<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/20/9bf39434-9626-4c8a-9be9-c61698b9cec8-758430943.jpg" alt="Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (Nurul F/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (Nurul F/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat resmi meneken kesepakatan dagang tarif resiprokal atau Agreement on Reciprocal Trade (ART). Dalam perjanjian tersebut, sebanyak 1.819 pos tarif produk Indonesia mendapatkan fasilitas tarif 0 persen untuk masuk ke pasar Amerika Serikat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa pembebasan tarif mencakup berbagai komoditas unggulan Indonesia, baik dari sektor pertanian maupun industri. Diantaranya, meliputi minyak sawit, kakao, karet hingga komponen pesawat terbang. &ldquo;Dalam ART ini ada 1.819 pos tarif produk Indonesia, baik itu pertanian maupun industri, antara lain minyak sawit, kopi, kakao, rempah-rempah, karet, komponen elektronik termasuk semikonduktor, komponen pesawat terbang yang tarifnya adalah 0 persen,&rdquo; kata Airlangga dalam konferensi pers secara daring, Jumat (20/2). Tak hanya itu, produk tekstil dan apparel Indonesia juga mendapatkan fasilitas tarif 0 persen melalui mekanisme Tarif Rate Quota (TRQ). Skema ini dinilai strategis untuk memperkuat daya saing produk tekstil nasional di pasar Amerika. Menurut Airlangga, kebijakan tersebut akan memberikan dampak besar bagi industri padat karya di dalam negeri. Sektor tekstil dan apparel sendiri menyerap sekitar 4 juta tenaga kerja. &ldquo;Dan tentunya ini memberikan manfaat bagi 4 juta pekerja di sektor ini dan kalau kita hitung dengan keluarga ini sangat berpengaruh terhadap 20 juta masyarakat Indonesia,&rdquo; jelasnya. Di sisi lain, Indonesia juga memberikan komitmen timbal balik dengan membuka akses tarif 0 persen untuk sejumlah produk asal Amerika Serikat, terutama produk pertanian yang selama ini menjadi bahan baku penting di dalam negeri. Airlangga mengungkapkan bahwa produk seperti gandum (wheat) dan kedelai (soybean) akan masuk dengan tarif 0 persen. Menurutnya, kebijakan ini justru melindungi daya beli masyarakat karena bahan baku tersebut banyak digunakan untuk kebutuhan pangan sehari-hari. &ldquo;Utamanya Indonesia mengimpor produk pertanian, wheat kemudian juga soybean, sehingga masyarakat Indonesia membayar 0 persen untuk barang yang diproduksi dari soybean ataupun wheat, dalam hal ini noodle ataupun dalam bentuk tahu dan tempe,&rdquo; ungkap Airlangga. Dengan demikian, masyarakat tidak akan menanggung beban tambahan biaya atas bahan baku impor dari Amerika Serikat. "Jadi masyarakat kita tidak dikenakan beban tambahan biaya untuk bahan baku yang kita impor dari Amerika Serikat," tandasnya.

Kesepakatan dagang Indonesia-AS buka akses tarif 0% untuk minyak sawit, kakao, dan tekstil. Kebijakan ini dorong industri lokal.

Kesepakatan Dagang Tarif Resiprokal Resmi Diteken, Minyak Sawit hingga Komponen Pesawat Terbang Bebas Tarif 0 Persen

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/13/Q41b5BfUQ4B3YIbSf6TGI4pW6yKAa6EEkmXJgANu-4016656710.jpg" alt="Menteri PPN/Bappenas Rachmat Pambudy turut menjadi pembicara pada Indonesia Palm Oil Conference (IPOC) 2025. (Nanda Prayoga/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri PPN/Bappenas Rachmat Pambudy turut menjadi pembicara pada Indonesia Palm Oil Conference (IPOC) 2025. (Nanda Prayoga/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy turut menjadi pembicara pada Indonesia Palm Oil Conference (IPOC) 2025. Dirinya menyoroti bahwa pemanasan global beriringan dengan meningkatnya jumlah populasi manusia. Bahkan, pada saat yang sama, kebutuhan pangan dan energi turut meningkat. Meskipun di satu sisi, lahan yang dimiliki masih sama besarnya. Alhasil, demi memenuhi kebutuhan ini, yang dibutuhkan tak hanya peningkatan produksi, melainkan pengelolaan pasokan yang lebih cerdas, pengelolaan permintaan yang wajar, dan distribusi produk yang bijaksana. Listrik juga turut miliki andil besar pada hal ini. Listrik menyediakan makanan sehat hingga menjadi mata pencaharian bagi jutaan orang di seluruh dunia. Hanya saja, seiring dengan meningkatnya permintaan, manusia harus mengelolanya dengan bijaksana dan bertanggung jawab. &ldquo;Dan kita harus memastikan bahwa rantai pasok nilai minyak pertanian, dari petani hingga konsumen di seluruh dunia, beroperasi dengan transparansi, keadilan, dan dialog terbuka, sebagaimana yang telah kita lakukan, dan telah kita lakukan, dan kita ingin melakukannya selama beberapa hari,&rdquo; kata Pambudy pada IPOC 2025 di Hotel Westin, Bali, Kamis (13/11). Menurutnya, Indonesia harus bertekad untuk mengelola proses ini dengan cermat, bijaksana, dan inklusif. Menyadari pula apa yang dibuat pada hari ini akan membentuk kesejahteraan generasi mendatang. Hal ini juga berlaku pada minyak sawit. &ldquo;Bagi Indonesia, minyak sawit lebih dari sekadar komoditas, sebagaimana telah disampaikan oleh beberapa pembicara. Minyak sawit adalah jembatan. Melalui minyak sawit, kita terhubung dengan berbagai bangsa, komunitas, dan industri di seluruh dunia, bukan dengan persaingan, melainkan dengan kerja sama dan nilai-nilai bersama,&rdquo; ungkap dia.&nbsp; Dia menyarankan, sebagai anggota masyarakat global yang bertanggung jawab, Indonesia tetap berkomitmen untuk mengelola sumber daya alamnya sesuai dengan prinsip-prinsip tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Tujuan-tujuan ini adalah kompas moral bagi pembangunan modern dan masa depan, yang menghubungkan kesejahteraan, manusia, dan planet menjadi satu visi yang tak terpisahkan.&nbsp;&nbsp; &ldquo;Kami akan terus menyeimbangkan pertumbuhan dengan pengelolaan, memastikan bahwa kemajuan kami tidak mengorbankan alam dan tidak mengorbankan generasi mendatang,&rdquo; tegas dia. Pada kesempatan yang sama, dirinya juga meminta para komunitas agribisnis minyak sawit untuk bersikap lebih adil pada petani kecil, pekerja perkebunan, dan keluarga. &ldquo;Keadilan dalam perdagangan minyak sawit global harus berarti keadilan bagi mereka juga,&rdquo; tegas dia.&nbsp; Sebagai informasi, GAPKI mencatat produksi minyak sawit mencapai 43 juta ton pada September 2025 atau 11 persen lebih tinggi dibandingkan tahun lalu.&nbsp; Pada sisi ekspor, termasuk CPO dan turunannya, oleokimia, serta biodiesel juga mencapai lebih dari 25 juta ton, dengan angka 13,4 lebih tinggi dari tahun lalu. Angka ini menyuplai dengan devisa yang menakjubkan sebesar yakni USD 27,3 miliar yang berarti 40 persen lebih tinggi dari tahun lalu. Sementara di dalam negeri, konsumsi domestik tetap di angka 18,5 juta ton dibandingkan 17,6 juta ton pada tahun lalu. &nbsp; &nbsp; &nbsp;

Menteri PPN Rachmat Pambudy menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dalam menghadapi tantangan global di IPOC.

Bappenas: Minyak Sawit Jadi Jembatan Kerja Sama Global, Bukan Sekadar Komoditas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/15/JKT_-Kejagung-sita-kendaraan-mewah-kasus-suap-di-PN-Jakpus_SALMAN-TOYIBI-7JPG-2769876238.jpg" alt="Ilustrasi penyitaan terkait kasus dugaan suap. (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi penyitaan terkait kasus dugaan suap. (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Aset yang disita dalam kasus dugaan suap perkara ekspor minyak sawit cukup menonjol. Sejumlah kendaraan mewah, baik mobil dan moge, disita dari Pengacara Aryanto. Kejagung memastikan penyitaan berbagai aset tersebut merupakan langkah antisipasi.&nbsp;Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar menuturkan bahwa dalam proses penyidikan ada upaya-upaya yang disebut dengan penggeledahan dan penyitaan. "Bahkan ada namanya penangkapan, penahanan, dan seterusnya. Hal itu menurut hukum acara kita sangat dibenarkan," papar Harli Siregar.&nbsp; Nah, yang kedua bahwa untuk penyitaan itu, penyidik melakukan tindakan antisipatif. Sebab, terdapat uang suap Rp 60 miliar. "Negara kan tidak boleh lagi kalah, mengalami kerugian terus menerus karena perbuatan-perbuatan para pelaku," terang Harli Siregar, Selasa (15/4).&nbsp; Sehingga, menurut dia, penyidik perlu melakukan langkah antisipasi terhadap upaya-upaya dalam rangka pemulihan semua negara itu. "Yang ketiga nanti akan dilihat apakah aset ini merupakan bagian dari alat kejahatan atau hasil kejahatan. Nah ini yang akan terus didalami oleh penyidik," papar Harli Siregar.&nbsp; Sebelumnya, penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) berupaya meneliti kembali peran tujuh tersangka kasus dugaan suap perkara ekspor minyak sawit. Dalam waktu yang sama, juga berupaya menemukan fakta hukum terkait pihak lain yang bisa dimintai pertanggungjawaban.&nbsp; Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar menuturkan bahwa dalam perkara ini telah ada 14 saksi yang diperiksa. Dari 14 saksi tersebut, 7 di antaranya ditetapkan sebagai tersangka.&nbsp; "Sudah pula dilakukan penahanan terhadap para tersangka," papar Harli Siregar.&nbsp; Saat ini penyidik sedang fokus untuk melihat peran-peran dari ketujuh tersangka. "Jadi istilahnya bagi kami mematangkan sisi pemberkasan atau penelitian terhadap peran dari setiap tersangka," terang Harli Siregar. Karena itulah, penyidik sejak Senin (14/4) melakukan pemeriksaan kembali kepada para tersangka. "Pemeriksaan lanjutan dari adanya keterangan-keterangan dari pihak-pihak dari saksi itu sendiri," jelas Harli Siregar.&nbsp; Dalam pemeriksaan tersebut, lanjutnya, bila memang ada pihak-pihak yang masih harus diminta pertanggungjawabannya, tentunya akan dilakukan. "Namun, hal itu sangat tergantung dengan perkembangan dari fakta-fakta hukum yang ada. Sangat tergantung dengan bukti-bukti yang ada," ujar Harli Siregar.&nbsp; Dia mengatakan, apakah ada bukti permulaan yang cukup, sehingga seseorang atau pihak mana pun bisa dimintai pertanggungjawaban. "Saya kira ya perkara ini kan masih dalam waktu yang begitu singkat. Nanti kita lihat bagaimana perkembangannya dan itu sangat tergantung dengan fakta-fakta yang ada," ujarnya.

Kejagung menyita aset pengacara Aryanto sebagai langkah antisipatif terkait kasus dugaan suap ekspor minyak sawit senilai Rp 60 miliar

Penyitaan Aset Pengacara Aryanto, Kejagung Sebut Sebagai Langkah Antisipasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/14/YzxoBhRK3PRMXCMbKLxcikYzzByIBt0lFlmSZohN-844914309.jpg" alt="Dirdik Jampidum Kejagung Abdul Qohar. (Dok Kejagung)" width="100%">
<figcaption>Dirdik Jampidum Kejagung Abdul Qohar. (Dok Kejagung)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap proses penerimaan suap kasus onslag perkara minyak sawit. Diawali dari uang Rp 60 miliar yang diserahkan pengacara Aryanto, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan M. Arif Nuryanta mendapat bagian terbesar hampir Rp 40 miliar. Sisanya dibagi tiga majelis hakim dan panitera.&nbsp; Dirdik Jampidum Kejagung Abdul Qohar menuturkan bahwa berdasarkan pemeriksaan tujuh saksi diketahui fakta bermula adanya kesepakatan antara tersangka Aryanto selaku pengacara tersangka korporasi Minyak goreng dengan tersangka Wahyu Gunawan untuk mengurus perkara korupsi 3 korporasi minyak goreng dengan permintaan agar perkara tersebut diputus Onslag dengan menyiapkan uang sebesar Rp 20 miliar. "Selanjutnya kesepakatan tersebut disampaikan oleh tersangka WG kepada tersangka MAN agar perkara tersebut diputus onslag," ujarnya.&nbsp; Lalu, tersangka M. Arif Nuryanta menyetujui permintaan untuk diputus Onslag, namun meminta agar uang Rp 20 miliar tersebut di kali tiga, sehingga totalnya menjadi Rp 60 miliar. "Kemudian Tersangka WG menyampaikan kepada Tersangka AR agar menyiapkan uang sebesar Rp 60 miliar dan menyetujui permintaan tersebut," jelasnya.&nbsp; Selanjutnya, tersangka Aryanto menyerahkan uang Rp 60 miliar tersebut dalam bentuk mata uang dolar Amerika kepada tersangka Wahyu Gunawan dan lantas uang tersebut diserahkan kepada tersangka M. Arif Nuryanta. Dari kesepakatan tersebut, "Tersangka WG mendapatkan USD 50.000 sebagai jasa penghubung dari tersangka MAN," paparnya.&nbsp; M. Arif Nuryanta lantas memberikan uang dalam dua tahap kepada tiga hakim majelis. Yakni, Djuyamto, Agam Syarif Baharuddin, dan Ali Muhtarom. "Total ketiga hakim mendapat uang Rp 22 miliar," ujarnya.&nbsp; Paska pemberian uang tersebut, ketiga hakim memutuskan membebaskan terdakwa tiga korporasi dengan onslag dalam perkara ekspor minyak sawit. "Pada tanggal 19 Maret 2025 perkara tersebut di putus Onslag," terangnya.&nbsp; Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan tiga majelis hakim yang memutus bebas dengan onslag perkara minyak sawit sebagai tersangka. Ketiganya mendapatkan diduga mendapat sejumlah uang bernilai miliaran dalam dua tahap dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan M. Arif Nuryanta.&nbsp; Ketiga hakim yang ditetapkan sebagai tersangka yakni, Djuyamto sebagai hakim PN Jaksel, Agam Syarif Baharuddin menjabat hakim PN Jakpus, dan Ali Muhtarom sebagai hakim adhoc.&nbsp; Direktur Penyidikan (Dirdik) Jampidum Kejagung Abdul Qohar menuturkan bahwa dari pemeriksaan terhadap para saksi diketahui bahwa setelah terbit penetapan sidang, tersangka Arif Nuryanta memanggil Djuyamto selaku Ketua Majelis dan Agam Syarif Baharuddin selaku hakim Anggota. Arif lantas memberikan uang dolar Amerika yang jika dirupiahkan setara Rp 4.5 miliar dengan tujuan untuk uang baca berkas perkara dan agar perkara tersebut diatensi. "Kemudian uang Rp 4.5 miliar tersebut dimasukkan ke dalam goodie bag yang dibawa oleh ASB, kemudian dibagi tiga kepada ASB, AL, dan DJU. Kemudian pada sekira bulan September atau Oktober 2024, Tersangka MAN menyerahkan kembali uang dolar Amerika yang setara dengan Rp 18 miliar DJU," terangnya.&nbsp; Kemudian Djuyamto membagi tiga uang tersebut di depan Bank BRI Pasar Baru Jakarta Selatan dengan porsi pembagian yaitu, Untuk Agam Syarif Baharuddin menerima uang dolar yang setera dengan Rp 4.5 miliar, Djuyamto menerima uang dolar setara dengan Rp 6 miliar dan dari uang bagian Djuyamto tersebut diberikan kepada Panitera sebesar Rp 300 juta, dan Ali Muhtarom menerima uang berupa dolar Amerika yang setara dengan Rp 5 miliar. "Sehingga, total seluruhnya yang diterima tiga hakim Rp 22 miliar," ujarnya.&nbsp;

Ketua PN Jaksel diduga meminta suap Rp 60 miliar dalam kasus minyak sawit, sementara tiga hakim menerima total Rp 22 miliar.

Ditawari Rp 20 Miliar, Ketua PN Jaksel Minta Rp 60 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/14/JBMPPRcZU43WHPL15TWW0R65zl0CgAs4hoSLt9n5-2338030678.jpg" alt="Kejaksaan Agung menetapkan tiga hakim sebagai tersangka suap kasus minyak sawit, diduga menerima miliaran dari Ketua PN Jakarta Selatan. (Dok Kejagung)" width="100%">
<figcaption>Kejaksaan Agung menetapkan tiga hakim sebagai tersangka suap kasus minyak sawit, diduga menerima miliaran dari Ketua PN Jakarta Selatan. (Dok Kejagung)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan tiga majelis hakim yang memutus bebas dengan onslag perkara minyak sawit sebagai tersangka. Ketiganya diduga menerima sejumlah uang bernilai miliaran dalam dua tahap dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, M. Arif Nuryanta. Ketiga hakim yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Djuyamto sebagai hakim PN Jaksel, Agam Syarif Baharuddin menjabat hakim PN Jakpus, dan Ali Muhtarom sebagai hakim adhoc. Direktur Penyidikan (Dirdik) Jampidum Kejagung, Abdul Qohar menuturkan bahwa dari pemeriksaan terhadap para saksi diketahui bahwa setelah terbit penetapan sidang, tersangka Arif Nuryanta memanggil Djuyamto selaku Ketua Majelis dan Agam Syarif Baharuddin selaku hakim Anggota. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/14/HYg0eLW6FkwvD3iGx4M9aX2zU180PIMAu0xfsVQC-3603111655.jpg" alt="Kejaksaan Agung menetapkan tiga hakim sebagai tersangka suap kasus minyak sawit, diduga menerima miliaran dari Ketua PN Jakarta Selatan. (Dok Kejagung)" width="100%">
<figcaption>Kejaksaan Agung menetapkan tiga hakim sebagai tersangka suap kasus minyak sawit, diduga menerima miliaran dari Ketua PN Jakarta Selatan. (Dok Kejagung)</figcaption>
</figure> Arif memberikan uang dolar Amerika yang jika dirupiahkan setara Rp 4,5 miliar dengan tujuan untuk uang baca berkas perkara dan agar perkara tersebut diatensi. "Kemudian uang Rp 4,5 miliar tersebut dimasukkan ke dalam goodie bag yang dibawa oleh ASB, kemudian dibagi tiga kepada ASB, AL, dan DJU. Kemudian pada sekira bulan September atau Oktober 2024, tersangka MAN menyerahkan kembali uang dolar Amerika yang setara dengan Rp 18 miliar kepada DJU," terangnya. Kemudian Djuyamto membagi tiga uang tersebut di depan Bank BRI Pasar Baru Jakarta Selatan dengan porsi pembagian, yaitu Agam Syarif Baharuddin menerima uang dolar yang setara dengan Rp 4,5 miliar, Djuyamto menerima uang dolar setara dengan Rp 6 miliar dan dari uang bagian Djuyamto tersebut diberikan kepada Panitera sebesar Rp 300 juta, dan Ali Muhtarom menerima uang berupa dolar Amerika yang setara dengan Rp 5 miliar. "Sehingga total seluruhnya yang diterima Rp 22 miliar," ujarnya. Abdul Qohar menjelaskan ketiga hakim tersebut mengetahui tujuan dari penerimaan uang tersebut agar perkara diputus Onslag dan pada tanggal 19 Maret 2025 perkara tersebut diputus Onslag. "Berdasarkan alat bukti yang cukup pada malam hari ini penyidik menetapkan 3 orang hakim sebagai tersangka," paparnya. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/14/wAUrH3sD6vjVeqmbzDD97wMMrZSqSqusS6nFBagY-3373174804.jpg" alt="Kejaksaan Agung menetapkan tiga hakim sebagai tersangka suap kasus minyak sawit, diduga menerima miliaran dari Ketua PN Jakarta Selatan. (Dok Kejagung)" width="100%">
<figcaption>Kejaksaan Agung menetapkan tiga hakim sebagai tersangka suap kasus minyak sawit, diduga menerima miliaran dari Ketua PN Jakarta Selatan. (Dok Kejagung)</figcaption>
</figure> Sebelumnya, Kejagung menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan suap perkara ekspor minyak sawit atau crude oil palm. Ketua Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan M. Arif Nuryanta diduga menerima suap Rp 60 miliar dari advokat Aryanto dan Marcella Santoso melalui Panitera Muda Perdata PN Jakarta Utara, Wahyu Gunawan. Kejagung telah menahan keempat tersangka dalam kasus tersebut. Kini didalami soal potensi aliran dana terhadap tiga hakim yang memutuskan onslag dalam kasus ekspor minyak sawit tersebut. Harli menuturkan, saat ini pendalaman juga dilakukan terhadap majelis hakim yang memberikan putusan onslag. Dua hakim anggota yang memutuskan onslag tengah diperiksa oleh penyidik. "Sedang diperiksa keduanya," paparnya. Kedua hakim yakni, Agam Syarif Baharuddin dan Ali Muhtarom. Sedangkan untuk Ketua Majelis Hakim Djuyamto sempat datang ke Kejagung pukul 02.00. Namun, kedatangannya tidak terinformasi ke penyidik. "Untuk itu yang bersangkutan sedang ditunggu, mudah-mudahan datang kembali," terangnya. (idr)

Kejaksaan Agung menetapkan tiga hakim sebagai tersangka suap kasus minyak sawit, diduga menerima miliaran dari Ketua PN Jakarta Selatan.

Terima Uang Dari Ketua PN Jaksel, Tiga Hakim Pemvonis Onslag Kasus Minyak Sawit Ditetapkan Tersangka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/21/Direktur-Utama-Badan-Pengelola-Dana-Perkebunan-Kelapa-Sawit-BPDPKS-Eddy-Abdurachman-2067680510.jpg" alt="Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Eddy Abdurachman. (Dinda Juwita/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Eddy Abdurachman. (Dinda Juwita/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Indonesia merupakan penghasil kelapa sawit terbesar di dunia. Potensi kelapa sawit di Indonesia tersebar di berbagai aspek.&nbsp;Mulai dari sisi ekonomi, lapangan kerja, maupun produk turunanya. Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Eddy Abdurachman menyebut Indonesia memiliki peran strategis dalam pemenuhan kebutuhan minyak sawit di dunia. "Sebagai pemain global, perkebunan kelapa sawit Indonesia menghasilkan devisa yang cukup signifikan bagi produktronomian negara. Selain sebagai komoditas ekspor yang menjanjikan, industri kelapa sawit juga memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian Indonesia," ujar Eddy pada Sosialisasi Implementasi Ketentuan Terkait Ekspor dan Pungutan Ekspor atas Komoditas Kelapa Sawit, CPO, dan Produk Turunannya di Hotel Ciputra World, Surabaya, Kamis (21/11). Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi RI pada triwulan III mencapai 4,9 persen. Sementara produk domestik bruto (PDB) sektor pertanian dan perkebunan tumbuh sebesar 1,69 persen. Sementara, sektor industri pengolahan non-migas sebesar 4,23 persen. "Komoditas kelapa sawit menjadi salah satu motor penggerak pada kedua sektor tersebut," imbuh Eddy. Dia melanjutkan, pada sisi ekspor, industri kelapa sawit merupakan salah satu penyumbang terbesar untuk ekspor non-migas Indonesia. Menurut data dari Kementerian Perdagangan sampai dengan September 2024, ekspor non-migas Indonesia tercatat sebesar USD 181,14 miliar. Kurang lebih USD 14,43 miliar atau sebesar 10,18 persen berasal dari ekspor lemak dan minyak hewan dan batik yang ini didominasi oleh minyak kelapa sawit. "Data-data tersebut di atas mengukuhkan peran strategis dari industri kelapa sawit bagi perkebunan Indonesia," katanya.&nbsp;

Potensi kelapa sawit di Indonesia tersebar di berbagai aspek. Mulai dari sisi ekonomi, lapangan kerja, maupun produk turunanya.

Jadi Pemain Global, Kelapa Sawit Punya Kontribusi Besar terhadap Ekonomi Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/09/Unknown-2-2178618854.jpg" alt="Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung RI Ketut Sumedana." width="100%">
<figcaption>Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung RI Ketut Sumedana.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) pada Rabu (9/8) menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi. Dia diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan perkara korupsi persetujuan ekspor minyak sawit mentah dan produk turunan, termasuk minyak goreng, dengan tersangka tiga korporasi. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung RI Ketut Sumedana mengatakan pemeriksaan dijadwalkan pukul 09.00 WIB. &rdquo;Pemeriksaan jam 09.00 WIB,&rdquo; kata Ketut seperti dilansir dari Antara di Jakarta. Sebelumnya, Penyidik Jampidsus Kejaksaan Agung kembali melayangkan pemanggilan ulang terhadap Lutfi, setelah pada pemanggilan yang pertama 2 Agustus, yang bersangkutan berhalangan hadir. Penyidik kembali melayangkan panggilan berdasar Surat Panggilan Saksi Nomor: SPS-2615/F.2/Fd.2/08/2023 tanggal 4 Agustus 2023. Melalui kuasa hukumnya, M. Lutfi menyatakan bakal hadir dalam pemanggilan yang kedua, tetapi belum ada konfirmasi pukul berapa akan hadir di Gedung Bundar Kejaksaan Agung. Muhammad Lutfi dipanggil sebagai saksi untuk diperiksa terkait penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya pada industri kelapa sawit pada Januari sampai dengan April 2022. Penyidik Jampidsus Kejaksaan Agung RI menetapkan tiga perusahaan palm oil sebagai tersangka korporasi dalam perkara korupsi persetujuan ekspor minyak sawit mentah dan produk turunannya, termasuk minyak goreng pada Kamis (15/6). Ketiga perusahaan tersebut, yakni Wilmar Grup, Permata Hijau Grup, dan Musim Mas Grup. Ketiganya terbukti dalam perkara itu berdasar putusan MA yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 6,47 triliun. Lima orang terdakwa telah dijatuhi pidana penjara dalam rentang waktu 5 - 8 tahun. Kelima terpidana itu, yakni mantan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Indra Sari Wisnu Wardhana, anggota tim Asisten Menko Bidang Perekonomian Lin Chen Wei, Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia Master Palulian Tumanggor, Senior Manager Corporate Affair PT Victorindo Alam Lestari Stanley MA, dan GM Bagian General Affair PT Musim Mas Pierre Togas Sitanggang. Majelis Hakim memandang perbuatan para terpidana adalah merupakan aksi korporasi. Majelis Hakim menyatakan bahwa yang memperoleh keuntungan ilegal adalah korporasi (tempat di mana para terpidana bekerja). Maka dari itu, korporasi harus bertanggung jawab untuk memulihkan kerugian negara akibat perbuatan pidana yang dilakukan. Selain itu, perbuatan para terpidana juga telah menimbulkan dampak signifikan, yaitu terjadinya kemahalan serta kelangkaan minyak goreng sehingga terjadi penurunan daya beli masyarakat khususnya terhadap komoditas minyak goreng. Akibatnya, dalam rangka mempertahankan daya beli masyarakat terhadap komoditas minyak goreng, negara terpaksa menggelontorkan dana kepada masyarakat dalam bentuk bantuan langsung tunai senilai Rp 6,19 triliun.

Jampidsus jadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Mendag Muhammad Lutfi sebagai saksi dalam penyidikan perkara korupsi ekspor minyak sawit

Kejagung Jadwalkan Periksa Muhammad Lutfi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/WILMAR.jpg" alt="Sejumlah saksi dalam kasus dugaan korupsi persetujuan ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (10/11)." width="100%">
<figcaption>Sejumlah saksi dalam kasus dugaan korupsi persetujuan ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (10/11).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepala Sub Direktorat Ekspor pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Vitha Budhi Sulistyo mengungkapkan, pelaku usaha penerima persetujuan ekspor (PE), tidak wajib merealisasikan jumlah kuota ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan produk turunan yang didapatnya. Dia menyebut, tidak digunakannya fasilitas PE bukanlah suatu pelanggaran.  "Bukan pelanggaran (tidak merealisasikan jumlah kuota ekspor)," kata Vitha saat bersaksi dalam persidangan lanjutan kasus korupsi persetujuan ekspor (PE) CPO atau kasus minyak goreng di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (28/11).  Vitha menjelaskan, Keputusan Menteri Keuangan (KMK) terkait ekspor CPO hanya mengatur soal PE yang sudah diberikan oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag). Sementara, pihak Bea Cukai hanya melihat PE yang diberikan Kemendag terkait pemberian izin ekspor CPO.  "Hanya (melihat) PE-nya saja. Kami di tim teknis tidak melihat jumlah realisasi atau jumlah kami hanya melihat jumlah kuota yang tersisa di-PE," tegas Vitha.  Sebagaimana diketahui, Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Agung mendakwa lima orang terkait kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) yang merugikan keuangan negara berjumlah Rp 18.359.698.998.925 atau Rp 18,3 triliun.  Kelima terdakwa itu ialah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Indra Sari Wisnu Wardhana dan Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia Master Parulian Tumanggor.  Kemudian, Senior Manager Corporate Affair PT Victorindo Alam Lestari Stanley MA, General Manager (GM) Bagian General Affair PT Musim Mas Pierre Togar Sitanggang, Penasihat Kebijakan/Analis pada Independent Research &amp; Advisory Indonesia (IRAI), dan Tim Asistensi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Weibinanto Halimdjati alias Lin Che Wei.  Mereka didakwa melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Saksi Ungkap Pelaku Usaha Tak Wajib Realisasikan Kuota CPO

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/Mona-Surya-Chair-person-IPOC-2022-istimewa.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Lebih dari 1.500 pelaku bisnis dari 35 negara akan hadir dalam konferensi minyak sawit di Nusa Dua, Bali pada 2-4 November. Acara bertajuk Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) yang diselenggarakan oleh GAPKI (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia) ini merupakan konferensi tahunan minyak sawit terbesar dunia.  ’’Hingga sepekan sebelum penyelenggaraan acara, lebih dari 1.500 pelaku bisnis dari 35 negara akan hadir dalam kegiatan konferensi dan ekhibisi minyak sawit IPOC 2022 and 2023 Price Outlook,” kata Chairperson IPOC 2022 Mona Surya dalam keterangan persnya, Kamis (27/10).  Mona mengatakan, setelah dua tahun diselenggarakan secara online karena pandemi Covid-19, IPOC ke-18 kembali digelar offline. Pelaku bisnis dalam mata rantai industri sawit global sangat antusias menyambut konferensi yang salah satu topik diskusinya membahas outlook harga crude palm oil (CPO) tahun 2023. ’’Untuk konferensinya sendiri akan diikuti lebih dari 1.200 peserta, ratusan lainnya yang hadir pada acara ini adalah para exhibitor dan pengunjung pameran,” ujar Mona.  Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum GAPKI Joko Supriyono mengatakan, IPOC 2022 adalah acara yang sangat strategis untuk menganalisis kondisi pasar minyak nabati global tahun depan. Apalagi ketidakseimbangan pasokan dan permintaan pada pasar minyak nabati dunia belum normal sebagai dampak perang Rusia dengan Ukraina.  ’’Tentu saja kita prihatin dengan situasi geopolitik di daratan Eropa dan semoga perang segera usai. Dalam situasi ketidakpastian ini, komoditas minyak sawit menjadi penyelamat dalam menjaga stabilitas keamanan pangan global,” kata Joko.  Situasi geopolitik di Eropa ini akan menjadi bahasan pada hari pertama konferensi. Hadir sebagai pembicara pada sesi hari pertama  antara lain Andri Hadi (Duta Besar Republik Indonesia untuk Belgia, Luxemburg, dan Uni Eropa), Prof Pietro Paganini (John Cabot University, Roma), dan Khor Yu Leng (ekonom Singapura).  Pada sesi hari kedua IPOC, para pakar komoditas global seperti James Fry (LMC International) dan Thomas Mielke (Oil World) akan mengulas faktor-faktor yang akan mempengaruhi supply and demand dalam pasar minyak nabati dunia. Selain James Fry and Thomas Mielke, pakar komoditas yang juga akan menyampaikan analisisnya antara lain Nagaraj Meda (TransGraph) dan Dorab Mistry (Godrej International Ltd).  Mona Surya mengatakan, IPOC 2022 akan dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga akan menyampaikan keynote speech. Selain konferensi dan ekshibisi, IPOC juga dimeriahkan dengan berbagai acara lain seperti turnamen golf dan networking night sebagai sarana ramah tamah antar peserta konferensi.  ’’Selain isu-isu global, IPOC juga akan mendiskusikan dinamika sektor kelapa sawit Indonesia sepanjang tahun 2022. Tentu saja kebijakan minyak sawit dalam negeri ini juga akan berpengaruh terhadap permintaan dan penawaran minyak sawit dalam pasar minyak nabati global,” ungkap dia. (*)  &nbsp;

Ribuan Pebisnis Dunia Hadiri Konferensi Sawit IPOC 2022 Pekan Depan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/RSPO.jpg" alt="Musim Mas menggelar training kepada petani sawit swadaya agar pengelolaan kebun kelapa sawit memenuhi standar RSPO sehingga produksinya bisa diekspor ke manca negara." width="100%">
<figcaption>Musim Mas menggelar training kepada petani sawit swadaya agar pengelolaan kebun kelapa sawit memenuhi standar RSPO sehingga produksinya bisa diekspor ke manca negara.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Empat asosiasi petani swadaya di Provinsi Sumatera Utara dan Riau berhasil raup untung sekitar Rp 11 miliar dari penjualan minyak sawit (CPO) ke pasar internasional.  Manager of Independent Smallholder Musim Mas Rudman Simanjuntak mengatakan keberhasilan petani tersebut diraih berkat Training for Smallholders dan sertifikasi RSPO yang dimulai lima tahun yang lalu sebagai bagian dari Indonesian Palm Oil Development for Smallholders (IPODS).  "Bila digabungkan dengan penjualan pada tahun 2020 dan 2021, maka keempat asosiasi ini telah membukukan sebanyak Rp 18,7 miliar," kata Rudman Simanjuntak, Rabu (20/9).  Ia menjelaskan, Musim Mas mengembangkan IPODS bersama International Finance Corporation (IFC) sebagai upaya mendorong dan memberdayakan petani kelapa sawit swadaya mendapatkan sertifikasi dari Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) yang diakui secara global.  Mendapatkan sertifikasi RSPO, lanjut Rudman, merupakan pencapaian penting bagi petani swadaya. Sebab bisa menjadi pintu tambahan untuk menjual kelapa sawit ke pasar global.  "Karena ini akan membuka lebih banyak pintu bagi mereka untuk menjual minyak sawit kepada pembeli global yang membutuhkan kelapa sawit berkelanjutan,” jelasnya.  Selain IPODS, kata Rudman, pihaknya juga berupaya untuk mengintegrasikan petani swadaya ke dalam rantai pasokan minyak sawit berkelanjutan. Adapun saat ini, petani swadaya mengelola 41 persen dari total perkebunan kelapa sawit di Indonesia.  Bukan itu saja, Petani sawit swadaya memainkan peran penting dalam produksi kelapa sawit untuk pasar domestik dan internasional. "Mereka juga memegang kunci bagi peningkatan jumlah minyak sawit yang memenuhi standar keberlanjutan (RSPO dan ISPO)," kata Rudman.  Untuk diketahui dalam IPODS, Musim Mas melibatkan petani swadaya secara langsung dan memberikan pelatihan agronomis. Selain itu, memberikan akses terhadap bantuan finansial dan pasar global,serta pelajaran tentang persyaratan hukum.  &nbsp;

Langkah Musim Mas Bantu Petani Sawit Swadaya Jual CPO ke Pasar Global

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#minyak sawit

Berita Terkini