<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/24/WhatsApp-Image-2025-05-24-at-082126-2079168165.jpeg" alt="PAPARKAN KETERANGAN: Kuasa hukum Mia Santoso, Dwi Heri Mustika, menyampaikan bantahan terkait kepemilikan minol yang disangkutpautkan dengan sang klien. (Dok. Dwi Heri Mustika)" width="100%">
<figcaption>PAPARKAN KETERANGAN: Kuasa hukum Mia Santoso, Dwi Heri Mustika, menyampaikan bantahan terkait kepemilikan minol yang disangkutpautkan dengan sang klien. (Dok. Dwi Heri Mustika)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemilik PT Prima Global Baverindo (PGB) Mia Santoso menampik bahwa dirinya terlibat dalam distribusi minuman alkohol (minol) tanpa cukai yang dijalankan oleh Dominikus Dian Djatmiko. Dominikus kini tengah menghadapi persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya atas dakwaan pelanggaran cukai. Kuasa hukum Mia Santoso, Dwi Heri Mustika, menyampaikan bahwa barang-barang minol tanpa cukai sebanyak 36.555 botol bukanlah milik dari sang klien. Hal tersebut berbeda dengan dakwaan jaksa penuntut umum Putu Eka Wijaya. Dalam surat dakwaannya, Putu menuturkan bahwa pendistribusian minol tanpa cukai di tiga lokasi oleh Dominikus diduga bekerja sama dengan Mia. Barang-barang berupa minol tanpa cukai itu tersebar di tiga lokasi yang disinyalir berhubungan dengan PT PGB. Yaitu, di pergudangan Romokalisari, pergudangan Sukomanunggal, dan pergudangan Prambanan, Gresik. &rdquo;Mia Santoso bukan pemilik barang di lokasi-lokasi tersebut,&rdquo; ungkap Dwi. Dwi menambahkan, Dominikus yang dikenakan Pasal 54 UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai tidak tercatat sebagai pegawai dari perusahaan yang berkantor di Jalan Dukuh Kupang tersebut. &ldquo;PT PGB tidak pernah memiliki pegawai yang bernama Dominikus dan hal itu sudah dijelaskan oleh Direktur PT PGB, Adji, pada saat menjadi saksi dalam persidangan,&rdquo; imbuh Dwi. Sementara itu, Mia saat ini tengah berada di Jepang. Namun keberadaannya tersebut bukan dalam rangka melarikan diri. Mia tengah menjalani perawatan atas sakit kanker paru-paru stadium 4 di Negeri Sakura tersebut. Perawatan tersebut telah dijalaninya secara intensif sejak September 2024 lalu. Kendati demikian pihaknya mengaku siap untuk memberikan keterangan sebagai saksi di persidangan melalui panggilan jarak jauh. &ldquo;Mia bersedia memberikan kesaksian melalui video call di persidangan jika diberikan kesempatan,&rdquo; pungkas Dwi.

”Mia Santoso bukan pemilik barang di lokasi-lokasi tersebut,” ungkap Kuasa hukum Mia Santoso, Dwi Heri Mustika.

Bos PT PGB Bantah Terlibat dalam Penyelundupan Minol, Sebut Terdakwa Bukan Pegawai PGB

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/04/Miras-Ilegal-Dery-Ridwansah-7-1898569740.jpg" alt="Suasana pemusnahan ribuan botol minuman beralkohol oleh Satpol PP DKI Jakarta di Silang Monas Tenggara, Jakarta Pusat, Rabu (4/12/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Suasana pemusnahan ribuan botol minuman beralkohol oleh Satpol PP DKI Jakarta di Silang Monas Tenggara, Jakarta Pusat, Rabu (4/12/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemprov DKI Jakarta terus berupaya mengendalikan peredaran minuman keras (miras) atau minuman beralkohol (minol) di tengah masyarakat. Dengan mengerahkan Satpol PP, selama setahun Pemprov DKI berhasil menyita 9.712 miras. Semua pada Rabu pagi (4/12), dimusnahkan di pelataran Monas, Jakarta. "Ada sebanyak 9.712 miras dari hasil penertiban sejak awal tahun 2024 yang dimusnahkan hari ini," ujar Sekda DKI Jakarta Marullah Matali. Penertiban dan pemusnahan miras juga merupakan upaya untuk memastikan dan melaksanakan penegakan hukum terhadap peredaran minuman beralkohol ilegal di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Sekda Marullah mengatakan, miras yang disita merupakan hasil operasi dari tempat-tempat yang tidak punya izin resmi, seperti yang berada di warung-warung yang ada di lingkungan masyarakat. "Kalau dibiarkan begitu saja, maka akan menciptakan suasana yang kurang baik di lingkungan masyarakat," imbuh Marullah. Kepala Satpol PP DKI Satriadi Gunawan menambahkan, operasi penertiban minuman beralkohol dilakukan berdasarkan pengaduan masyarakat melalui kanal-kanal pengaduan milik Pemprov DKI. Baik laporan masyarakat langsung ke Satpol PP DKI, patroli rutin bersama TNI/Polri, serta hasil pengawasan dan pemantauan Satpol PP DKI. "Sasaran operasi adalah para pedagang miras yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta warung-warung yang menjual minuman beralkohol oplosan," kata Satriadi. Adapun hasil operasi penertiban minuman beralkohol selama 2024 sebanyak 9.712 botol yang terdiri atas berbagai jenis miras, seperti wine, bir, vodka, anggur merk Orang Tua, anggur merk Rajawali, dan sebagainya. Jumlah tersebut merupakan hasil operasi penertiban oleh Satpol PP DKI Jakarta dari seluruh wilayah administrasi.

Pemprov DKI Jakarta terus berupaya mengendalikan peredaran minuman keras (miras) ilegal di tengah masyarakat.

Satpol PP DKI Musnahkan 9.712 Miras Ilegal, Mulai dari Amer Hingga Wine

<div id="m#msg-f:1763131165725094989" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/14/InShot_20230414_131922150-1262578508.jpg" alt="Ribuan botol miras hasil sitaan selama Ramadan, di Jakarta Barat, hari ini dimusnahkan, Jumat (14/4)." width="100%">
<figcaption>Ribuan botol miras hasil sitaan selama Ramadan, di Jakarta Barat, hari ini dimusnahkan, Jumat (14/4).</figcaption>
</figure> <div class="mail-message-header spacer">&nbsp;</div> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto">JawaPos.com - Belasan ribu botol minuman keras (miras) dimusnahkan di halaman Polres Metro Jakarta Barat. Miras tersebut merupakan hasil sitaan dari warung kelontong yang menjual secara ilegal selama Ramadan. <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sebanyak 14.039 botol minuman keras kita musnahkan," kata Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes M Syahduddi, Jumat (14/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Syahduddi mengatakan, miras tersebut merupakan hasil kegiatan rutin yang ditingkatkan pihaknya selama bulan Ramadan terhitung sejak tanggal 23 Maret 2023 hingga 13 April 2023.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menyampaikan, selama bulan Ramadan, polisi melakukan kegiatan pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), termasuk merazia miras-miras yang dijual secara ilegal&nbsp;&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sebab minuman keras menjadi salah satu pemicu adanya gangguan Kamtibmas seperti tawuran antar kelompok dan semacamnya," klaim Syahduddi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun niras yang dimusnahkan di antaranya berjenis bir, anggur merah, vodka, anggur hitam, ciu, dan rajawali. Semua miras tersebut merupakan hasil razia yang dilakukan di sejumlah titik di wilayah Jakarta Barat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sedangkan terhadap para pedagang telah ditindak karena melanggar Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) 20 Tahun 2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div>

Adapun niras yang dimusnahkan di antaranya berjenis bir, anggur merah, vodka, anggur hitam, ciu, dan rajawali.

14.039 Botol Miras Disita di Jakbar selama Ramadan, Hari ini Dimusnahkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/image_6483441-6.jpg" alt="Ilustrasi banjir di Surabaya. Alfian Rizal/JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi banjir di Surabaya. Alfian Rizal/JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Produsen minuman beralkohol PT Langgeng Kreasi Jayaprima (Diageo Indonesia) telah melepas ekspor perdananya ke pasar internasional dari pabriknya di Tabanan, Bali. Kementerian Perindustruan mengapresiasi ekspor itu sebagai bentuk yang menjadikan Indonesia sebagai negara destinasi investasu produk berkualitas dunia.  Direktur Jenderal Agro Kementerian Perindustrian Ir. Putu Juli Ardika mengatakan, pemerintah berharap volume ekspor dapat terus meningkat. Sehingga, produksi dapat terus berlangsung dan memberikan dampak yang positif bagi masyarakat.  "Saya senang dapat hadir dalam acara ekspor perdana Diageo Indonesia ke luar Indonesia. Hal ini menjadi buah dari kerja keras perusahaan yang juga didukung oleh Kementerian Industri yang bercita-cita menjadikan Indonesia negara destinasi investasi yang memproduksi dan mengekspor produk-produk berkualitas dunia,” kata Putu dalam keterangan yang diterima oleh JawaPos.com, Sabtu (18/12).  Ekspor produk lokal Diageo Indonesia ke pasar Thailand membawa merek-merek minuman beralkohol dunia seperti Smirnoff, Smirnoff Ice, Gilbey’s, dan Captain Morgan.  President Director Diageo Indonesia Puneet Narang mengatakan, kedepannya pihaknya akan terus meningkatkan kinerja perusahaan untuk dapat memenuhi permintaan dari pasar lain di Asia Pasifik. “Ekspor perdana ini merupakan tonggak sejarah penting bagi Diageo di Indonesia yang menjadi pencapaian atas kerja keras seluruh karyawan di Indonesia,” ucapnya.  Sementara Managing Director Diageo Asia Tenggara Preeti Arora Razdan menyampaikan, mengekspor produk Captain Morgan Spiced Rum Gold untuk pertama kalinya yang dibuat di Tabanan bertujuan untuk membangun fasilitas produksi dalam visi jangka panjang dan tujuan untuk menjadi hub utama di kawasan Asia Pasifik.  “Hal ini sejalan dengan visi Presiden Jokowi untuk membawa perubahan bagi Indonesia menjadi sebuah manufacturing hub yang kuat dan meningkatkan kapasitas ekspor barang-barang bernilai tambah,” pungkasnya.  Selain memproduksi merek-merek minuman beralkohol kelas dunia, lIa menambahkan, pihaknya juga memastikan bahwa investasi yang dilakukannya mampu membuka potensi ekspor, membangun lapangan kerja, memberikan manfaat langsung dan tidak langsung bagi komunitas lokal baik di Bali maupun di Asia Tenggara.  “Semoga ekspor ini menambah nilai kontribusi Diageo Indonesia dalam pemulihan ekonomi Bali dan nasional,” tutupnya.

Pulihkan Ekonomi Bali, Produsen Minol Ini Perdana Ekspor ke Thailand

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/images-3-4.jpeg" alt="Distribusi minuman beralkohol (minol) lewat Pusat Logistik Berikat (PLB) dinilai rentan menambah korban jiwa akibat minuman oplosan (JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Distribusi minuman beralkohol (minol) lewat Pusat Logistik Berikat (PLB) dinilai rentan menambah korban jiwa akibat minuman oplosan (JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga, terdapat permainan curang dalam penjatahan kuota rokok dan minuman beralkohol di kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas Bintan wilayah Kabupaten Bintan tahun 2016-2018. Permainan curang itu dengan menambahkan kuota rokok dan minol bagi perusahaan yang memberikan uang.  Hal ini didalami tim penyidik KPK kepada Anggota DPRD Kabupaten Bintan, Muhammad Yatir dan Direktur PT. Yofa Niaga Pastya, Yhordanus. Keduanya diperiksa di Gedung Merah Putih KPK pada Rabu (1/12) kemarin.  "Kedua saksi hadir dan Tim Penyidik mendalami pengetahuannya terkait dengan penjatahan kuota rokok dan minuman beralkohol yang dilebihkan hanya untuk perusahaan-perusahaan tertentu disertai adanya nilai persentase fee yang beragam sesuai dengan jatah kuota dimaksud," kata juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (2/12).  Dalam perkaranya, KPK telah menetapkan Bupati Bintan periode 2016–2021, Apri Sujadi dan Plt Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kabupaten Bintan, Mohd Saleh H. Umar sebagai tersangka.  Keduanya terjerat perkara dugaan tindak pidana korupsi perbuatan melawan hukum dan atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh penyelenggara negara terkait Pengaturan Barang Kena Cukai Dalam Pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2016-2018.  KPK menduga, Apri Sujadi menerima uang senilai Rp 6,3 miliar dari pengaturan cukai rokok dan minuman mengandung etil alkohol (MMEA) di BP Bintan pada 207-2018. Sementara itu, Saleh diduga menerima uang senilai Rp 800 juta pada 2017-2018.  Akibat ulah kedua orang tersebut, diduga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 250 miliar.  Apri Sujadi dan Mohd Saleh H. Umar disangkakan melanggar pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

KPK Duga Ada Permainan Kuota Rokok dan Minol di Pelabuhan Bintan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/minol-bali.jpg" alt="Terdakwa I Gede Arta Wijaya (kiri); Barang bukti mikol merek terkenal palsu buatan terdakwa yang dibawa di ruang sidang PN Denpasar, Selasa (2/3) (Adrian Suwanto)" width="100%">
<figcaption>Terdakwa I Gede Arta Wijaya (kiri); Barang bukti mikol merek terkenal palsu buatan terdakwa yang dibawa di ruang sidang PN Denpasar, Selasa (2/3) (Adrian Suwanto)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - I Gede Artha Wijaya alias Dede alias Okaya, 32, pemilik pabrik minuman oplosan sekaligus pemalsu minuman beralkohol merek terkenal di Bali akhirnya jadi pesakitan. Pemilik pabrik mikol oplosan merek terkenal dan beroperasi sejak April 2017 ini akhirnya dibekuk awal Desember 2020 lalu dan terancam pidana penjara selama 8 tahun.  Seperti diberitakan Radar Bali (Jawa Pos Group), keuntungan yang diraup I Gede Artha Wijaya alias Dede sebagai pembuat dan pemalsu minuman beralkohon (minol) merek terkenal kini hanya tinggal cerita. Bersama timnya, Dede memproduksi minol merek terkenal palsu.  Sejumlah mikol merek terkenal yang dipalsukan itu, yakni seperti Red Label, Black Label, Jack Daniels, Absolut Vodka, Bacardi, Jose Cuervo, Chivas Regal, Gordon London Dry Gin, dan Smirnnof Vodka. Diduga selain dipasarkan di komunitas tertentu, mikol palsu terkenal racikannya itu juga dijual ke sejumlah gerai, tempat hiburan malam, dan bar di kawasan wisata di Bali.  Dengan rasa yang diklaim hampir persis dengan minuman aslinya, untuk setiap botol mikol palsu produksi terdakwa dijual antara Rp 135 ribu hingga Rp 150 ribu. Lalu bagaimana terdakwa bisa memproduksi ratusan ribu botol minol merek terkenal palsu?  Ditanya soal produksi minol palsu, Terdakwa Dede mengaku jika bahan yang digunakan terdakwa untuk meracik minuman kategori Barang Kena Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol (BKC MMEA) itu sangat sederhana.  Yakni terdakwa hanya mencampurkan alkohol, air, garam, perasa, dan pewarna. Setelah semua bahan masuk botol, terdakwa kelahiran 25 April 1988 itu memberikan label atau merek dan pita cukai.  Sulit mengetahui jika minuman racikan Artha adalah palsu. Hal itu bisa dilihat dari beberapa botol minuman yang dibawa ke sidang. Selain itu, dalam persidangan juga terungkap, terdakwa mendapat peralatan dan bahan baku untuk memproduksi BKC MMEA dari seseorang yang dipanggil Akiong.  Barang yang diberikan antara lain mesin penutup botol dan tutup botol yang dikirim dari Jakarta, Pekanbaru, dan Surabaya. Sedangkan stiker, pita cukai, dan kotak kemasan dikirim dari Jakarta, Solo, dan Semarang. Proses pembuatan minuman tersebut diawali dengan mencampurkan alkohol, air, garam, perasa, dan pewarna sesuai dengan kadar yang telah ditetapkan.  Setelah itu terdakwa mencoba merasakan minuman BKC MMEA yang asli. Setelah campuran tersebut rasanya sama dengan yang asli, cairan dimasukkan ke dalam botol yang telah ditempel stiker merek dan label.  Selanjutnya tutup botol direkatkan dan pita cukai dilekatkan di atas tutup botol. Setelah itu botol dikemas ke dalam kotak kemasan sesuai merek minuman MMEA. Minuman oplosan palsu pun dimasukkan ke dalam karton dan siap jual.  Dalam meracik dan mengemas minuman, terdakwa mempekerjakan saksi Samsul Arifin. Samsul awalnya digaji Rp 5 juta. Karena pandemi Covid-19, Samsul digaji Rp 2,4 juta. Terdakwa juga mempekerjakan I Komang Cahyadi yang bertugas sebagi sopir. Komang digaji Rp 2,5 juta. Karena Covid-19, gaji Komang tinggal Rp 1 juta per bulan.  Pekerja lainnya adalah Made Jumawan alias Kolor Ijo yang bertugas membersihkan botol minuman setelah diisi. Jumawan awalnya digaji Rp 3,5 juta, karena pandemi gajinya dikurangi menjadi Rp 2,5 juta. Artinya, dalam kondisi sebelum pandemi, terdakwa mampu mengeluarkan gaji untuk karyawan Rp11 juta per bulan. Setelah pandemi terdakwa mengeluarkan gaji Rp 5,9 juta.  “Tugas saya meracik minuman. Setelah rasanya pas, dimasukkan ke dalam botol,” ujar saksi Samsul. Saksi juga kerap ditugaskan mengambil bahan dari ekspedisi atau tempat pengiriman paket. “Ambilnya di (ekspedisi) Gunung Harta. Barangnya kadang dari Jakarta, kadang dari Surabaya,” imbuh saksi.  Pada November 2020, terdakwa menawarkan barang pada saksi I Wayan Gita Tulistya Putra. Selanjutnya, pada 2 Desember 2020 menghubungi terdakwa melalui telepon. Beberapa saat kemudian, setelah ada laporan dari masyarakat, petugas menangkap terdakwa.

Untung Rp 26 Miliar, Begini Cara Pemalsu Racik Minol Merk Terkenal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/miras-dihancurkan.jpg" alt="DIMUSNAHKAN: Penghancuran minuman keras, termasuk arak bali, oleh Polres Banyuwangi. Peredaran arak bali di Banyuwangi tetap dilarang. (Jawa Pos Radar Banyuwangi)" width="100%">
<figcaption>DIMUSNAHKAN: Penghancuran minuman keras, termasuk arak bali, oleh Polres Banyuwangi. Peredaran arak bali di Banyuwangi tetap dilarang. (Jawa Pos Radar Banyuwangi)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mencabut Perpres tentang minuman keras (miras). Keputusan tersebut mendapat banyak respon positif. Salah satunya dari Gerakan Pemuda Kabah (GPK).  Ketua Umum GPK, Andi Surya Wijaya Ghalib mengapresiasi keputusan Presiden Joko Widodo mendukung keputusan Jokowi tersebut. Menurutnya, Perpres tersebut sudah menimbulkan perdebatan publik.  “Presiden Jokowi merespon cepat aspirasi umat Islam yang menginginkan agar tidak ada legalisasi minuman keras di Indonesia. Langkah ini perlu kita apresiasi bersama,” kata Andi dalam keterangan tertulis, Selasa (2/3).  Dicabutnya lampiran soal miras dalam Perpres tersebut menandakan bahwa presiden telah mendengarkan aspirasi umat. Ia yakin nantinya Jokowi akan lebih hati-hati dalam mengambil kebijakan. Ia juga meminta para pembantu presiden untuk tidak memberikan masukan yang salah.  “Para menteri dan pimpinan badan negara tidak boleh salah dalam memberi masukan yang salah kepada Presiden Jokowi. Sehingga kebijakan yang diambil pemerintah pun tidak salah,” jelas Andi. <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/01/03/2021/anak-muda-demokrat-sebut-jhoni-tinggal-di-planet-mars/">Baca Juga: Anak Muda Demokrat Sebut Jhoni Tinggal di Planet Mars</a> Andi menilai tidak boleh ada kompromi terkait dilegalkannya minuman keras di Indonesia, karena dianggap berbahaya dan berdampak buruk. Menurutnya, akibat miras kecelakaan meningkat, pembunuhan mudah terjadi, begitu juga dengan pemerkosaan dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).  “Sudah tak terhitung bahaya yang ditimbulkan dari dampak mengkonsumsi minuman keras ini. Miras ini merupakan sumber daya bencana, sumber dari segala sumber dosa. Orang yang sebelumnya tidak niat membunuh, bisa dengan mudah menghilangkan nyawa orang krn dlm pengaruh minuman keras," pungkas Andi.  Sebelumnya, Jokowi akhirnya mencabut mengenai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10/2021 tersebut terkait aturan minuman keras (miras). Sebelumnya aturan itu telah menuai polemik di tengah masyarakat.  “Bersama ini saya sampaikan saya putuskan lampiran Perpres terkait pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras yang mengandung alkohol saya nyatakan dicabut,” ujar Jokowi dalam akun YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (2/3).  Kepala negara ini mencabut Perpres tersebut lantaran sudah menerima masukan dari banyak pihak, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah serta tokoh-tokoh agama lainnya.

Cabut Perpres Miras, GPK Soroti Barisan Pembisik Jokowi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/Anis-Byarwati-PKS.jpg" alt="Anis Byarwati PKS" width="100%">
<figcaption>Anis Byarwati PKS</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kebijakan pemerintah baru-baru ini kembali memicu polemik. Sebab pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai minuman keras (miras). Hal itu merujuk Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang bidang usaha terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal di mana Industri Minuman Keras Mengandung Alkohol dan Industri Minuman Mengandung Alkohol.  Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS Anis Byarwati, mengatakan dengan dalih dan alasan apapun Perpres ini sangat meresahkan.  “Meskipun ada persyaratan tertentu untuk bidang usaha ini termasuk hanya bisa di daerah tertentu seperti Provinsi Bali, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Utara, dan Papua, Perpres ini menjadi hal yang meresahkan masyarakat,” ujar Anis kepada wartawan, Selasa (2/3).  Pasalnya menurut Anis, masalah miras ini telah menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Papua. Hahkan Gubernur Papua sudah mengeluarkan Perda soal pelarangan miras. Karena dalam penelitian di bumi cenderawasih ini, miras menjadi pemicu utama terjadinya kasus kekerasan.  Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan ini juga memaparkan data yang disampaikan WHO bahwa lebih dari 3,5 juta kematian pada 2018 merupakan akibat dari minuman beralkohol.  Sementara itu Data Gerakan Nasional Anti Miras (Genam) mengungkapkan, ada 14,4 juta anak muda Indonesia dari sekitar 63 juta anak muda mengonsumsi minuman beralkohol. Kemudian Mabes Polri juga mengungkapkan dalam tiga tahun terakhir ada 225 kasus tindak pidana yang terjadi karena dipicu minuman beralkohol yang dikonsumsi pelaku di Indonesia.  “Bagaimana mungkin di tengah maraknya kasus kriminalitas, kecelakaan, kekerasan dan dampak negatif lainnya karena miras, justru pemerintah membuka dan melegalkan Industri minuman Keras Mengandung alkohol dan Industri minuman mengandung alkohol (anggur) dalam daftar bidang usaha? Walaupun dengan menyertakan persyaratan tertentu," tegasnya.  Legislator senior PKS ini pun menegaskan bahwa seharusnya saat ini, pemerintah dan DPR bersegera membahas dan mengesahkan RUU Minuman Beralkohol (Minol) yang dampaknya akan sangat signifikan untuk menyelamatkan nyawa anak bangsa. “Bukan malah, Pemerintah melegalkan Industri Miras,” ungkapnya.

PKS Tidak Habis Pikir Pemerintah Bisa Keluarkan Perpres Miras

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/Koster-rakor-ppkm.jpg" alt="Gubernur Bali Wayan Koster. Pemprov Bali/Antara" width="100%">
<figcaption>Gubernur Bali Wayan Koster. Pemprov Bali/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang mengizinkan investasi untuk komoditas minuman beralkohol (Minol). dinilai mampu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Bali.  "Berlakunya Perpres Nomor 10 Tahun 2021, memberikan peluang usaha bagi masyarakat Bali melalui Industri Kecil dan Menengah (IKM) dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk mengembangkan minuman fermentasi dan atau destilasi khas Bali guna memenuhi kebutuhan pasar domestik, dan pasar bagi wisatawan, serta ekspor,” ujar Gubernur Bali I Wayan Koster, Senin (1/3).  Wayan menjelaskan, secara nasional minuman beralkohol 80 persen beredar di Bali, karena di daerahnya merupakan daerah kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan manca negara yang membutuhkan minuman beralkohol cukup tinggi. Selama ini, kata Wayan, kebutuhan minuman beralkohol di Bali dipenuhi oleh produk import (92 persen), hanya 8 persen diproduksi di Bali.  “Hal ini terjadi karena usaha minuman beralkohol termasuk di Bali masuk dalam daftar negatif investasi. Data Ditjen Bea dan Cukai Kemenkeu Tahun 2019, penerimaan cukai industri minuman beralkohol sebesar 7,06 Triliun Rupiah, hal ini berasal dari 80 persen minuman import senilai 5,648 Triliun Rupiah. Dengan demikian sangat jelas Bali telah kehilangan potensi ekonomi yang bersumber dari minuman beralkohol,” jelas Wayan.  Wayan juga menambahkan sebelumnya Pemerintah Provinsi Bali sudah mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Bali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali. Menurutnya dengan berlakunya Perpres No. 10/2021 semakin memperkuat Pergub sudah berjalan setahun tersebut.  Karena itu, dengan dengan berlakunya ini, maka pemenuhan kebutuhan minuman beralkohol tidak lagi bergantung dari produk impor, tetapi dapat dipenuhi oleh pelaku IKM dan UMKM masyarakat Bali, sehingga dapat meningkatkan nilai perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Bali dengan melindungi dan memberdayakan kearifan lokalnya.  "Sehingga segera dapat dilakukan upaya untuk mengembalikan kehilangan potensi ekonomi akibat produk impor yang telah lama berlangsung di Bali," ujar Wayan. <a href="https://www.jawapos.com/nasional/14/02/2021/menag-beri-tanggapan-soal-pelaporan-terhadap-din-syamsuddin/">Baca Juga: Menag Beri Tanggapan Soal Pelaporan Terhadap Din Syamsuddin</a> Pemerintah Provinsi Bali telah menerapkan visi dengan program perekonomian dengan memanfaatkan sumber daya lokal yang berbasis kearifan lokal, seperti Tuak Bali, Arak Bali, Brem Bali, dan produk artisanal dengan memberlakukan kebijakan yang dituangkan melalui Pergub No.1/2020. Pemprov Bali berharap dengan adanya regulasi tersebut, minuman beralkohol khas Bali bisa sejajar dengan minuman beralkohol kelas dunia.  “Arak Bali tidak saja dapat dimanfaatkan untuk minuman yang menyehatkan sehari-hari bagi masyarakat Bali, tetapi bisa dikembangkan menjadi industri minuman khas Bali berkelas dunia seperti Sake di Jepang, Soju di Korea, Wiskey di Eropa, Votka di Finlandia, Vodka di Rusia, dan Teuqilla di Mexico. Ini sangat tepat bagi Bali sebagai daerah tujuan wisata dunia, sehingga akan meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Bali,” pungkas Wayan.

Wayan Yakin Perpres Minol Bisa Tingkatkan Perekonomian Warga Bali

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/pigi.jpg" alt="Peluncuran Sophia di Kupang tahun lalu. (DOK. TIMEX)" width="100%">
<figcaption>Peluncuran Sophia di Kupang tahun lalu. (DOK. TIMEX)</figcaption>
</figure><h3>Daerah-Daerah yang Akrab dengan Minuman Beralkohol (5-Habis)</h3> Semua ritual adat di NTT melibatkan sopi, jadi bukan tentang gaya-gayaan, apalagi mabuk-mabukan. Pemprov pun punya produk minuman sendiri yang dibanderol Rp 1 juta per botol.  INDRIA P., Surabaya-KRISTO EMBU, Kupang, Jawa Pos  ---  SOPI memang mengandung alkohol. Tapi, bukan efek memabukkannya yang dicari masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT), melainkan dayanya untuk merekatkan manusia satu dan yang lain.  ’’(Sopi itu) organik. Bagian dari tradisi dan kearifan lokal. Bagian dari ritual,’’ kata Felix Nesi, sastrawan yang juga pembuat sopi, ketika dihubungi Jawa Pos Senin lalu (30/11).  Maka, sopi pun hadir dalam nongkrong-nongkrong di segenap penjuru NTT. Tidak terkecuali di Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara, tempat lelaki 32 tahun itu tinggal. Baik yang melibatkan anak muda maupun orang tua.  Maka, kalau Rancangan Undang-Undang Larangan Minuman Beralkohol yang isunya tengah beredar sampai memuat aturan melarang minuman tradisional seperti sopi, bagi Felix, itu jelas tidak bijaksana. Sebab, di NTT, ritual apa pun baru resmi atau sah kalau ada sopi.  ’’Pigi minta maaf saja bawa sopi satu botol,’’ ujar sastrawan yang mengantongi gelar sarjananya dari Universitas Merdeka Malang itu.  Semua ritual adat selalu melibatkan sopi atau moke, minuman tradisional lain yang berpusat di Sikka, salah satu kabupaten di NTT. Mulai yang sifatnya perayaan sampai penghiburan kepada warga yang berduka.  Misalnya, tapoin anah atau ucapan syukur saat anak lahir, hel keta’ atau ritual sebelum pernikahan, dan neka’ lelab atau acara adat sebelum pemakaman. <ul> 	<li>Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/features/03/12/2020/kuliahkan-anak-sampai-lulus-dari-hasil-cap-tikus/">Kuliahkan Anak sampai Lulus dari Hasil Cap Tikus</a></li> </ul> ’’Itu sudah turun-temurun dan harus dipertahankan,” kata Barthol Badar, salah seorang tokoh masyarakat NTT, kepada Timor Express.  Tidak hanya di Insana yang memang dikenal sebagai produsen sopi sejak 1965, masyarakat di desa-desa lain bahkan sampai di lereng pegunungan pun punya pemahaman yang sama.  Bahwasanya, sopi adalah tentang ritual. Bukan tentang gaya-gayaan. Apalagi mabuk-mabukan. ’’Tiap kali ada pembicaraan adat, harus ada sopi dan sirih pinang,’’ kata Dicky Senda. <ul> 	<li>Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/features/02/12/2020/congyang-itu-seperti-kekuasaan-kalau-lebihi-batas-ya-tumbang/">Congyang Itu seperti Kekuasaan, kalau Lebihi Batas ya Tumbang</a></li> </ul> Dalam semua ritual yang berhubungan dengan leluhur pun, wajib ada sopi. ’’Urusan denda adat, harus dudukkan satu botol sopi,’’ imbuh penggiat literasi yang tinggal di Desa Taiftob, Kecamatan Mollo Utara, Timor Tengah Selatan, itu.  Pada 19 Juni tahun lalu, Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat juga telah meluncurkan Sophia. Pemerintah Provinsi NTT menggandeng Universitas Nusa Cendana (Undana) untuk memproduksi minuman tersebut. Juga pengusaha lokal untuk urusan tata niaga. Peluncuran Sophia itu diperkuat pula dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pemurnian dan Tata Kelola Minuman Tradisional Khas NTT.  Harganya tidak tanggung-tanggung. Per botol Sophia ukuran 750 mililiter dipatok Rp 1 juta. ’’Ini minuman berkelas dan harus dijual dengan harga mahal,” kata Viktor dalam sejumlah kesempatan, seperti dikutip Timor Express. <ul> 	<li>Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/features/30/11/2020/di-desa-sukadana-menolak-minum-brem-dianggap-tidak-sopan/">Di Desa Sukadana, Menolak Minum Brem Dianggap Tidak Sopan</a></li> </ul> Rektor Undana Prof Fredrik L. Benu menerangkan, pihaknya mengeluarkan dua jenis Sophia, berwarna merah dan putih dengan kadar yang berbeda. ’’Kalau Sophia warna merah itu kadarnya 20 persen. Sedangkan yang warna putih itu kadarnya 40 persen,’’ ungkap Fredrik saat peluncuran Sophia.  Kini, Sophia mulai dijual di NTT, juga ke luar daerah. Namun, minuman lokal seperti moke dan sopi terus diproduksi masyarakat.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/pigi_1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> SUDAH TRADISI: Felix Nesi memasak sopi di kampungnya di Insana, Timor Tengah Utara. (FELIX NESI FOR JAWA POS)  Sebab, minuman itu lebih dijangkau masyarakat menengah ke bawah. Dan, digunakan untuk urusan adat yang dilaksanakan setiap tahun.  Tapi, sopi tidak tersedia di desa tempat tinggal Dicky. Untuk memperolehnya, warga Taiftob harus membelinya ke desa lain di dataran rendah. Sebab, pohon lontar yang menjadi bahan utama memang tumbuh di dataran rendah.  Seperti di wilayah lain Indonesia, sopi di NTT pun diproduksi turun-temurun. Cara membuat dan resepnya diturunkan dari generasi ke generasi.  Felix yang menyebut dirinya sebagai sopimaker pun mewarisi resep dari leluhurnya. Itu dia tuliskan pada label sopi buatannya, Tua Kolo. ’’Fine drink from Nesi family recipe,’’ katanya sambil menunjukkan label yang dia maksud.  Lalu, apa yang membedakan sopi satu dan lainnya? ’’Akar-akar dan kulit kayu yang ditambahkan saat memasak sopi,’’ terang Felix. <ul> 	<li>Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/features/01/12/2020/di-mana-adilnya-perajin-lokal-dilarang-minuman-impor-bebas-dijual/">Di Mana Adilnya, Perajin Lokal Dilarang, Minuman Impor Bebas Dijual</a> </li> </ul> Bumbu itulah yang menjadi ciri khas sopi produksi rumahan. Aroma dan rasa yang dihasilkan pun berbeda-beda sesuai takaran dan cara memasaknya.  Selain bumbu, menurut Felix, kunci penting lain dalam pembuatan sopi adalah bisa memanjat pohon lontar. Karena itu, dalam novelnya yang berjudul Orang-Orang Oetimu, dia memberikan porsi istimewa kepada Am Siki, sosok pembuat sopi yang jago memanjat pohon lontar.  Berbagai referensi menyebutkan bahwa ketinggian pohon lontar kira-kira 10–30 meter. Tapi, Am Siki bisa memanen bunga lontar (malai) dengan sangat cepat. Dia bisa mengiris malai dari dua belas pohon lontar hanya dalam waktu dua linting tembakau.  Padahal, peristiwa memanen lontar selalu melibatkan aksi panjat pohon. ’’Semua orang boleh memanjat pohon lontar siapa pun,’’ jelas Felix.  Bisnis sopi, menurut Felix, juga sangat menguntungkan. Petani tradisional yang hanya punya satu periuk bisa mendapatkan uang sekitar Rp 180.000 per hari dari sopi. ’’Sebulan bisa dapat Rp 5 jutaan,’’ ujarnya.  Itu jumlah yang cukup untuk membiayai sekolah anak dan makan sehari-hari. Felix sendiri mengaku lebih asyik dengan identitas barunya sebagai pembuat sopi sekembalinya dari residensi di Belanda tahun lalu.  Felix maupun Dicky menegaskan bahwa kebiasaan minum sopi sama sekali tidak melibatkan pemaksaan. Dan, hanya mereka yang sudah cukup umur yang boleh ikut minum hasil sulingan nira tersebut.  ’’Tidak harus minum,’’ kata Dicky tentang tata krama nongkrong bersama sopi di lingkungannya.  Mereka yang tidak mau atau tidak ingin minum sopi pun tetap bisa nongkrong dengan nyaman. ’’Bisa incip sedikit sebagai bentuk penghormatan. Atau, cukup jari tangan menyentuh gelas sopi sebagai bentuk hormat. Tidak perlu minum,’’ terang pentolan Komunitas Lakoat Kujawas tersebut.  Bagi masyarakat bertutur, lanjut Dicky, ritual selalu mengandung hal magis. Dan, sopi kadang menjadi media menuju kemagisan itu. ’’Setelah minum sopi, biasanya tetua adat menjadi lebih lancar kalimat dan bahasanya saat memimpin ritual,’’ ungkapnya.  Karena itu, menurut dia, sebaiknya bukan minuman beralkoholnya yang dilarang. Tapi, memberikan edukasi yang benar kepada masyarakat agar minum secara bertanggung jawab. Secukupnya saja.  Felix juga mengaku tidak sanggup jika harus membayangkan Insana tanpa sopi. Ada terlalu banyak kenangan yang tercipta bersama cairan berwarna agak kekuningan tersebut sejak dia masih muda belia.  Bukan hanya Felix dan Dicky, sebagian besar masyarakat NTT pun sepertinya merasa demikian. Mereka sudah terlalu terbiasa dengan sopi dan kehangatan yang diciptakannya.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=Y6ag-eHy3kU

Pigi Minta Maaf Saja Bawa Sopi Satu Botol

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#minol

Berita Terkini