<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/Bhima-Yudistira.jpg" alt="Ekonom Celios Bhima Yudhistira" width="100%">
<figcaption>Ekonom Celios Bhima Yudhistira</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah mencabut pelarangan ekspor minyak goreng dan bahan baku turunannya, keputusan itu akan mulai berlaku pada 23 Mei 2022. Langkah ini diambil atas dasar ketersediaan minyak goreng yang telah memenuhi kebutuhan nasional.  Untuk diketahui, kebutuhan minyak goreng curah di dalam negeri sebesar 194.634 ton per bulan. Sedangkan pasokan minyak goreng sebelum dilakukan kebijakan pelarangan ekspor, pada bulan Maret hanya mencapai 64.626,52 ton atau 33,2 persen dari kebutuhan per bulannya.  Namun, setelah dilakukan kebijakan pelarangan ekspor pasokan minyak goreng curah pada bulan April 2022, stok meningkat menjadi 211.638,65 ton per bulan atau 108,74 persen dari kebutuhan nasional. Artinya, kini kebutuhan bulanan secara nasional dapat terpenuhi.  Mengenai hal itu, Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyampaikan bahwa keputusan ini berisiko akan kembali meningkatkan harga di pasaran. Adapun, harga minyak goreng di pasaran berada di kisaran Rp 17.200 sampai Rp 17.600 per liter.  "Selama aturan minyak goreng boleh mengacu pada mekanisme pasar, maka harga yang saat ini rata-rata Rp 24.500 per liter di pasar tradisional bisa meningkat lebih tinggi," terangnya kepada JawaPos.com, Minggu (22/5).  Kata dia, ada tiga solusi yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah segera setelah pencabutan larangan ekspor dilakukan. Pertama, tugaskan Bulog dengan memberi kewenangan untuk ambil alih, setidaknya 40 persen dari total distribusi minyak goreng.  "Selama ini mekanisme pasar gagal mengatur marjin yang dinikmati para distributor migor. Bulog nantinya membeli dari produsen minyak goreng dengan harga wajar, dan melakukan operasi pasar atau menjual sampai ke pasar tradisional," ungkapnya.  Kedua, hapus kebijakan subsidi ke minyak goreng curah dan ganti dengan minyak goreng kemasan sederhana. Sebab, pengawasan minyak goreng kemasan jauh lebih mudah dibanding curah.  Terakhir adalah jika masalahnya adalah sisi pasokan bahan baku di dalam negeri, maka program biodisel 30 (B30) harus mengalah. "Target biodisel harus segera direvisi, dan fokuskan dulu untuk penuhi kebutuhan minyak goreng," ucapnya.  Ia mengingatkan, jika rekomendasi ini tidak berlangsung dengan baik, maka akan muncul kembali mafia minyak goreng yang terjadi sebelumnya.  "Masih ada kalau 3 rekomendasi tadi tidak dijalankan. Karena mafia minyak goreng tidak hanya persoalan izin ekspor CPO tapi juga mafia oplosan curah misalnya, atau distributor yg sengaja lakukan penimbunan," tutup Bhima.

Sejumlah Langkah Harus Diambil Pemerintah Berangus Praktik Mafia Migor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/IMG_20220323_164738.jpg" alt="Minyak goreng curah dikemas dalam botol di Pasar Pa" width="100%">
<figcaption>Minyak goreng curah dikemas dalam botol di Pasar Pa</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Sejumlah pedagang pasar tradisional mengungkapkan pasokan minyak goreng curah di sejumlah pasar tradisional terus berkurang. Pasar di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dibanjiri minyak goreng kemasan.  ”Minyak goreng curah hilang, sudah tidak ada jual, sekarang jual minyak kemasan, harganya mulai Rp 55 ribu sampai Rp 60 ribu, isi dua liter,” ungkap pedagang Pasar Tradisional Pa'baeng-baeng, Hj Niami seperti dilansir dari Antara, Rabu (23/3).  Dia mengatakan, hampir dua pekan distribusi minyak goreng curah ke pedagang pengecer di pasar tidak masuk. Dia tidak tahu masalahnya apa termasuk stok juga dibatasi. Walaupun minyak goreng tetap ada, tapi dalam bentuk kemasan.  ”Kenapa (harga kemasan mahal), karena kita ambil bukan dari pihak distributor, tapi sudah dari tangan ke tiga, ke empat. Makanya masih tinggi harganya. Minyak kemasan masih susah didapat, ini saja saya ambil dari teman, karena tidak ada distributor yang masuk,” ujar Niami.  Pedagang lainnya, Daeng Nambung menuturkan, selama dua pekan tidak mendapatkan pasokan minyak curah. Kalua pun ada, itu dari pekan sebelumnya dan hanya sedikit tidak mencukupi kebutuhan. Sedangkan untuk minyak kemasan sudah masuk, hanya saja masih terbatas.  ”Baru masuk ini. Itupun cuma dapat 10 dus. Setiap dus berisi enam bungkus, isi dua liter. Kalua yang satu liter, satu dus isi 12 bungkus, tapi kosong itu barangnya. Sekarang banyak orang yang cari minyak goreng curah, tapi sudah tidak ada,” ucap Daeng Nambung.  Daeng Nambung menambahkan, rata-rata pembeli yang mencari minyak goreng curah penjual gorengan dan industri kecil rumah tangga. Sebab, harganya lebih murah dari minyak kemasan antara Rp 14 ribu sampai Rp 15 ribuan.  ”Dampak kekosongan stok minyak curah di pasar, sebagian pembeli mengeluh,” tutur Daeng Nambung.  Beberapa pedagang menyiasati harga dengan membongkar minyak kemasan dua liter lalu membaginya per 500 mililiter (setengah liter) untuk dijual seharga Rp 15 ribu. ”Kita berharap pemerintah segera menambah pasokan minyak goreng curah, karena itu sedang dicari masyarakat, apalagi ini mau masuk bulan puasa,” ucap Daeng Nambung.  Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi B DPRD Sulsel meminta Dinas Perdagangan Pemerintah Provinsi Sulsel segera menyelesaikan persoalan berkaitan dengan minyak goreng. Sebab, beberapa hari ke depan sudah masuk Ramadan.

Pasokan Minyak Goreng Curah di Pasar Tradisional Makassar Minim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/IMG-20220224-WA0002.jpg" alt="Pemantuan minyak goreng di tingkat distributor Kabupaten Gunung Kidul. Dinas Perdagangan Gunung Kidul/Antara" width="100%">
<figcaption>Pemantuan minyak goreng di tingkat distributor Kabupaten Gunung Kidul. Dinas Perdagangan Gunung Kidul/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pasokan minyak goreng curah di Kota Jogjakarta tersendat di tingkat agen. Hal itu menyebabkan tidak tersedianya komoditas tersebut. Agen tidak mendapat kepastian waktu distribusi berikutnya.  ”Kami melakukan pemantauan di dua agen minyak goreng curah. Semuanya kosong. Tidak memiliki stok,” kata Kepala Bidang Ketersediaan Pengawasan dan Pengendalian Perdagangan Dinas Perdagangan Kota Jogjakarta Riswanti seperti dilansir dari Antara di Jogjakarta, Rabu (23/3).  Selain tidak dapat memberikan kepastian waktu untuk distribusi berikutnya, harga minyak goreng curah pun melebihi harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah. ”Kalaupun barangnya ada, harganya lebih mahal dibanding HET pemerintah,” ujar Riswanti.  Harga eceran tertinggi untuk minyak goreng curah sesuai ketetapan pemerintah adalah Rp 14.000 per liter. Namun saat ini, minyak goreng curah dijual dengan harga Rp 18.000 per liter.  Untuk minyak goreng kemasan, Riswanti menyebut, tidak ada kendala distribusi dan pasokan. Namun harga jualnya cukup bervariasi dengan rata-rata Rp 20.000 per liter.  Wakil Wali Kota Jogjakarta Heroe Poerwadi meminta Dinas Perdagangan segera melakukan pemantauan guna memastikan seluruh komoditas kebutuhan pokok tersedia dalam jumlah cukup menjelang Ramadan dan Lebaran. ”Komunikasi dengan distributor dan toko-toko besar untuk memastikan ketersediaan kebutuhan sangat penting dilakukan. Sampai sekarang, kebutuhan pokok tersedia cukup,” papar Heroe.  Sedangkan untuk harga minyak goreng yang menjadi tinggi usai ditetapkannya kebijakan HET hanya untuk minyak goreng curah, Heroe menyebut, harga masih cukup terkendali. ”Saya harapkan, semua distributor untuk bisa mengeluarkan stok yang mereka miliki guna memenuhi kebutuhan masyarakat,” tutur Heroe.  Terkait potensi oknum yang menimbun minyak goreng untuk keuntungan pribadi, Heroe memastikan tidak ditemukan di Jogjakarta.  Sementara itu, Dinas Perdagangan Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Jogjakarta, membenarkan terjadi kelangkaan minyak goreng curah karena pasokan tidak lancar. Kepala Seksi Distribusi Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan (Disdag) Gunung Kidul Sigit Haryanto mengatakan, persediaan minyak curah minim karena rendahnya permintaan ditambah distribusi yang kurang lancar.  ”Berdasar laporan petugas di lapangan bahwa distribusi minyak goreng curah kurang. Kelangkaan ini tidak menimbulkan keresahan di masyarakat,” ucap Sigit.  Dia mengatakan, berdasar hasil survei Dinas Perdagangan saat akan menggelar operasi minyak goreng curah, peminatnya sangat sedikit, sehingga operasi pasar tidak dilaksanakan. Meski harga minyak goreng kemasan sangat tinggi, permintaan minyak goreng curah tidak mengalami kenaikan.  Saat ini, harga minyak curah kisaran Rp 15 ribu per liter. Saat kebijakan satu harga masih diberlakukan, harga minyak goreng jenis ini dipatok Rp 11.500 per liter. Sedangkan minyak goreng kemasan, di pasar rakyat harganya berkisar antara Rp 24 ribu sampai Rp 26 ribu per liter. Di tingkat ritel, harga minyak goreng kemasan rata-rata mulai dari Rp 24 ribu sampai Rp 25 ribu per liter.  ”Jadi kalau yang curah langka tidak masalah, lain cerita kalau kemasan yang langka. Saat ini, pembelian minyak goreng kemasan tidak dibatasi lagi karena stoknya sekarang melimpah,” terang Sigit Haryanto.  Kapolres Gunung Kidul AKBP Aditya Galayudha Ferdiansyah mengatakan, stok minyak goreng kemasan sudah kembali normal di tingkat distributor. Hanya jenis curah yang saat ini banyak yang kosong.  ”Kami minta distributor segera menyalurkan stok minyak goreng yang tersedia. Kami juga mengimbau masyarakat tidak melakukan aksi borong karena stok minyak goreng aman,” ujar Aditya.

Pasokan Minyak Goreng Curah di Jogjakarta Tersendat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/Minyak-Goreng-Kemasaan-Dery-Ridwansah-6.jpg" alt="Pengunjung membeli minyak goreng kemasan di Pusat Perbelanjaan, Jakarta, Jumat (18/3/2022). Imbas Pemerintah mencabut kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng berdampak pada daya beli masyarakat menurun karena melambungnya harga dipasaran diba" width="100%">
<figcaption>Pengunjung membeli minyak goreng kemasan di Pusat Perbelanjaan, Jakarta, Jumat (18/3/2022). Imbas Pemerintah mencabut kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng berdampak pada daya beli masyarakat menurun karena melambungnya harga dipasaran diba</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan menteri perdagangan (mendag) Rachmad Gobel menyoroti kebijakan pemerintah yang mencabut ketentuan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng kemasan.  Rachmad Gobel menyebut, permasalahan minyak goreng disebabkan oleh ketidaktepatan kebijakan yang dibuat Pemerintah. "Menurut saya persoalan pertama itu ada di peraturan Pemerintah sendiri," kata Gobel yang juga Wakil Ketua DPR di Komplesks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/3).  Selain harga minyak goreng kemasan yang dikuasai pasar, Rachmad Gobel khawatir minyak goreng curah bakal dikemas dengan kemasan premium. Pasalnya, minyak goreng curah mendapat subsidi sehingga dapat dijual dengan harga seragam sesuai HET yakni, Rp 14.000 per kilogram.  Jika minyak goreng curah dipermainkan dengan cara pengemasan premium, maka sangat menyengsarakan masyarakat. "Ini yang pemerintah harus evaluasi terhadap semua kebijakan-kebijakan dan peraturan-peraturannya. Jangan akhirnya menimbulkan masalah yang lain," tegas Gobel.  Mantan mendag ini mensinyalir ada pengusaha yang mengambil keuntungan besar dalam bisnis minyak goreng, terutama dalam penjualan minyak goreng kemasan.  "Itu artinya penyimpanan, bukan penimbunan. Nah, ini kami harus luruskan semua pengertian-pengertian daripada penyimpanan dan penimbunan maupun juga mafia pangan atau tidak," ucap Gobel.  Rachmad Gobel mendorong Pemerintah untuk selalu melakukan operasi pasar. Cara itu untuk memastikan ketersediaan minyak goreng di masyarakat. Menurutnya, operasi pasar adalah cara untuk permasalahan minyak goreng.  "Siapa yang berhak untuk mengontrol, saya kira di sini adalah Pemerintah dalam hal ini Kemendag. Ada bagian pengawasan badan perlindungan konsumen semua harus turun melihat, semuanya bisa diatur," pungkas Gobel.

Mantan Mendag Sebut Pengusaha Sengaja Simpan Minyak Goreng Kemasan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/Minyak-Goreng-3.jpg" alt="Seorang pedagang menuang minyak curah di salah satu kios pasar tradisional. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Seorang pedagang menuang minyak curah di salah satu kios pasar tradisional. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi VI DPR RI Intan Fauzi menyoroti Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 11 Tahun 2022 yang mencabut Ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET), sebagaimana tertuang dalam Permendag No 6 Tahun 2022. Namun, kebijakan baru tersebut malah menaikkan HET minyak goreng curah.  Kemendag mencabut HET minyak goreng (migor) kemasan dan melepas pada mekanisme pasar sebagai solusi untuk migor kemasan baik premium maupun sederhana.  “Di satu sisi mengakomodasi pengusaha minyak goreng (migor) untuk bisa berjualan migor kemasan dengan harga sesuai pasar yang ditentukan produsen. Tapi di sisi lain sangat tidak pro rakyat karena patokan harga jual Migor curah malah naik,” kata Intan Fauzi, Minggu (20/3).  Sayangnya, HET migor curah mengalami kenaikan signifikan melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 11 tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET). Di mana, harga minyak goreng curah ditetapkan sebesar Rp 14.000 per liter dari sebelumnya yang hanya Rp 11.500 per liter.  Menurut Intan, migor curah menjadi pilihan bagi rakyat kecil dan pelaku UMKM yang membutuhkan migor dalam jumlah besar untuk mencari nafkah. Dengan begitu, seharusnya Kemendag bisa hadir memberikan solusi bagi rakyat segmen bawah dengan menghadirkan migor curah yang murah, serta menjamin ketersediaannya dalam jangka panjang dan murah.  “Dana subsidi BPDPKS yang besar jumlahnya triliun seharusnya dapat dimanfaatkan untuk minyak goreng curah yang menjadi kebutuhan hajat hidup masyarakat,” urai Intan.  Intan berpandangan, lonjakan harga migor kemasan tidak akan terjadi jika migor curah dapat diperoleh dengan mudah. Rakyat kini tidak punya pilihan karena keterbatasan ekonomi.  “Oleh karena itu, ketersediaan migor curah harus terjamin. Jangan sampai rakyat menjadi korban lagi karena pasokan tidak mencukupi, distribusi yang tidak merata, harga diatas HET, juga alasan operasional lainnya," ucap Intan.  Intan mengingatkan pemerintah, jangan sampai nantinya harga minyak menjadi tidak terkendali karena kebutuhan yang meningkat pesat. “Disparitas harga dan kualitas antara migor kemasan dan curah akan memberikan efek ketidakadilan,” tegas Intan.

Kualitas Antara Migor Kemasan dan Curah Akan Beri Efek Ketidakadilan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/1646887795432.jpg" alt="Ilustrasi minyak goreng. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi minyak goreng. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mencemaskan adanya peralihan konsumsi dari masyarakat. Dari yang biasa mengonsumsi minyak goreng kemasan menjadi beralih ke minyak goreng murah. Kecemasan tersebut karena pemerintah telah melepas harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng kemasan mengikuti harga pasar. Sehingga, saat ini minyak goreng kemasan menjadi sangat mahal.  Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi mengarakan, jika ada peralihan konsumsi tersebut, minyak yang biasa digunakan oleh masyarakat menengah kebawah akan diserbu oleh kelompok masyarakat yang lebih mampu. Sebab, saat ini disparitas harga antara minyak goreng curah dan kemasan sangat tinggi.  Bahkan, HET minyak goreng curah yang saat ini seharusnya diharga Rp 14.000 per kilogram dijual di atas harga HET tersebut. Sedangkan harga minyak goreng kemasan umumnya dijual diatas Rp 24.000 per liter atau Rp 48.000 per dua liter.  "Saya khawatir kelompok premium turun kelas ke minyak goreng curah, padahal itu untuk masyarakat kecil. Ini memang wajar terjadi,” ujarnya dalam acara diskusi secara virtual, Sabtu (19/3).  Menurutnya, jika ada peralihan komsumsi tersebut di masyarakat, yang akan terjadi adalah minyak goreng curah pun akan sulit didapat. Sebab, kualitas minyak goreng curah dan kemasan tak jauh berbeda.  "Kan kualitas minyak gorengnya sama, barangnya sama, tapi yang curah harga lebih murah. Konsumen pasti akan cari yang lebih murah instingnya. Yang masyarakat kecil pakai minyak apa kalau begini," jelasnya.  Tulus mengatakan lebih jauh, keberadaan minyak goreng curah pun dapat berpotensi hadirnya minyak oplosan. Hal tersebut juga garus diwaspadai dan diawasi oleh pemerintah karena berpotensi menimbulkan masalah baru dalam persoalan pangan Indonesia.  "Anomali lain, minyak curah abal-abal dibuat dari minyak jelantah dan diolah kembali jadi minyak kemasan dan dijual seolah-olah minyak baru," pungkasnya.

HET Migor Kemasan Dicabut, Ada Potensi Peralihan Konsumsi ke Curah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/Menteri-Perdagangan-Muhammad-Lutfi-Dery-Ridwansah-11-.jpg" alt="Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi melakukan inspeksi mendadak kepada pedagang sembako di Pasar Senen, Jakarta Pusat, Kamis (17/3/2022). Sidak ini memastikan ketersediaan minyak goreng dan sembako untuk di pasar tradisional menjelang bulan Ramadan. Adapun" width="100%">
<figcaption>Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi melakukan inspeksi mendadak kepada pedagang sembako di Pasar Senen, Jakarta Pusat, Kamis (17/3/2022). Sidak ini memastikan ketersediaan minyak goreng dan sembako untuk di pasar tradisional menjelang bulan Ramadan. Adapun</figcaption>
</figure>MAKI Laporkan Ekspor 23 Kontainer Migor Kemasan  JawaPos.com – Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi akhirnya mengonfirmasi bahwa pemerintah sudah sah mencabut ketentuan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng (migor) kemasan. Dari semula Rp 14.000 per liter, kini dilepas ke mekanisme pasar. Dengan demikian, harga akan menyesuaikan dengan nilai keekonomian.  HET Rp 14.000 per liter atau Rp 15.500 per kg hanya berlaku untuk migor curah. ”Semua pengecer yang menjual migor curah eceran ke konsumen wajib mengikuti HET,” ujar Lutfi kemarin (17/3).  Dia lantas menjelaskan alasan pemerintah tak lagi mengatur harga minyak goreng kemasan.  Menurut Lutfi, hal itu bertujuan mencegah tindakan curang dari oknum yang membuat barang jadi langka. Pasalnya, kebijakan HET diterapkan karena harga CPO sebagai bahan baku migor diturunkan jauh lebih rendah dibandingkan tren harga internasional.  ”Kita mesti lihat kemarin itu memang barangnya tidak ada karena melawan mekanisme pasar. Perbedaan antara (harga) minyak yang kita sediakan dan harga internasional tinggi sekali,’’ beber Lutfi. Tingginya disparitas harga itu memberikan potensi penyelundupan pasokan minyak sawit yang murah. Akibatnya, produksi minyak goreng menjadi langka.  Jerat Penimbun Migor  Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kejagung) Ketut Sumedana menyampaikan bahwa Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI mendatangi Jakarta International Container (JICT) I, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Mereka datang bersama petugas dari Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok. Tujuannya adalah melakukan pemeriksaan lapangan dan permintaan keterangan.  ’’Dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT AMJ dan perusahaan lainnya tahun 2021 dan 2022,’’ terang Ketut.  Itu terkait dengan proses distribusi minyak goreng kemasan ke luar negeri atau ekspor. ’’Tim penyelidik Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menemukan satu unit kontainer 40 feet nomor kontainer BEAU 473739 6,’’ ungkap Ketut. Di dalam kontainer tersebut ditemukan 1.835 karton minyak goreng kemasan berbagai merek. Sejauh ini, Kejati DKI menduga ekspor menuju Hongkong tersebut dilakukan dengan cara-cara melawan hukum.  Tentu keterangan itu disampaikan bukan tanpa dasar. Menurut Ketut, indikasi melawan hukum yang ditemukan oleh tim penyelidik itu adalah ekspor menyalahi aturan undang-undang (UU) yang berlaku. Bukan hanya itu, mereka juga menyebut kegiatan yang dilakukan oleh PT AMJ mengakibatkan kerugian perekonomian negara. ’’Dengan adanya kelangkaan minyak goreng kemasan di Indonesia dan memberikan keuntungan tidak sah kepada PT AMJ sejumlah kurang lebih Rp 400 juta per kontainer,’’ bebernya.  Lebih lanjut, Ketut menyampaikan bahwa tim penyelidik Kejati DKI telah meminta Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok mengamankan temuan satu unit kontainer tersebut. Mereka juga meminta kontainer itu tidak dipindah atau dikeluarkan dari Terminal Kontainer JICT I sampai proses hukum selesai.  Sementara itu, Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) menemukan kejadian yang selama ini dikhawatirkan Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Yakni, dugaan adanya penyelundupan migor ke luar negeri.  Koordinator MAKI Boyamin Saiman menuturkan, pihaknya telah melaporkan ke Kejati DKI Jakarta terkait dugaan penyelundupan migor sebanyak 23 kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok. ’’Sebanyak 22 kontainer sudah dikirim, satu kontainer masih tersisa,’’ ujarnya.  Menurut Boyamin, ada eksportir ilegal yang memperoleh migor dengan membeli barang suplai dalam negeri, baik dari pedagang besar maupun produsen. Namun, bukannya untuk dijual ke masyarakat, melainkan dijual ke luar negeri. ’’Ini yang berpengaruh atas kelangkaan migor belakangan,’’ jelasnya.  Di Indonesia, harga migor per 5 liter mencapai Rp 120 ribu hingga Rp 150 ribu. Namun, begitu berada di luar negeri, harganya bisa mencapai Rp 450 ribu hingga Rp 520 ribu. ’’Kami prediksi keuntungan per kontainer Rp 450 juta, dengan 23 kontainer total menjadi Rp 10,3 miliar,’’ paparnya.  Dari data yang diperoleh, ada tiga perusahaan yang terkait dengan penyelundupan tersebut. Yakni, PT AMJ, PT NLT, dan PT PDM. ’’Semua data telah diserahkan ke Kejati DKI Jakarta, kami laporkan sebagai korupsi,’’ ujarnya.  Boyamin juga me-warning penegak hukum mengawal kasus tersebut dan melakukan gugatan praperadilan bila kasus itu berjalan lambat. "Kalau main-main, kami gugat praperadilan," tegasnya. (agf/lyn/syn/idr/c17/oni)

Borong Minyak Goreng di Indonesia, lalu Dijual di Hongkong

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/IMG20220317150117.jpg" alt="Keberadaan minyak goreng di salah satu gerai (Rafika Yahya)" width="100%">
<figcaption>Keberadaan minyak goreng di salah satu gerai (Rafika Yahya)</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Penghapusan aturan harga eceran tertinggi (<a href="https://www.jawapos.com/tag/het/">HET</a>) minyak goreng kemasan diberlakukan mulai Rabu (16/3). Yang diatur hanya minyak curah dengan HET 14.000/liter.  Aturan itu disebut sebagai bukti bahwa produksi <a href="https://www.jawapos.com/tag/minyak-goreng/">minyak goreng</a> tidak mengalami masalah seperti yang diungkapkan beberapa waktu lalu. Stok yang membeludak menimbulkan dugaan bahwa ada beberapa oknum yang melakukan penimbunan minyak goreng.  Humas PT Megasurya Mas Ponco Agung Wibisono memastikan, produksi minyak goreng tidak pernah berhenti. Produksi juga tidak pernah mengalami masalah ketika stok minyak goreng hilang di pasaran.  ”Produksi nggak ada masalah. Tiap hari kami tetap produksi minyak goreng dengan jumlah sesuai kapasitas maksimal,” kata Ponco saat dihubungi pada Kamis (17/3).  Ponco menyebut, PT Megasurya Mas selalu memproduksi 450 ton minyak goreng kemasan per bulan. Untuk Kemasan 18 liter produksi mencapai 1.200 ton.  ”Untuk beberapa grup merek tertentu, bisa 7.500–8.000 ton/bulan atau kadang bisa 10.000 ton per bulan,” terang Ponco Agung Wibisono.  Stok minyak goreng di pasaran sempat menipis awal Februari hingga pertengahan Maret. Beberapa kali PT Megasurya Mas melakukan operasi pedagang pasar. Saat itu, digelontorkan ribuan ton liter minyak goreng untuk pedagang pasar.  ”Kami selalu bantu <a href="https://www.jawapos.com/tag/stok-minyak/">stok minyak</a> goreng yang katanya habis. Sejak dulu produksi aman-aman saja, tapi stok di pasaran nggak ada. Terus larinya kemana?” ucap Ponco Agung Wibisono.  Dengan penghapus HET yang baru berlaku, stok minyak goreng tiba-tiba membeludak. Ponco mengaku mendapatkan laporan bahwa stok minyak goreng di pasaran banyak, dengan harga yang sangat tinggi.  ”Harganya tinggi, barangnya banyak. Kita tinggal tunggu saja kapan harganya turun. Karena kalau banyak barang, harga turun sendiri. Soalnya nggak laku pasti dijual murah,” papar Ponco Agung Wibisono.  Berdasar pantauan JawaPos.com di beberapa supermarket, harga minyak goreng meningkat signifikan. Di salah satu toko ritel, harga 2 liter minyak goreng dibanderol Rp 49.000. Sementara untuk harga per liter, minyak goreng dibanderol Rp 25.000. dengan stok membeludak dari berbagai merek.

HET Minyak Goreng Dihapus, Stok Membeludak, Harga Mahal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/minyak_goreng_kemasan.jpg" alt="BANDEROL BARU: Petugas menata minyak goreng kemasan di salah satu supermarket di kawasan Pejaten, Jakarta, kemarin (16/3). (SALMAN TOYIBI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>BANDEROL BARU: Petugas menata minyak goreng kemasan di salah satu supermarket di kawasan Pejaten, Jakarta, kemarin (16/3). (SALMAN TOYIBI/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Keputusan pemerintah melepaskan harga <a href="https://www.jawapos.com/tag/minyak-goreng/">minyak goreng</a> (migor) kemasan sesuai dengan harga pasar atau harga keekonomian langsung direspons sejumlah toko ritel.  Mereka mulai mengeluarkan kembali <a href="https://www.jawapos.com/tag/migor/">migor</a> kemasan 1 liter atau 2 liter yang sebelumnya sulit didapat. Tentu dengan harga baru.  Dari sejumlah foto yang beredar, toko-toko ritel di Jakarta dan sekitarnya mematok harga migor kemasan 2 liter sekitar Rp 40 ribu. Bahkan, ada yang membanderol Rp 47.900. Kemudian, untuk kemasan 1 liter, ada yang menjual Rp 23.900 per bungkus. Harga itu tentu jauh lebih mahal daripada ketika masih berlaku ketetapan harga Rp 14 ribu/liter.  Tetapi, pemerintah pada Selasa (15/3) mengumumkan melepas harga migor kemasan ke harga pasar. Pemerintah hanya memberikan subsidi untuk migor curah dengan harga maksimal Rp 14 ribu/liter.  Anggota Komisi VII DPR Mulyanto menilai, keputusan pemerintah menyerahkan pengelolaan minyak goreng pada mekanisme pasar menunjukkan bahwa pemerintah kalah menghadapi tekanan pengusaha minyak goreng. Sebab, setelah mengadakan pertemuan dengan produsen migor, pemerintah memutuskan untuk menaikkan HET minyak goreng curah di masyarakat menjadi Rp 14 ribu per liter pada 15 Maret lalu. Sebelumnya, HET-nya Rp 11.500 per liter. ”Selain itu, pemerintah mencabut aturan HET <a href="https://www.jawapos.com/tag/minyak-goreng-kemasan/">minyak goreng kemasan</a> dan menyerahkannya melalui mekanisme pasar,” kata Mulyanto.  Menurut dia, para penimbun yang menahan migor murah akan bersorak-sorai merayakan kemenangan itu sambil mencibir inkonsistensi kebijakan pemerintah. Dia menganggap tidak aneh kalau pengusaha dapat mendikte pemerintah. Sebab, pasar migor bersifat oligopolistis. Menurut data KPPU (Komisi Pengawasan dan Persaingan Usaha), pasar migor dari hulu ke hilir, termasuk terintegrasi ekspor, hanya dominan dikuasai empat produsen. Mereka memiliki kekuatan yang cukup untuk mengatur produksi dan harga dalam pasar yang bersifat oligopolistis. Mereka jelas tidak mau diganggu.  Apalagi, harga crude palm oil (CPO) sedang bagus-bagusnya, menembus angka USD 2.000 per ton. Penerimaan ekspor Indonesia 2021 atas <a href="https://www.jawapos.com/tag/cpo/">CPO</a> mencapai USD 28,5 miliar, naik 55 persen ketimbang 2020 yang hanya USD 18,4 miliar.  Padahal, kata politikus PKS itu, volumenya tidak mengalami peningkatan yang signifikan. ”Jadi, jangan heran kalau para pengusaha ini menikmati durian runtuh windfall profit yang membuatnya semakin kaya,” urainya.  Menurut Mulyanto, dalam jangka panjang, pemerintah harus berani menata niaga migor agar menguntungkan masyarakat dengan harga yang terjangkau. Salah satunya mengubah struktur pasar oligopolistis tersebut dengan mencabut regulasi yang menghambat serta memberi insentif bagi tumbuhnya pelaku usaha baru di industri minyak goreng.  Pemerintah juga harus memberikan kewenangan kepada Badan Pangan Nasional (<a href="https://www.jawapos.com/tag/bpn/">BPN</a>) dan Bulog untuk menata niaga migor. Sekarang kewenangan BPN hanya sembilan komoditas. Yakni, beras, jagung, kedelai, gula konsumsi, bawang, telur unggas, daging ruminansia, daging unggas, dan cabai. ”Tidak termasuk minyak goreng dan tepung terigu. Sementara itu, Bulog hanya ditugaskan untuk beras, kedelai, dan jagung,” paparnya.  Dosen Departemen Agribisnis IPB Feryanto mengatakan, kebijakan melepas harga migor kemasan sesuai dengan harga pasar merupakan bentuk insentif pemerintah untuk produsen. ”Sebagai jalan tengah,” katanya. Tujuannya, produsen menyediakan migor kemasan dengan jumlah yang mencukupi.  Dia menekankan, kebijakan melepas harga migor sesuai dengan harga pasar itu harus disertai jaminan dari pemerintah. Yaitu, jaminan ketersediaan minyak goreng mencukupi sehingga tidak langka dan diikuti kenaikan harga yang signifikan.

Kebijakan Satu Harga Dicabut, Minyak Goreng Kemasan Mulai Bermunculan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/minyak_goreng.jpg" alt="STOK TERBATAS: Warga berebut minyak goreng di pasar murah Jalan S. Parman, Besusu Tengah, Kota Palu, Sulawesi Tengah, kemarin (15/3). (MUGNIS/RADAR SULTENG)" width="100%">
<figcaption>STOK TERBATAS: Warga berebut minyak goreng di pasar murah Jalan S. Parman, Besusu Tengah, Kota Palu, Sulawesi Tengah, kemarin (15/3). (MUGNIS/RADAR SULTENG)</figcaption>
</figure>Kapolda Diminta Pastikan Ketersediaan Stok Seminggu ke Depan  JawaPos.com  – Kebijakan satu harga untuk minyak goreng (migor) dalam kemasan yang ditetapkan Rp 14 ribu per liter berakhir.  Pemerintah memutuskan mengembalikan sesuai harga keekonomian atau harga pasar. Sementara itu, minyak goreng curah disubsidi sehingga harganya dipatok Rp 14 ribu per liter.  Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan, harga minyak goreng curah akan disubsidi sehingga harga jualnya Rp 14 ribu. ’’Pemerintah akan menyubsidi harga minyak kelapa sawit curah itu dan subsidi akan diberikan berbasis kepada dana dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS),’’ jelasnya setelah rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Joko Widodo di Jakarta kemarin (15/3).  Airlangga menjelaskan, kebijakan itu diambil dengan mempertimbangkan perkembangan situasi yang ada. Yakni, merujuk pada kondisi ketidakpastian global yang memicu kenaikan harga-harga komoditas.  Harga minyak goreng kemasan, kata dia, akan disesuaikan dengan nilai keekonomian. Harapannya, dengan kebijakan HET itu, masyarakat bisa lebih mudah menemukan minyak goreng di pasaran. ’’Terkait dengan harga kemasan, ini akan menyesuaikan terhadap nilai keekonomian. Sehingga, kita berharap dengan nilai keekonomian tersebut, minyak sawit akan tersedia di pasar modern maupun di pasar tradisional ataupun di pasar-pasar,’’ jelasnya.  Sebelumnya, kebijakan satu harga minyak goreng diambil pemerintah karena harganya melambung tinggi. Setelah diberi subsidi oleh pemerintah, harga minyak goreng kemasan menjadi Rp 14 ribu per liter.  Jawa Pos berupaya mendapatkan penjelasan lebih detail mengenai skema harga baru tersebut. Namun, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Oke Nurwan tidak merespons saat dihubungi tadi malam.  Terpisah, pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menyayangkan kebijakan pemerintah mengembalikan harga minyak goreng kemasan ke harga pasar atau keekonomian. Menurut dia, saat ini masyarakat Indonesia pada umumnya sedang menyambut bulan Ramadan. Disusul Lebaran. ’’Kebutuhan masyarakat sedang tinggi-tingginya,’’ katanya.  Trubus menilai, kebijakan yang diambil pemerintah itu tidak nyambung dengan persoalan di lapangan. Persoalannya adalah minyak goreng kemasan menjadi langka setelah ditetapkan satu harga di angka Rp 14 ribu per liter. Seharusnya, solusi yang diambil pemerintah adalah menjaga pasokan dan distribusi sehingga minyak goreng kemasan tetap tersedia di toko-toko. ’’Kebijakan mengembalikan ke harga keekonomian ini kontraproduktif,’’ kritiknya.  Menurut dia, pemerintah seharusnya menggencarkan operasi pasar minyak goreng di banyak titik. Dengan begitu, masyarakat bisa tetap menikmati minyak goreng kemasan dengan harga terjangkau.  Sebaliknya, jika sekarang harga minyak goreng kemasan dikembalikan ke harga keekonomian, peran pemerintah seperti hilang. Bahkan, ketika pasokan minyak goreng kemasan sekarang masih langka, lalu harga dilepas ke pasar, bisa jadi harga jual ke masyarakat semakin melonjak. Jika ingin mengembalikan ke harga keekonomian, kata dia, harus dipastikan terlebih dahulu stoknya banyak.  Di bagian lain, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan bahwa pihaknya akan mengawal distribusi dan ketersediaan minyak goreng di pasaran. ”Sehingga jaminan distribusi, kemudian ketersediaan di pasar betul-betul riil di lapangan,” ujarnya.  Pihaknya telah mengecek secara langsung untuk mengetahui mekanisme pasar terkait dengan perkembangan situasi harga minyak. Polri bersama seluruh stakeholder akan memastikan minyak curah dan minyak kemasan tersedia di pasar dan menyesuaikan dengan harga.  Dalam kesempatan lain, Listyo bersama Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menggelar video conference dengan Kapolda se-Indonesia. Dalam kesempatan itu, Kapolri menginstruksikan kepada Kapolda dan Kapolres untuk memastikan ketersediaan migor di pasar tradisional dan pasar modern. ”Yang paling penting, rekan-rekan memastikan migor harus ada di pasar tradisional dan modern sejak besok hingga minggu depan,’’ tuturnya. Berdasar data dari menteri perdagangan, stok minyak goreng dalam negeri ini aman.  Listyo menyatakan, Kapolda dan Kapolres se-Indonesia harus mencegah potensi pelanggaran terkait distribusi migor. Salah satu yang berpotensi terjadinya pelanggaran adalah perbedaan harga antara migor untuk masyarakat dan industri. Sebab, harga minyak sawit mentah untuk masyarakat lebih murah dibandingkan untuk kebutuhan industri. ”Jadi, justru digeser untuk kebutuhan industri karena selisih harga yang tinggi,’’ paparnya.  Pengawasan ketat harus dilakukan dalam distribusi migor. Terutama di area perlintasan seperti pelabuhan, perbatasan, dan jalur darat. Hal itu bertujuan untuk mencgah pelanggaran produsen yang mencoba mengekspor minyak sawit mentah. ”Ekspor secara diam-diam,’’ jelasnya.  Sementara itu, Mendag Muhammad Lutfi mengharapkan Polri memastikan tidak ada distributor yang menahan stok migor. Sekaligus mencegah pengiriman migor ke luar negeri. ”Kami siap koordinasi dan kerja sama dengan seluruh jajaran kepolisian,’’ tuturnya.  Dia mengakui bahwa langkah menjaga stok dan stabilitas harga migor tidak mudah. Namun, semua itu bisa dilakukan bila kooordinasi dilakukan bersama. ”Saya yakin kita harus sukseskan ini. Saya mohon Pak Kapolri koordinasinya,’’ ujarnya.  Sementara itu, anggota Ombudsman RI (ORI) Yeka Hendra Fatika mengatakan, kapasitas produksi migor diduga mengalami penurunan seiring tidak semua produsen migor mendapatkan CPO DMO (domestic market obligation) dengan harga DPO (domestic price obligation). Kondisi itu menjadi salah satu faktor yang menyebabkan migor masih langka di pasaran.  Situasi tersebut diperparah dengan fenomena pelaku usaha UMKM yang meningkatkan stok migor sebagai respons belum adanya jaminan ketersediaan migor. ”Terlebih lagi menghadapi puasa dan hari raya,’’ kata Yeka dalam konferensi pers secara daring kemarin.  ORI juga menyebut masih adanya situasi panic buying yang mengakibatkan migor sesuai HET masih terus langka di pasaran. Pantauan di lapangan, ditemukan pula spekulan yang memanfaatkan disparitas harga antara HET dan harga di pasar tradisional yang sulit untuk diintervensi. Aktivitas spekulan itu ditengarai menjadi penyebab terjadinya penyelundupan migor.  Menurut Yeka, itu terjadi lantaran gagalnya fungsi pengawasan pelaksanaan kebijakan. ”Fungsi pengawasan tidak akan berhasil diterapkan ketika disparitas harga terjadi dengan gap yang sangat besar,’’ paparnya.  Yeka menyebutkan, disparitas harga migor di pasaran saat ini berkisar Rp 8.000–Rp 9.000 per kilogram. ”Untuk menghilangkan disparitas harga, lepaskan pada mekanisme pasar dengan tetap memberlakukan DMO untuk menjamin ketersediaan minyak goreng,’’ imbuh dia.

Atasi Kelangkaan Stok, Minyak Goreng Kemasan Kembali ke Harga Pasar

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#minyak goreng kemasan

Berita Terkini