<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/18/IMG-20250318-WA0020-1663003597.jpg" alt="Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Todotua Pasaribu. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)." width="100%">
<figcaption>Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Todotua Pasaribu. (Nurul Fitriana/JawaPos.com).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM, Todotua Pasaribu mengakui aksi organisasi masyarakat (ormas) dan organisasi lain yang meminta jatah proyek ke investor sangat meresahkan dan mengganggu iklim investasi di tanah air. Bahkan, ia juga menilai bahwa kondusifitas menjadi pekerjaan rumah atau PR besar dan tantangan investasi di dalam negeri di tengah target pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen. "Berbicara pertumbuhan investasi, di situ banyak PR besar yang menjadi tantangan terhadap investasi yang ada di negara kita, khususnya yang paling utama berbicara terhadap kondusifitas investasi," kata Wamen Todotua dalam konferensi pers di Kantor BKPM, Jakarta Selatan, Rabu (14/5). Pernyataan ini juga disampaikan Wamen Investasi dan Hilirisasi Todotua menggelar pertemuan internal bersama sejumlah pihak usai aksi Kadin Cilegon yang meminta jatah proyek senilai Rp 5 triliun kepada PT Chandra Asri Alkali. Hal ini pun ditegaskan oleh Todotua karena aksi "pemalakan" kepada investor ini sudah terjadi di banyak tempat pada beberapa bulan terakhir. "Ini sudah beberapa bulan rame kita dengar bahwa terjadinya aksi-aksi baik itu dari kelompok masyarakat, maupun organisasi, dan lain-lain yang itu cukup meresahkan, mengganggu, terhadap kegiatan iklim investasi," tegasnya. "Dan memang dengan kejadian yang ada Kota Cilegon ini menjadi suatu tonggak kita untuk benar-benar secara komprehensif dan kami juga dari pemerintah pusat, Kementerian Investasi dan Hilirisasi ini untuk segera menyikapi ini dengan secara langsung," pungkas Todotua. Sebelumnya, Viral di media sosial perwakilan dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin Kota Cilegon yang meminta proyek senilai Rp 5 triliun tanpa melalui proses tender. Momen viral tersebut sebagaimana terekam dalam potongan video audiensi antara pengusaha lokal dengan kontraktor asal Tiongkok Chengda Engineering Co., Ltd (CCE) yang akan membangun proyek pabrik kimia chlor alkali-ethylene dichloride (CA-EDC) di Cilegon, beberapa waktu lalu. "Tanpa ada lelang, porsinya harus jelas. Rp 5 triliun untuk Kadin, Rp 3 triliun untuk Kadin, tanpa lelang," ujar seseorang yang diduga merupakan perwakilan dari Kadin Kota Cilegon, dikutip dari Rabu (14/5). &nbsp; &nbsp; &nbsp; Sumber foto: Nurul Fitriana/JawaPos.com Caption: Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM, Todotua Pasaribu di Kantornya, Rabu (14/5) sore.

Wamen Investasi/BKPM Todotua Pasaribu menyoroti aksi ormas yang mengganggu iklim investasi di Indonesia.

Wamen Todotua Akui Aksi Ormas dan Organisasi Minta Jatah Proyek ke Investor Meresahkan dan Ganggu Iklim Investasi

&nbsp; &nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/14/qdgy6SOwbzFcsZ7PgWPOjRhcG4ZfwE2uwLSGPLb7-2678752863.jpg" alt="Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM, Todotua Pasaribu (tengah). (Nurul Fitriana/JawaPos.com).&nbsp;" width="100%">
<figcaption>Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM, Todotua Pasaribu (tengah). (Nurul Fitriana/JawaPos.com).&nbsp;</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyerahkan kasus oknum Kadin Cilegon minta jatah proyek Rp 5 triliun ke kepolisian. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM, Todotua Pasaribu menyampaikan nantinya Kapolda Banten akan melakukan pemeriksaan terhadap kejadian yang ada. Adapun hasilnya nanti akan diserahkan ke pihak kepolisian dan masuk dalam ranah hukum. "Kita memang menyesali terhadap kejadian yang terjadi, dan itu nanti kita serahkan kepada aparat penegak hukum dalam hal ini nanti Polda Provinsi Banten yang akan turun melakukan proses pemeriksaan terhadap kejadian yang ada," tegas Todotua Pasaribu dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Jakarta, Rabu (14/5) sore. "Dan nanti hasilnya seperti apa, nanti itu adalah ranah dari aparat hukum," sambungnya. Todotua juga menyampaikan bahwa pemanggilan sejumlah pihak ke Kantor BKPM hari ini dengan menyepakati untuk menyerahkan kasus ke aparat hukum menjadi salah satu efek jera terhadap mereka yang menghambat iklim investasi. Terlebih, kata dia, pemerintah Indonesia memang sangat fokus terhadap investasi yang bisa menggenjot pertumbuhan ekonomi mencapai 8 persen. "Intinya ke depan, hal ini untuk memberikan suatu konteks efek jera, khususnya terhadap iklim investasi yang ada di negara kita," jelasnya. Pada kesempatan yang sama, Kapolda Banten Irjen Suyudi Ario Seto menyampaikan sebagai bagian dari Satgas Percepatan Investasi di Daerah pihaknya akan segera menurunkan tim dan melakukan penyelidikan. Pasalnya, ia menilai bahwa kasus oknum meminta jatah proyek tersebut menjadi satu hal yang mengganggu iklim investasi di tanah air. Sehingga, jika ada dugaan tindakan pidana akan segera diproses secara hukum. "Dengan adanya video yang viral terjadi beberapa waktu ini, tentunya kami dari Polda Banten akan menurunkan tim dan melakukan upaya penyelidikan dan apabila ada dugaan tindakan pidana," ujar Irjen Suyudi. "Apalagi ini mengganggu iklim investasi di negeri ini, tentunya akan kami lakukan upaya penyelidikan dan penyidikan dan kita akan proses secara hukum," pungkasnya. &nbsp; &nbsp;

Kemeninvestasi menyerahkan kasus Kadin Cilegon terkait permintaan jatah proyek Rp 5 triliun ke polisi untuk penyelidikan.

BKPM Serahkan Kasus Oknum Kadin Cilegon Minta Jatah Proyek Rp 5 Triliun ke Kepolisian

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/nenek-80-tahun-main-gila-minta-jatah-sama-remaja-sampai-10-kali_m_144832.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Persoalan hawa nafsu ternyata tidak lagi harus memandang usia ataupun gender. Tidak harus lelaki yang aktif. Perempuan pun tidak kalah. Parahnya lagi perempuan sudah berusia renta tapi tetap saja minta jatah berlipat ganda. Akibat perbuatannya, kini Nek Jawo (80) dipolisikan korban ke Polresta Palembang. Kejadian itu bermula laporan pencabulan itu dilakukan oleh Rohana (33), ibu korban ke SPK Terpadu Polresta Palembang, Sabtu (15/7) lalu. &ldquo;Saya tidak diterima pak. Anak saya, AR (13), dipaksa begituan oleh pelaku,&rdquo; kata Rohana Dilansir dari Sumutpos.co (Jawa Pos Group). Ibu yang menetap di Kelurahan Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat (IB) I, Palembang ini, tak menyangka Nek Jawo tega melakukan perbuatan tercela itu. Apalagi, selama ini keluarganya sering membantu perempuan yang sehari-hari jadi pemulung itu. &ldquo;Kesehariannya pemulung, Pak. Kami sering kasihan kepadanya. Tapi kejadian ini benar-benar tidak disangka,&rdquo; tambahnya. Disebutkan, pencabulan terhadap putranya terjadi pada Kamis (6/7) sekira pukul 22.00 di rumah sang nenek. Parahnya, ternyata itu bukan kali pertama. AR mengaku sudah berkali melayani Nek Jawo di bawah ancaman. &ldquo;Anak saya pulang-pulang ketakutan. Katanya dia dipaksa nenek itu melayaninya,&rdquo; imbuh AR. Sementara itu, AR mengaku darinya terpaksa melayani nafsu setan Nek Jawo karena diancam. Akan tetapi Nek Jawo makin ketagian hingga AR harus menuruti kemauan perempuan renta yang sudah bersuami 10 kali. &ldquo;Dia (nek Jawo) sering minta saya ke rumahnya. Setiap kali selesai gituan, saya dikasih uang Rp 15 ribu,&rdquo; beber AR. Di tempat lain, Kasat Reskrim Polresta Palembang, Kompol Yon Edi Winara menyatakan pihaknya telah menerima laporan nenek mencabuli anak-anak di bawah umur. &ldquo;Akan diselidiki. Jika benar, akan diproses,&rdquo; tandasnya. (ras/iil/JPG)

Nenek 80 Tahun Main Gila, Minta Jatah Sama Remaja Sampai 10 Kali

minta jatah

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#minta jatah

Berita Terkini

Wamen Todotua Akui Aksi Ormas dan Organisasi Minta Jatah Proyek ke Investor Meresahkan dan Ganggu Iklim Investasi

BKPM Serahkan Kasus Oknum Kadin Cilegon Minta Jatah Proyek Rp 5 Triliun ke Kepolisian

Nenek 80 Tahun Main Gila, Minta Jatah Sama Remaja Sampai 10 Kali

Download Aplikasi JawaPos.com