<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/10/Screenshot_20250310_083125_X-2880808008.jpg" alt="Netizen bandingkan tiga merek minyak goreng, kemasan sama-sama 1 liter, cuma Minyakita yang nggak jujur. (@asahidtehyung)" width="100%">
<figcaption>Netizen bandingkan tiga merek minyak goreng, kemasan sama-sama 1 liter, cuma Minyakita yang nggak jujur. (@asahidtehyung)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Masyarakat Indonesia seolah tidak ada habisnya dikadali, dibohongi oleh para pemimpinnya sendiri. Belum juga kering luka di hati masyarakat mengenai Pertamina yang mengoplos Pertalite jadi Pertamax, muncul lagi kasus minyak goreng kemasan yang nggak sesuai takaran.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Minyak goreng yang nggak sesuai takaran tersebut adalah Minyakita. Diketahui, Minyakita merupakan merek minyak goreng atau migor rakyat yang merek dagangnya dimiliki oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan (Kemendag).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Viral di media sosial baru-baru ini, Minyakita ukuran kemasan satu liter, ternyata eh ternyata, isinya nggak sampai satu liter. Isi Minyakita kemasan satu liter didapati hanya 750 mililiter sampai 800 mililiter saja.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/oto-dan-tekno/015743021/cek-harga-honda-brio-bekas-untuk-mudik-lebaran-ternyata-banyak-yang-dibawah-rp-100-juta">Cek Harga Honda Brio Bekas untuk Mudik Lebaran, Ternyata Banyak yang Dibawah Rp 100 Juta</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/015742936/harga-emas-antam-naik-tipis-jadi-rp-1693000-per-gram-ini-perbandingannya-dengan-emas-pegadaian">Harga Emas Antam Naik Tipis Jadi Rp 1.693.000 Per Gram, Ini Perbandingannya Dengan Emas Pegadaian</a></strong></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kasus ini juga sudah mendapat atensi dari pemerintah dan kepolisian. Namun tetap saja, kepercayaan masyarakat lagi-lagi hilang terhadap produk yang berafiliasi dengan pemerintah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terkait hal tersebut, menyusul viralnya Minyakita yang nggak sesuai takaran, warganet di dunia maya membandingkan tiga merek migor dengan kemasan ukuran yang sama. Satu dari merek Sunco, satu Minyakita dan satu lagi bermerek Barco.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hasilnya, dengan kemasan yang pada label sama-sama tertera berukuran satu liter, cuma Minyakita yang nggak jujur. Merek Sunco, dituang ke gelas takar berukuran 1000 mililiter, hasilnya sama, sesuai takaran.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara merek minyak goreng Barco, dari kemasan tertera satu liter, saat dituang ke gelas takar, hasilnya juga sesuai, 1000 mililiter atau satu liter kurang beberapa cc saja. Minyakita bagaimana? Astaghfirullah, isinya cuma 800 mililiter.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><em>"Guys...! Yang tengah adalah produk minyak goreng milik negara. Sedangkan yang kiri dan kanan milik swasta. Sila cek video ini. Terus kita harus percaya sama siapa..???"</em>&nbsp;tanya netizen di X dengan akun @MariaAlkaff_ membagikan video perbandingan tiga merek minyak goreng satu liter.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Perbandingan tersebut memicu ribuan komentar dan impresi dari netizen, dari warganet. Apakah masyarakat kaget? Tentu saja tidak. Banyak yang menilai kalau merek milik swasta memang selalu lebih baik, lebih berani jujur.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><em>"MALING adalah BUDAYA kita..."&nbsp;</em>komentar pengguna X dengan akun @Blue_Shoe_Cant.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tak sedikit juga netizen yang mempertanyakan, mengapa bisa merek yang sejatinya milik pemerintah berani melakukan hal tersebut. Banyak dari masyarakat sanksi kalau tidak mungkin pemerintah dalam hal ini Kemendag tidak mengetahui praktik culas tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><em>"Ini minyak goreng yang diperkenalkan sama si @ZUL Hasan ya? Hey @prabowo liat nih kelakuannya menteri lu!"&nbsp;</em>komentar pengguna X lainnya dengan akun @vanc1Bozz.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tak sedikit juga yang mengutip ayat mengenai praktik mengurangi timbangan tersebut. Netizen heran, apakah pemerintah, pihak-pihak yang terlibat tidak takut dosa besar terhadap penjual yang mencurangi timbangan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><em>"Mentang-mentang berkuasa, ngadalin rakyat,"</em>&nbsp;komentar pengguna X dengan akun @AfifMuh37.</div>

Viral di media sosial baru-baru ini, Minyakita ukuran kemasan satu liter, ternyata eh ternyata, isinya nggak sampai satu liter.

Tiga Merek Migor Kemasan 1 Liter Dibandingkan, Netizen: Cuma Minyakita yang Bikin Istighfar

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/00-10-51-migora.jpg" alt="Ilustrasi minyak goreng curah. Dok Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi minyak goreng curah. Dok Antara</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Para pengusaha atau perusahaan sawit di Indonesia saat ini dilanda kekhawatiran. Pasalnya, ada tiga perusahaan sawit yang saat ini menyandang status tersangka.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketiga tersangka korporasi itu yakni Wilmar Group, Permata Hijau Group dan Musim Mas Group. Ketiga korporasi itu ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Eddy Martono mengatakan, kasus hukum yang menjerat tiga anggota GAPKI yakni Wilmar Group, Permata Hijau Group dan Musim Mas Group di kasus korupsi minyak goreng membuat khawatir para pengusaha.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kami sangat prihatin anggota kami terkena kasus itu. Kok sampai begini? Mereka sudah patuh dan melaksanakan kebijakan pemerintah kok dipidana. Kalau kasus ini terus berlanjut ini bisa berdampak pada terganggunya iklim investasi,&rdquo; kata Eddy kepada wartawan, Jumat (21/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Eddy menjelaskan, sawit dan CPO menyumbang devisa sangat besar. Karena itu, ia mengharapkan penegakan hukum harus dilakukan secara hati-hati dan tidak sampai berdampak pada terganggunya bisnis, termasuk nasib jutaan buruh dan petani yang bergantung pada sektor ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Semua anggota GAPKI itu patuh terhadap kebijakan pemerintah, di mana saat itu kebijakan pemerintah berubah-ubah sangat cepat dan kami patuh terhadap itu. Kalau pemidanaan terus berlanjut, investasi kita tidak kondusif, tidak ada kepastian hukum. Nantinya kami akan jauh lebih hati-hati. Pengusaha akan takut bila ada kebijakan yang berubah-ubah, karena ujungnya kami yang disalahkan ketika melaksanakan kebijakan itu,&rdquo; bebernya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, kuasa hukum para tersangka Marcella Santoso menegaskan, bahwa tuduhan tindak pidana korupsi harus didasarkan pada bukti kerugian negara yang sebenarnya hanya didasarkan pada hasil perhitungan ahli, bukan hasil audit ahli BPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Frasa dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 UU Tipikor harus dibuktikan dengan kerugian keuangan negara yang nyata atau actual loss, bukan potensi atau perkiraan kerugian keuangan negara atau potensial loss,&rdquo; ucap Marcella.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Marcella menambahkan, hingga saat ini belum ada hasil perhitungan kerugian negara oleh BPK baik dalam perkara terdahulu maupun perkara ini dengan korporasi sebagai subyek hukum.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No 4 Tahun 2016, hanya BPK yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian negara. Bahkan BPKP pun tidak boleh menyatakan ada tidaknya kerugian negara,&rdquo; ujar Marcella.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia mengungkapkan, kasus tersebut bermuara dari kebijakan Kementerian Perdagangan yang bermasalah. Oleh karena itu, tim kuasa hukum mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, sebagaimana tertera dalam surat gugatan tanggal 3 Juli 2023.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Objek permohonannya adalah Permendag No 11 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng. Akibat diterbitkannya permendag itu, 3 perusahaan yang ditetapkan sebagai tersangka itu kehilangan hak untuk mengaih Dana Pembiayaan kepada BPDPKS dikarenakan aturan yang tertuang dalam Permendag No 6/ 2022 menjadi tidak berlaku.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Klien kami adalah korban dari kebijakan pemerintah yang tidak proper. Jangankan mendapat untung Akibat perubahan kebijakan itu, klien kami menderita actual loss sebesar Rp 1.933.272.463.730,&rdquo; pungkas Marcella.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/01428671/ketua-maki-sebut-vonis-kasus-korupsi-migor-tak-penuhi-rasa-keadilan">Ketua MAKI Sebut Vonis Kasus Korupsi Migor Tak Penuhi Rasa Keadilan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagaimana diketahui, Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan tiga perusahaan sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi minyak goreng terkait pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunnya pada Januari 2021 - Maret 2022.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kejagung) Ketut Sumedana mengatakan bahwa kerugian negara akibat kasus izin ekspor CPO berdasarkan keputusan kasasi dari Mahkamah Agung yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap yakni Rp 6,47 triliun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Kami sangat prihatin anggota kami terkena kasus itu. Kok sampai begini? Mereka sudah patuh melaksanakan kebijakan pemerintah kok dipidana

Respons GAPKI Soal 3 Perusahaan Sawit jadi Tersangka Korupsi Minyak Goreng

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/antarafoto-minyakita-langka-7223-rm-1.jpg" alt="Ilustrasi minyak goreng kemasan bersubsidi Minyakita. Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi minyak goreng kemasan bersubsidi Minyakita. Antara</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDKS) mengklaim telah menyiapkan dana sebesar Rp 7,1 triliun untuk membayar selisih harga atau rafaksi minyak goreng kepada para pengusaha.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kepala Divisi Perusahaan BPDPKS Achmad Maulizal Sutawijaya memastikan bahwa pihaknya akan segera membayarkan utang rafaksi minyak goreng kepada pengusaha. Namun, pembayaran baru akan dilakukan setelah pihaknya mendapat hasil verifikasi auditor dari Kementerian Perdagangan (Kemendag).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dibayar lah. Enggak mungkin enggak dibayar, kan cuman masalah administrasi. Karena anggarannya sudah disiapkan Rp 7,1 triliun, kalau cuma Rp 344 miliar ya pasti dibayar," kata Achmad Maulizal kepada wartawan di Jakarta, Rabu (7/6) kemarin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk diketahui, nominal utang rafaksi minyak goreng sebesar Rp 344 miliar merupakan angka yang berasal dari data Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO). Sementara saat ini, Achmad menyatakan pihaknya tengah menunggu hasil audit PT Sucofindo, terutama perihal nominal wajib bayar yang akan diserahkan oleh Kemendag ke BPDPKS.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita masih menunggu rekomendasi dari Sucofindo melalui Kemendag dan sudah kita rapatkan dan sudah kita sampaikan juga ke media mungkin dalam waktu Minggu ini (hasil audit) akan masuk ke kita (BPDPKS)," ujar Achmad.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyatakan bahwa pihaknya belum memberikan hasil verifikasi auditor PT Sucofindo kepada BPDPKS lantaran ada selisih yang cukup besar antara klaim 54 pengusaha dengan hasil audit.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut hasil verifikasi PT Sucofindo, kata Zulhas, utang Rafaksi yang perlu dibayar Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) sebesar Rp 474 miliar atau 58,43 persen dari total nilai sebesar Rp 812.720 miliar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"54 pelaku usaha telah mengajukan klaim dengan total nilai Rp 812.720.437.223. Jumlah yang terveridikasi sebesar Rp 474.808.176.039 atau 58,43 persen dari total nilai," kata Zulhas dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Selasa (6/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Zulhas mengatakan perbedaan hasil verifikasi dengan klaim diajukan disebabkan oleh mayoritas pelaku usaha yang tidak melengkapi bukti penjualan sampai dengan pengecer.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Selain itu, biaya distribusi dan ongkos angkut yang tidak dapat diyakini dan penyaluran rafaksi melebihi 31 Januari 2022," imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01767216/polres-jakbar-ungkap-peredaran-186-kg-sabu-nilainya-capai-rp-28-miliar">Polres Jakbar Ungkap Peredaran 18,6 kg Sabu, Nilainya Capai Rp 28 Miliar</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Akibat selisih bayar yang cukup besar mencapai Rp 338 miliar, Zulhas berinisiatif untuk melakukan audit ulang dengan melibatkan auditor negara, yakni Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Ini dilakukan sebagai bentuk kehati-hatian agar tidak terjadi temuan yang bisa mencelakakan Kemendag dan juga BPDPKS.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Zulhas memastikan Kemendag baru akan memberi rekomendasi pembayaran kepada BPDPKS setelah pihaknya melakukan verifikasi ulang melalui verifikator negara sebagai unsur kehati-hatian.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami minta audit dari auditor negara, karena BPDPKS akan diaudit juga oleh BPK keuangannya. Kalau BPK ada temuan, celaka. Jadi harus diaudit dulu," tandasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

"Dibayar lah. Enggak mungkin enggak dibayar, kan cuman masalah administrasi. Karena anggarannya sudah disiapkan Rp 7,1 triliun

Soal Utang Rafaksi Migor, BPDPKS Klaim Siap Bayar dan Telah Sediakan Dana Rp 7,1 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/06/Mendag-Zulhas-1-2217805500.jpg" alt="Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan" width="100%">
<figcaption>Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com -</strong> Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyampaikan hasil verifikasi auditor PT Sucofindo terkait utang Rafaksi atau selisih harga minyak goreng saat penerapan kebijakan minyak goreng pada periode 19-31 Januari 2022 tahun lalu.</p> <p>Menurut hasil verifikasi PT Sucofindo, kata Zulhas, utang Rafaksi yang perlu dibayar Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) sebesar Rp 474 miliar atau 58,43 persen dari total nilai sebesar Rp 812.720 miliar.</p> <p>"54 pelaku usaha telah mengajukan klaim dengan total nilai Rp 812.720.437.223. Jumlah yang terveridikasi sebesar Rp 474.808.176.039 atau 58,43 persen dari total nilai," kata Zulhas dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Selasa (6/6).</p> <p>Zulhas mengatakan perbedaan hasil verifikasi dengan klaim diajukan disebabkan oleh mayoritas pelaku usaha yang tidak melengkapi bukti penjualan sampai dengan pengecer.</p> <p>"Selain itu, biaya distribusi dan ongkos angkut yang tidak dapat diyakini dan penyaluran rafaksi melebihi 31 Januari 2022," imbuhnya.</p> <p>Meski demikian, hasil verifikasi Sucofindo bukanlah total final yang akan dibayarkan kepada produsen minyak goreng. Zulhas memastikan sebelum membayar utang selisih harga, pihaknya akan lebih dulu meminta pendapat dari Kejaksaan Agung (Kejagung). Pasalnya, kata dia, permendag yang menjadi acuan sudah tidak lagi berlaku.</p> <p>"Permendagnya sudah engga ada, oleh karena itu (Kemendag) minta fatwa hukum. Jadi Permendag itu ada, terus dicabut, tidak ada lagi, namun terdapat kewajiban hukum BPDPKS untuk memenuhi pembayaran dana pembiayaan," lanjutnya.</p> <p>Tak hanya meminta fatwa hukum, Zulhas memastikan Kemendag baru akan memberi rekomendasi pembayaran kepada BPDPKS setelah pihaknya melakukan verifikasi ulang melalui verifikator negara seperti BPK atau BPKP sebagai unsur kehati-hatian.</p> <p>"Kami minta audit dari auditor negara karena BPDPKS akan diaudit juga oleh BPK keuangannya. Kalau BPK ada temuan, celaka. Jadi harus diaudit dulu," tandasnya.</p> <p>Jauh sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) menyatakan bahwa pemerintah memiliki utang rafaksi sebesar Rp 344 miliar saat penerapan kebijakan minyak goreng satu harga. Penerapan kebijakan minyak goreng satu harga yang dilakukan Aprindo telah sesuai instruksi&nbsp; pemerintah, yakni Permendag Nomor 3 Tahun 2022 tertanggal 18 Januari 2022.</p> <p>Adapun saat itu, harga minyak goreng tembus Rp 20 ribu per liter kemudian ditetapkan kebijakan satu harga menjadi Rp 14 ribu per liter. Meski telah diterapkan satu tahun lebih, akibat pencabutan Permendag Nomor 3 Tahun 2022 hingga kini pembayaran tersebut masih belum dilakukan. <strong>(*)</strong></p>

Menteri Perdagangan Zulhas menyampaikan hasil verifikasi auditor PT Sucofindo terkait utang Rafaksi minyak goreng.

Hasil Verifikasi PT Sucofindo, Zulhas Sebut Total Utang Rafaksi Migor Capai Rp 474 M

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/17/minyak-goreng-1645142998.jpg" alt="Produksi CPO Naik." width="100%">
<figcaption>Produksi CPO Naik.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) mencatat, produksi minyak sawit Maret 2023 mengalami kenaikan. Di sisi lain, kinerja ekspor justru terkoreksi.</p> <p>Produksi minyak kelapa sawit Maret meningkat sekitar 12 persen dari sebulan sebelumnya. Produksi crude palm oil (CPO) naik menjadi 4.349 ribu ton dari 3.883 ribu ton. Selanjutnya, produksi palm kernel oil (PKO) melonjak dari 369 ribu ton menjadi 413 ribu ton.</p> <p>Direktur Eksekutif Gapki Mukti Sardjono menyampaikan, konsumsi dalam negeri juga terkerek menjadi 1.812 ribu ton dari 1.803 ribu ton pada Februari. Kebutuhan untuk industri pun terdongkrak.</p> <p>Sektor pangan naik menjadi 911 ribu ton dari 802 ribu ton. Lalu, oleokimia menjadi 187 ribu ton dari 185 ribu ton.</p> <p>"Sebaliknya, biodiesel turun menjadi 714 ribu ton dari 816 ribu ton pada bulan sebelumnya," ujarnya.</p> <p>Berlawanan dengan produksi, ekspor justru turun dari 2.912 ribu ton pada Februari menjadi 2.641 pada Maret. Penurunan terbesar terjadi pada produk olahan minyak sawit dari 2.254 ribu ton menjadi 1.880 ribu ton.</p> <p>Menurut negara tujuannya, ekspor ke Tiongkok anjlok terbanyak hingga 242,8 ribu ton; diikuti Mesir dan Timur Tengah (-129,4 ribu ton); Bangladesh (-50,5 ribu ton); India (-68,3 ribu ton); serta Belanda (-54,9 ribu ton).</p> <p>"Kenaikan ekspor terjadi untuk tujuan Amerika Serikat, Spanyol, Italia, Rusia, dan Pakistan," paparnya.</p> <p>Mukti mengungkapkan, penurunan ekspor minyak sawit ke luar negeri mengakibatkan nilai turun dari USD 2,6 juta pada Februari menjadi USD 2,2 juta pada Maret. Padahal, harga CPO CIF Rotterdam terkerek dari USD 997/ton menjadi USD 1.030/ton.&nbsp;<strong>(agf/c14/dio)</strong></p>

Direktur Eksekutif Gapki Mukti Sardjono menyampaikan, konsumsi dalam negeri juga terkerek menjadi 1.812 ribu ton dari 1.803 ribu ton.

Produksi CPO Maret 2023 Naik tapi Ekspor Malah Anjlok, Terbesar Permintaan Tiongkok

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/Minyakita-Dery-Ridwansah-2-1.jpg" alt="Minyak goreng kemasan bersubsidi Minyakita di salah satu Pasar Kebayoran Lama, Jakarta, Rabu  (8/2/2023).  Kementerian Perdagangan melakukan penambahan pasokan minyak goreng subsidi Minyakita sebanyak 450 ribu ton dari sebelumnya 300 ribu.  Hal ini guna m" width="100%">
<figcaption>Minyak goreng kemasan bersubsidi Minyakita di salah satu Pasar Kebayoran Lama, Jakarta, Rabu  (8/2/2023).  Kementerian Perdagangan melakukan penambahan pasokan minyak goreng subsidi Minyakita sebanyak 450 ribu ton dari sebelumnya 300 ribu.  Hal ini guna m</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com -</strong> Kepala Dinas Perdagangan Kota Madiun Anshar Rasidi mengatakan, wilayahnya akan dipasok minyak goreng dalam kemasan dengan harga murah dari pemerintah, Minyakita, sebanyak 12.000 liter guna mencukupi kebutuhan masyarakat, utamanya menjelang bulan Ramadhan, dikutip dari <em>ANTARA</em>.<br /> <br /> "Saat ini memang minyak goreng kemasan sederhana seperti Minyakita langka di pasaran. Kalaupun ada, harganya cukup mahal," ujar Anshar Rasidi di Madiun, Jawa Timur, Rabu (16/2) malam kemarin.<br /> <br /> Guna memenuhi kebutuhan tersebut, minyak goreng kemasan murah itu segera didistribusikan ke pedagang di wilayah Kota Madiun melalui tiga distributor yang ditunjuk.<br /> <br /> "Tiga distributor itu, yakni PT RNI (Persero), PT PPI (Persero), dan BUMD Aneka Usaha Kota Madiun," kata dia.<br /> <br /> Menurut Anshar, minyak jatah dari produsen nantinya dijual dengan harga sesuai HET yang ditetapkan Kementerian Perdagangan. Yakni, Rp 14.000 per liter.<br /> <br /> "Sedangkan untuk minyak goreng curah akan dijual ke pasaran seharga Rp 15.500 per kilogram," kata dia.<br /> <br /> Aturan penjualan harga eceran tertinggi (HET) tersebut akan segera disosialisasikan kepada pedagang. Yakni, melalui paguyuban masing-masing pasar. Khususnya di Pasar Besar Madiun, Pasar Sleko, Srijaya, dan Kojo.<br /> <br /> Lebih lanjut, Anshar mengimbau kepada masyarakat Kota Madiun untuk tidak melakukan "panic buying". Warga diminta membeli secukupnya sesuai kebutuhan.<br /> <br /> "Nantinya, maksimal pembelian untuk Minyakita adalah 2 liter per orang per hari. Atau, 10 kilogram minyak curah per orang per hari," kata dia.<br /> <br /> Sementara, harga Minyakita di pasaran Madiun naik signifikan dari HET Rp 14.000 per liter menjadi kisaran Rp 16.000 hingga Rp 17.000 per liter. Hal itu disebabkan karena minyak goreng murah itu sulit didapatkan sejak beberapa bulan terakhir.

Kota Madiun Dapat Jatah 12.000 Liter Minyakita

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/Dirut-PD-Pasar-Surya-Surabaya-Agus-Priyo-2.jpg" alt="Direktur Utama PD Pasar Surya, Agus Priyo (ANTARA/HO-Diskominfo Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Direktur Utama PD Pasar Surya, Agus Priyo (ANTARA/HO-Diskominfo Surabaya)</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com -</strong> Perusahaan Daerah (PD) Pasar Surya melaporkan harga MinyaKita di beberapa pasar tradisional Kota Surabaya, Jawa Timur, terpantau stabil, dikutip dari <em>ANTARA</em>.<br /> <br /> Direktur Utama PD Pasar Surya, Agus Priyo di Surabaya, Selasa (14/2), mengatakan, harga MinyaKita terpantau stabil seperti yang dijual di Pasar Wonokromo Surabaya dengan harga jual maksimal Rp 14 ribu per liter.<br /> <br /> "Di Pasar Wonokromo kami cek masih di angka Rp14.000, maksimal. Di beberapa pasar lainnya juga dilaporkan juga demikian," kata Agus.<br /> <br /> Begitu juga halnya harga beras di beberapa pasar tradisional yang sempat mengalami kenaikan, namun saat ini relatif stabil.<br /> <br /> "Jadi kurang lebih harganya sudah di bawah Rp 9 ribu dan maksimal Rp 9 ribu per kilogram," kata Agus.<br /> <br /> Kepala Bidang Distribusi Perdagangan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan (Dinkopdag) Kota Surabaya, Devie Afrianto sebelumnya mengatakan Dinkopdag menggelontorkan 23.904 liter MinyaKita kepada para pedagang eceran dalam operasi pasar.<br /> <br /> "Khusus bahan kebutuhan pokok minyak goreng, masyarakat tidak boleh membeli langsung dari distributor. Ini supaya bisa mengendalikan harga," katanya.<br /> <br /> Devie menjelaskan harga jual minyak goreng kepada masyarakat wajib menyesuaikan harga eceran tertinggi (HET), maksimal Rp 14.000 per liter. Sedangkan, dari distributor ke pedagang, dijual Rp 12.600 ribu per liter.<br /> <br /> "Kalau untuk kemasan seperti MinyaKita, itu dijual ke masyarakat tidak boleh lebih dari Rp 14.000, wajib sesuai HET. Kecuali, minyak goreng merk kemasan lain, misal yang premium. Kalau MinyaKita dijual di atas HET, ya dilaporkan," katanya.<br /> <br /> Dinkopdag menggelar operasi pasar minyak goreng di delapan pasar tradisional di antaranya Pasar Wonokromo, Pasar Tambak Rejo, Pasar Pucang dan Pasar Genteng Baru, Balongsari, dan Pabean, beberapa hari lalu.<br /> <br /> Operasi pasar minyak goreng diadakan kembali pada 16 dan 24 Februari 2023 untuk mengantisipasi kenaikan harga menjelang Ramadhan 1444 H.

Harga MinyaKita di Surabaya Terpantau Stabil

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/IMG_20230209_150029.jpg" alt="Pedagang menata minyak goreng MinyaKita kemasan botol satu liter di Pamulang, Tangerang, Selatan, Banten, Rabu (8/2/2023). (ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal/tom)" width="100%">
<figcaption>Pedagang menata minyak goreng MinyaKita kemasan botol satu liter di Pamulang, Tangerang, Selatan, Banten, Rabu (8/2/2023). (ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal/tom)</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com -</strong> Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyatakan penjualan minyak goreng rakyat oleh pengecer kepada konsumen paling banyak 10 kg per orang per hari (untuk minyak goreng curah) dan 2 liter per orang per hari untuk minyak goreng kemasan MinyaKita, dikutip dari <em>ANTARA</em>.<br /> <br /> "Semua pihak harus mematuhi pedoman penjualan minyak goreng rakyat ini. Kemendag tidak segan akan melakukan pengawasan dan penindakan bagi para pelaku usaha yang mengabaikan peraturan ini," ujar Plt Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kasan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (10/2).<br /> <br /> Lebih lanjut, surat edaran yang dikeluarkan pada 6 Februari 2023 ini menyebutkan bahwa penjualan minyak goreng rakyat harus mematuhi harga Domestic Price Obligation (DPO) dan harga eceran tertinggi (HET) yakni Rp 14.000 per liter dan minyak curah Rp 15.500 per kilogram.<br /> <br /> "Kemendag memastikan ketersediaan minyak goreng menjelang puasa dan Lebaran aman. Untuk memastikan<br /> stabilitas harga dan mencegah terjadinya kenaikan harga, Kemendag perlu mengatur pedoman penjualan minyak goreng rakyat kepada produsen, distributor, hingga pengecer," kata Kasan.<br /> <br /> Kemendag memastikan pemenuhan pasokan kebutuhan dalam negeri jelang Puasa dan Lebaran dengan menambah jumlah Domestic Market Obligation (DMO) minyak goreng rakyat menjadi 450 ribu ton per bulan.<br /> <br /> Selain itu, Kemendag juga mulai menghentikan penjualan minyak goreng rakyat secara daring (online). Penjualan minyak goreng rakyat baik curah maupun kemasan MinyaKira difokuskan ke pasar rakyat.<br /> <br /> "Penjualan minyak goreng rakyat, khususnya MinyaKita melalui online untuk sementara dihentikan dan penjualan minyak goreng rakyat saat ini diutamakan di pasar rakyat agar terjadi pemerataan untuk masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah sehingga dapat membeli minyak goreng rakyat dengan mudah dan harga terjangkau," kata Kasan.

Kemendag Tegaskan Pembelian MinyaKita Dibatasi 2 Liter Per Orang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/mendag-zulhas-kemendag.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong>-Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menegaskan, pemerintah dan produsen siap meningkatkan tambahan suplai minyak goreng (migor) kemasan dan curah sebanyak 450 ribu ton per bulan selama tiga bulan yaitu Februari–April 2023.<br /> <br /> Pria yang biasa disapa Zulhas itu mengungkapkan, hal tersebut merupakan upaya agar kebutuhan masyarakat dapat tercukupi selama memasuki puasa hingga Lebaran 2023.<br /> <br /> Hal ini disampaikan Zulhas usai menggelar Rapat Evaluasi Pendistribusian Minyak Goreng Rakyat dengan produsen migor pada hari ini, Senin (30/1) di Jakarta.<br /> <br /> ’’Untuk memenuhi kebutuhan migor menjelang puasa dan Lebaran yang kian meningkat, Pemerintah dan produsen migor akan meningkatkan pasokan minyak goreng program Domestic Market Obligation (DMO) sebanyak 450 ribu ton/bulan selama tiga bulan yaitu pada Februari  pril 2023 atau terjadi peningkatan sebesar 50 persen dari DMO bulanan yang dialokasikan sebesar 300 ribu ton/bulan,” kata Mendag di Jakarta, Senin (30/1).<br /> <br /> Mendag menjelaskan, komitmen pemerintah ini telah sejalan dengan produsen yang akan meningkatkan pasokan DMO migor di dalam negeri. Guna memastikn komitmen ini, para pelaku usaha akan melaporkan realisasi di hari Jumat setiap minggunya dengan tembusan kepada Dirjen Perdagangan Dalam Negeri. "Selain itu, pelaku usaha juga akan melakukan pembinaan kepada jaringan distribusi masing-masing agar HET diimplementasikan dengan baik,” jelasnya.<br /> <br /> Dia juga menuturkan akan memastikan kecukupan suplai migor ke pasar-pasar  rakyat dan ritel-ritel modern di seluruh Indonesia. Pihaknya juga akan memastikan bahwa pendistribusian dan pemenuhan minyak goreng sesuai harga eceran tertinggi (HET) dalam waktu satu minggu ke depan di seluruh wilayah Indonesia.<br /> <br /> "Kami juga akan memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan pendistribusian migor, baik kemasan merek MINYAKITA maupun curah di pasar rakyat maupun ritel modern di seluruh wilayah Indonesia,” tutur Mendag.<br /> <br /> Untuk diketahui, HET migor di tingkat konsumen sebesar Rp 14.000/liter untuk minyak goreng kemasan rakyat (MINYAKITA) atau Rp 15.500/kg untuk minyak goreng curah. Pada 27 Januari 2023, rata-rata harga eceran minyak goreng yaitu, curah sebesar Rp 14.700/liter atau naik 3,52 persen dan kemasan merek MINYAKITA sebesar Rp 14.700/liter, naik 5 persen dibandingkan dengan bulan Desember 2022.<br /> <br /> Harga ini telah melampaui HET yang ditetapkan sebesar Rp 14.000/liter atau Rp 15.500/kg. ’’Dengan pemenuhan stok sesuai kebutuhan, diharapkan harga migor akan terjaga dan terjangkau masyarakat,” papar politis PAN itu. <strong>(*) </strong>

Jelang Ramadan, Pemerintah Gelontorkan 450 Ribu Ton Migor per Bulan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/SIDANG-DAKWAAN-KORUPSI-MINYAK-GORENG-FEDRIK-TARIGAN-4.jpg" alt="Sidang perdana kasus dugaan korupsi terkait izin ekspor crude palm oil (CPO) dan produk turunannya termasuk minyak goreng digelar hari ini, Rabu, (31/8/2022).Lima terdakwa dalam kasus tersebut menghadiri persidangan secara langsung. Lima terdakwa itu yakn" width="100%">
<figcaption>Sidang perdana kasus dugaan korupsi terkait izin ekspor crude palm oil (CPO) dan produk turunannya termasuk minyak goreng digelar hari ini, Rabu, (31/8/2022).Lima terdakwa dalam kasus tersebut menghadiri persidangan secara langsung. Lima terdakwa itu yakn</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com -</strong> Kejaksaan Agung (Kejagung) memastikan akan menempuh upaya hukum banding atas vonis ringan lima terdakwa perkara korupsi perizinan ekspor <em>crude palm oil</em> (CPO) alias bahan baku minyak goreng (migor). Kejagung menyebut, putusan hakim tidak sesuai keadilan masyarakat.<br /> <br /> "Penuntut umum melakukan upaya hukum banding, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat terutama kerugian yang diderita masyarakat yakni perekonomian negara dan termasuk kerugian negara," kata kepala pusat penerangan hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Ketut Sumedana kepada wartawan, Kamis (5/1).<br /> <br /> Jaksa penuntut umum (JPU) Muhamad usai persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta juga merasa atas vonis majelis hakim terhadap lima terdakwa perkara perizinan ekspor CPO. Sebab vonis hakim itu jauh lebih rendah dari tuntutan JPU.<br /> <br /> "Kecewa ya kecewa, kita tetap menghormati. Tapi memang terlalu jauh sih ya, kemudian yang paling kerasa itu kerugian perekonomian tidak terbukti, seperti itu. Jadi ada lah perasaan yang mengganjal dalam pikiran saya. Soalnya yang kami buktikan adalah kerugian perekonomian," ucap Muhamad ditemui usai persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (4/1).<br /> <br /> Menurut Muhamad, pihaknya telah mengungkap bukti adanya kerugian negara dan kerugian prekonomian dari korupsi ekspor CPO. Namun, hakim justru tidak mengesampingkan fakta yang terungkap di persidangan.<br /> <br /> Jaksa menyatakan, kerugian dari ekspor CPO seharusnya sekitar Rp 18,3 triliun. Hal ini dihitung berdasarkan jumlah total dari kerugian negara sebesar Rp 6.047.645.700.000 dan kerugian ekonomi sebesar Rp 12.312053.298.925.<br /> <br /> "Bukti-bukti kan sudah semuanya terungkap di persidangan, kalau masalah tadi pertimbangan majelis hakim kan mungkin majelis hakim punya pertimbangan sendiri," tegas Jaksa Muhamad.<br /> <br /> Majelis Hakim Pengadilan Tipikor dalam pertimbangannya menyatakan, kerugian perekonomian negara dalam kasus korupsi perizinan ekspor CPO dan produk turunannya alias kasus minyak goreng masih belum nyata atau riil. Hakim menilai perhitungan kerugian perekonomian negara dalam perkara ini masih bersifat asumsi.<br /> <br /> "Setelah hakim meneliti ahli perhitungan perekonomian negara ternyata masih bersifat asumsi belum real atau nyata,” ucap Ketua Mejelis Hakim Liliek Prisbawono.<br /> <br /> Menurut hakim, kerugian perekonomian negara haruslah nyata actual loss, bukan perkiraan atau asumsi. "Hakim berpendapat perhitungan perekonomian negara yang dihasilkan ahli tidak dapt dijadikan dasar untuk tentukan kerugian perekonomian negara dalam perkara ini,” ucap Hakim Liliek.<br /> <br /> Hakim tidak sependapat dengan dakwaan jaksa yang menyebut terdapat kerugian negara sejumlah Rp 6.047.645.700.000 atau Rp 6,04 triliun. Menurut hakim perhitungan kerugian keuangan negara hanya dapat dihitung dari keuntungan ilegal yang didapat dalam perkara ini. Alhasil, hakim menilai kerugian negara yang terbukti dalam perkara ini hanya sejumlah Rp 2.952.526.912.294,45.<br /> <br /> Hakim memvonis hukuman para terdakwa kasus minyak goreng dengan vonis yang berbeda. Komisaris Wilmar Master Parulian Tumagor 1,5 tahun, Lin Che Wei 1 tahun, Manager Corporate Affair PT Victorindo Alam Lestari Stanley MA 1 tahun, General Manager (GM) Bagian General Affair PT Musim Mas Pierre Togar Sitanggang 1 tahun, dan Eks Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Indrasari Wisnu Wardana 3 tahun penjara.<br /> <br /> Para terdakwa terbukti melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Kejaksaan Agung Banding dari Vonis Ringan 5 Terdakwa Ekspor Migor

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#migor

Berita Terkini