<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/01/soal-penghinaan-pancasila-menhan-bulan-depan-terbang-ke-australia_m_102722.jpeg" alt="Ryamizard Ryacudu" width="100%">
<figcaption>Ryamizard Ryacudu</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penghentian sementara kerjasama antara TNI dengan militer Australia harus secepatnya diselesaikan dan dicari titik temunya. Oleh sebab itu, Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu mengaku, pada bulan Febuari 2017, akan bertolak ke negeri kangguru untuk membahas masalah penghentian kerja sama TNI dengan militer Australia. "Bulan depan (Febuari). Kita akan lihat yang marinir (Australia) itu apa (menghina Pancasila)," ujar Ryamizard di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Senin (16/1). Mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) itu menambahkan, bukan keinginan dirinya untuk bertolak ke Australia. Melainkan berdasarkan pada undangan, sehingga masalah tersebut bisa secepatnya diselesaikan sehingga tidak menjadi berlarut-larut. "Undangan dari sana (pemerintah Australia)," katanya. Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan kedaulatan Indonesia telah dihina oleh militer Australia, lantaran Pancasila telah diplesetkan menjadi pancagila. Sementara, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mayjen TNI Wuryanto, mengatakan kerja sama militer yang dihentikan sementara adalah, latihan perang, pertukaran perwira, dan pelatihan bahasa. (cr2/JPG)

Soal Penghinaan Pancasila, Menhan Bulan Depan Terbang ke Australia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/01/pemerintah-diminta-tahan-dulu-dan-tak-emosional_m_102352.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah diminta untuk menahan diri dalam menyikapi penangguhan kerja sama yang dilakukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan militer Australia lantaran diduga melecehkan Pancasila. "Menurut saya, pemerintah sebaiknya sementara ini menahan diri dulu dan tidak emosional karena janji Pemerintah Australia menginvestigasinya sudah disampaikan ke publik," kata Direktur Eksekutif Imparsial, Al Araf. Dia menjelaskan, perlu ada pendalaman investigasi terlebih dahulu oleh pemerintah tentang penghinaan terhadap Pancasila itu, namun jika memang benar penghinaan itu terjadi dengan ukuran investigasi yang obyektif, tentu pemerintah harus bersikap tegas. "Silakan saja pemerintah mengambil langkah sikap tegas terkait dengan pemutusan hubungan kerja sama pertahanan," ujarnya. Akan tetapi, lanjut Al Araf, jangan sampai terjadi kekeliruan dalam menilai penghinaan terhadap Pancasila itu, sehingga menimbulkan reaksi yang berlebihan. Karenanya, perlu pendalaman yang objektif, sehingga pemerintah dapat memiliki alasan kuat untuk memutuskan kerja sama pertahanan itu. "Sebaiknya presiden mengambil sikap untuk memerintahkan kepada Menhan (Menteri Pertahanan) dan Panglima TNI guna menunggu prosesnya dan tidak lagi merespon secara berlebihan," tandasnya seperti diberitakan INDOPOS (Jawa Pos Group). Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) juga meminta agar TNI jangan emosional dan lebih kedepankan rasionalitas. "Saya sudah mendapatkan penjelasan dari perwakilan Australia di Indonesia dan mendapatkan klarifikasi atas kasus tersebut," ungkap Charles Honoris, anggota Fraksi PDIP DPR RI. Menurut Anggota Komisi I DPR RI itu, ada oknum personel militer Australia yang diduga melecehkan Pancasila. Namun, kelakuan oknum personel militer Australia tersebut tidak mewakili pandangan Pemerintah Australia. "Pihak Australia sudah meminta maaf, melakukan investigasi serta melakukan penindakan terhadap oknum prajurit yang diduga melakukan pelanggaran tersebut," ujarnya. (aen/yuz/JPG)

Pemerintah Diminta Tahan Dulu dan Tak Emosional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/01/pengamat-panglima-tni-jangan-emosional_m_100466.jpeg" alt="Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo" width="100%">
<figcaption>Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Akibat melakukan penghinaan terhadap Pancasila, TNI memutuskan menghentikan sementara kerja sama dengan militer Australia. Pengamat militer Al Araf menilai, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo seharusnya tidak gegabah bersikap memutuskan kerja sama negara itu. Karena pihak Australia sudah berjanji akan melakukan investigasi. "Menurut saya, sebaiknya sementara ini menahan diri dulu dan tidak emosional," ujar Al Araf saat dihubung, Jumat (6/1). Direktur Eksekutif Imparsial itu menambahkan, seharusnya Panglima TNI menunggu sampai hasil investigasi keluar. Jika hasil investasi itu menyebut benar adanya penghinaaan Pancasila, maka TNI bisa melakukan penghentian hubungan kerja sama. "Silakan saja pemerintah mengambil langkah sikap tegas terkait dengan pemutusan hubungan kerjasama pertahanan," katanya. Menurut Al Araf jika tidak menunggu adanya hasil investigasi, maka ditakutkan akan ada reaksi berlebihan dari masyarakat terhadap kasus itu. Oleh sebab itu, dia berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar mengambil sikap untuk memerintahkan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menunggu sampai hasil investigas keluar, sebelum membuat keputusan. "Untuk menunggu prosesnya dan tidak lagi merespons secara berlebihan," pungkasnya. Sebelumnya, kerja sama dengan militer Australia sementara waktu dihentikan. Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan, penghentian itu karena&nbsp; kedaulatan Indonesia telah dihina oleh militer Australia lantara Pancasila diplesetkan menjadi pancagila.(cr2/JPG)

Pengamat: Panglima TNI Jangan Emosional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/01/menhan-beberkan-kronologi-penghinaan-pancasila-oleh-militer-australia_m_100249.jpeg" alt="Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu (putih), meninjau langsung alutsista." width="100%">
<figcaption>Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu (putih), meninjau langsung alutsista.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu membeberkan kronologi insiden penghinaan pancasila oleh militer Australia yang berujung pada pemutusan sementara kerja sama dengan tentara negara kangguru tersebut. Diceritakan Ryamizard, insiden itu bermula ketika salah seorang instruktur bahasa Indonesia yang berasal dari Kopassus yaitu Irawan Maulana Ibrahim, saat mengajarkan bahasa Indonesia ke militer Australia pada saat latihan bersama di Perth. Saat itu ditemukan materi yang memiliki unsur penghinaan tentang Pancasila. "Ada yang menghina Indonesia terutama materi tentang Pancasila saat yang bersangkutan mengajar bahasa Indonesia untuk pasukan khusus Australia di sekolah bahasa angkatan darat Australia," ujar Ryamizard di Kantor Kemenhan, Jakarta, Jumat (5/1). Kemudian Irawan Maulana Ibrahim pun meminta penjelasan kepada Panglima Militer Australia Air Chief Marshal Mark Binskin tentang isi materi tersebut. Dalam pengakuan Mark Binskin, tutur Ryamizard, bahan tersebut diambil dari artikel koran dan media online oleh seorang perwira pertama Australia. Materi itu kemudian dijadikan sebagai materi pelajaran di tempat pelatihan militer angkatan darat Australia. "Pihak angkatan bersenjta Australia menyesalkan terjadi insiden itu," katanya. Atas kejadian itu, sambung mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) itu, saat ini Australia sudah memberikan sanksi kepada orang yang bertanggung jawab, yakni pihak kepala sekolah pelatihan militer tersebut. "Komandan sekolah itu diskorsing sementara, dan oknum perwira pertama Australia yang terlibat akan diberikan sanksi administrasi yang tegas dan keras," ungkapnya. Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan kedaulatan Indonesia telah dihina oleh militer Australia, karena Pancasila diplesetkan menjadi pancagila. "Tentang tentara yang dulu Timor Leste, Papua juga harus merdeka dan tentang Pancasila yang diplesetkan jadi Pancagila. Tidak benar dan saya hentikan dulu (kerja sama)," kata Gatot. (cr2/JPG)

Menhan Beberkan Kronologi Penghinaan Pancasila oleh Militer Australia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/01/akhirnya-militer-australia-minta-maaf_m_100203.jpeg" alt="Pasukan TNI" width="100%">
<figcaption>Pasukan TNI</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Insiden pelecehan Pancasila oleh militer Australia saat latihan bersama dengan TNI di Perth membuat petinggi tentara negara sahabat itu minta maaf. Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengaku, pihak militer Australia telah meminta maaf, terkait insiden pelecehan ideologi bangsa Indonesia. Permintaan maaf itu langsung dilakukan oleh Air Chief Marshal Mark Binskin dan berjanji akan memperbaiki materi yang dianggap menghina ideologi Indonesia. "Akhirnya beliau mengirim surat kepada saya permohonan maaf," ujar Gatot di Hotel Bidakara, Gatot Subroto, Jakarta, Kamis (5/1). Selain itu, mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) itu juga mengaku pihak militer Australia berjanji akan melakukan investigasi terkait pelecehan ideologi Indonesia itu. Namun investigasi itu, ditegaskan Gatot pihak TNI tidak akan ikut serta. "Saya tidak akan ke sana yang punya masalah sana (Australia) masa kita ke sana. Jadi jangan berbuat aneh-aneh," katanya. Karenanya, adanya insiden pelecehan itu akan menjadi pelajaran berharga bagi Indonesia, untuk melakukan kajian apakah diperlukan lagi kerja sama militer dengan militer Australia. "Yang lain kita evaluasi lagi. Semuanya kita evaluasi lagi," pungkasnya.(cr2/JPG)

Akhirnya Militer Australia Minta Maaf

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/01/pancasila-disebut-pancagila-panglima-tni-lapor-presiden_m_100188.jpeg" alt="Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo" width="100%">
<figcaption>Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sikap militer Australia yang melecehkan ideologi Indonesia yang menyebut Pancasila menjadi pancagila membuat Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo geram. Hal itupun dilaporkannya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pelaporan itu disertai dengan penghentian kerja sama militer kedua negara. "Presiden itu atasan saya, pimpinan saya. Pasti apa yang saya lakukan akan laporkan," ujar Gatot di Hotel Bidakara, Gatot Subroto, Jakarta, Kamis (5/1). Gatot menjelaskan, kedaulatan Indonesia yang dihina oleh militer Australia salah satunya adalah menyebut Pancasila menjadi Pancagila. Karenanya tidak ada pilihan lain untuk menghentikan kerja sama itu. "Tentang tentara yang dulu Timor Leste, Papua juga harus merdeka dan tentang Pancasila yang diplesetkan jadi Pancagila. Tidak benar dan saya hentikan dulu (kerja sama)," pungkasnya. Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mayjen TNI Wuryanto, membenarkan penyebab kerja sama dihentikan karena lambang Pancasila telah dilecehkan. "Iya salah satunya itu (pelecehan Pancasila) itu penyebabnya. Jadi saling menghargai dan menghormati kan perlu," ujar Wuryanto kepada JawaPos.com. Lebih lanjut di menegaskan, artinya kerja sama militer seperti latihan perang, pertukaran perwira dan pelatihan bahasa tidak akan ada lagi untuk sementara waktu.(cr2/JPG)

Pancasila Disebut Pancagila, Panglima TNI Lapor Presiden