<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/14/Screenshot_2024-10-14-15-35-10-91_f9ee0578fe1cc94de7482bd41accb329-2627495994.jpg" alt="Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Indonesia dan Kanada menyepakati kerja sama mineral kritis dan transisi energi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan, MoU itu mencakup beberapa area kerja strategis, antara lain penerapan standar lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG), pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) melalui teknologi bersih, serta penguatan perdagangan dan investasi sektor pertambangan. "Kolaborasi ini diharapkan mendukung percepatan transisi energi dan pertumbuhan ekonomi kedua negara," ujar Bahlil di Jakarta, Selasa (3/12). Bahlil menekankan pentingnya kerja sama ini untuk memenuhi kebutuhan energi Indonesia yang terus meningkat. Hal itu juga sejalan dengan target pertumbuhan ekonomi 8 persen yang memerlukan keandalan listrik. "Listrik kita saat ini sebesar 91 gigawatt dengan pertumbuhan ekonomi di bawah 6 persen. Target Presiden Prabowo untuk pertumbuhan ekonomi ke depan adalah 8 persen, sehingga kami memerlukan tambahan 61 gigawatt untuk mendukung target tersebut," jelasnya. Bahlil juga menyampaikan bahwa transisi energi menjadi fokus utama pemerintah Indonesia. Dia mencontohkan dengan RUPTL 2025-2033 yang dirancang dengan target 60 persen energi baru terbarukan. "Kami berkomitmen untuk mencapai net zero emission pada 2060, bahkan mendorong agar bisa lebih cepat pada 2050," ujar mantan Ketum Hipmi itu. Pada kesempatan yang sama, Menteri Promosi Ekspor, Perdagangan Internasional, dan Pembangunan Ekonomi Kanada Mary Ng menegaskan dukungan Kanada terhadap transisi energi berkelanjutan di Indonesia. "Komitmen kami untuk mendukung transisi energi Indonesia yang adil dan berkelanjutan bersifat substansial. Ini termasuk pendanaan iklim global kami sebesar CAD 5,3 miliar, termasuk Indonesia selama lima tahun terakhir," ujar Mary Ng. Sebagai bagian dari pendanaan ini, sambung Mary Ng, Kanada mendukung proyek-proyek utama dengan Bank Pembangunan Asia. Di antaranya seperti pembangkit listrik tenaga panas bumi Sarulla di Sumatera Utara dan pembangkit listrik tenaga angin dan surya di Sulawesi Selatan dan Lombok. Ia juga menyebutkan bahwa Kanada bangga menjadi mitra dalam Just Energy Transition Partnership (JETP), yang bertujuan memobilisasi pembiayaan publik dan swasta hingga USD 20 miliar untuk mendukung transisi energi Indonesia. Di sisi lain, Bahlil mengungkapkan optimisme terhadap potensi kerja sama dengan Kanada di bidang energi nuklir. Dia merujuk pada Kanada yang merupakan salah satu negara terdepan dalam pengembangan nuklir. "DPR telah menyetujui penggunaan tenaga nuklir, dan kami menargetkan regulasinya selesai pada 2025. Implementasinya akan dimulai secara bertahap pada 2032," ungkap Bahlil.&nbsp;

Kementerian ESDM berupaya mendukung pertumbuhan ekonomi 8 Persen dengan memperkuat kerja sama Kanada Mineral Kritis dan Transisi Energi

Dukung Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen, RI - Kanada Perkuat Kerja Sama Mineral Kritis dan Transisi Energi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/09/Pertemuan-Bilateral-Presiden-Prabowo-dan-Presiden-Xi-Jinping-Biro-Pers-Sekretariat-Presiden-7JPG-2384596148.jpg" alt="Upacara penyambutan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Balai Agung Rakyat di China, Sabtu (9/11/2024). (Muchlis Jr/ Biro Pers Sekretariat Presiden)" width="100%">
<figcaption>Upacara penyambutan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Balai Agung Rakyat di China, Sabtu (9/11/2024). (Muchlis Jr/ Biro Pers Sekretariat Presiden)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Indonesia dan&nbsp;Tiongkok menandatangani dua nota kesepahaman (MoU) strategis di bidang mineral selama kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke negara tersebut pada 8-11 November 2024. Penandatangan dilakukan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dan Menteri Perdagangan (MOFCOM) Wang Wentao terkait kerja sama mineral hijau, disaksikan oleh presiden kedua negara pada Sabtu di Great Hall of the People, Tiongkok. MoU lainnya berkaitan dengan kerja sama sumber daya mineral, yang ditandatangani oleh Bahlil dan Zheng Shanjie selaku Ketua National Development and Reform Commission (NDRC). "MoU ini menandai babak baru dalam kerja sama strategis Indonesia dan China. Kolaborasi ini tidak hanya bakal memperkuat rantai pasok mineral yang berkelanjutan, tetapi juga akan mendorong investasi signifikan dalam pengembangan energi bersih di kedua negara," kata Bahlil usai penandatangan, dikutip dari siaran pers kementerian. Bahlil mengatakan, kerja sama ini menunjukkan keseriusan Indonesia dan Tiongkok dalam mewujudkan komitmen global mempercepat proses transisi energi yang berkelanjutan. "Kita bersama-sama berkontribusi dalam mencapai tujuan global untuk transisi energi yang adil dan inklusif," sambungnya. NDRC dan MOFCOM merupakan dua badan pemerintah Tiongkok yang berwenang memberikan persetujuan investasi outbond oleh perusahaan-perusahaan dari negara tersebut ke luar negeri. MoU kerja sama mineral hijau dengan MOFCOM yang ditandatangani bertujuan untuk mendorong pengembangan industri mineral "hijau" mulai penambangan sampai hilirisasinya di Indonesia, yang sejalan dengan komitmen kedua negara dalam mengatasi perubahan iklim. Istilah mineral "hijau" mengacu pada produk mineral yang diperlukan untuk pengembangan industri hijau dan rendah karbon, serta eksplorasi, pengembangan, dan pemanfaatan sumber daya mineral yang ramah lingkungan dan berkelanjutan di semua tahapan. "Bagi Indonesia, ini bisa membuka peluang besar untuk mengembangkan industri mineral hijau yang bernilai tambah tinggi. Ke depan, mineral hijau akan menjadi kunci dalam pengembangan energi bersih sebagaimana arahan Presiden Prabowo," katanya. Sementara itu, MoU bidang mineral dengan NDRC berfokus pada pengembangan dan pemanfaatan mineral yang sangat dibutuhkan dalam industri modern. Ini membuka kesempatan kedua belah pihak untuk menjajaki peluang investasi dan kerja sama di sektor sumber daya mineral mulai penambangan sampai hilirisasi, serta memperkuat rantai pasok sumber daya mineral yang aman dan berkelanjutan. Melalui kerja sama ini, Kementerian ESDM akan memainkan peran penting dalam memperkuat kerja sama bilateral kedua negara di bidang mineral, serta diharapkan dapat meningkatkan investasi di sektor mineral Indonesia. Indonesia dan China memiliki forum bilateral rutin dua tahunan, yaitu Indonesia-China Energy Forum (ICEF). ICEF ke-7 diselenggarakan di Bali pada 3 September 2024. Pertemuan tersebut menekankan kembali komitmen kedua negara untuk memperkuat kerja sama di bidang pengembangan migas konvensional dan non-konvensional, batu bara, ketenagalistrikan, dan energi bersih. Di samping itu, Indonesia juga menawarkan berbagai peluang investasi di sub sektor migas, batubara, ketenagalistrikan, dan EBT. Forum ini juga membahas peluang pendanaan proyek-proyek energi yang didukung oleh lembaga finansial seperti Sinosure, China Development Bank, dan Exim Bank of China.

MoU kerja sama mineral hijau dengan MOFCOM yang ditandatangani bertujuan untuk mendorong pengembangan industri mineral "hijau".

RI dan Tiongkok Teken Dua MoU Strategis bidang Mineral

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/BATERAI-EV.jpg" alt="ILUSTRASI: Paket baterai lithium terlihat di stan Lexus selama pameran otomotif Auto China 2016 di Beijing, China, 29 April 2016. ANTARA" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Paket baterai lithium terlihat di stan Lexus selama pameran otomotif Auto China 2016 di Beijing, China, 29 April 2016. ANTARA</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dalam gelaran Indonesia International Sustainibility Forum (ISF) 2024, titik balik paradigma dalam pengelolaan mineral kritis&nbsp;(critical minerals)&nbsp;menjadi salah satu topik yang didiskusikan oleh para pemangku kepentingan&nbsp;(stakeholders). Dulu, industri pertambangan identik dengan kerusakan lingkungan. Hutan-hutan yang terdeforestasi, air yang tercemar, hingga hilangnya keanekaragaman hayati. Aktivitas ini memang kerap menuai protes dari masyarakat sekitar dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) lingkungan. Banyak tambang menjadi sumber konflik sosial yang berkepanjangan, dengan masyarakat lokal yang kerap terpinggirkan oleh eksploitasi sumber daya alam di wilayah mereka. Kendati memiliki risiko ekologi dan sosial, tak bisa dimungkiri bahwa sektor pertambangan memegang peranan penting dalam perekonomian nasional. Memberikan penerimaan negara yang signifikan hingga membuka ribuan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Di tengah pembicaraan dampak positif dan negatif pertambangan, dunia kini memasuki era baru yang sangat bergantung pada mineral kritis sebagai komponen vital dalam transisi energi global menuju energi bersih. Indonesia sebagai 'rumah' mineral kritis Mengutip definisi dari Kementerian ESDM, mineral kritis diartikan sebagai kategori mineral yang mempunyai kegunaan penting untuk perekonomian nasional, namun mempunyai potensi gangguan pasokan dan tidak memiliki pengganti yang layak. Jenis ini mencakup beberapa mineral seperti nikel, litium, dan kobalt yang tak hanya menjadi bahan utama dalam produksi baterai kendaraan listrik (EV), tetapi juga memainkan peran penting dalam teknologi terbarukan lainnya seperti panel surya dan turbin angin. Dari laporan ANTARA&nbsp;yang dikutip Senin (9/9), dalam beberapa sesi diskusi IISF 2024, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan sering menyampaikan bahwa saat ini kebutuhan global akan mineral kritis kian meningkat. Hal tersebut seiring kampanye besar-besaran negara maju untuk meninggalkan bahan bakar fosil dan beralih ke sumber energi yang lebih ramah lingkungan. Indonesia, dengan kekayaan nikel yang melimpah, justru memiliki posisi strategis dalam rantai pasok global mineral ini. Negara ini punya potensi besar dalam pengembangan&nbsp;rare earth elements&nbsp;yang menjadi kunci bagi teknologi keberlanjutan masa depan. Menurut Luhut, sudah saatnya Indonesia tidak hanya dikenal sebagai produsen nikel utama, namun juga sebagai pionir pengelolaan pertambangan keberlanjutan di antara negara berkembang. Saat sesi plenari IISF 2024, Direktur sekaligus Chief Sustainability and Corporate Affairs Officer PT Vale Indonesia Tbk Bernardus Irmanto menyoroti pentingnya pengelolaan berkelanjutan terhadap potensi besar mineral kritis di Indonesia. "Memiliki sumber daya mineral kritis yang melimpah adalah berkah bagi Indonesia, namun juga harus diiringi dengan pengelolaan yang benar," ujar Bernardus. Keberkahan ini harus diimbangi dengan pengelolaan yang bijak, agar mineral tersebut dapat memberikan dampak positif jangka panjang, baik bagi perekonomian, masyarakat, maupun lingkungan. Pengelolaan mineral kritis yang berkelanjutan bisa dimulai dengan membangun kemitraan lintas sektor, terutama industri teknologi. Harus diakui bahwa perusahaan pengelola tambang Indonesia saat ini belum mampu menyediakan teknologi yang efektif untuk mengelola mineral kritis. Untuk itu, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam mengelola mineral kritis secara berkelanjutan. Dalam hal ini, contoh yang dilakukan Vale Indonesia dengan menggandeng Ford Motor Co. dan Zhejiang Huayou Cobalt Co. dalam pembangunan smelter nikel di Pomalaa, Sulawesi Tenggara. Kemitraan ini memungkinkan Indonesia tidak hanya menambang, tetapi juga mengolah mineral dengan teknologi canggih sehingga memberikan nilai tambah pada hasil tambang dan memperluas akses ke pasar internasional. Reklamasi sebagai solusi jangka panjang Tidak selesai sampai di situ, tantangan besar masih mengintai. Dampak sosial dan lingkungan dari pertambangan tidak bisa diabaikan begitu saja. Partisipasi aktif masyarakat lokal dan persetujuan dari pemerintah sangat penting untuk memastikan kelangsungan operasional tambang. Masyarakat sekitar sering kali menjadi korban tidak langsung dari kegiatan tambang. Oleh karena itu, pelibatan masyarakat menjadi elemen krusial dalam memastikan bahwa proyek tambang dapat beroperasi dengan adil dan bertanggung jawab. Menjawab tantangan ini, Vale Indonesia berusaha menunjukkan bahwa pertambangan yang bertanggung jawab adalah mungkin. Hingga kini, perusahaan telah berhasil mereklamasi 67 persen dari lahan yang dibuka untuk tambang. Langkah reklamasi dianggap sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan, dengan harapan bahwa lahan bekas tambang dapat kembali berfungsi secara ekologis. Banyak perusahaan tambang saat ini yang mulai menyadari bahwa rehabilitasi lahan tidak hanya dilakukan di dalam area konsesi tambang, tetapi juga di luar area tersebut. Pendekatan ini menjadi contoh bahwa sektor pertambangan dapat berjalan seiring dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan, meskipun kegiatan tambang tidak dapat menghindari dampak negatif sepenuhnya. Meskipun demikian, hal lain yang perlu menjadi catatan adalah bagaimana reklamasi dapat berjalan secara progresif dan terus berkelanjutan. Perusahaan tambang bisa menebang pohon dalam proses operasi mereka, yang terpenting adalah komitmen mereka untuk memulihkan kembali lingkungan yang telah dirusak. Upaya seperti ini menjadi contoh yang baik bagi perusahaan tambang lain di Indonesia. Pengawasan pemerintah dan tantangan sosial Dalam pengelolaan mineral kritis, peran pemerintah sangat penting. Seperti yang diungkapkan oleh Co-Chief Operating Officer dan Direktur Social Performance di International Council on Mining and Metals (ICMM) Danielle Martin, Pemerintah harus tetap memastikan bahwa setiap aktivitas pertambangan mengikuti standar sosial dan lingkungan yang ketat. "Kepercayaan masyarakat terhadap sektor pertambangan sangat penting," kata Danielle. Tanpa keterlibatan aktif Pemerintah dan masyarakat lokal, menurut dia, sangat sulit memastikan bahwa proyek pertambangan berjalan konsisten dengan standar keberlanjutan. Dalam sesi diskusi tematik ISF 2024, sudut pandang Pemerintah Indonesia yang diwakili Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo menegaskan komitmennya terhadap pelestarian lingkungan. Menjadi aspek hal yang krusial untuk selalu menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan pelestarian lingkungan. "Sebenarnya jika benar-benar dipikirkan dengan pendekatan pragmatis, jika perusahaan pertambangan memiliki paradigma yang lebih luas, maka mereka dapat melihatnya biodiversitas sebagai manfaat ekonomi jangka panjang daripada akumulasi kekayaan ekonomi jangka pendek," kata Kartika atau yang akrab disapa Tiko itu. Ia bercerita saat ini sudah ada langkah-langkah inovatif perusahaan tambang di Indonesia yang mulai menjaga kelestarian keanekaragaman hayati. Bentuk pengawasan yang dilakukan salah satunya melalui penerbitan lisensi pertambangan yang mencakup aspek sosial dan lingkungan secara menyeluruh. Apabila perusahaan ingin melakukan operasional pertambangan, maka harus tetap komit pada kontrak lisensi tersebut. Dalam hal ini, kolaborasi antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menjadi ujung tombak dalam memastikan operasional tambang yang berkelanjutan. Director of the Project on Critical Minerals Security di Center for Strategic and International Studies (CSIS) Gracelin Baskaran setuju bahwa pendekatan yang tepat dapat memastikan bahwa Indonesia tetap kompetitif secara ekonomi sambil menjaga kelestarian lingkungan. "Perusahaan tambang yang baik selalu memiliki rencana konservasi keanekaragaman hayati yang baik pula," katanya. Bagaimanapun, mineral kritis bakal menjadi tulang punggung masa depan. Namun di satu sisi, Indonesia menyadari bahwa eksploitasi mineral harus dilakukan dengan bijak. Keberlanjutan menjadi tujuan utama, di mana setiap langkah yang diambil oleh perusahaan tambang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga harus pada pelestarian alam dan kehidupan masyarakat di sekitarnya. Titik balik ini menjadi cerminan harapan bahwa industri pertambangan, meskipun sarat dengan tantangan dapat berubah menjadi kekuatan yang mendukung masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan.

Harus diakui, perusahaan pengelola tambang Indonesia saat ini belum mampu menyediakan teknologi yang efektif untuk mengelola mineral kritis.

IISF 2024 jadi Momentum Titik Balik Pengelolaan Mineral Kritis Berkelanjutan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/14/mineral-kritis-3319409692.jpg" alt="Indonesia berpeluang menjadi pemasok mineral kritis global." width="100%">
<figcaption>Indonesia berpeluang menjadi pemasok mineral kritis global.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Indonesia berpeluang menjadi penjaga rantai pasok mineral kritis global untuk kebutuhan teknologi hijau. Itu dikarenakan gesekan geopolitik antara Tiongkok dan negara barat berpotensi menyebabkan kekacauan rantai pasok mineral kritis global. "Posisi Indonesia sebagai blok netral dengan kekayaan mineral yang dimiliki dapat dimanfaatkan sebagai alternatif pemain global untuk memenuhi rantai pasok mineral-mineral tersebut," kata&nbsp;Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof Himawan Tri Bayu Murti Petrus, kemarin. Saat dikukuhkan sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Pengolahan Bahan Mineral Fakultas Teknik UGM, Himawan mengatakan bahwa Indonesia memiliki kekayaan dan berkah alam dalam bentuk mineral, antara lain batuan laterit dengan jumlah besar di wilayah Sulawesi. Potensi nikel, kobalt, mangan, bauksit, timah dengan grade terbaik di dunia juga tersebar di wilayah Indonesia. Sementara, beberapa mineral kritis yang dibutuhkan untuk produksi baterai, kata dia, antara lain litium, nikel, kobalt, mangan, grafit, dan silikon. Unsur lain yang cukup penting untuk diperhatikan, kata dia, yakni logam tanah jarang (LTJ) seperti lantanum, serium, neodimium, praseodimium, skandium yang banyak digunakan sebagai aditif dan unsur penguat dalam peningkatan efisiensi dan kinerja teknologi hijau. Menurut dia, sebagian besar unsur mineral kritis rawan gangguan, baik gangguan secara politis, sosial, ekonomi, dan geopolitik. Unsur grafit, silikon, mangan, dan LTJ misalnya, rawan dari segi rantai pasokan akibat monopoli oleh Tiongkok yang memegang 73 persen suplai grafit untuk baterai, 64 persen suplai silikon, 94 persen suplai mangan untuk baterai, dan 85 persen suplai LTJ. Karena itu, menurut Himawan, eksplorasi sumber primer dan sekunder mineral kritis dan strategis di Indonesia perlu menjadi perhatian, termasuk kemandirian hilirisasi dalam meningkatkan nilai tambah dari potensi mineral yang ada. Menurut dia, diperlukan paradigma baru dalam pengelolaan bahan mineral yang didasarkan atas aspek keberlanjutan, yaitu konsepsi 'zero waste'&nbsp;dan ekonomi sirkular. "Hal ini tentunya menghasilkan kemandirian pada rantai pasok domestik yang sangat kuat, sehingga dapat mengurangi dampak akibat ketidakstabilan rantai pasok global," kata dia.

Beberapa mineral kritis yang dibutuhkan untuk produksi baterai, kata dia, antara lain litium, nikel, kobalt, mangan, grafit, dan silikon.

Miliki SDA Melimpah, Indonesia Berpeluang jadi Pemasok Mineral Kritis Dunia

mineral kritis

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#mineral kritis

Berita Terkini

Dukung Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen, RI - Kanada Perkuat Kerja Sama Mineral Kritis dan Transisi Energi

RI dan Tiongkok Teken Dua MoU Strategis bidang Mineral

IISF 2024 jadi Momentum Titik Balik Pengelolaan Mineral Kritis Berkelanjutan

Miliki SDA Melimpah, Indonesia Berpeluang jadi Pemasok Mineral Kritis Dunia

Download Aplikasi JawaPos.com