<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Terawan-Agus-Putranto-Raka-Denny-2.jpg" alt="Dokter Terawan Agus Putranto di Istana Negara, Selasa (22/10). (Raka Denny/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Dokter Terawan Agus Putranto di Istana Negara, Selasa (22/10). (Raka Denny/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Menteri Kesehatan <a href="https://www.jawapos.com/tag/dokter-terawan/">Dokter Terawan</a> Agus Putranto resmi dipecat dari Ikatan Dokter Indonesia (<a href="https://www.jawapos.com/tag/idi/">IDI</a>). Keputusan itu dilakukan berdasarkan hasil muktamar IDI di Aceh pada Jumat, 25 Maret 2022. Keputusan ini menindaklanjuti rekomendasi PB ID pada tahun 2018 lalu yang belum dilaksanakan selama ini.  Sebetulnya rekomendasi pemecatan itu sudah disampaikan dalam penjelasan khusus pada Rapat Dengar Pendapat dengan DPR RI saat 9 April 2018. Dalam surat yang disampaikan oleh Ketua Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) Pusat Ikatan Dokter Indonesia dr. Broto Wasisto, MPH, DTM&amp;H (Alm) disebutkan pandangan para ahli terkait metodecuci otak atau DSA (Digital Substraction Angiogram). Metode '<a href="https://www.jawapos.com/tag/cuci-otak/">cuci otak</a>' itu memasukkan kateter ke dalam pembuluh darah melalui pangkal paha penderita stroke. Hal tersebut dilakukan untuk melihat apakah terdapat penyumbatan pembuluh darah di area otak.  Menurut para ahli, metode itu bukan metode baru dalam dunia medis. Akan tetapi, Dokter Terawan dinilai terlalu berlebihan mengiklankan diri seolah-olah metode tersebut sebagai inovasi medis pertama di Indonesia sehingga membuat pasien stroke tertarik untuk mencobanya. Dalam surat tersebut yang diterima media, Sabtu (26/3) sejumlah saksi ahli berpendapat soal hal itu.  1. Prof. Dr. Irawan Yusuf, Ph.D  Dalam surat tersebut, Prof Irawan menjelaskan bahwa saat pertama kali bertemu, Dokter Terawan sedang mengambil S3 di Universitas Gajah Mada tapi ternyata tidak ada dosen yang mau membimbing. Maka Prof. Dr. Irawan Yusuf, Ph.D mengusulkan agar Dokter Terawan mengambil S3 di Univ. Hasanuddin.  Menurutnya saat itu, peran utama Brainwashing hanya meningkatkan cerebral blood flow pada stroke kronik, memperbaiki suplai darah ke jaringan yang infark sehingga oksigen, nutrisi dan obat bisa sampai serta memperpanjang window period, gejala klinis membaik. Tetapi simpulan yang ditonjolkan terlalu berlebihan (sebagai  alternatif terapi stroke yang standar) sehingga mempertajam kontroversi.  Ia menegaskan saat itu bahwa temuan Dokter Terawan belum dapat dijadikan terapi alternatif untuk menggantikan terapi standar tapi hanya meningkatkan cerebral blood  flow sehingga terapi lain dapat dilakukan secara terencana. Ia menegaskan bahwa Dokter Terawan harus bertindak sesuai kompetensi dan kewenangannya untuk menghilangkan kontroversi.  2. Saksi Ahli Prof. DR. Dr. Moh. Hasan Machfoed, Sp.S(K),  Saat itu ia menganalisis dan menyampaikan pendapat tentang aspek etika Brainwashing DSA di bidang neurologi disebut sebagai cerebral angiography, digunakan untuk diagnosis gangguan pembuluh darah otak (stroke iskemik), di mana di RS tipe A. DSA bukan merupakan hal yang baru, tetapi sudah rutin dilaksanakan untuk sarana diagnostik bukan diperuntukkan sebagai sarana terapi pengobatan, apalagi untuk prevensi/ pencegahan stroke.  Kenyataannya, kata ahli, promosi BW luar biasa gencar di semua media sosial, media massa, elektronik dan lain-lain, sehingga di masyarakat timbul anggapan cuci otak atau BW merupakan cara baru yang patut dicoba terutama bagi penderita stroke. Saksi ahli melaporkan bahwa Dokter Terawan melakukan BW pada seorang pasien stroke perdarahan di mana pemberian heparin merupakan kontraindikasi dan kondisi pasien tidak membaik.  Metode cuci otak dinilai tidak memiliki bukti ilmiah. Prosedur BW untuk terapi dianggap melanggar aspek etik kedokteran.  3. Saksi Ahli Prof. DR. Dr. Sudigdo Sastroasmoro, Sp.A(K)  Ahli menganalisis penelitian terapi BW dari dua artikel jurnal yakni Analisis dilakukan dari tiga aspek yaitu praktik kedokteran, scientific evidence dan Health Technology Assessment Mengenai tindakan praktik kedokteran Dokter Terawan dipertanyakan apakah sudah ada Pedoman Nasional Praktik Kedokteran (PNPK) dan Pedoman Praktik Klinik (PPK) untuk RS bagi pengobatan stroke Tentang Scientific Evidence terkesan factual, artikel Dokter dalam Bali Medical Journal dan Indonesian Biomedical Journal, tidak disunting dengan baik serta ditulis dalam jurnal terakreditasi B, menurut klasifikasi Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (RISTEKDIKTI) mengenai kualitas laporan, kriteria Consolidated Standard of Reporting Trials (CONSORT) tahun 2015, dinilai poor (di bawah 13), dan dari validitas studi secara metodologi dianggap cacat dengan memperhatikan aspek desain penelitian, besar sampel, cara pengambilan sampel, dan penulisan tidak memahami prinsip randomized control trial (RCT) khususnya randomisasi. Penelitian tersebut bukan true experimental namun pre-experimental study, yang sangat terancam bias karena tidak blinded (tersamar).  4. Saksi Ahli Prof. Dr. Teguh AS Ranakusuma, Sp.S(K)  Ahli menilai <a href="https://www.jawapos.com/tag/penelitian-dokter-terawan/">penelitian Dokter Terawan</a> terkait clinical biomarker yang tidak dapat digunakan sebagai terapi/pengobatan pada pasien stroke. Oleh karena itu Prof. Dr. Teguh AS Ranakusuma, Sp.S(K) meminta kepada Dokter Terawan agar judul disertasinya yang semula menggunakan istilah BW diubah menjadi intra- arterial heparin flushing (IAHF). Bahwa tindakan diagnostik ini dapat menimbulkan efek samping berupa perdarahan mikro (micro hemorrhage) atau transitional hemorrhage yang tidak tampak dengan pencitraan radiologis. Bahwa standar pengobatan stroke iskemik sudah ada yaitu untuk stroke akut dengan trombolisis dan thrombolectomy dengan syarat tertentu.  3 Keputusan Berdasarkan Keterangan Saksi Ahli  PB IDI juga memandang ada 3 aspek untuk mendapatkan perhatian dari sidang majelis ini. Pertama aspek attitude terlapor; kedua, aspek upaya peningkatan ilmu pengetahuan &amp; teknologi kedokteran (IPTEKDOK) terlapor; dan ketiga, aspek perilaku terlapor dalam menjalankan praktik kedokteran.  Bahwa pada aspek attitude, tentang ketidakpatuhan dipanggil MKEK untuk hadir lebih dari 3 (tiga) kali (atau menanggapi dengan niat untuk tidak mau datang) adalah bentuk pelanggaran, dan hal tersebut sangat disayangkan. Dan ada pelanggaran etik terlapor, dalam hal ini berupa melakukan promosi, mengiklankan diri, memuji diri, dan berbagai pelanggaran etik lainnya.

Dokter Terawan Dinilai Terlalu Iklan Berlebihan Soal Metode Cuci Otak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/metode-cuci-otak-dokter-terawan-akan-diuji-klinis_m_203370.jpeg" alt="Dr dr Terawan Agus Putranto saat memberikan keterangan di RSPAD Gatot Subroto, Rabu (4/4)." width="100%">
<figcaption>Dr dr Terawan Agus Putranto saat memberikan keterangan di RSPAD Gatot Subroto, Rabu (4/4).</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) akan segera melakukan mediasi terkait metode temuan yang dilakukan Dokter Terawan Agus Putranto. Menristekdikti, Mohamad Nasir menjelaskan, pertemuan mediasi akan dilakukan melalui komite bersama antar Kementerian. Rencananya, pertemuan ini akan membahas uji klinis metode Dokter Terawan. "Sudah ada (komunikasi dengan Dokter Terawan), nanti kita tinggal memanggil profesi kita akan cari jalan keluar yang terbaik," jelas Nasir di Jakarta, Selasa kemarin (10/4). Menurut Nasir, dengan pertemuan ini diharapkan lembaga profesi tidak semudah itu memberi hukuman. Terlebih inovasi, malah seharusnya hal ini diberikan pendampingan agar memberikan hasil yang terbaik. "Tujuannya kita tidak selalu memudahkan untuk memberikan hukuman, inovasi tidak jalan kalau dengan cara begitu. Kita mendorong inovasi jika itu baik," kata Nasir. Nantinya, Nasir akan mempercayakan uji klinis kepada Kementerian Kesehatan. Serta, akan disiapkan Rumah Sakit untuk menguji, Kemristekdikti mengaku siap memfasilitasi. Ke depannya, Nasir berharap jika temuan dan inovasi Dokter Terawan dalam uji klinis berhasil baik, dirinya menyarankan Dokter Terawan bergabung dengan kementeriannya. "Ya kalau terbukti baik temuannya, Dokter Terawan bisa bergabung dengan Kemristekdikti untuk pengembangan pendidikan yang lebih baik lagi," pungkasnya.

Metode 'Cuci Otak' Dokter Terawan Akan Diuji Klinis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/terapi-cuci-otak-ala-dr-terawan-perlu-dikaji-lagi_m_202062.jpeg" alt="Dr dr Terawan Agus Putranto saat memberikan keterangan di RSPAD Gatot Subroto, Rabu (4/4)." width="100%">
<figcaption>Dr dr Terawan Agus Putranto saat memberikan keterangan di RSPAD Gatot Subroto, Rabu (4/4).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kontroversi pemecatan sementara Dr dr Terawan Agus Putranto SpRad belum selesai. Kali ini Ketua Umum Perhimpunan Dokter Spesialis Saraf Indonesia (Perdossi) Prof dr Hasan Machfoed SpS meminta adanya kajian lagi terhadap disertasi Terawan tentang brain wash (cuci otak) untuk mengobati pasien stroke. "Saya senang karena dr T telah menyelesaikan disertasi tentang BW (brain wash, Red) di FK Unhas. Artinya, BW telah diuji secara ilmiah. Hal ini bisa digunakan sebagai justifikasi penggunaan BW kepada masyarakat. Hasil disertasi menyebutkan bahwa Heparin yang disuntikkan intra- arterial ke dalam pembuluh darah otak dapat mengobati stroke iskemik kronik. Sebagian hasil disertasi telah dipublikasi di Bali Medical Journal (BMJ)," katanya saat dihubungi Jawa Pos, Kamis&nbsp;(5/4). Yang membuat Hasan tergelitik adalah Heparin yang dapat <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/04/04/201629/ibas-prihatin-dengan-pemecatan-dokter-terawan" target="_blank">mengobati stroke</a>. "Di situ saya membahas tuntas bahwa terapi Heparin pada stroke tidak memiliki landasan ilmiah kuat," imbuhnya. Hasan pun menjelaskan bahwa metode yang digunakan <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/04/05/201864/belum-terima-surat-dari-idi-dr-terawan-tetap-praktik-di-rspad" target="_blank">Terawan</a>, digital subtraction angiography (DSA), hanya berfungsi sebagai sarana diagnosis untuk melihat kondisi pembuluh darah. "Oleh dr T, BW sudah dibengkokkan menjadi sarana terapi, bahkan prevensi," ucapnya. Guru Besar Universitas Airlangga itu menganalogikan pasien dengan keluhan batuk selama dua bulan, lalu dibawa ke dokter paru dan difoto rontgen. Nah, foto rontgen itulah yang disebut Hasan sebagai DSA yang dilakukan untuk orang stroke. "Obat untuk menghancurkan clot (kerak pada pembuluh darah, Red) adalah r-TPA. Heparin hanya berfungsi mencegah clot selama tindakan DSA yang menjadi dasar prosedur BW," ungkapnya. Sementara itu, Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Prof Ilham Oetama Marsis SpOG mengatakan bahwa Terawan memiliki hak pembelaan. Hak tersebut didapat dari Biro Hukum Pembinaan dan Pembelaan Anggota (BHP2A) Pengurus Besar (PB) IDI. "Hal ini sudah dijadwalkan dalam waktu dekat. Waktu tidak bisa diinfokan karena bersifat internal," katanya. Menkes Nila F Moeloek meminta permasalahan tersebut diselesaikan secara internal di organisasi profesi. Nila menegaskan, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) pada prinsipnya enggan mencampuri polemik pemecatan Terawan oleh Majelis Kehormatan Etik Dokter (MKEK) PB IDI.

Terapi Cuci Otak ala dr Terawan Perlu Dikaji Lagi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pb-idi-pecat-dr-terawan-fahri-hamzah-desak-mkek-buka-bukaan_m_201663.jpeg" alt="Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyarankan mendorong Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) IDI buka-bukaan soal dr Terawan." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyarankan mendorong Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) IDI buka-bukaan soal dr Terawan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Keputusan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menjatuhkan sanksi berupa pemecatan sementara selama setahun kepada dr Terawan Agus Putranto, disayangkan oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Pimpinan DPR yang membidangi kesejahteraan rakyat itu mengaku heran lantaran dr Terawan yang merupakan dokter kepresidenan itu dijatuhi sanksi pemecatan lantaran mempraktikkan metode cuci otak. "Dia kan dokternya Istana ya, kok bisa begitu? Istilahnya orang istana, dokter istana yang sehari-hari mengurusi atau dokternya presiden bisa dipecat. Ini kan aneh,&rdquo; kata Fahri di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (4/4). Fahri menduga ada dua aliran pemikiran terkait pemecatan tersebut. Di satu sisi ada dokter dengan pemikiran seperti Terawan. Namun ada juga yang berlawanan. Menurut Fahri, persoalan tentang <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/04/05/201770/pimpinan-dpr-sebut-seharusnya-dokter-terawan-dapat-penghargaan" target="_blank">dr Terawan</a> sebaiknya direkonsiliasikan di IDI sebagai organisasi profesi dokter. Karenanya, Legislator asal Nusa Tenggara Barat (NTB) itu mendorong Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) IDI buka-bukaan soal dr Terawan. "Letak kreativitasnya di mana, tidak disiplinnya di mana. Sebab, saya mendengar dokter Terawan ini bukan hanya menangani presiden, tapi juga orang-orang besar," katanya. Politikus yang juga beristri seorang dokter itu menegaskan, persoalan tentang dr Terawan sebaiknya direkonsiliasikan dengan melibatkan menteri kesehatan (Menkes). Sebab, bagaimanapun dr Terawan sebagai anggota tim dokter kepresidenan. "Maksud saya kan dr Terawan dokternya presiden, artinya kalau orang dipecat, menangani presiden bagaimana? Kan itu harus dianggap serius,"&nbsp;pungkas Fahri.

PB IDI Pecat dr Terawan, Fahri Hamzah Desak MKEK Buka-Bukaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dipecat-idi-dr-terawan-saya-belum-terima-suratnya-tuh_m_201652.jpeg" alt="dr Terawan Agus Putranto saat bersama Brigjen Krishna Murti yang pernah menjadi pasiennya." width="100%">
<figcaption>dr Terawan Agus Putranto saat bersama Brigjen Krishna Murti yang pernah menjadi pasiennya.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepala Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto, Dokter Terawan Agus Putranto akhirnya buka suara terkait viralnya surat Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) terkait pemecatan dirinya.&nbsp; Dokter Terawan mengaku, sampai saat ini dirinya belum mendapatkan surat apapun dari Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI). Maka dari itu, dirinya mengetahui surat sanksi pemecatan tersebut dari pemberitaan dan media massa. &ldquo;Saya belum terima suratnya tuh, karena itu saya harus dapat suratnya baru bisa mengomentari. Sampai detik ini saya tidak mendapatkan surat yang ditujukan ke saya,&rdquo; tegas Dokter Terawan di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (4/4). Mengenai temuannya yakni metode &lsquo;Cuci Otak&rsquo; yang telah banyak menyelamatakan nyawa orang, Dokter Terawan mengaku hal tersebut merupakan tanggung jawab teknis medis. Walaupun menjadi kontroversial, menurutnya jurnal tersebut difokuskan pada indeksnya, jadi jika soal penilaian jurnal tersebut, semua kembali lagi soal persepsi. &ldquo;Soal metode itu (Cuci Otak, red) Sudah saya disertasikan di Universitas Hasannudin, Makassar bersama lima orang yang lain, berarti enam orang yang menjadi pohon penelitian riset yang cukup baik. Dan menghasilkan 12 jurnal Internasional,&rdquo; jelas Dokter Terawan. &ldquo;Kalau diuji secara ilmiah itu sudah dilakukan melalui disertasi dan disertasi sebuah Universitas yang terpandang menurut saya harus dihargai,&rdquo; tambahnya. Ketika dikonfirmasi masalah dampak yang akan terjadi jika dirinya terpaksa menjalani sanksi sesuai surat tersebut, dr Terawan pun tidak mau ambil pusing. Bahkan dirinya sempat menjawab dengan candaan. &ldquo;Saya gamau mengandai-andai karena saya tidak dapat surat. Saya nggak mau membayangkan yang ngak enak, saya hanya mau membayangkan yang enak-enak saja,&rdquo; pungkasnya. Sebelumnya diberitakan, telah tersebar surat PB IDI yang menjatuhkan sanksi pemecatan untuk dokter Terawan Agus Putranto selama 12 bulan dari keanggotaan IDI sejak 26 Februari 2018-25 Februari 2019. Keputusan IDI tersebut diambil setelah sidang Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) PB IDI yang menilai dokter Terawan melakukan pelanggaran etika kedokteran. "Bobot pelanggaran Dokter Terawan adalah berat, serious ethical missconduct. Pelanggaran etik serius, maka kami mengirimkan utuh amar putusan sidang tersebut agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya," kata Ketua MKEK IDI dr. Prijo Sidipratomo, Sp.Rad (K) dalam surat PB IDI yang ditujukan kepada Perhimpunan Dokter Spesialis Radiologi Seluruh Indonesia (PDSRI) tertanggal 23 Maret 2018. Nama dr Terawan yang kini menyandang pangkat bintang dua itu menjadi terkenal besar karena metode terapi cuci otak dalam penyembuhan penyakit stroke yang biasa disebabkan oleh terhambatnya aliran darah ke otak lantaran penyempitan atau penyumbatan.

Dipecat IDI, dr Terawan: Saya Belum Terima Suratnya tuh

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dipecat-dari-idi-ini-pembelaan-dokter-terawan-soal-metode-cuci-otak_m_201627.jpeg" alt="Kepala RSPAD Gatot Subroto, dr Terawan Agus Putranto memaparkan soal metode" width="100%">
<figcaption>Kepala RSPAD Gatot Subroto, dr Terawan Agus Putranto memaparkan soal metode</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Metode &lsquo;Cuci Otak&rsquo; yang diperbincangkan banyak orang mendadak menjadi viral. Pasalnya, temuan ini menghantarkan Kepala RSPAD Gatot Subroto, dr Terawan Agus Putranto mendapatkan surat sanksi dari Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI). Dokter yang menyandang pangkat bintang dua itu menjelaskan, metode &lsquo;cuci otak&rsquo; ini merupakan radiologi intervensi dengan memodifikasi DSA (Digital Substraction Angiogram). Banyak pasien yang telah merasakan khasiat dari metode ajaib Dokter Terawan ini. &ldquo;Saya sudah menulis metode ini menjadi disertasi di Universitas Hasannudin, Makassar bersama lima orang yang lain. Untuk resikonya ya semua ada resiko, makannya dikerjakan dengan cermat, detail, dengan persiapan yang baik jangan lupa harus didukung doa,&rdquo; ujar dr Terawan di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (4/4). Selain itu, dr Terawan juga menegaskan, dalam menunjukkan metodenya tersebut, dirinya tidak pernah beriklan. Karena itu, Ia meminta pihak yang menuduhnya agar tidak asal menuduh tanpa bukti yang jelas. &ldquo;Saya sebagai TNI tidak pernah mau mengiklankan diri. Tapi kalau menjelaskan secara teknis medis itu kewajiban saya. Karena menyangkut kejujuran ilmiah,&rdquo; terang <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/04/04/201583/dokter-terawan-dipecat-idi-ibas-aneh-bin-ajaib-persaingan-masa-kini" target="_blank">Dokter Terawan</a>. &ldquo;Saya tidak tahu iklan yang mana, harus ditunjukkan dimana saya beriklan. Mohon ijin tunjukkan iklannya kayak apa karena itu membahayakan menuduh mengiklankan,&rdquo; pungkasnya. Diketahui, sanksi yang diberikan dalam surat Pengurus Besar (PB) IDI menjatuhkan sanksi untuk dokter Terawan Agus Putranto berupa pemecatan selama 12 bulan dari keanggotaan IDI sejak 26 Februari 2018-25 Februari 2019.&nbsp; Keputusan IDI tersebut diambil setelah sidang Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) PB IDI yang menilai dokter Terawan melakukan pelanggaran etika kedokteran. "Bobot pelanggaran Dokter Terawan adalah berat, serious ethical missconduct. Pelanggaran etik serius, maka kami mengirimkan utuh amar putusan sidang tersebut agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya," kata Ketua MKEK IDI dr. Prijo Sidipratomo, Sp.Rad (K) dalam surat PB IDI yang ditujukan kepada Perhimpunan Dokter Spesialis Radiologi Seluruh Indonesia (PDSRI) tertanggal 23 Maret 2018.

Dipecat dari IDI, Ini Pembelaan Dokter Terawan soal Metode ‘Cuci Otak’

metode cuci otak

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#metode cuci otak