<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/Michelle-Bachelet-The-Times-of-Israel.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Lebih dari 230 organisasi non pemerintah (NGO) menandatangani pernyataan bersama agar Komisioner Tinggi HAM PBB Michelle Bachelet mengundurkan diri. Dia dituding telah menutupi kekejian Tiongkok saat berkunjung ke Negeri Tirai Bambu bulan lalu.  Mayoritas organisasi yang tanda tangan adalah mereka yang selama ini memperjuangkan hak-hak kelompok minoritas Uighur, Tibet, dan Hongkong.  Kritik pada Bachelet datang bertubi-tubi karena dirinya tidak mengecam pelanggaran HAM yang dilakukan Tiongkok. Padahal, kunjungan tersebut direncanakan sejak lama.  Dia berkunjung ke Xinjiang, tempat lebih dari 1 juta penduduk Uighur dan minoritas lainnya dilaporkan ditahan dan disiksa di kamp.  ”Bachelet membuang kesempatan langka untuk mendukung akuntabilitas. Dia gagal mengatasi serangkaian petisi pelanggaran hak asasi manusia sistematis yang dilakukan otoritas Tiongkok,” bunyi salah satu pernyataan terbuka untuk Bachelet.

Dituding Tutupi Kekejian Tiongkok, Pejabat HAM PBB Didesak Mundur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/Michelle-Bachelet-The-Times-of-Israel.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim PBB tengah berada di Tiongkok. Mereka bersiap jelang kunjungan Kepala HAM PBB (UNHCHR) Michelle Bachelet ke Xinjiang pada Mei mendatang. Yakni, mencari tahu dugaan pelanggaran HAM di wilayah yang didominasi penduduk Uighur tersebut.  South China Morning Post melaporkan, delegasi PBB itu tengah dikarantina di Guangzhou. Jubir UNHCHR Liz Throssell mengungkapkan bahwa lima anggota tim berangkat atas undangan Tiongkok. Kantor Komisaris Hak Asasi Manusia (OHRC) PBB bernegosiasi dengan pemerintah Tiongkok sejak 2018 untuk berusaha mengunjungi Xinjiang dengan akses yang tidak terbatas. Belum ada kunjungan komisaris UNH CHR ke Tiongkok sejak 2005.  Di sisi lain, Tiongkok berusaha memperhalus kunjungan PBB tersebut. Jubir Kementerian Luar Negeri Tiongkok Wang Wenbin menyebut kunjungan itu untuk mempromosikan pertukaran dan kerja sama antara kedua pihak.  ”Kami selalu menentang penggunaan masalah ini untuk manipulasi politik,” tegasnya.

Soal Dugaan Pelanggaran HAM, Kepala HAM PBB Bakal Kunjungi Xinjiang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/Michelle-Bachelet-The-Times-of-Israel.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Reaksi dan kecaman mengalir deras kepada militer Myanmar. Pelaku kudeta sejak 1 Februari lalu itu telah menggelar pengadilan untuk Aung San Suu Kyi. Pemimpin demokrasi Myanmar tersebut dijatuhi vonis 4 tahun penjara yang kemudian dipotong menjadi 2 tahun penjara. Namun, banyak pihak meragukan proses persidangan yang berlangsung serba tertutup itu.  ”Ini bermotif politik,” ujar Kepala Lembaga HAM PBB Michelle Bachelet, Senin (6/12). Selama ini, proses peradilan dilakukan secara diam-diam dan di bawah kontrol militer. Media tidak diperbolehkan meliput langsung proses peradilan Suu Kyi.  Bachelet bukan satu-satunya orang yang geram dengan tindakan junta militer Myanmar. Kritik serupa dilontarkan Menteri Luar Negeri Inggris Liz Truss. Dia meminta agar junta militer Myanmar segera membebaskan para tahanan politik. Sudah saatnya ada dialog untuk memungkinkan kembalinya demokrasi ke negara yang dulu bernama Burma tersebut. Penahanan sewenang-wenang itu hanya berisiko menimbulkan kerusuhan lebih lanjut.  ”Hukuman yang dijatuhkan kepada Aung San Suu Kyi adalah upaya mengerikan lain yang dilakukan rezim militer Myanmar untuk melumpuhkan oposisi serta menekan kebebasan dan demokrasi,” tegas Truss seperti dikutip Agence France-Presse.  Juru Bicara Junta Militer Myanmar Zaw Min Tun menjelaskan bahwa Suu Kyi dijatuhi hukuman 2 tahun penjara karena melakukan penghasutan terhadap militer. Itu karena partai NLD membuat pernyataan mengecam para jenderal pascakudeta. Vonis 2 tahun penjara lainnya terkait pelanggaran aturan Covid-19 di bawah Undang-Undang (UU) Bencana Alam. Dakwaan kedua itu terkait dengan pemilu tahun lalu. Saat itu NLD menang besar.  Itu adalah vonis pertama Suu Kyi. Junta militer Myanmar masih akan menjerat peraih nobel perdamaian itu dengan 11 dakwaan lain. Misalnya saja tuduhan korupsi, melanggar UU Keamanan Negara, kepemilikan walkie talkie secara ilegal, dan beberapa lainnya. Jika pada semua kasus dia dinyatakan bersalah, pemimpin Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) itu diperkirakan bakal mendekam di penjara selama beberapa dekade.  Mantan Presiden Myanmar Win Myint divonis 4 tahun penjara dengan dakwaan yang sama. Mereka berdua tidak akan langsung dimasukkan ke penjara. ”Mereka akan menghadapi dakwaan lainnya dari tempat mereka tinggal saat ini,” tegas Zaw Min Tun.  Sejak ditangkap, Suu Kyi dan Win Myint menjalani tahanan rumah di Naypyidaw. Namun, lokasi tepatnya dirahasiakan oleh junta miltier. Dalam setiap sidang, pengacara Suu Kyi juga dilarang berbicara pada para jurnalis.  Penasihat Senior International Crisis Group Myanmar Richard Horsey menegaskan bahwa hukuman untuk Suu Kyi adalah pembalasan dan unjuk kekuatan yang dilakukan junta militer. Beberapa pekan sebelumnya, para petinggi NLD lainnya juga menerima hukuman tak kalah berat. Mantan kepala menteri dihukum 75 tahun dan tangan kanan Suu Kyi 20 tahun.  Di luar kasus tersebut, Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) merilis data penjualan senjata selama pandemi. Mereka mengungkapkan bahwa perusahaan-perusahaan pembuat senjata sama sekali tidak terdampak pandemi tersebut. Justru, dunia saat ini tengah berlomba-lomba memperkuat persenjataannya.  Sebanyak 100 perusahaan produsen senjata terbesar di dunia telah menghasilkan USD 531 miliar atau setara Rp 7,67 kuadriliun sepanjang 2020. Angka itu naik 1,3 persen dibandingkan 2019. Perusahaan-perusahaan asal AS masih mendominasi penjualan senjata global. Yakni, 54 persen dari total penjualan selama 2020.

PBB Anggap Vonis untuk Aung San Suu Kyi Bermuatan Politis