<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/14/IMG-20250113-WA0019-2729262706.jpg" alt="Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia ( Apindo ) Shinta Kamdani. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia ( Apindo ) Shinta Kamdani. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani meminta pemerintah untuk tidak buru-buru menerapkan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK). Dia menilai pemerintah masih perlu melakukan sosialisasi dan edukasi sebelum akhirnya benar-benar diterapkan. Shinta mengatakan, pemerintah harus memastikan kebijakan cukai MBDK bukan hanya memperhatikan unsur kesehatan, tetapi juga diharapkan dapat memperhatikan keberlanjutan industri dan tidak membebani pelaku usaha dan konsumen. "Kalau kami melihat ini perlu sosialisasi dan edukasi yang lebih jelas gitu lho untuk masyarakat yang akan mengonsumsi. Jadi saya rasa ini kita nggak bisa terlalu terburu-buru untuk menetapkan sebuah kebijakan karena perlu jelas pengetahuan yang lebih luas," kata Shinta saat ditemui di Hotel Raffles Jakarta, ditulis Selasa (14/1). Lebih lanjut dia mengatakan, sejauh ini pihaknya juga melakukan beberapa sosialisasi dan tes di lapangan mengenai cukai MBDK. Pihaknya juga secara intensif berkomunikasi dengan pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan untuk memberikan masukan regulasi kebijakan ini. &ldquo;Jadi nanti mungkin kami bisa sampaikan lebih jelas, kita terus intensif berkomunikasi dengan pemerintah untuk memberikan masukan terutama ke Kementerian Kesehatan,&rdquo; lanjut Shinta. Shinta juga mengungkapkan bahwa Apindo telah melakukan beberapa tes ke banyak produk minuman untuk mengecek kadar gula yang berpotensi terkena cukai oleh pemerintah. Sembari mengecek, pihaknya juga sambil mendengar masukan demi masukan soal cukai MBDK dari pelaku usaha. &ldquo;Saat ini kita sudah, ya tadi kita kumpulkan dengan isu-isu yang kelihatannya akan muncul, terutama kadar (gula). karena ini kan sesuatu hal yang masih baru ya, karena banyak produk Indonesia kan enggak bisa langsung mengganti kadar seperti itu kan, jadi perlu waktu. Nah ini kita sedang mendengarkan juga masukan-masukan dari mereka,&rdquo; ungkapnya. Lebih lanjut, Shinta mengatakan bahwa pelaku usaha akan terus melihat implementasi yang akan dilakukan oleh pemerintah. Sambil memantau perkembangan, pihaknya pun berharap kebijakan itu tidak akan membuat rugi pelaku industri. &ldquo;Di sini kita mau melihat yang penting implementasinya bakal seperti apa, jangan kemudian malah menjadi sesuatu yang merugikan untuk industri. Jadi ini kita mesti perhatikan dulu,&rdquo; pungkasnya. Sebelumnya, Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyampaikan akan mulai memungut cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK) pada semester II tahun 2025 mendatang. Kebijakan ini dilakukan pemerintah untuk pengendalian konsumsi gula tambahan di masyarakat. Namun sebelum diterapkan, pemerintah membutuhkan penyusunan Peraturan Pemerintah (PP), diikuti dengan peraturan pelaksanaan lainnya seperti Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan aturan teknis dari Direktorat Jenderal. &nbsp;

Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani meminta pemerintah untuk tidak buru-buru menerapkan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK).

Apindo Minta Pemerintah Tak Buru-buru Terapkan Cukai Minuman Berpemanis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/10/cukai-minuman-2707809108.jpg" alt="Direktur Komunikasi dan Bimbingan pengguna jasa DJBC, Nirwala Dwi Heryanto, dalam media briefing di Kantornya, Jumat (10/1). (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Direktur Komunikasi dan Bimbingan pengguna jasa DJBC, Nirwala Dwi Heryanto, dalam media briefing di Kantornya, Jumat (10/1). (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyampaikan akan mulai memungut cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK) pada semester II tahun 2025 mendatang. Kebijakan ini dilakukan pemerintah untuk pengendalian konsumsi gula tambahan di masyarakat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Itu direncanakan kalau sesuai jadwal semester II 2025," kata Direktur Komunikasi dan Bimbingan pengguna jasa DJBC, Nirwala Dwi Heryanto, dalam media briefing di Kantornya, Jumat (10/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia menjelaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), syarat agar suatu barang menjadi objek cukai baru adalah pencantumannya dalam Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (UU APBN).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Perlu kita ingat di UU HPP syarat untuk menjadi barang kena cukai baru adalah dicantumkan dalam UU APBN, kan sudah tinggal nanti kita sampaikan ke komisi yang membidangi keuangan," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Nirwala juga menegaskan penerapan kebijakan ini membutuhkan penyusunan Peraturan Pemerintah (PP), diikuti dengan peraturan pelaksanaan lainnya seperti Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan aturan teknis dari Direktorat Jenderal.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia pun mengatakan inti dari kebijakan ini adalah mengendalikan konsumsi gula tambahan, bukan konsumsi utama seperti gula dari makanan pokok, contohnya nasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau konsumsi utama kalau nasi itu gulanya tinggi. Penekannya disini mengurangi konsumsi gula tambahan," tegas Nirwala.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, dia membeberkan prinsip utamanya adalah menetapkan ambang batas (threshold) konsumsi gula tambahan, yang akan dirumuskan lebih lanjut dalam PP.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Di mana, barang yang berada di bawah ambang batas akan dikecualikan dari cukai, sedangkan yang melebihi batas tersebut akan dikenakan cukai. "Di bawah itu nggak kena, di atas itu baru kena (cukai)," imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, dia menjelaskan batasan barang kena cukai pada MBDK harus jelas, termasuk jenis barang yang dibebaskan, barang yang tidak dikenakan pungutan, dan mekanisme pengawasannya, yang semuanya akan diatur sesuai dengan ketentuan ekonomi terkait barang kena cukai.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tentunya jelas batasan barang kena cukai itu, MBDK itu batasannya harus jelas, apa yang dibebaskan, apa yang tidak dipungut, bagaimana pengawasannya, itu ketentuan ekonomi barang kena cukai tadi," ujar Nirwala.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pada kesempatan yang sama, Kasubdit Tarif Cukai dan Harga Dasar, Akbar Harfianto menjelaskan bahwa meski pengenaan cukai MBDK dijadwalkan pada Semester II-2025. Meski begitu, pihaknya akan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat sebelum akhirnya kebijakan itu diterapkan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun kini, ia menyebut pemerintah sedang menyiapkan aturan pelaksanaannya, baik dalam Peraturan Pemerintah (PP) maupun Peraturan Menteri Keuangan (PMK).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sambil menunggu tadi, apakah memang dari kondisi daya beli masyarakat ini sudah cukup bisa atau mampu untuk ada penambahan beban," pungkas Akbar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

"Perlu kita ingat di UU HPP syarat untuk menjadi barang kena cukai baru adalah dicantumkan dalam UU APBN," jelasnya.

Siap-siap, Bea Cukai Bakal Kenakan Cukai Minuman Berpemanis Mulai Semester II Tahun 2025

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/Swalayan-Giant-Dery-Ridwansah-8.jpg" alt="Swalayan Giant di Sawangan, Depok, Jawa Barat, Senin (31/5). PT Hero Supermarket Tbk akan menutup seluruh gerai Giant di Indonesia pada akhir Juli mendatang akibat perilaku konsumen yang beralih dari ritel berkonsep hypermarket dan fokus ke sektor peralat" width="100%">
<figcaption>Swalayan Giant di Sawangan, Depok, Jawa Barat, Senin (31/5). PT Hero Supermarket Tbk akan menutup seluruh gerai Giant di Indonesia pada akhir Juli mendatang akibat perilaku konsumen yang beralih dari ritel berkonsep hypermarket dan fokus ke sektor peralat</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Pemerintah akan menerapkan cukai pada minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK). Langkah itu diambil sebagai cara mengendalikan kelebihan gula yang akan berisiko pada penyakit tidak menular (PTM). National Professional Officer, Policies and Legislation Healthier Population WHO Dina Kania menuturkan, setidaknya ada tiga penyakit yang kerap menyerang orang yang gemar mengonsumsi gula. Pertama, karies gigi. &rdquo;Di Indonesia prevalensi karies gigi anak hampir 50 persen dan ini penyebab utamanya adalah minuman bergula,&rdquo; ungkapnya kemarin (29/1). Selain itu, gula dalam minuman menyumbang surplus kalori. Akibatnya, berat badan berlebih. Dina mencontohkan, pada satu kemasan teh manis biasanya terkandung 200 kalori. Jika dalam sehari minum tiga porsi, total 600 kalori. Jumlah itu belum ditambah makan dan camilan. Padahal, rata-rata kebutuhan kalori manusia adalah 2.000 kalori. &rdquo;Dari 2.000 kalori, 600 kalorinya hanya dari minuman,&rdquo; paparnya. Potensi lainnya adalah penyakit tidak menular. Konsumsi gula secara serampangan erat kaitannya dengan diabetes melitus tipe dua dan stroke. Dina juga menyebut kanker payudara, kanker usus, dan kanker kantong kemih yang bermula dari kelebihan gula. Selain meningkatkan angka kesakitan, beban ekonomi yang disebabkan diabetes cukup tinggi. Yakni, hingga Rp 1,3 triliun dalam setahun. Data BPJS Kesehatan menunjukkan, biaya klaim pasien terus naik. Pada 2020, klaim yang harus dibayarkan Rp 5,6 triliun. Lalu, 2022 sebesar Rp 8,2 triliun dan tahun lalu Rp 10 triliun. Hal itu tentu disebabkan jumlah kasusnya yang juga naik. Menurut Dina, WHO telah merekomendasikan penerapan cukai MBDK untuk mengatasi masalah itu. Sebab, itu terbukti efektif atau pemerintah tidak perlu mengeluarkan biaya cukup besar untuk mendapatkan dampak signifikan. &rdquo;Sebanyak 108 negara telah memiliki kebijakan cukai MBDK,&rdquo; tuturnya. Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono Harbuwono mengungkapkan, riset dasar kesehatan (riskesdas) 2018 menunjukkan peningkatan angka diabetes dua kali lipat dalam 10 tahun terakhir. Itu disebabkan konsumsi teh dalam kemasan. &rdquo;Konsumsi 405 juta liter di Indonesia pada 2014,&rdquo; katanya. Indonesia menjadi negara nomor tiga se-Asia Tenggara dengan konsumsi MBDK yang paling tinggi. Pemerintah berupaya mengendalikan penyakit tidak menular. Misalnya, dengan promosi, labeling makanan, pemasaran, serta promosi makanan sehat. &rdquo;Namun, hal ini seharusnya dibarengi faktor regulasi. Karena itu, penerapan cukai MBDK jadi sangat penting,&rdquo; kata Dante. Cukai MBDK sebenarnya didorong sejak 2007. Namun, selalu mandek. Dante mengatakan, aturannya kini sudah di tangan Kementerian Keuangan. &rdquo;Tinggal ditandatangani Menkeu. Karena kajian akademisnya sudah kami buat,&rdquo; bebernya. Dia menegaskan bahwa aturan itu akan selesai tahun ini. Analis Kebijakan Ahli Madya Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Sarno mengungkapkan, cukai akan dibebankan pada minuman yang kandungan gulanya 6 gram per 100 ml. Itu sesuai dengan aturan BPOM. &rdquo;Untuk angka masih didiskusikan,&rdquo; ucapnya. Dia menambahkan, berdasar rata-rata, tarif MBDK di ASEAN sekitar Rp 1.771 per liter. (lyn/c19/fal)

Pemerintah akan menerapkan cukai pada minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK). Langkah itu diambil sebagai cara mengendalikan kelebihan gula

Aturan Cukai Minuman Berpemanis Kemasan Disahkan Tahun Ini, Berlaku untuk Kandungan Gula 6 Gram Per 100 Mililiter

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/16/SUNARDI-SISWODIHARJO-2672314726.png" alt="SUNARDI SISWODIHARJO" width="100%">
<figcaption>SUNARDI SISWODIHARJO</figcaption>
</figure> MENDEKATI&nbsp;pendaftaran calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres), dinamika dan kompetisi politik elite terus menghangat. &rdquo;Janji manis&rdquo; politik sudah mulai deras diluncurkan para kandidat melalui program-program andalannya jika terpilih sebagai presiden tahun depan. Namun, di antara haru biru dan dramaturgi politik yang sedang terjadi, di manakah isu-isu kesehatan memiliki tempat? Adakah kesungguhan persoalan kesehatan, utamanya ancaman penyakit tidak menular, dibicarakan dan diangkat secara serius oleh para politikus? Menurut BPS, selama 2017&ndash;2022, di antara 8,07 kematian di Indonesia, sebanyak 7,03 juta atau hampir 90 persen disebabkan penyakit tidak menular (PTM). Tingginya biaya kesehatan terkait PTM telah menyedot ratusan triliun rupiah per tahun dan sangat membebani perekonomian. Imbasnya, bangsa ini menjadi kurang produktif serta tidak kompetitif. &rdquo;Kalori Kosong&rdquo; dan Ancaman PTM Secara nutrisi, gula termasuk di dalam golongan komposisi makanan yang unnutritious, tidak bergizi, sehingga jumlah asupannya sangat perlu dibatasi. Bahkan, ada yang menyebut gula sebagai &rdquo;kalori kosong&rdquo;. Karena hanya menaikkan jumlah kalori, tetapi nirkontribusi zat gizi lain yang bermanfaat bagi tubuh. Jika terjadi kelebihan kalori dari gula di dalam tubuh, akan disimpan dalam bentuk lemak. Inilah salah satu akar masalah kelebihan berat badan (BB) dan obesitas yang sekaligus biang meningkatnya PTM. Kelebihan BB dan obesitas dapat berdampak langsung pada kesehatan dan perkembangan psikososial seseorang. Selain itu juga dapat menyebabkan peningkatan risiko PTM di kemudian hari, seperti diabetes tipe 2, penyakit jantung, stroke, dan beberapa jenis kanker. Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Kementerian Kesehatan Tahun 2018 menunjukkan, 1 dari 5 anak usia sekolah 5&ndash;12 tahun (20 persen atau 7,6 juta), 1 dari 7 remaja (14,8 persen atau 3,3 juta), dan 1 dari 3 orang dewasa (35,5 persen atau 64,4 juta) di Indonesia hidup dengan kelebihan BB atau obesitas. Selain itu, menurut Journal of the Indonesian Nutrition Association, terdapat sekitar 77 juta orang atau 29,7 persen penduduk Indonesia yang mengonsumsi gula melebihi rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yakni &gt; 50 gram per hari (Atmarita et al., 2016). Tidak kurang Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Anak-Anak (Unicef) telah mendesak pemerintah Indonesia untuk segera menerapkan cukai pada produk minuman berpemanis demi kesehatan masyarakat. Musababnya, orang yang menderita kelebihan BB atau obesitas meningkat 10 kali lipat dalam satu dekade terakhir. Kondisi ini dinilai Unicef sudah masuk kategori berbahaya. &rdquo;Imperativus&rdquo; Cukai Minuman Berpemanis Setelah hampir tujuh tahun, sejak kali pertama Kemenkeu mengusulkan rencana penerapan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) pada 2016, pemerintah hingga saat ini belum kunjung memberlakukannya. Bahkan, rencana penerapan cukai MBDK tahun ini kembali ditunda hingga 2024. Argumentasi penundaan cenderung normatif dan serupa dengan dalih penundaan sebelumnya, seperti kondisi industri makanan dan minuman yang belum stabil pascapandemi Covid-19 serta perlunya waktu untuk koordinasi dan sosialisasi. Mencermati dampak kesehatan dan bahaya tersembunyi dari konsumsi gula berlebihan berupa tingginya risiko PTM, pemberlakuan cukai terhadap MBDK dirasa sudah harus menjadi prioritas dan &rdquo;perintah&rdquo; untuk segera diberlakukan. Data Center for Indonesia&rsquo;s Strategic Development Initiatives (CISDI) menyebutkan bahwa jenis minuman berpemanis yang meningkat paling signifikan adalah air teh dalam kemasan. Jumlah konsumsinya meningkat sangat tajam. Total peningkatannya mencapai hingga 15 kali lipat dalam 20 tahun terakhir. Pada 2011 konsumsi air teh kemasan mencapai 250 juta liter, terus naik menjadi sekitar 400 juta liter pada 2014. Kondisi tersebut sangat mengkhawatirkan sehingga penting sekali untuk segera melakukan pencegahan dengan mengurangi konsumsi gula. Konteksnya adalah bagaimana mengurangi konsumsi minuman berpemanis dengan menggunakan instrumen fiskal, yaitu cukai. Gula di dalam MBDK sudah termasuk kategori barang yang membahayakan sehingga patut dikenai cukai. Aspek kesehatan berupa penurunan risiko PTM, terutama diabetes, memang sudah menjadi tujuan utama dari pemberlakuan cukai minuman berpemanis. Pada saat yang sama, pendapatan negara atas cukai juga akan turut meningkat, bahkan akan terjadi penghematan devisa negara hasil dari penurunan impor gula. Menurut BPS (2020), total impor gula Indonesia sangat tinggi dan sudah mencapai 5,5 juta ton atau setara 92 persen kebutuhan nasional, senilai lebih Rp 25 triliun. Penerapan cukai minuman berpemanis sesungguhnya juga merupakan upaya dan aksi nyata dalam mengedukasi masyarakat konsumen agar lebih bijak dengan tidak mengonsumsi minuman berpemanis secara berlebihan. Kesadaran seperti itu tidak akan pernah didapatkan secara optimal hanya dengan imbauan seperti pencantuman pesan kesehatan untuk pangan olahan sebagaimana tertuang dalam Permenkes 30/2013. Diperlukan kebijakan yang bersifat lebih imperatif seperti cukai. Penundaan penerapan cukai MBDK hanya akan membuat risiko kesehatan berupa PTM makin memburuk, biaya kesehatan meningkat, dan hanya akan menjadi sebuah paradoks di negeri ini, dianggap penting namun tidak kunjung diterapkan. Semoga saja persoalan kesehatan, utamanya ancaman PTM, dibicarakan dan diangkat secara serius oleh para politikus.&nbsp;(*) <hr /> *) SUNARDI SISWODIHARJO, Food engineer alumnus Teknologi Pangan UGM, peminat kajian gizi dan kesehatan masyarakat

Mendekati pendaftaran calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres), dinamika dan kompetisi politik elite terus menghangat.

Janji Manis Capres dan Minuman Berpemanis