<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/27/ikon_1-553090730.png" alt="ILUSTRASI" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI</figcaption>
</figure> Kemerdekaan adalah gagasan, dan perang hanyalah salah satu alat untuk mengupayakan gagasan itu menjadi kenyataan. SELAMA Orde Baru, perang menjadi wahana utama perjuangan dalam wacana tentang kemerdekaan RI. Hal ini sangat tampak dalam film-film tentang kemerdekaan Indonesia di masa Orba, dan berlanjut di sana-sini hingga kini. Jarang film kita memberi tempat pada perjuangan diplomasi sebagai pusat narasi perjuangan kemerdekaan. Apalagi yang menggambarkan tema kemerdekaan sebagai sebuah dialektika gagasan. Rezim Soeharto memang mencekoki warga dengan militerisme sejak dalam pikiran. Tepatnya sejak dalam imajinasi. Karena itu, imajinasi para pahlawan kemerdekaan selalu lekat dengan imajinasi para pejuang militer. Ketika film-film hendak menutur revolusi kemerdekaan Indonesia, yang terbayang di benak kebanyakan pembuat film Indonesia adalah genre perang serta adegan-adegan laga. Ikonisitas militerisme menjadi materi yang dianggap cocok dengan kepentingan pasar. Film perang, dalam pertimbangan pasar yang gampangan, bukan dianggap sebagai film tentang perang, tapi film yang berisi adegan-adegan laga perang. Dengan kata lain, sebuah subgenre dari film laga. Kita tahu, film laga adalah sebuah genre yang dianggap punya nilai komersial tinggi. Dalam film laga yang diniatkan murni komersial, aspek gagasan memang sering kali dikorbankan. Padahal, belum tentu film gagasan tak punya pasar. *** Film yang ditahbiskan sebagai &rdquo;film Indonesia pertama&rdquo; dalam proyek politik bertajuk &rdquo;film nasional&rdquo; dan &rdquo;hari film nasional&rdquo; adalah Darah dan Doa (Long March) (sutradara: Usmar Ismail, 1950). Film ini bercerita tentang batalyon Siliwangi bersama keluarga mereka yang melakukan long march dari Jogjakarta ke Jawa Barat setelah Jogjakarta diduduki pasukan Belanda dalam Aksi Polisionil mereka. Produksi film dibantu oleh Tentara Republik Indonesia saat itu. Dalam kredit awal, tertulis bahwa: &rdquo;Dipersembahkan pada para patriot Indonesia jang dengan segala kedjudjuran telah mengorbankan djiwa dan raga memperdjuangkan tjita2 Kemerdekaan, Persatuan, dan Kebahagiaan Nusa dan Bangsa.&rdquo; Kata &rdquo;patriot&rdquo; tentu saja bisa dikerangkeng dalam makna terkait &rdquo;nasionalisme&rdquo; yang kadang meleset ke wilayah &rdquo;ultra&rdquo;, dan dilekatkan dengan &rdquo;bela negara&rdquo; &ndash;istilah yang lazimnya dilekatkan dengan imaji atau konsep militeristik dari nasionalisme. Tapi, di adegan awal saja telah tampak bahwa film ini memaknai kemiliteran dalam revolusi secara ironis. Pada satu adegan, para pemberontak komunis di Madiun, 1948, yang terkepung, menyebut Darto, tokoh utama film ini, adalah &rdquo;...orang edan yang baik, kesasar masuk tentara.&rdquo; Pemerian Darto itu seakan menggambarkan tentara sebagai sebuah habitus yang tak cocok bagi &rdquo;orang baik&rdquo;. Sepanjang film, tokoh Darto, sang komandan batalyon, digambarkan selalu bertanya-tanya tentang makna perang yang ia lakoni dan makna kemerdekaan yang diperebutkan semua orang saat itu. Darto terhantui peristiwa Madiun, yang ia sebut &rdquo;perang saudara&rdquo;. Dalam long march pada 1948, ia tak paham kenapa DI (Darul Islam) menyerang TNI, atau kenapa anak menembak mati ayahnya yang divonis pengkhianat. Ketika tiba di tujuan, tentara KNIL memenjaranya dan meledek, nikmati kemerdekaanmu dalam sel! Narator berkata, revolusi berjalan terus, tak memberi ruang bagi pertanyaan-pertanyaan sentimentil. Sitor Situmorang menulis kerangka cerita Darah dan Doa. Kita bisa menduga, kepekaan Sitor sebagai seorang penyair modernis memberi bangun cerita yang lebih condong melakukan abstraksi isu-isu di dalam perang ketimbang mengglorifikasi perang semata. Tapi, Usmar Ismail dan rekan sezamannya pada periode tak jauh dari proklamasi 1945 dan usainya perang pada 1949 menghasilkan film-film lain yang menyoal makna kemerdekaan secara filosofis. *** Dalam periode 1950&ndash;1960-an, Usmar Ismail membuat Enam Djam di Jogja (1951), Lewat Djam Malam (1954, dipuji Martin Scorsese saat direstorasi pada 2012), Pedjuang (1960), Toha, Pahlawan Bandung Selatan (1961), dan Anak-Anak Revolusi (1964). Pada periode ini juga ada Pagar Kawat Berduri (Asrul Sani, 1961). Film ini ditulis Asrul, bersama Wahyu Sihombing dan Trisnoyuwono, tentang para gerilyawan yang menjadi tahanan perang Belanda, lebih banyak berisi percakapan eksistensialis dan etis tentang apa arti &rdquo;merdeka&rdquo; daripada adegan perang. Bachtiar Siagian membuat Turang (1957) dan Violetta (1962) yang bertema romansa dalam perang. Turang terpilih menjadi film terbaik FFI 1960. Semua film Bachtiar sebelum 1965 dimusnahkan Orba karena ia anggota Lekra. Hanya Violetta yang selamat, ditemukan tak sengaja kopi positifnya dan didigitalisasi pada 2013. Keduanya menghadirkan sosok militer di pusat cerita. Kehadiran sosok TNI dalam film-film bertema revolusi kemerdekaan pada periode ini adalah sebuah akibat dari kedekatan film-film itu dengan masa perang kemerdekaan. Ikonisitas militer hadir untuk berdialektika dengan situasi sosial yang berubah cepat pasca-era kolonial. Para tentara gerilya hadir dengan penuh kekurangan, dan berada dalam kancah pemikiran tentang hakikat kemanusiaan di alam merdeka. Seakan upaya memahami kebebasan modern yang baru didapat. Ikonisitas militer itu bukan menjadi aparatus militerisme seperti di masa Orba. *** Asrul Sani secara halus memberi tantangan serius pada militerisasi imajinasi kemerdekaan oleh Orba. Lewat Para Perintis Kemerdekaan (1977), Asrul meletakkan perang melawan penjajah jauh di latar, sementara isu kemerdekaan individu perempuan dalam adat dan agama di Sumatera Barat pada 1930-an menjadi isu utama. &rdquo;Kemerdekaan&rdquo; dikembalikan ke pusat gagasan, sebuah isu kemodernan. Dalam Nagabonar (sutradara: M.T. Risyaf, 1987) yang ditulis Asrul, ikonisitas militer dalam revolusi malah diledek habis-habisan. Sang jenderal pemimpin perang di Medan adalah mantan copet dan bertubuh teruk. Subversi atas ikonisitas militerisme tersebut harus bersaing dengan produksi film-film perang kemerdekaan yang menjadi hiburan karena mewujud dalam genre film laga yang semarak hingga awal 1990-an. Ikonisitas militerisme dalam kemerdekaan semacam itu masih direproduksi di era kini. Misalnya, dalam film trilogi Merdeka (Merah Putih, Darah Garuda, Hati Merdeka) produksi Hashim Djojohadikusumo dan Kadet 1947 (Rahabi Mandra &amp; Aldo Swastia, 2021). Toh, kini militerisme imajinasi kemerdekaan itu tak mungkin menjadi narasi dominan dan monolitik seperti era Orba. Atau, benarkah? Apakah malah meningkat nanti setelah Pilpres 2024? (*)

Kemerdekaan adalah gagasan, dan perang hanyalah salah satu alat untuk mengupayakan gagasan itu menjadi kenyataan.

Ikonisitas Kemerdekaan dalam Film Kita

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/Al-Araf.jpeg" alt="Istimewa" width="100%">
<figcaption>Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Centra Initiative (CI) meluncurkan buku berjudul Keamanan Manusia: Konsepsi, Implementasi, dan Perbandingan Negara Lain. Buku itu membahas mengenai keamanan manusia di sejumlah negara, termasuk Indonesia.  Pasalnya, human security atau dikenal dengan keamanan manusia di Indonesia merupakan konsep yang sudah banyak mengemuka. Keamanan manusia lebih mengedepankan pendekatan pentingnya perlindungan rasa aman manusia untuk bebas dari ketakutan (freedom from fear) dan bebas dari kemelaratan (freedom from want).  Ketua Badan Pengurus Centra Initiative, Al Araf secara konsep, keamanan manusia menjadi alternatif pendekatan di banyak negara. Pendekatan keamanan manusia meletakkan aktor keamanan nonmilter untuk berperan besar dalam menghadapi berbagai macam ancaman yang terjadi.  "Lembaga - lembaga sipil pemerintah harus proaktif dalam melihat variasi masalah dan ancaman keamanan manusia," kata Al Araf dalam diskusi dan peluncuran buku di Sadjoe Cafe, Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (23/11).  Pendekatan keamanan manusia, kata Al Araf, merupakan pelengkap dari diskursus keamanan yang selama ini didominasi oleh keamanana negara. Selama ini pendekatan keamanan negara dalam melihat isu keamanan seringkali berdampak pada terjadinya penggunan kekuatan koersif yang berlebihan, sehingga terjadi kekerasan dan pelanggaran HAM seperti di Papua.  "Konsep keamanan manusia mengisi ruang kosong yang dapat diletakkan sebagai pelengkap atas teori keamanan," katanya.  Dijelaskannya, keamanan manusia memperbaiki pendekatan keamanan yang seringkali represif. Keamanan manusia melengkapi pendekatan pembangunan yang rentan terhadap kondisi eksternal, seperti bencana, pandemi, atau konflik berskala besar.  "Keamanan manusia melengkapi pendekatan hak asasi manusia yang secara konsep seringkali ditolak oleh perangkat negara," tuturnya.  Di Indonesia, keamanan manusia belum begitu banyak diketahui. Hal itu hanya lumrah didiskusikan dalam ruang-ruang akademis yang terbatas pada diskusi internasional. Sebagai sebuah konsep besar yang dapat menjawab tantangan situasi khusus, seperti konflik bahkan pandemi, keamanan manusia sangat jarang dilirik.  Ketiadaan rujukan yang komprehensif mengenai hal ini mungkin menjadi salah satu sebabnya. Karena itu, Centra Initiative memandang pendekatan keamanan manusia relevan diberlakukan di Indonesia dengan pertimbangan human security menempatkan aktor nonpertahanan atau militer lebih dominan untuk masuk ke wilayah keamanan dengan pendekatan yang lebih manusiawi.  Artinya, lanjut Al Araf, isu keamanan tidak lagi menjadi wilayah militer, tetapi hajat orang banyak yang harus terus-menerus dikawal dan diawasi.  "Keamanan manusia menempatkan kajian-kajian keamanan menjadi milik publik dan tidak eksklusif hanya menjadi milik aktor militer atau keamanan, yang seringkali melupakan prinsip-prinsip kebebasan sipil, demokrasi, dan hak asasi manusia," pungkasnya.

Luncurkan Buku Keamanan Manusia, CI Bahas Keamanan Manusia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/Ketua-Komnas-HAM-Ahmad-Taufan-Damanik-Dery-Ridwansah.jpg" alt="Kapolda Metro Jaya Irjen Pol. Fadil Imran bersama Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik turun dari tangga usai dimintai keterangan di Menteng, Jakarta, Senin (14/12/2020). Selain Kapolda Metro Jaya, Komnas HAM juga menggali keterangan Direktur Utama PT J" width="100%">
<figcaption>Kapolda Metro Jaya Irjen Pol. Fadil Imran bersama Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik turun dari tangga usai dimintai keterangan di Menteng, Jakarta, Senin (14/12/2020). Selain Kapolda Metro Jaya, Komnas HAM juga menggali keterangan Direktur Utama PT J</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Akademisi Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (STHI) Jentera Bivitri Susanti mengatakan, pihaknya sangat mengkhawatirkan terkait Implementasi UU No. 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) untuk Pertahanan Negara. Pasalnya hal ini bisa berpotensi melanggar Hak Azazi Manuisia (HAM).  "UU PSDN ini juga sebagai alarm tanda menguatnya militerisme di Indonesia," katanya Bivitri Susanti pada acara Launching Buku "Menggugat Komponen Cadangan (Komcad)', sebuah "Telaah Kritis UU No. 23 Tahun 2019 tentang PSDN dalam Perspektif Politik, Hukum-HAM, dan Keamanan" di Waroeng Sadjoe Tebet (30/6).  Lebih lanjut Bivitri menambahkan, secara substansi, hukum pidana militer yang diterapkan kepada Komcad itu juga menjadi persoalan karena menimbulkan kekacauan hukum. Pidana militer seharusnya diterapkan hanya kepada militer, tetapi ini bisa kepada Komcad.  "Selain itu penentuan komponen cadangan sumber daya alam (SDA) dan sumber daya buatan (SDB) menimbulkan kekacauan dan pelanggaran terhadap hak atas property. Untuk itu, melalui UU PSDN ini berpotensi terjadi perampasan lahan masyarakat," tegasnya.  Sementara itu, Ketua Komnas HAM Taufan Damanik memperkirakan kedepan pendekatan militer bakal menguat dengan UU PSDN ini. Belajar dari kasus Aceh dan Papua pendekatan militer tidak bisa menyelesaikan konflik di Aceh dan Papua.  "Kita tidak boleh menempatkan militerisme terlalu tinggi sebagai solusi setiap masalah," kata Taufan mengingatkan.  Taufan juga mendesak agar kampanye pemerintah untuk merekrut Komponen Cadangan hari ini harus kita lawan dengan narasi akan seperti apa Indonesia dalam bayangan kita yang civilized. Kita harus melawan dengan narasi yang lebih humanis dan demokratis, serta imajinatif akan seperti apa Indonesia yang humanis dalam bayangan kita ke depan.  Sementara itu, pembicara lainnya Direktur Eksekutif ELSAM, Wahyudi Djafar mengatakan, terkait UU PSDN ini diantaranya adalah tentang perluasan definisi ancaman pertahanan negara, frasa “yang bertentangan dengan Pancasila” dan “wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia” sebagaimana terdapat dalam Pasal 4 itu bersifat multi tafsir.  Selain itu, penambahan ancaman hibrida dan identifikasi ancaman non‐militer yang di antaranya seperti agresi, terorisme, komunisme, separatisme, pemberontakan bersenjata, bencana alam, kerusakan lingkungan, pelanggaran wilayah perbatasan, perompakan dan pencurian sumber daya alam, wabah penyakit, dan seterusnya bersifat problematik.  Sementara Ray Rangkuti (Lingkar Madani dan Aktivis Reformasi 1998) menilai, cara pandang pemerintah melihat isu bela negara masih keliru dan cenderung militeristis. Ini menunjukkan bahwa saat ini terjadi penguatan militerisasi dalam kehidupan sipil kita. Sementara itu, kita yang mengkritik UU PSDN ini dianggap tidak nasionalisme dan tidak membela negara.  "Saya melihat bahwa ada kaitan antara pembuatan UU PSDN ini dengan kepentingan perhelatan politik 2024," tuturnya.  Sementara itu, lanjutnya, penggunaan TNI saja dalam pengamanan pemilu itu pernah saya kritik. Jangan sampai kita mengorbankan demokrasi karena biaya akan sangat mahal jika demokrasi dilemahkan.  "Pembangungan demokrasi harus terus dilakukan, pengalaman 32 tahun rezim Orde Baru harus dijadikan pelajaran," pungkasnya.

Berpotensi Langgar HAM, Kalangan Akademisi dan Pakar Kritisi PSDN

Militerisme

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Militerisme

Berita Terkini

Ikonisitas Kemerdekaan dalam Film Kita

Luncurkan Buku Keamanan Manusia, CI Bahas Keamanan Manusia

Berpotensi Langgar HAM, Kalangan Akademisi dan Pakar Kritisi PSDN

Download Aplikasi JawaPos.com