<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/24/praomonii-3548793776.jpg" alt="Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menghadiri penandatanganan kontrak jumbo senilai Rp2,62 triliun untuk Program Pengendalian Banjir dan Rob. (IST)" width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menghadiri penandatanganan kontrak jumbo senilai Rp2,62 triliun untuk Program Pengendalian Banjir dan Rob. (IST)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Gubernur DKI Pramono Anung telah menetapkan upah minimum provinsi (UMP) Jakarta Tahun 2026 sebesar Rp 5.729.876. Besaran upah itu ditetapkan Pramono melalui Keputusan Gubernur Nomor 1142 Tahun 2025 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2026 pada 23 Desember 2025. Dengan angka itu, buruh atau pekerja tetap menyampaikan aspirasi agar angkanya naik dengan menggunakan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang besaran di kisaran Rp 5,8 Juta. Terkait keinginan itu, Pramono menyebutkan bahwa penetapan UMP DKI 2026 itu sudah proses panjang. ''Kalau untuk UMP, itu kan negosiasinya sudah lama sekali di dewan pengupahan antara pengusaha dengan buruh,'' ujar Pramono saat ditanyakan ada tidaknya rencana Pemprov DKI mengubah angka UMP tersebut atau tidak. Menurut Pramono, kenaikan UMP DKI pada 2026 itu lebih tinggi dibandingkan daerah lainnya. ''Jakarta, sekarang ini sebenarnya, UMP-nya dibandingkan dengan provinsi manapun paling tinggi,'' katanya. Memang, dengan ditetapkannya UMP DKI 2026 sebesar Rp 5.729.876, itu naik Rp 333.115 atau 6,17 persen.&nbsp; Namun, untuk angka upah yang paling tinggi itu upah minimum kota (UMK) Bekasi 2026 sebesar Rp 5.999.443. Meskipun, persentase kenaikannya masih lebih rendah dibandingkan Jakarta. Kenaikan UMK di Bekasi untuk tahun 2026 sebesar Rp308.691 atau di kisaran 5,42 hingga 5,53 persen.&nbsp; &nbsp; Lebih lanjut, Pramono juga menyebutkan, pekerja di Jakarta juga diberikan beberapa insentif. Mulai dari transportasi gratis, subsidi pangan, hingga air yang dikelola PAM Jaya. ''Kalau di Jakarta relatif sebenarnya pembahasannya transparan, terbuka. Dan memang akan ada demo. Demo ini sebagian besar dari daerah. Tetapi tentunya demonya di Jakarta,'' jelasnya.&nbsp; &nbsp; Pramono tetap mempersilahkan para buru untuk menyampaikan aspirasinya di Jakarta. Terlebih, semua kantor pemerintah pusat hingga presiden ada di Jakarta. ''Kami akan tetap memberikan pelayanan yang terbaik untuk itu (aksi, Red),'' tambahnya. (*)

Gubernur DKI Pramono Anung menetapkan UMP Jakarta 2026 sebesar Rp 5.729.876. Besaran itu merupakan yang paling tinggi di Indonesia

Buruh Demo Minta UMP Naik, Pramono: UMP DKI Paling Tinggi Se-Indonesia!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/08/Lisa-Mariana-Dery-Ridwansah-10JPG-3959212128.jpg" alt="Lisa Mariana bersama kuasa hukum tiba di Gedung Bareskrim Polri untuk tes DNA, Jakarta, Kamis (7/8/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Lisa Mariana bersama kuasa hukum tiba di Gedung Bareskrim Polri untuk tes DNA, Jakarta, Kamis (7/8/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemeriksaan mantan model majalah dewasa Lisa Mariana kembali ditunda. Terjadwal menjalani pemeriksaan di Gedung Bareskrim Polri hari ini (9/9), Lisa Mariana meminta kepada penyidik agar pemeriksaannya dijadwal ulang pada Kamis (11/9).&nbsp; Kasubdit 1 Dittipidsiber Bareskrim Polri Kombes Rizki Prakoso menyampaikan bahwa pihaknya sudah menerima permohonan penundaan pemeriksaan dari Lisa Mariana. Untuk itu, penyidik menjadwal ulang pemeriksaan Lisa Mariana dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Ridwan Kamil. &rdquo;Dalam hal ini penyidik mengakomodir kedua belah pihak pasca pengumuman hasil tes DNA. Proses tetap akan berlanjut secara proporsional dan profesional. Dari pihak LM (Lisa Mariana) meminta (pemeriksaan) hari Kamis,&rdquo; terang kepada awak media di Jakarta.&nbsp; Sebelumnya, Lisa Mariana juga meminta penundaan pemeriksaan saat dipanggil oleh penyidik pada 4 September 2025. Dengan permohonan penundaan jadwal yang disampaikan hari ini, Lisa Mariana sudah dua kali meminta agar pemeriksaannya diundur.&nbsp; Jhonboy Nababan selalu penasihat hukum Lisa Mariana mengakui bahwa kliennya memang kembali memohon penjadwalan ulang untuk pemeriksaan oleh penyidik. Dia memastikan Lisa Mariana kooperatif. Permohonan penundaan jadwal pemeriksaan yang disampaikan hari ini dengan alasan anak Lisa tengah sakit. &rdquo;Selanjutnya nanti akan ada pemanggilan ulang hari Kamis. Hari Kamis jam 11 lagi. Mudah-mudahan sudah (Lisa Mariana) sehat karena hari ini memang, bukannya tidak kooperatif, bukannya sengaja, tapi karena Lisa Mariana anaknya sakit dan dia juga sedang nggak enak badan. Jadi, tidak bisa hadir,&rdquo; kata dia. Untuk itu, pihaknya memohon menunda pemeriksaan Lisa Mariana yang sudah dijadwalkan hari ini menjadi Kamis. Menurut Jhonboy, kliennya hanya berdua dengan seorang asisten rumah tangga. Sehingga tidak bisa meninggalkan putrinya yang tengah sakit.&nbsp; &rdquo;Makanya kami memohon untuk hari Kamis bisa hadir. Mudah-mudahan Kamis tidak ada halangan dan bisa jalan, karena kan Lisa Mariana sekarang ngerawat anaknya cuma dia sendiri dengan pembantunya saja,&rdquo; jelasnya. &nbsp;

Pemeriksaan mantan model dewasa Lisa Mariana kembali ditunda, kali ini karena anaknya yang sedang sakit.

Terjadwal Diperiksa Bareskrim Hari Ini, 9 September 2025, Lisa Marina Kembali Minta Penundaan Pemeriksaan, Alasannya Anak Sakit

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/02/Open-House-MPR-Dery-Ridwansah-6-1852525184.jpeg" alt="Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad bersama Ketua MPR Ahmad Muzani pada open house atau gelar griya di rumah dinas, Komplek Widya Chandra, Jakarta, Rabu (2/4/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad bersama Ketua MPR Ahmad Muzani pada open house atau gelar griya di rumah dinas, Komplek Widya Chandra, Jakarta, Rabu (2/4/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Presenter Raffi Ahmad diketahui menjadi Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. karena itu, ia sempat diminta tolong oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Ari Lasso. Ari Lasso memintanya untuk ikut terlibat menyelesaikan permasalahan royalti yang dianggapnya tidak transparan karena tidak jelas bagaimana cara penghitungannya. Ari Lasso meminta Raffi Ahmad untuk ikut terlibat menyelesaikan masalah royalti, dengan posisinya yang strategis di tengah ketidakpercayaan Ari Lasso pada LMK Wahana Musik Indonesia (WAMI) yang menaunginya. Saat ditanya tentang masalah royalti yang sempat dikeluhkan Ari Lasso, Raffi Ahmad tampak enggan berkomentar tentang masalah ini.&nbsp;&ldquo;Jangan tanya soal itu Mas,&rdquo; kata Raffi Ahmad saat ditemui di bilangan Jakarta Selatan, Selasa (19/8). Sebelumnya, Ari Lasso mengungkapkan ketidakpercayaannya pada WAMI buntut adanya kesalahan nama data penerima royalti yang diterimanya. Ari Lasso sempat menggaungkan untuk melakukan audit independen kepada WAMI buntut ketidakpercayaannya pada LMK yang menaunginya tersebut. Atas desakan Ari Lasso untuk dilakukan audit independen, WAMI menegaskan bahwa pihaknya tidak keberatan sama sekali dan siap dilakukan audit untuk membuktikan bahwa lembaganya tidak melakukan penyelewengan dana royalti. "Kami rutin diaudit melibatkan auditor independen terpercaya. Tapi kalau ada desakan diminta untuk audit, kami siap. Nggak apa-apa kalau memang harus diaudit lagi," ujar Adi Adrian selaku Presiden Direktur WAMI. &nbsp;

Raffi Ahmad diminta Ari Lasso bantu selesaikan masalah royalti yang dianggap tidak transparan. Simak respons Raffi!

 Ari Lasso Minta Bantu Selesaikan Masalah Royalti dengan WAMI, Ini Respons Raffi Ahmad

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/22/3twrOt7vXk975j4Ryka16pzivZuDxb5WFMhxzAQg-3554697944.jpg" alt="Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kemhan Brigjen TNI Frega Ferdinand Wenas. (Sahrul Yunizar/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kemhan Brigjen TNI Frega Ferdinand Wenas. (Sahrul Yunizar/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Mantan prajurit Korps Marinir, Satria Arta Kumbara, memohon kepada pemerintah agar dipulangkan ke Indonesia. Permintaan itu dia sampaikan setelah bergabung dengan tentara Rusia dalam peperangan melawan Ukraina. Atas kondisi tersebut, Kementerian Pertahanan (Kemhan) mengimbau agar Warga Negara Indonesia (WNI) tidak mudah tergoda untuk menjadi tentara asing.&nbsp; Kepala Biro Informasi Pertahanan (Infohan) Sekretariat Jenderal (Setjen) Kemhan Brigjen TNI Frega Ferdinand Wenas menyampaikan, ada konsekuensi hukum di balik tindakan yang dilakukan oleh Satria. Termasuk kehilangan kewarganegaraan karena secara sadar bergabung dengan kesatuan tentara asing. Hal itu diatur dalam Undang-Undang (UU) Kewarganegaraan yang berlaku di Indonesia.&nbsp; &rdquo;Tentunya kami berharap seluruh masyarakat agar lebih berhati-hati ketika memang ada tawaran-tawaran untuk bergabung (dengan tentara asing), karena ada konsekuensi-konsekuensi hukum juga secara administratif yang juga bisa berpengaruh sebagaimana yang terjadi (pada Satria) tadi,&rdquo; kata dia saat diwawancarai oleh awak media pada Selasa (22/7).&nbsp; Secara tegas, Frega menyatakan bahwa pemerintah tidak berharap hal serupa terulang. Maka, Kemhan mengingatkan agar tidak ada lagi WNI yang mengambil langkah serupa Satria. Apalagi risikonya kehilangan kewarganegaraan, bahkan bisa kehilangan nyawa karena bertempur di medan perang. &rdquo;Masyarakat harus lebih berhati-hati apabila ada tawaran-tawaran serupa,&rdquo; lanjut Frega.&nbsp; Karena status Satria saat ini sudah bukan lagi TNI, lanjut Frega, Kemhan tidak akan turut ambil bagian. Secara penuh, mereka ikut pada keputusan pemerintah, khususnya Presiden Prabowo Subianto. Berkaitan dengan permintaan Satria yang sudah disampaikan melalui video pada akun media sosialnya, dia menyatakan bahwa hal itu menjadi ranah Kementerian Luar Negeri (Kemlu).&nbsp; &rdquo;Kalau kemarin disampaikan statusnya karena sudah dicabut, kami menyerahkan kepada Kementerian Luar Negeri nanti yang mengkomunikasikan. Dia &nbsp;kan statusnya sudah bukan lagi aktif sebagai prajurit TNI, kami ikut arahan pimpinan saja karena saat ini kan aktivitasnya terlibat dalam konflik antara Rusia dan Ukraina,&rdquo; jelasnya.&nbsp; &nbsp;

Kementerian Pertahanan imbau WNI tidak tergoda menjadi tentara asing, Ingatkan kasus Satria Arta Kumbara yang minta pulang.

Eks Marinir Satria Arta Kumbara Minta Dipulangkan ke Indonesia, Begini Imbauan Kemhan agar Tak Ada Lagi WNI Gabung Tentara Asing

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/lanjutan-kasus-zumi-zola-anggota-dewan-berjamaah-jadi-tersangka-kpk_m_.jpg" alt="Ilustrasi aparat kepolisian ciduk bandar narkoba dan memborgolnya" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi aparat kepolisian ciduk bandar narkoba dan memborgolnya</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Direktorat Reserse Kriminal Umum (Direskrimum) Polda Banten secara resmi menetapkan tiga tersangka pengancaman dan intimidasi perusahaan di Cilegon. Penetapan tersangka dilakukan usai viral video minta jatah proyek Rp 5 triliun atas pembangunan pabrik Chlor Alkali-Ethylene Dichloride (CA-EDC) milik PT Chandra Asri Alkali (CAA), anak perusahaan PT Chandra Asri Pacific Tbk, di Cilegon, Banten.&nbsp; Dalam kasus tersebut, Ketua Kadin Kota Cilegon Muhammad Salim, ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Subdit 1 Kamneg Ditreskrimum Polda Banten.&nbsp; Penyidik juga menetapkan status tersangka terhadap Wakil Ketua Kadin Bidang Industri Kota Cilegon Ismatullah Ali dan Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kota Cilegon, Rufaji Zahuri.&nbsp; Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka pada Jumat (16/5) malam dan langsung ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Polda Banten.&nbsp; Dirreskrimum Polda Banten Kombespol Dian Setyawan menyampaikan, ketiganya ditetapkan sebagai tersangka karena diduga mengancam dan mengintimidasi untuk meminta proyek di pabrik tersebut.&nbsp; Menurut dia, tersangka IA selaku Wakil Ketua Kadin Cilegon Bidang Industri berperan menggebrak meja dan meminta proyek Rp 5 triliun untuk Kadin tanpa lelang.&nbsp; Sedangkan, tersangka RJ berperan mengancam akan menghentikan proyek jika tidak dilibatkan dalam proyek PT China Chengda Engineering. "Sementara tersangka MS selaku Ketua Kadin Cilegon berperan mengajak dan menggerakkan orang untuk melakukan aksi di PT China Chengda Engineering," ujar Kombes Pol Dian.&nbsp; Sebelumnya, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyerahkan kasus oknum Kadin Cilegon minta jatah proyek Rp 5 triliun ke kepolisian.&nbsp; Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM, Todotua Pasaribu menyampaikan nantinya Kapolda Banten akan melakukan pemeriksaan terhadap kejadian yang ada. Hasilnya akan diserahkan ke pihak kepolisian dan masuk dalam ranah hukum.&nbsp; "Kita memang menyesali terhadap kejadian yang terjadi, dan itu nanti kita serahkan kepada aparat penegak hukum. Dalam hal ini nanti Polda Provinsi Banten yang akan turun melakukan proses pemeriksaan terhadap kejadian yang ada," tegas Todotua Pasaribu dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Jakarta, Rabu (14/5) sore.&nbsp; "Dan nanti hasilnya seperti apa, nanti itu adalah ranah dari aparat hukum," sambungnya.

Tiga tersangka ditetapkan dalam kasus permintaan proyek Rp 5 triliun di Cilegon, Banten, termasuk Ketua dan Wakil Ketua Kadin Cilegon.

Viral, Ketua dan Wakil Ketua Kadin Cilegon Ditetapkan jadi Tersangka Usai Minta Jatah Proyek Tanpa Lelang Rp 5 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/06/Kepala-Badan-Gizi-Nasional-BGN-Dadan-Hindayana-Dery-Ridwansah-2JPG-3981929697.jpg" alt="Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengikuti Rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/5/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengikuti Rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/5/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyampaikan kebutuhan tambahan dana sebesar Rp 50 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tahun 2025. Permintaan ini disampaikan Dadan guna mengejar target Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan jumlah penerima bisa mencapai 82,9 juta orang. "Realisasi anggaran sampai sekarang Rp 71 triliun. Tambahan Rp 50 triliun sudah akan cukup untuk bisa melayani seluruh penerima manfaat sampai Desember," kata Dadan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (6/5). Lebih lanjut, dia membeberkan bahwa hingga saat ini penyerapan untuk program MBG sampai dengan Mei mencapai di angka Rp 2,386 triliun atau sekitar 3,36 persen. Dadan memastikan pihaknya akan memaksimalkan realisasi anggaran yang dimiliki. Targetnya, pada Juni 2025 mendatang anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang akan diserap bisa mencapai Rp 4,7 triliun. Angka itu, kata dia akan terus meningkat setiap bulannya. Mulai dari penyerapan anggaran per Juli mencapai Rp 16 triliun, lalu Agustus Rp 28 triliun. "Kemudian September kita akan menyerap kurang lebih Rp 51 triliun, kemudian Oktober Rp 60 triliun, November Rp 88 triliun, dan Desember Rp 116 triliun," bebernya. Seiring dengan penyerapan yang terus meningkat setiap bulannya, Dadan memastikan bahwa hal itu pula akan diiringi dengan peningkatan jumlah penerima manfaat MBG. "Untuk 3 bulan pertama kan 3 juta penerima. Tiga bulan berikutnya dari mulai Mei, Juni, Juli, kami targetkan 6 juta, dan mudah-mudahan itu akan bisa tercapai di akhir Mei atau awal Juni, sehingga penyerapannya akan meningkat," pungkas Dadan.

Kepala BGN Dadan Hindayana ajukan tambahan dana Rp 50 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis, target 82,9 juta penerima.

Kepala BGN Dadan Hindayana Minta Tambahan Anggaran MBG Rp 50 Triliun, Kejar Target Penerima Manfaat 82,9 Juta Orang Tahun Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/11/Screenshot_2025-04-11-20-29-55-442_comandroidchrome-edit-954434460.jpg" alt="Lisa Mariana menyampaikan keterangan kepada awak media ihwal hubungannya dengan Ridwan Kamil. (Syahrul Yunizar/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Lisa Mariana menyampaikan keterangan kepada awak media ihwal hubungannya dengan Ridwan Kamil. (Syahrul Yunizar/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Lisa Mariana mengakui bahwa dirinya pertama kali kenal dengan Ridwan Kamil melalui Ayu Aulia. Namun perkenalan itu tidak terjadi dalam pertemuan langsung. Menurut Lisa, sebelum bertemu secara langsung, Ridwan Kamil sempat meminta agar dirinya membuat video&nbsp;asusila di apartemen milik Ayu Aulia.&nbsp; Semula, Lisa menyatakan bahwa dia tidak tahu pihak yang meminta dirinya untuk membuat video&nbsp;asusila tersebut. Karena dia hanya membuat video itu dengan iming-iming akan mendapat uang Rp 50 juta. Menurut dia, hingga video selesai dibuat, uang tersebut tidak pernah dia terima. Namun, dia mengakui setelah itu Ridwan Kamil menghubungi dirinya.&nbsp; &rdquo;Pertemuan awal itu kan saya diperkenalkan oleh AA (Ayu Aulia), dikenalkan oleh AA. Lalu saya disuruh AA untuk datang ke apartemennya untuk membuat video yang saya tidak tahu pada saat itu untuk (memenuhi) permintaan Pak RK,&rdquo; kata dia.&nbsp; Menurut Lisa, setelah video itu dibuat, barulah Ridwan Kamil menghubungi dirinya. Semula melalui Direct Message (DM) Instagram. Kemudian komunikasi di antara mereka berdua berlanjut di Telegram. Menurut dia, setelah itu hubungannya dengan Ridwan Kamil menjadi sangat intens. Bahkan dia berani menyatakan dia dan mantan gubernur Jawa Barat tersebut berpacaran.&nbsp; &rdquo;Saya punya hubungan pacaran sama bapak, itu masih intens. Dia menjauh karena saya bilang hamil begitu, dan dia bilang saya sudah tidak pakai Telegram lagi karena ketahuan istri,&rdquo; imbuhnya.&nbsp; Lisa mengaku tidak tahu sama sekali alasan Ridwan Kamil meminta dirinya untuk membuat video syur. Namun dia tetap membuat video tersebut, salah satunya karena diimingi-imingi uang Rp 50 juta. Menurut Lisa, bisa saja permintaan video&nbsp;asusila itu untuk memenuhi fantasi seksual. Hal itu dia sampaikan secara terbuka kepada awak media di Jakarta. &rdquo;Mungkin itu fetish-nya, saya nggak tahu,&rdquo; ucap Lisa. Keterangan yang disampaikan oleh Lisa Mariana bersama kuasa hukumnya pada Jumat sore (11/4) tersebut dianggap murahan oleh pihak Ridwan Kamil. Menurut mereka, semua keterangan yang disampaikan oleh Lisa maupun kuasa hukumnya adalah gosip dan penggiringan opini yang sesat.&nbsp; Muslim Jaya Butar-Butar selaku penasihat hukum Ridwan Kamil menyampaikan hal itu saat dikofirmasi oleh JawaPos.com, setelah Lisa dan kuasa hukumnya menyampaikan keterangan kepada awak media di Jakarta. Dia menegaskan bahwa semua yang disampaikan dalam keterangan tersebut gosip murahan. &rdquo;Semua apa yang disampaikan LM (Lisa Mariana) dan kuasa hukumnya menurut kami tataran gosip yang murahan,&rdquo; tegas Muslim.&nbsp; Ketimbang menyampaikan keterangan-keterangan yang dia sebut masih tataran gosip murahan, Muslim menyarankan agar Lisa dan kuasa hukumnya membawa persoalan tersebut ke jalur hukum. Sehingga semua berdasar pada koridor hukum yang berlaku di Indonesia. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015872856/lisa-mariana-lagi-subur-tapi-ridwan-kamil-disebut-tak-mau-pakai-pengaman-akhirnya">Lisa Mariana Lagi Subur, tapi Ridwan Kamil Disebut Tak Mau Pakai Pengaman, Akhirnya...</a>&nbsp; &rdquo;Silakan LM dan kuasa hukumnya membawa persoalan ini ke upaya hukum. Jangan penggiringan opini yang menurut kami sesat,&rdquo; imbuhnya.&nbsp;

Menurut Lisa, sebelum bertemu secara langsung, Ridwan Kamil sempat meminta agar dirinya membuat video syur di apartemen milik Ayu Aulia.

Lisa Mariana Tuding Ridwan Kamil Minta Video Asusila Sebelum Bertemu Langsung dengannya: Mungkin Itu Fetish-nya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/09/Screenshot_2025-03-09-12-35-31-09_1c337646f29875672b5a61192b9010f9-1-3476316106.jpg" alt="Mentan Amran Sulaiman mengecek isi kemasan Minyakita menggunakan gelas ukur, Sabtu (8/3). (Instagram @a.amran_sulaiman)" width="100%">
<figcaption>Mentan Amran Sulaiman mengecek isi kemasan Minyakita menggunakan gelas ukur, Sabtu (8/3). (Instagram @a.amran_sulaiman)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman secara tegas meminta Bareskrim Polri dan Satgas Pangan, untuk menindak perusahaan yang mengedarkan Minyakita tak sesuai ukuran kemasan. Dalam inspeksi dadakan atau sidak di Pasar Jaya Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (8/3), ia menemukan bahwa pengedar Minyakita kemasan 1 liter berisi hanya 750 ml adalah PT Artha Eka Global Asia. Ia pun meminta Bareskrim Polri untuk menindak perusahaan tersebut karena dinilai telah merugikan masyarakat. "Kami minta diproses, Bila terbukti, disegel, ditutup. Enggak boleh ini merugikan rakyat Indonesia, merugikan masyarakat yang sedang melaksanakan ibadah puasa," tegas Amran. "Dan di luar ibadah puasa, ini tidak boleh terjadi. Di sini tertulis 1 liter, tetapi hanya 0,75&ndash;0,85 liter," sambungnya. Pada momen sidak kemarin, Amran memang menemukan sendiri bahwa Minyakita yang beredar di pasaran tak sesuai dengan tulisan pada kemasannya. Bahkan, temuan itu dibuktikannya sendiri dengan melakukan pengukuran isi Minyakita yang dituangkan langsung pada sebuah teko ukur. Hasilnya, Amran menemukan bahwa Minyakita dalam kemasan 1 liter hanya berisi 750 ml minyak goreng. "Isinya tidak cukup 1 liter, hanya 750&ndash;800 ml, ini tidak cukup satu liter," ujar Amran. Tak hanya ukuran yang berbeda dengan tulisan di kemasan, dalam sidak Amran juga menemukan bahwa Minyakita dijual dengan harga mahal, mencapai Rp 18 ribu/liter. Padahal, kata dia, seharusnya Minyakita dijual ke masyarakat sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET), yakni Rp 15.700/liter. "Minyakita dijual di atas HET. HET Rp 15.700, tapi dijual Rp 18.000," tutupnya.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman minta Bareskrim Polri dan Satgas Pangan, menindak perusahaan yang edarkan Minyakita tak sesuai ukuran.

Minta Polri Tutup dan Segel Perusahaan yang Edarkan Minyakita Tak Sesuai Ukuran Kemasan, Mentan Amran Sulaiman: Ini Merugikan Rakyat!

minta

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#minta

Berita Terkini