<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/24/JKT_BI-PREDIKSI-SEMESTER-II-EKONOMI-MEMBAIK_HANUNG-HANBARA_23062025-5-1887960071.jpg" alt="Suasana gedung bertingkat dan perkantoran di sekitar Kuningan, Jakarta, Senin (23/06/2025). (Hanung Hambara/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Suasana gedung bertingkat dan perkantoran di sekitar Kuningan, Jakarta, Senin (23/06/2025). (Hanung Hambara/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Indonesia masih menghadapi tantangan besar untuk bisa keluar dari <em>middle income trap</em>.</p> <p>Middle income trap merupakan kondisi ketika suatu negara terjebak di level pendapatan menengah dan gagal beralih menjadi negara berpendapatan tinggi, sehingga pertumbuhan ekonomi melambat, pendapatan per kapita stagnan, dan standar hidup masyarakat tidak meningkat.</p> <p>Dirut PT Antam Achmad Ardianto mengatakan, Indonesia saat ini menghadapi tantangan besar dalam meningkatkan kualitas pembangunan dan mencapai status negara maju. Salah satu tantangan utama adalah middle income trap yang memerlukan transformasi birokrasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan.</p> <p>"Jebakan pendapatan menengah (middle income trap) terjadi ketika negara mampu meningkatkan pendapatan per kapita menjadi tingkat menengah, tetapi kemudian stagnan karena produktivitas lambat dan daya saing menurun," jelas Achmad Ardianto.</p> <p>Pendapat itu dikemukakan di sela-sela diskusi publik yang yang berlangsung di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (10/7). Diskusi itu bertepatan dengan peluncuran buku <em>Transformasi Birokrasi: Keluar dari Jebakan Middle Income Trap</em> yang diterbitkan oleh Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI).</p> <p>Peluncuran dan diskusi publik itu selain menghadirkan Achmad Ardianto juga mendaulat Pimpinan Ombudsman RI Hery Susanto; Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Tirta Nugraha Mursitama; dan Tim Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional Leo Herlambang; dan Presidium MN KAHMI Soetomo.</p> <p>Achmad Ardianto mengatakan, buku <em>Transformasi Birokrasi: Keluar dari Jebakan Middle Income Trap</em> mengeksplorasi bagaimana reformasi birokrasi dapat menjadi katalisator utama untuk keluar dari jebakan tersebut. Yaitu, melalui tata kelola yang lebih efektif, inovasi digital, partisipasi publik, dan orientasi pelayanan.</p> <p>"Perusahaan tambang yang hanya menambang dan menjual bahan mentah berisiko memperkuat jebakan middle income trap," terang Achmad Ardianto.</p> <p>Dia menegaskan perusahaan seperti ANTAM yang secara konsisten membangun hilirisasi, meningkatkan kualitas SDM dan inovasi, serta berkomitmen mengembangkan ekonomi lokal dan menjaga kelestarian lingkungan&mdash;bukan sekadar penggerak ekonomi, tetapi menjadi katalisator penting dalam transformasi Indonesia menuju negara maju yang berdaulat secara sumber daya, berkelanjutan secara lingkungan, dan inklusif secara sosial.</p> <p>Sekjen MN KAHMI Syamsul Qomar menyampaikan bahwa KAHMI terpanggil untuk memberikan masukan bagi pemerintah, khususnya dalam memperbaiki tata kelola birokrasi dari pusat hingga daerah. Hal ini diharapkan mampu mendorong transformasi birokrasi di semua sektor pelayanan publik, sehingga Indonesia dapat terbebas dari jebakan pendapatan menengah (middle income trap).</p> <p>Middle income trap adalah kondisi ketika suatu negara terjebak di level pendapatan menengah dan gagal beralih menjadi negara berpendapatan tinggi, sehingga pertumbuhan ekonomi melambat, pendapatan per kapita stagnan, dan standar hidup masyarakat tidak meningkat.</p> <p class="class-paragraph">Hery Susanto, salah satu kontributor buku, menjelaskan bahwa Transformasi Birokrasi Keluar dari Jebakan Middle Income Trap lahir dari rangkaian diskusi panjang dari seminar nasional yang sebelumnya diselenggarakan oleh MN KAHMI.</p> <p>&ldquo;Buku ini lahir dari seminar nasional yang digelar Majelis Nasional KAHMI. Banyak gagasan, data, dan analisis yang dihimpun dan dituangkan secara komprehensif sebagai sumbangsih pemikiran untuk mendorong transformasi birokrasi agar Indonesia mampu keluar dari jebakan middle income trap,&rdquo; ujar Hery dalam paparannya.</p> <p>Hery memperkenalkan konsep epta helix dalam buku tersebut, yaitu pengembangan dari pendekatan penta helix yang selama ini dikenal dalam sistem pelayanan publik.</p> <p>&ldquo;Dalam buku ini saya memperkenalkan metode epta helix sebagai pengembangan dari konsep penta helix. Jika sebelumnya hanya lima unsur yang terlibat, kini ditambah dua elemen penting menjadi tujuh. Ketujuh unsur tersebut meliputi pemerintah pusat dan daerah, DPR/DPRD, kelompok bisnis, akademisi, pers, masyarakat, dengan Ombudsman RI sebagai simpul pengawas pelayanan publik,&rdquo; jelasnya.</p> <p>Birokrasi memiliki peran yang sangat strategis sebagai ujung tombak sekaligus regulator yang harus hadir di semua lini kehidupan masyarakat. &ldquo;Birokrasi adalah ujung tombak sekaligus regulator. Ia harus hadir dan bekerja dalam penyelenggaraan pelayanan publik, mulai dari layanan paling sederhana hingga kebijakan strategis negara. Karena itu, kualitas kinerja birokrasi dalam pelayanan publik akan sangat menentukan keberhasilan pembangunan,&rdquo; tegasnya.</p> <p>Hery menambahkan, birokrasi Indonesia juga harus mampu mendukung pencapaian Asta Cita Presiden RI, yakni delapan cita-cita pembangunan nasional. Pihaknya akan menindaklanjuti gagasan-gagasan dalam buku tersebut secara menyeluruh dan terintegrasi.</p> <p>&ldquo;Birokrasi kita harus mampu menjadi penggerak dalam mewujudkan Asta Cita dan menjadi rencana tindak lanjut secara holistik untuk transformasi birokrasi kita,&rdquo; jelas Hery.</p> <p>Mewakili kalangan pengusaha, Presidium MN KAHMI Soetomo menekankan pentingnya kolaborasi antara pengusaha dan birokrasi untuk mendukung transformasi ekonomi nasional.</p> <p>&ldquo;Pengusaha sangat berkepentingan dengan birokrasi yang bersih dan efisien. Kolaborasi yang sehat akan mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif, menghapus birokrasi yang korup, mempermudah perizinan, hingga membuka lapangan kerja baru. Inilah kunci agar kita bisa lepas dari jebakan pendapatan menengah,&rdquo; ujar Soetomo.</p>

Middle income trap merupakan kondisi ketika suatu negara terjebak di level pendapatan menengah dan gagal beralih menjadi negara maju.

Indonesia Hadapi Tantangan Besar untuk Bisa Bebas dari Middle Income Trap

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/15/IMG-20250115-WA0049-3449302624.jpg" alt="Wakil Menteri Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Nezar Patria. (Nanda Prayoga/JawaPos.com)." width="100%">
<figcaption>Wakil Menteri Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Nezar Patria. (Nanda Prayoga/JawaPos.com).</figcaption>
</figure> <div id="m#msg-f:1825448545253292902" class="mail-message expanded"> <div id="m#msg-f:1825448545253292902-content" class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria mengungkap cara agar Indonesia bisa keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle income trap), yakni dengan menekankan pentingnya inovasi pada korporasi. Inovasi ini juga bisa berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Untuk keluar dari middle income trap, kita membutuhkan inovasi, kreativitas, investasi, plus teknologi. Resepnya kan begitu," kata Nezar beberapa waktu lalu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurutnya, Indonesia memerlukan korporasi-korporasi yang tangguh untuk bersaing di era kompetisi global. Bahkan, perkembangan teknologi dan ekonomi digital saat ini didorong oleh korporasi, terutama mereka yang bergerak di teknologi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"20 tahun belakangan ini, sejak perusahaan-perusahaan teknologi mengalahkan perusahaan-perusahaan industri ekstraktif, kalau di listing di bursa saham, di New York sana itu, top five-nya itu semuanya perusahaan teknologi, itu ada Apple, Amazon, Meta, dan lain-lain," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kripto/015706795/perkenalkan-umkm-dengan-platform-digital-komdigi-gelar-pelatihan-umkm-go-digital">Perkenalkan UMKM dengan Platform Digital, Komdigi Gelar Pelatihan 'UMKM Go Digital'</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh karenanya, korporasi diminta untuk menjadi pihak yang berada di barisan paling depan untuk menghadapi dinamika global yang sedang terjadi. Korporasi diharuskan menjadi lokomotif agar bisa menavigasi dinamika yang terjadi saat ini di dunia digital.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Indonesia saat ini memiliki visi Indonesia Emas 2045 yang menjadi cita-cita bangsa di masa depan dan upaya untuk mewujudkan cita-cita ini membutuhkan dukungan dari korporasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi serta menciptakan lapangan kerja,&rdquo; tutup Nezar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Nezar Patria mengungkap cara agar Indonesia bisa keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle income trap).

Wamenkomdigi: Indonesia Bisa Keluar dari middle Income Trap dengan Tekankan Pentingnya Inovasi pada Korporasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/13/WhatsApp-Image-2025-02-12-at-221118-763487943.jpeg" alt="Seminar nasional tentang strategi Indonesia keluar dari Middle Income Trap (MIT) yang digelar MN KAHMI di Manhattan Hotel, Jakarta, pada Rabu (12/2). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Seminar nasional tentang strategi Indonesia keluar dari Middle Income Trap (MIT) yang digelar MN KAHMI di Manhattan Hotel, Jakarta, pada Rabu (12/2). (Istimewa)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Indonesia masih berada dalam kondisi Middle Income Trap (MIT). Persoalan itu membutuhkan energi tinggi agar Indonesia bisa keluar dari kondisi MIT. Di antaranya meningkatkan investasi supaya perekonomian meningkat.</p> <p>Selama ini dinamika yang dihadapi kala meningkatkan investasi, yakni kepastian hukum dan birokrasi yang berbelit-beli. Sejatinya transparansi birokrasi berjalan dengan baik, maka kepastian hukum mudah tercapai. Investor tidak ragu menanamkan modal.</p> <p>Ketua Bidang Reformasi Birokrasi MN KAHMI Hery Susanto menegaskan, transformasi birokrasi merupakan langkah mendasar dalam meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global. &ldquo;Birokrasi yang transparan dan efisien adalah fondasi utama dalam menarik investasi dan mempercepat pembangunan ekonomi,&rdquo; ujar Hery Susanto di sela-sela seminar nasional yang diselenggarakan Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI) di Manhattan Hotel, Jakarta, pada Rabu (12/2).</p> <p>Seminar tersebut menghadirkan berbagai pemangku kepentingan guna membahas strategi Indonesia keluar dari Middle Income Trap (MIT). Menurut Hery, tantangan utama yang dihadapi Indonesia adalah yakni produktivitas tenaga kerja yang masih rendah, biaya produksi tinggi, serta kurangnya nilai tambah pada produk industri nasional.</p> <p>Sekjen KAHMI Syamsul Qomar yang juga menjadi pembicara dalam seminar itu menambahkan, reformasi birokrasi juga harus mencakup penyederhanaan regulasi untuk mempercepat proses perizinan investasi. &ldquo;Kita harus memastikan bahwa regulasi yang ada tidak menjadi hambatan, melainkan fasilitator bagi pertumbuhan ekonomi,&rdquo; kata Syamsul.</p> <p>Dia menyoroti perlunya keterlibatan lebih besar dari sektor swasta dalam pembangunan dengan dukungan pemerintah yang lebih fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan industri.</p> <p>Staf Ahli Menteri PANRB Abdul Hakim menyampaikan, Pemerintah telah melakukan berbagai langkah konkret dalam memperbaiki sistem birokrasi, termasuk penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). &ldquo;Digitalisasi adalah kunci untuk memangkas birokrasi yang panjang dan meningkatkan transparansi dalam pelayanan publik,&rdquo; jelasnya.</p> <p>Dia menegaskan, dengan sistem yang lebih efisien, investasi dapat masuk lebih cepat, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.</p> <p>Sementara itu, Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi Riyatno mengungkapkan, meskipun realisasi investasi 2024 mengalami pertumbuhan signifikan sebesar 20,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya, masih terdapat tantangan dalam menciptakan kepastian hukum bagi investor.</p> <p>&ldquo;Keamanan investasi sangat penting. Kasus premanisme di kawasan industri harus segera ditangani agar Indonesia tetap menjadi destinasi investasi yang kompetitif,&rdquo; katanya.</p> <p>Dirjen Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi menekankan, transformasi industri berbasis energi hijau juga merupakan strategi utama dalam keluar dari MIT.</p> <p class="class-paragraph"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/opini/012879836/momentum-keluar-dari-middle-income-trap">Momentum Keluar dari Middle Income Trap</a></strong></p> <p>&ldquo;Hilirisasi sumber daya alam dan pengembangan energi baru terbarukan akan memberikan nilai tambah pada produk ekspor kita, serta mengurangi ketergantungan pada energi fosil,&rdquo; ujar Eniya. Kebijakan itu sejalan dengan target pemerintah dalam mencapai net-zero emissions pada 2060.</p> <p>Di sisi lain, persoalan maladministrasi dalam pelayanan publik perijinan usaha juga menjadi perhatian dalam seminar ini.</p> <p>Sutomo selaku Ketua Relawan Setia Prabowo membeberkan bentuk maladministrasi yang masih terjadi. Yaitu, penyalahgunaan wewenang, penundaan berlarut, dan permintaan imbalan masih sering terjadi.</p> <p>&ldquo;Pemerintah harus lebih tegas dalam menindak oknum-oknum yang melakukan praktik maladministrasi agar kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi tetap terjaga,&rdquo; tegasnya.</p> <p>Dalam seminar itu, Wakil Direktur Utama MIND ID Dany Amrul Ichdan yang turut hadir menuturkan, sektor industri juga harus berperan aktif dalam mendukung efisiensi birokrasi. &ldquo;Kami berharap adanya sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha dalam menciptakan kebijakan yang ramah investasi, termasuk dalam pengembangan industri berbasis sumber daya alam,&rdquo; ujarnya.</p> <p>Sebagai langkah konkret, pemerintah dan sektor swasta sepakat untuk mempercepat transformasi birokrasi melalui digitalisasi, peningkatan investasi di sektor strategis, dan penegakan hukum yang lebih tegas terhadap praktik maladministrasi. </p>

Dorong Transformasi Birokrasi dan Good Governance untuk Tingkat Investasi Demi Indonesia Keluar dari Middle Income Trap.

Dorong Transformasi Birokrasi dan Good Governance untuk Tingkat Investasi Demi Indonesia Keluar dari Middle Income Trap

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/06/pengangguran_jawapos-2945670398.jpg" alt="ILUSTRASI: Pengangguran. (Sumber foto: Dimas Pradipta/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Pengangguran. (Sumber foto: Dimas Pradipta/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Anggota Komisi XI DPR RI Charles Meikyansah menyoroti penurunan jumlah kelas menengah di Indonesia yang cukup signifikan. Ia menyebut, penurunan jumlah kelas menengah dinilai sebagai masalah serius yang dapat berdampak pada perekonomian negara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jumlah masyarakat kelas menengah yang makin susut harus menjadi perhatian bersama dan harus segera ditangani. Pemerintah harus segera mengambil&nbsp; langkah-langkah strategis yang tepat," kata Charles Meikyansah kepada wartawan, Senin (9/9).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan terjadinya jumlah penduduk kelas menengah yang turun drastis. Di mana pada tahun 2019 warga yang masuk dalam kelas menengah masih berkisar di angka 21,45 persen dari total penduduk Indonesia atau sebesar 57,3 juta orang. Sementara pada 2024, penduduk kelas menengah jumlahnya tinggal 17,44 persen atau menjadi 47,85 juta orang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selama lima tahun terakhir, sebanyak 9,48 juta orang telah turun kelas, ada yang menjadi kelompok 'menuju kelas menengah&rsquo; atau aspiring middle class yang berada di antara kelas menengah dan kelas rentan miskin. Kemudian ada kelas menengah yang turun dua level ke bawah menjadi kelompok 'rentan miskin'.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Charles, penurunan jumlah kelas menengah itu dapat memengaruhi perekonomian Indonesia, mengingat selama ini kelas menengah menjadi motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Penurunan ini menandakan banyak masyarakat yang berada dalam situasi rentan, di mana mereka bisa jatuh ke dalam kemiskinan jika terjadi guncangan ekonomi seperti kenaikan harga kebutuhan pokok, kehilangan pekerjaan, atau krisis ekonomi,&rdquo; tuturnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Charles mengatakan, turunnya jumlah masyarakat kelas menengah merupakan persoalan serius bagi perekonomian Indonesia. Sebab, merosotnya jumlah kelompok ini merupakan pertanda sebuah negara makin jauh dari predikat sejahtera.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita harus ingat, ciri utama negara modern, demokratis, dan sejahtera adalah tebalnya lapisan kelas menengah sehingga, kemakmuran tersebar merata. Tapi yang terjadi di Indonesia adalah kebalikannya," jelas Charles.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Maka persoalan ini harus menjadi alert bagi Pemerintah untuk segera bertindak demi menjaga stabilitas ekonomi dengan memperkuat jaringan pengaman sosial, untuk melindungi mereka yang kini masuk aspiring middle class maupun kelompok rentan miskin agar tidak semakin jauh turun sampai pada kelompok masyarakat rentan miskin,&rdquo; sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Charles menegaskan, pemerintah harus menjaga dan memperkuat kelas menengah. Karena kelas menengah yang kuat akan menciptakan ekonomi yang lebih stabil, inklusif, dan berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Menjaga dan memperkuat kelas menengah di Indonesia harus menjadi prioritas Pemerintah di atas program-program pembangunan lainnya," ungkap Charles.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun, kriteria kelas menengah adalah mereka yang pengeluarannya berkisar 3,5-17 kali garis kemiskinan yang ditetapkan Bank Dunia atau sekitar Rp 2.040.262 Rp 9.909.844. Sementara kriteria menuju kelas menengah pengeluarannya berkisar 1,5-3,3 kali garis kemiskinan atau sekitar Rp 874.398-Rp 2.040.262 per kapita per bulan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Komisi IX DPR yang membidangi urusan keuangan dan perekonomian negara mengingatkan, pertumbuhan kelas menengah sangat bergantung pada akses terhadap pekerjaan yang stabil dan berkualitas. Karena itu, Charles meminta Pemerintah untuk mendorong investasi di sektor-sektor yang menciptakan lapangan kerja berkelanjutan seperti sektor manufaktur, teknologi, dan industri kreatif.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kesejahteraan rakyat merupakan akar dari berbagai masalah lain yang akan sulit diatasi jika tidak ditangani segera. Program pelatihan keterampilan dan sertifikasi harus diperluas untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia, sehingga mereka dapat mengakses pekerjaan dengan pendapatan yang lebih baik dan stabil," pungkasnya.</div>

Menurut Charles, penurunan jumlah kelas menengah itu dapat memengaruhi perekonomian Indonesia, mengingat jadi motor penggerak ekonomi.

Angka Kelas Menengah Mengalami Penurunan, DPR Khawatir Perekonomian Nasional Terganggu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/25/IMG-20240725-WA0003-3843238425.jpg" alt="Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Airlangga Hartarto mengklaim sejumlah daerah sudah berada di atas middle income trap. Di antaranya, Jakarta, Kalimantan Timur (Kaltim), Kalimantan Utara (Kaltara), hingga Morowali di Sulawesi Utara.</p> <p>Middle income trap merupakan keadaan satu wilayah berhasil bertransisi dari status berpenghasilan rendah ke menengah. Di antaranya, pendapatan per kapita di Jakarta yang telah mencapai USD 21 ribu, Kaltara tembus USD 17 ribu.</p> <p>&ldquo;Jadi beberapa daerah ini sudah di atas middle income trap. Dan kalau dilihat dari jumlah populasinya kan Jakarta 10 juta. Nah kita bisa melihat daerah-daerah dan per wilayah itu yang angkanya sudah tinggi,&rdquo; kata Airlangga di kantornya, Kamis (25/7).</p> <p>&ldquo;Termasuk kemarin beberapa kabupaten di Sumatera Selatan, misalnya Ogan Komering Ilir. Kemudian wilayah di Sulawesi, misalnya Morowali,&rdquo; imbuhnya.</p> <p>Meski begitu, Airlangga memastikan akan terus menjaga tingkat kemiskinan di wilayah-wilayah yang dianggap berhasil lepas dari middle income trap.</p> <p>&ldquo;Tentu daerah-daerah ini kita harus jaga juga dengan tingkat kemiskinannya seperti apa, koefisien gininya seperti apa. Sehingga kita akan mendorong bahwa keberadaan penggerak ekonomi itu betul-betul bermanfaat di wilayah tersebut,&rdquo; imbuhnya.</p> <p>Lebih lanjut Airlangga mengatakan, secara khusus Pemerintah RI masih terus mendorong percepatan akselerasi menuju middle income trap sehingga bisa lepas di tahun 2030 sampai 2032.</p> <p>Untuk itu, pihaknya terus berupaya untuk masuk dalam aksesi OECD. Selain beberapa tahapannya sudah disetujui dan akan dikebit selama 3 tahun ke depan.</p> <p>Tterkait aksesi OECD dalam pembahasan di DPR, sudah disepakati untuk masuk dalam rencana pembangunan jangka panjang Indonesia 2025 sampai dengan 2045.</p> <p>&ldquo;Sehingga dengan kriteria itu kita juga sudah punya kriteria tentang inflasi. Nah kita jadikan satu, kita dorong nanti kepala daerah, pasca pilkada untuk berkonsentrasi memencet tombol-tombol driver tersebut,&rdquo; pungkasnya.</p>

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengklaim sejumlah daerah sudah berada di atas middle income trap. Di antaranya, Jakarta, dan Kaltara.

Menko Perekonomian Klaim Jakarta, Kaltara hingga Morowali Berhasil Lolos Middle Income Trap

<div id="m#msg-f:1784765554510006953" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/Menristek-Bambang-Brodjonegoro-Dery-Ridwansah.jpg" alt="Bambang Brodjonegoro." width="100%">
<figcaption>Bambang Brodjonegoro.</figcaption>
</figure> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Menteri PPN/Kepala Bappenas periode 2016-2019, Bambang Brodjonegoro menilai, saat ini adalah momen terbaik untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta menuju Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur. Peluang ini bisa dimanfaatkan bukan hanya untuk membangun kota impian, tapi juga mengeluarkan Indonesia dari <em>middle income trap</em>.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bambang beranggapan peluang ini sebagai kesempatan sekali seumur hidup. Salah satu faktor yang memperkuat keyakinan Bambang adalah kehadiran bonus demografi di Indonesia, yaitu ketika jumlah populasi dengan usia produktif (15-64 tahun) lebih banyak dari populasi non-produktif (65 tahun ke atas).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Ini adalah<em> once in a life time opportunity</em>. Karena kalau kita melewatkan masa bonus demografi ini, khawatirnya kita belum naik kelas saat kita populasi kita sudah jadi <em>aging</em> (menua). Nanti susah untuk kembali muda,&rdquo; kata Bambang dalam diskusi bertajuk IKN, Jembatan Masa Kini dan Depan, Sabtu (9/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kehadiran usia produktif, menurut Bambang, terbukti mampu mengeluarkan banyak negara dari <em>middle income trap</em> kemudian naik kelas menjadi negara maju. Oleh sebab itu, dia mengingatkan seluruh elemen masyarakat supaya tidak terlena dengan peluang ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/013069393/tak-mau-tua-sebelum-kaya-ri-harus-bisa-lepas-dari-middle-income-trap-pada-2038">Tak Mau Tua Sebelum Kaya? RI Harus Bisa Lepas dari Middle Income Trap pada 2038</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Bonus itu kan sesuatu yang tidak kita harapkan tiba-tiba ada. Indonesia begitu, tahu-tahu punya penduduk usia muda yang produktif, itu bonus. Tapi kita nggak boleh kesenangan, tidak boleh rileks. Justru ini adalah <em>golden opportunity</em> untuk keluar dari jebakan kelas menengah, seperi Jepang dan Korea Selatan,&rdquo; kata Bambang.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tapi, banyak juga negara yang gagal. Jadi, ini bukan sesuatu yang otomatis. Maka kita harus menyiapkan berbagai strategi, salah satunya adalah memperkuat sektor perkotaan," imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bambang menuturkan, generasi muda mendambakan untuk bermukim di kota yang layak ditinggali. Menurutnya, IKN Nusantara adalah kota impian para generasi muda, karena seluruh utilitas ditata dengan baik dan air minum yang keluar dari kran bahkan bisa langsung diminum (<em>drinkable</em>).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Belum lagi kawasan inti pemerintahan yang dijamin terbebas dari polusi karena seluruhnya menggunakan kendaraan listrik. Selain itu, sekitar 65 persen dari wilayah IKN juga tetap mempertahankan kawasan hutan yang menjadi identitas Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kelompok usia muda jelas terekspos teknologi digital. Mereka sudah punya bayangan soal kota <em>liveable</em>, seperti tidak ada kabel listrik yang menggantung, air bisa langsung diminum. Justri ini saat terbaik supaya kita punya contoh <em>role model</em> dari pembangunan kota, yang akan mengarahkan kota-kota lain di Indonesia jadi lebih <em>liveable</em>,&rdquo; pungkas Bambang.</div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

"Mereka sudah punya bayangan soal kota liveable, seperti tidak ada kabel listrik yang menggantung, air bisa langsung diminum," katanya.

Bambang Brodjonegoro: IKN adalah Kota Impian Generasi Muda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/08/69_optimmis-42759458.jpg" alt="GANJAR PRANOWO" width="100%">
<figcaption>GANJAR PRANOWO</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Calon presiden (capres) Ganjar Pranowo optimistis Indonesia bisa keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle income trap). Itu merupakan istilah ekonomi yang mengacu pada keadaan sebuah negara yang berhasil mencapai tingkat pendapatan menengah, tetapi tidak dapat meningkat lagi menjadi negara maju.</p> <p>&rdquo;Soal middle income trap, sebenarnya yang mesti dilakukan adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan dan memberikan layanan kesehatan. Aksesnya harus gampang,&rdquo; ujar Ganjar setelah menghadiri acara tahunan US-Indonesia Investment Summit Ke-11 yang diselenggarakan AmCham Indonesia dan US Chamber of Commerce di Jakarta Selasa (24/10).</p> <p>Ganjar menuturkan, untuk menjaga kualitas sumber daya manusia (SDM), pemerintah perlu menyiapkan akses pendidikan yang mudah. Dengan begitu, bonus demografi di Indonesia bisa dimanfaatkan dengan baik, tidak menjadi ancaman. &rdquo;Kita punya kesempatan bonus demografi yang tinggi. Ini masyarakat produktifnya banyak,&rdquo; ungkapnya.</p> <p>Langkah kedua yang harus dilakukan untuk keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah adalah mengoptimalkan potensi ekonomi. &rdquo;Dengan waktu sekitar 10&ndash;13 tahun, mesti gaspol, harus cepat. Kita tidak bisa urut kacang atau perlahan-lahan geraknya. Seluruh kekuatan kita siapkan,&rdquo; tegasnya.</p> <p>Upaya-upaya tersebut harus didukung dengan sistem anggaran yang tepat. &rdquo;Kalau bahasanya Pak Jokowi, kalau sudah dilantik, langsung gaspol dan dieksekusi saja. Salah satunya adalah pangan harus berdaulat dan tahan. Kedua, kita bicara transisi energi. Yang ketiga, kesehatan dan pendidikan. Itu bisa dilakukan. Jadi, anggaran kita mesti bisa naik dan optimal. Saya yakin semua pasti mampu,&rdquo; ujarnya.</p> <p>Menurut mantan gubernur Jawa Tengah dua periode tersebut, bonus demografi akan menjadi bencana bila tidak diikuti dengan peningkatan kualitas manusia Indonesia serta penguasaan sains dan teknologi. Padahal, jumlah penduduk lebih dari 278 juta jiwa atau terbesar keempat di dunia dapat menjadi potensi sekaligus kekuatan besar bagi Indonesia untuk melompat menjadi negara maju.</p> <p>&rdquo;Indonesia yang kaya sumber daya alam dapat menjadi kutukan sumber daya alam jika tidak dikelola secara optimal. Potensi sumber daya alam seperti energi, mineral, pertanian, perkebunan, perikanan, serta keanekaragaman hayati adalah kunci bagi Indonesia dalam bersaing di dunia internasional dan menghadirkan kesejahteraan rakyat,&rdquo; katanya.</p> <p>Menurut Ganjar, potensi digital Indonesia juga harus dimanfaatkan dengan bersandar pada kekuatan dan sumber daya nasional. Sementara itu, perubahan iklim yang telah bergeser menjadi krisis iklim mengharuskan adanya pergeseran paradigma dalam pembangunan. &rdquo;Lingkungan hidup atau planetary boundaries harus menjadi batasan bagi seluruh aktivitas, terutama aktivitas ekonomi,&rdquo; jelasnya. <strong>(als/c14/wir)</strong></p> <p>---</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/07/8_berpihak-1742682825.jpg" alt="Ganjar Pranowo" width="100%">
<figcaption>Ganjar Pranowo</figcaption>
</figure> <p>"Dengan waktu sekitar 10-13 tahun, mesti gaspol, harus cepat. Kita tidak bias urut kacang atau perlahan-lahan geraknya. Seluruh kekuatan kita siapkan.&rdquo;</p> <p><em><strong>GANJAR PRANOWO, CALON PRESIDEN RI</strong></em></p>

Capres Ganjar Pranowo optimistis Indonesia bisa keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle income trap).

Ganjar Optimistis Indonesia Keluar dari Middle Income Trap

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/PENJUALAN-MOBIL-BEKAS-FEDRIK-TARIGAN-6.jpg" alt="Calon Pembeli mendapatkan penjelasan dari tenaga marketing di Showroom Belanja Mobil Indonesia, Jakarta, Senin (6/2/2023). Guna menghadirkan kebutuhan mobil bekas untuk masyarakat Indonesia saat ini, tidak hanya menyajikan penjualan konvensional juga dipe" width="100%">
<figcaption>Calon Pembeli mendapatkan penjelasan dari tenaga marketing di Showroom Belanja Mobil Indonesia, Jakarta, Senin (6/2/2023). Guna menghadirkan kebutuhan mobil bekas untuk masyarakat Indonesia saat ini, tidak hanya menyajikan penjualan konvensional juga dipe</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Sejumlah sentimen perekonomian menjadi perhatian. Seperti pelemahan ekonomi Tiongkok, inflasi, perubahan iklim, dan fenomena El Nino. Begitu pula, pemilu 2024 yang bakal menentukan nasib Indonesia ke depan.</p> <p>Ekonom sekaligus Komisaris Independen PT Bank Central Asia, Tbk (BCA) Raden Pardede menuturkan, Tiongkok merupakan motor pertumbuhan ekonomi dunia dengan menyumbang sebesar 40 persen. Setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi di Tiongkok akan berpengaruh kepada 0,4 persen pertumbuhan ekonomi dunia.</p> <p>Tren ekonomi Negeri Panda juga berdampak ke Indonesia. Setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi Tiongkok memengaruhi sekitar 0,29 persen terhadap ekonomi nasional.</p> <p>"Artinya, kalau Tiongkok turun, maka perekonomian global juga akan turun. Begitu pula Indonesia, inilah yang membuat <em>lower for longer</em> (pertumbuhan ekonomi)," ucap Raden dalam Indonesia Knowledge Forum di Ritz-Carlton, Rabu (11/10).</p> <p>Dia menjelaskan, pertumbuhan ekonomi Tiongkok sempat berada di level 8-10 persen pada medio 2000-an. Lambat laun, perekonomian mereka merosot menjadi rata-rata di 4,5 persen.</p> <p>International Monetary Fund (IMF) memangkas perkiraan pertumbuhan ekonomi Tiongkok menjadi 5 persen dari sebelumnya 5,2 persen tahun ini. Sedangkan di 2024, diproyeksi sebesar 4,2 persen.</p> <p>Fenomena El Nino yang mungkin berlangsung sampai Desember 2023 menjadi tantangan selanjutnya. Kekeringan di sejumlah wilayah membuat produksi pangan, khususnya beras, terkendala. Kondisi cuaca seperti ini tak lepas dari isu perubahan iklim.</p> <p>Raden mengatakan, pada 1960 sampai 1970, setiap satu dekade kenaikan temperatur bumi hanya 0,1 derajat celcius. Tapi mulai 1980, naiknya sebanyak 0,2 derajat celcius sampai 2020. Sejalan dengan produksi karbon dioksida akibat aktivitas industri.</p> <p>Menurut dia, bisa jadi setiap 1 dekade naiknya menjadi 0,3 bahkan 0,4 derajat celcius. Dan ini akan menyebabkan persoalan besar untuk dunia.</p> <p>"Temperatur yang tinggi dan juga bencana yang diakibatkan perubahan iklim berpengaruh juga terhadap produksi pangan, beras kita akibat el nino ini sudah terjadi. Ini juga ada kaitannya dengan <em>energy and food insecurity</em>. Ini menjadi persoalan," terangnya.</p> <p>Pemerintah saat ini mencanangkan visi Indonesia Emas 2045. Butuh pertumbuhan ekonomi 6-7 persen untuk mencapai pendapatan per kapita USD 30 ribu. Sedangkan, hingga Juli 2023 pendapatan nasional bruto Indonesia masih USD 4.580 per kapita. Pertumbuhan ekonomi juga masih di kisaran 5 persen.</p> <p class="class-paragraph">"Di 2038 akan mulai menua secara demografi. Yang biasanya disebutkan kalau sudah menua, maka tidak ada negara yang keluar dari <em>middle income trap</em>. Jadi kita harus keluar dari <em>middle income trap</em> sebelum 2038 supaya kita tidak tua sebelum kaya, jadi harus kaya sebelum tua," beber Raden.</p> <p>Untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045 dan keluar dari jebakan negara <em>middle income trap</em> akan ditentukan oleh kandidat tiga calon presiden (capres) yang bakal terpilih di kontestasi pemilu 2024. Siapa saja yang bakal terpilih menjadi presiden baru akan dihadapkan pada banyak pekerjaan rumah. Terutama soal ekonomi.</p> <p>Presiden Direktur BCA Jahja Setiaatmadja meyakini pentingnya pemahaman yang menyeluruh dalam menghadapi tantangan menciptakan ekonomi berkelanjutan. Penting untuk menggali potensi kolaborasi lintas sektor dan inovasi. "Terutama berbasis teknologi digital dalam menghasilkan solusi ramah lingkungan untuk pembangunan ekonomi berkelanjutan melalui pendekatan ekologi," tandasnya.</p>

Siapa saja yang bakal terpilih menjadi presiden baru akan dihadapkan pada banyak pekerjaan rumah. Terutama soal ekonomi.

Tak Mau Tua Sebelum Kaya? RI Harus Bisa Lepas dari Middle Income Trap pada 2038

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/25/Achmad-Ali-2179003131.png" alt="Achmad Ali" width="100%">
<figcaption>Achmad Ali</figcaption>
</figure> <p><strong>INDONESIA</strong>&nbsp;menjadi negara maju atau tidak, ditentukan dalam tiga kali pemilu ke depan. Kepemimpinan nasional di tahun 2024, 2029, dan 2034 akan sangat menentukan apakah kita masih dalam jebakan negara berpendapatan menengah (middle income trap) atau bisa keluar jadi negara maju. Demikian disampaikan Presiden Joko Widodo dalam sambutan Rakernas GAMKI di Medan, seperti disiarkan YouTube Sekretariat Presiden Sabtu (19/8) lalu.</p> <p>Menurut pendapat Gill dan Kharas (2007) dalam Yusuf (2023), middle income trap (MIT) merupakan suatu perekonomian yang mengalami penurunan dinamisme ekonomi yang tajam setelah berhasil bertransisi dari status berpenghasilan rendah ke menengah. Kondisi itu banyak terjadi pada negara yang tak mampu berpindah dari berpendapatan menengah ke pendapatan tinggi. Karena negara tak mampu bersaing dengan negara berpenghasilan lebih rendah yang bergantung pada sumber daya alam dan murahnya tenaga kerja. Juga, tidak mampu bersaing dengan negara maju yang mengandalkan kualitas manusia dan teknologi tinggi.</p> <p>Diakui Presiden Jokowi, Indonesia perlu mengubah pendekatan dalam membangun masa depan, dari reformatif menjadi transformatif, melalui tiga area perubahan. Yakni, transformasi ekonomi, sosial, dan tata kelola. Pada area transformasi ekonomi, pertumbuhan 5 persen yang saat ini dicapai masih perlu ditingkatkan. Dengan skenario transformatif, diperlukan rata-rata pertumbuhan 6 persen agar tahun 2041 Indonesia bisa keluar dari MIT. Sedangkan dengan skenario sangat optimis, rata-rata pertumbuhan 7 persen agar tahun 2038 Indonesia dapat keluar dari MIT.</p> <p>Karena itu, momentum Indonesia dapat keluar dari MIT bukan tanpa dasar. Pertama, berdasar laporan terbaru Bank Dunia pada 30 Juni 2023, Indonesia menduduki kembali posisi negara berpendapatan menengah atas (upper-middle income country) setelah harus turun kelas pada 2020. Klasifikasi itu diperbarui setiap tahun pada 1 Juli. Mengacu pendapatan per kapita pada tahun kalender sebelumnya atau capaian di 2022.</p> <p>Berdasar data Badan Pusat Statistik (BPS), produk domestik bruto (PDB) per kapita Indonesia pada 2022 mencapai USD 4.783,9 per tahun atau Rp 71 juta. Artinya, rata-rata penduduk Indonesia yang berjumlah 270,20 juta jiwa memiliki pendapatan Rp 5,9 juta per bulan. Pendapatan PDB per kapita penduduk Indonesia pada 2022 meningkat sekitar Rp 8,7 juta jika dibandingkan 2021 atau sekitar 14 persen. Mengacu pada klasifikasi Bank Dunia, negara tergolong berpendapatan menengah atas jika memiliki PDB per kapita mulai dari rentang USD 4.466 hingga USD 13.845.</p> <p>Kedua, Indonesia memiliki jumlah penduduk terbesar ke-4 di dunia dengan angkatan kerja 146,62 juta orang pada Februari 2023 berdasar data BPS. Angka itu naik 2,61 juta orang jika dibandingkan Februari 2022. Sayang, mayoritas kelas pekerja di Indonesia bekerja dalam kondisi cukup rentan. Baik formal maupun informal. Itu konsekuensi dari minimnya lapangan pekerjaan formal dan berkualitas.</p> <p>Merujuk kembali pada data BPS per Februari 2023, penduduk yang bekerja di kegiatan informal mencapai 83,34 juta orang (60,12 persen). Sementara itu, yang bekerja di kegiatan formal sebanyak 55,29 juta orang (39,88 persen).</p> <p>Dari sini, strategi pembangunan ekonomi perlu menempatkan penciptaan lapangan kerja formal dan berkualitas sebagai salah satu tujuan utamanya. Strategi itu pun perlu bersifat progresif. Yakni, tak sekadar menciptakan lapangan kerja, tapi juga mencapai perekonomian dan relasi sosial yang lebih egaliter. Masalahnya, selain dari hambatan ekonomi-fiskal dan teknis-kebijakan, strategi pembangunan ekonomi semacam itu akan menemui hambatan politik dari oposisi: kelas kapitalis (Alnick Nathan, 2022).</p> <p>Selain itu, untuk meningkatkan kualitas dan daya saing perekonomian, negeri ini perlu meningkatkan human capital yang merupakan salah satu upaya dalam menghindari MIT. Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk meningkatkan human capital adalah melalui pendidikan.</p> <p>Hanushek dan Wobman (2007) dalam Bakri (2022) berpendapat bahwa tenaga kerja dengan pendidikan tinggi dan terampil memiliki efek yang lebih tinggi dalam pertumbuhan ekonomi karena punya kemampuan lebih di bidang inovasi dan lebih cepat dalam menguasai teknologi. Tenaga kerja dengan pendidikan tinggi biasanya memiliki kompensasi yang lebih tinggi. Hal itu berdampak pada pendapatan per kapita Indonesia.</p> <p>Ketiga, optimalisasi peluang bonus demografi. Bonus demografi adalah saat negara memiliki komposisi penduduk usia produktif (15&ndash;64 tahun) lebih besar ketimbang usia nonproduktif (65 tahun atau lebih) dengan proporsi di atas 60 persen. Saat ini, Indonesia berada di periode rasio ketergantungan penduduk yang paling rendah (puncak bonus demografi), yang terjadi hanya sekali dalam sejarah peradaban suatu negara. Dan kita pun tahu momentum bonus demografi Indonesia hanya sampai 2035. Setelahnya, piramida usia penduduk akan berbalik, dan usia nonproduktif akan lebih banyak.</p> <p>Kita pun mengapresiasi lima strategi kunci transformasi yang akan dilakukan pemerintah untuk mengeluarkan Indonesia dari jebakan MIT. Yakni, transformasi sumber daya manusia (SDM), transformasi pendidikan, transformasi pada jaring pengaman sosial, transformasi ekonomi, dan transformasi institusi. Dengan melihat lima strategi kunci transformasi itu, besar harapan agar pertumbuhan ekonomi Indonesia bangkit secara perlahan hingga dapat keluar dari jebakan MIT dan keinginan untuk bertransisi menjadi negara maju di Indonesia Emas 2045 bisa terwujud.&nbsp;<strong>(*)</strong></p> <hr /> <p>*) <strong>ACHMAD ALI</strong>, Statistisi ahli madya di Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali</p>

Indonesia menjadi negara maju atau tidak, ditentukan dalam tiga kali pemilu ke depan. Kepemimpinan nasional di tahun 2024, 2029, dan 2034

Momentum Keluar dari Middle Income Trap

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/24/airlangga-OECD-573734105.jpg" alt="Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Dinner Meeting OECD di Park Hyatt Hotel Jakarta, Kamis (23/8)." width="100%">
<figcaption>Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Dinner Meeting OECD di Park Hyatt Hotel Jakarta, Kamis (23/8).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Pemerintah Indonesia menargetkan bisa menjadi anggota dari Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) dalam waktu 3,5 tahun. Sehingga bisa lebih cepat dari keanggotaan Chili, Amerika Selatan yang memakan waktu 7 tahun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal ini disampaikan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Dinner Meeting OECD di Park Hyatt Hotel Jakarta, Kamis (23/8). "(Target RI menjadi anggota OECD) Chili di bagi dua. 3,5 tahun," kata Airlangga dalam konferensi pers usai Dinner Meeting bersama negara anggota OECD.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Airlangga optimistis, RI bisa berproses lebih cepat dari Chili karena Indonesia sudah menunjukkan hal positif berbagai tantangan. Mulai dari keberhasilannya dalam menyelesaikan KTT G20 dan kemampuan RI dalam mempersiapkan perjanjian multilateral.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tak hanya itu, menurut Airlangga, Indonesia sendiri sudah menjadi partner dari OECD. Bahkan, hanya Indonesia yang menjadi salah satu negara yang bukan anggota OECD tetapi menjadi <em>key partner</em>.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dan OECD mempunyai perwakilan di Indonesia. Di negara lain, perwakilan OECD hanya kepada mereka yang merupakan member, sehingga dengan demikian ini menjadi hal yang penting," tutur Airlangga.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ke depan, ini menjadi tantangan bagi kita semua. Dan kita perlu bekerja keras seluruh <em>stakeholder</em> yang ada agar proses yang diminta Bapak Presiden segera bisa berproses," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Airlangga membeberkan bahwa dalam proses untuk menjadi anggota OECD. Pemerintah RI telah mengantongi dukungan dari sekitar 28 negara-negara anggota OECD yang diwakili masing-masing duta besar (Dubes).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun saat ini, sifat keanggotaan Indonesia dalam OECD masih berupa usulan yang nantinya akan diputuskan pada September mendatang. "Indonesia besar hati karena dukungan daripada dubes ini penting karena akan ada pertemuan di bulan September yang akan memutuskan apakah usulan Indonesia untuk masuk menjadi anggota OECD diterima oleh seluruh negara," bebernya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Usai usulan diterima seluruh anggota OECD, maka kata Airlangga, Indonesia akan menerima <em>roadmap</em> dan kemudian menyesuaikan dengan persyaratan yang telah ditentukan. "Jumlah negara yang di OECD ada 38, dan tentunya penerimaan itu mempunyai persyaratan. Dan tadi disampaikan ada 200 standar yang perlu diharmonisasi. Beberapa negara yang terakhir Chili prosesnya 7 tahun," tandasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Pemerintah Indonesia menargetkan bisa menjadi anggota dari Organization for Economic Cooperation and Development dalam waktu 3,5 tahun.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#middle income trap

Berita Terkini