rdquo; tuturnya. Meski belum menggelar sidang etik, lanjut Habiburokhman, partai telah memberhentikan Mirwan sebagai Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan.&nbsp;&ldquo;Iya, itu kan sudah dipecat (dari jabatan Ketua DPC Gerindra),&rdquo; tegasnya. Tak hanya menjalani sanksi etik partai, Mirwan juga tengah menjalani proses etik oleh Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Mirwan diagendakan menjalani proses klarifikasi di Banda Aceh, pada Senin (8/12). Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto, menegaskan ketidakhadiran kepala daerah pada saat situasi darurat merupakan persoalan serius yang harus ditindaklanjuti. Terlebih, Presiden Prabowo Subianto sudah memberikan instruksi tegas agar seluruh kepala daerah tetap berada di lapangan ketika terjadi bencana.&nbsp; &ldquo;Presiden ingatkan secara tegas kepada seluruh kepala daerah untuk tidak meninggalkan gelanggang, untuk tetap ada di lapangan,&rdquo; ucap Bima di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/12). Ketidakhadiran kepala daerah pada saat masyarakat membutuhkan penanganan cepat harus menjadi perhatian khusus. Tentunya, proses penjatuhan sanksi-sanksi telah diatur dalam Undang-Undang. "Inspektor khusus langsung memeriksa Bupati Aceh Selatan dan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014, di situ ada kewajiban bagi kepala daerah, larangan bagi kepala daerah, dan sanksi-sanksi apa,&rdquo; tegasnya. Dalam regulasi tersebut, terdapat sejumlah opsi sanksi administratif yang dapat dijatuhkan apabila kepala daerah dinilai melanggar kewajiban atau larangan jabatan.&nbsp; &ldquo;Nah sanksinya diatur juga di situ, mulai dari sanksi dalam bentuk teguran, peringatan, pemberhentian sementara. Bahkan mungkin inspektorat bisa merekomendasikan untuk pemberhentian tetap yang kemudian disampaikan kepada Mahkamah Agung,&rdquo; pungkasnya.

Mahkamah Partai Gerindra akan segera sidang etik Bupati Aceh Selatan Mirwan terkait umrah saat banjir, sanksi terberat menanti.

Partai Gerindra Segera Sidang Etik Bupati Aceh Selatan Mirwan yang Umroh saat Bencana, Siapkan Sanksi Terberat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/05/qHp2srBFnIvic5ZJlyDesJDOVidMf8I1f5bXdjbu-1256114450.jpg" alt="Bupati Aceh Selatan Mirwan MS saat menunaikan ibadah umroh ditengah bencana yang melanda Aceh. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Bupati Aceh Selatan Mirwan MS saat menunaikan ibadah umroh ditengah bencana yang melanda Aceh. (Istimewa)</figcaption>
</figure>  JawaPos.com &ndash; Anggota Komisi II DPR RI, Eka Widodo, menyayangkan tindakan Bupati Aceh Selatan Mirwan MS yang diketahui berangkat umrah di tengah bencana banjir yang melanda wilayahnya. Kepergian bupati tersebut dinilai tidak mencerminkan tanggung jawab seorang pemimpin daerah, terlebih dilakukan tanpa izin dari Gubernur Aceh maupun Menteri Dalam Negeri. Eka Widodo, yang akrab disapa Edo, menegaskan seorang kepala daerah seharusnya berada di tengah masyarakat saat menghadapi situasi darurat. Sebab, kehadiran pemimpin sangat dibutuhkan untuk memastikan penanganan berjalan cepat dan terkoordinasi, bukan justru meninggalkan daerah saat warganya terdampak bencana. &ldquo;Sebagai pemimpin, Bupati Aceh Selatan seharusnya berada di garis depan menangani bencana. Keputusan berangkat umrah tanpa izin, dan pada saat masyarakat sedang terkena musibah, jelas merupakan bentuk pengabaian terhadap tanggung jawab publik,&rdquo; kata Edo kepada wartawan, Senin (8/12). Ia menambahkan, tindakan tersebut bukan hanya melanggar tata kelola pemerintahan terkait izin perjalanan luar negeri pejabat daerah, tetapi juga berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Karena itu, ia menilai langkah tegas perlu diambil agar kejadian serupa tidak terulang. Edo meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk bertindak sesuai aturan yang berlaku. Ia menegaskan pentingnya penegakan disiplin terhadap kepala daerah yang melanggar ketentuan. "Jangan sampai ada preseden bahwa kepala daerah bisa bertindak sesuka hati tanpa memikirkan keselamatan dan kepentingan warganya,&rdquo; tegasnya. Sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, menegaskan ketidakhadiran kepala daerah pada saat situasi darurat merupakan persoalan serius yang harus ditindaklanjuti. Terlebih, Presiden Prabowo Subianto sudah memberikan instruksi tegas agar seluruh kepala daerah tetap berada di lapangan ketika terjadi bencana.&nbsp; &ldquo;Presiden ingatkan secara tegas kepada seluruh kepala daerah untuk tidak meninggalkan gelanggang, untuk tetap ada di lapangan,&rdquo; ucap Bima di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/12). Menurutnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian juga telah lebih dulu menyampaikan peringatan terkait prediksi cuaca ekstrem yang disampaikan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Imbauan itu dilakukan agar seluruh kepala daerah tetap berada di wilayahnya masing-masing. &ldquo;Dan Pak Mendagri sudah mengingatkan itu ketika rapat dengan BMKG disampaikan oleh BMKG bahwa ini prediksi cuaca di bulan November, Desember akan tidak baik, langsung Pak Mendagri menyampaikan itu kepada seluruh Kepala Daerah,&rdquo; tegas Bima. Karena itu, ia menilai ketidakhadiran kepala daerah pada saat masyarakat membutuhkan penanganan cepat harus menjadi perhatian khusus. Kemendagri akan melakukan pemeriksaan terhadap Bupati Aceh Selatan Mirwan sebelum menjatuhkan sanksi. &ldquo;Nah tentu kalau ada Kepala Daerah yang tidak ada di lokasi, itu perlu dilakukan investigasi dan hari ini informasinya Bupati Aceh Selatan sedang menjalani pemeriksaan oleh Tim Inspektorat kami,&rdquo; ucapnya. "Inspektor khusus langsung memeriksa Bupati Aceh Selatan dan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014, disitu ada kewajiban bagi kepala daerah larangan bagi kepala daerah dan sanksi-sanksi apa,&rdquo; sambungnya. Dalam regulasi tersebut, terdapat sejumlah opsi sanksi administratif yang dapat dijatuhkan apabila kepala daerah dinilai melanggar kewajiban atau larangan jabatan.&nbsp; &ldquo;Nah sanksinya diatur juga disitu, mulai dari sanksi dalam bentuk teguran, peringatan, pemberhentian sementara, bahkan mungkin inspektorat bisa merekomendasikan untuk pemberhentian tetap yang kemudian disampaikan kepada Mahkamah Agung,&rdquo; ujar Bima. Ia menegaskan, seluruh proses harus mengikuti mekanisme yang berlaku sesuai ketentuan perundang-undangan. Karena itu, Bima meminta publik menunggu proses investigasi yang sedang berjalan.&nbsp; &ldquo;Begitu itu pintu-pintunya, jadi mari kita tunggu dulu hasil pemeriksaan terhadap Bupati Aceh Selatan,&rdquo; pungkasnya.

Komisi II DPR meminta tindakan tegas terhadap Bupati Aceh Selatan yang pergi umrah saat bencana banjir melanda daerahnya.

Bupati Aceh Selatan Pergi Umrah saat Bencana, Komisi II DPR Minta Kemendagri Tindak Tegas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/05/qHp2srBFnIvic5ZJlyDesJDOVidMf8I1f5bXdjbu-1256114450.jpg" alt="Bupati Aceh Selatan Mirwan MS saat menunaikan ibadah umroh ditengah bencana yang melanda Aceh. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Bupati Aceh Selatan Mirwan MS saat menunaikan ibadah umroh ditengah bencana yang melanda Aceh. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) angkat bicara terkait keberadaan Bupati Aceh Selatan Mirwan yang diketahui tengah melaksanakan ibadah umrah di Tanah Suci, saat wilayah yang dipimpinnya dilanda bencana. Yakni, banjir dan tanah longsor.&nbsp; Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Benni Irwan menyatakan keprihatinan sekaligus penyesalan atas situasi tersebut. ' 'Kami sangat menyayangkan sekali. Kita ketahui bersama, Kabupaten Aceh Selatan adalah salah satu wilayah di Provinsi Aceh yang terdampak bencana alam banjir dan tanah longsor," ujar Benni melalui keterangan tertulisnya, Minggu (7/12). Benni menegaskan bahwa kehadiran seorang kepala daerah sangat penting dalam situasi darurat. Dia menilai, kehadiran bupati diperlukan untuk memastikan penanganan bencana berjalan cepat dan sesuai kebutuhan masyarakat. "Kehadiran dan keberadaan kepala daerah sangat dibutuhkan di tengah-tengah warga masyarakatnya," tegasnya. Menurut Benni, Menteri Dalam Negeri telah menghubungi langsung Mirwan untuk meminta klarifikasi dan memerintahkan segera pulang ke Aceh. &ldquo;Bapak Mendagri sudah telepon langsung. Yang bersangkutan mengaku tidak ada izin Gubernur maupun Mendagri untuk umrah dan akan segera pulang besok (7/12),&rdquo; jelasnya. Atas kondisi itu, Benni menyebutkan, tim dari Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri telah diberangkatkan ke Aceh untuk melakukan pemeriksaan terhadap Mirwan setibanya di Tanah Air. ''Pemeriksaan akan dilakukan untuk memastikan seluruh aturan, prosedur, dan ketentuan hukum dipatuhi,'' imbuhnya. Lebih lanjut, Benni mengungkapkan, Gubernur Aceh Muzakir Manaf sebelumnya telah menolak permohonan izin perjalanan luar negeri yang diajukan Bupati Mirwan. Penolakan itu tertuang dalam Surat Nomor 100.1.4.2/18413 tertanggal 28 November 2025. Izin ditolak karena Aceh berada dalam status tanggap darurat bencana hidrometeorologi, termasuk Aceh Selatan yang juga telah menetapkan status tanggap darurat banjir dan tanah longsor melalui keputusan Bupati Mirwan sendiri.

Kementerian Dalam Negeri menanggapi keberadaan Bupati Aceh Selatan yang sedang umrah saat daerahnya dilanda bencana.

Tidak Ada Izin Gubernur dan Kemendagri, Bupati Aceh Selatan Mirwan akan Diperiksa Begitu Balik dari Umrah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/05/qHp2srBFnIvic5ZJlyDesJDOVidMf8I1f5bXdjbu-1256114450.jpg" alt="Bupati Aceh Selatan Mirwan MS saat menunaikan ibadah umroh ditengah bencana yang melanda Aceh. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Bupati Aceh Selatan Mirwan MS saat menunaikan ibadah umroh ditengah bencana yang melanda Aceh. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra, Sugiono, mengambil langkah tegas terhadap Mirwan MS, Bupati Aceh Selatan yang juga Ketua DPC Gerindra di daerah tersebut. Mirwan diberhentikan dari jabatannya sebagai kader usai viral pemberitaan bahwa dirinya pergi umrah di tengah bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda wilayahnya. "Tadi saya dilaporkan mengenai Bupati Aceh Selatan yang juga merupakan Ketua DPC Gerindra Kabupaten Aceh Selatan. Sangat disayangkan sikap dan kepemimpinan yang bersangkutan," kata Sugiono di Jakarta, Jumat (5/12). "Oleh karena itu, DPP Gerindra memutuskan untuk memberhentikannya sebagai Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan," sambungnya. Sikap kecewa juga disampaikan Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri, Benny Irwan. Ia menilai tindakan Mirwan tidak sepatutnya dilakukan ketika masyarakat masih menderita akibat bencana. "Kami sangat menyayangkan sekali begitu mengetahui dari media bahwa Bupati Aceh Selatan saat ini dikabarkan sedang berada di Tanah Suci melaksanakan ibadah umrah," ujar Benny. Benny menjelaskan, Aceh Selatan merupakan salah satu wilayah terdampak banjir dan tanah longsor di Provinsi Aceh. Dalam kondisi tersebut, kehadiran kepala daerah sangat dibutuhkan untuk memastikan penanganan dan pemulihan berjalan cepat. "Dalam suasana terdampak bencana, dimana masih terdapat kerusakan dan keterbatasan yang menuntut penanganan segera, maka kehadiran kepala daerah sangat dibutuhkan di tengah masyarakatnya," tuturnya. Lebih lanjut, Benny menegaskan bahwa Mirwan akan dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya pergi ke luar negeri di tengah bencana.&nbsp;"Kita akan telusuri dan dalami informasi awal ini, kemudian ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku," pungkasnya.

Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS, dipecat sebagai Ketua DPC Gerindra setelah viral pergi umrah saat bencana.

Diduga Umrah saat Rakyatnya Terkena Bencana, Bupati Mirwan MS Dipecat dari Jabatan Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan

Mirwan MS

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Mirwan MS

Berita Terkini