<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/16/Ep2z75SZqYTziArNAgJDSdthnOGmTwQXI4xvShfa-631150861.jpg" alt="Ketua Umum METI periode 2022-2025, Wiluyo Kusdwiharto. (Nanda Prayoga/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum METI periode 2022-2025, Wiluyo Kusdwiharto. (Nanda Prayoga/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) meminta pemerintah untuk menyelesaikan Rancangan Undang-Undang (RUU) mengenai Energi Baru dan Terbarukan (EBT). Adapun RUU ini tengah dibahas di Komisi XII DPR RI dan diharapkan bisa segera diselesaikan. Ketua Umum METI periode 2022-2025, Wiluyo Kusdwiharto pun memberikan pesan mengenai hal ini kepada Ketua Umum METI saat ini, Zulfan Zahar, untuk segera memperjuangkan RUU tersebut.&nbsp; &ldquo;Yang harus diselesaikan oleh ketua umum baru yang pertama adalah UU EBT, karena saat ini undang-undang EBT sudah kita kawal hampir 3-4 tahun, tetapi sampai sekarang masih berupa rencana, RUU EBT. Mudah-mudahan tahun ini atau tahun depan dengan adanya ketua baru, UU EBT ini bisa muncul, bisa terbit, disahkan pemerintah, disahkan DPR,&rdquo; kata Wiluyo di Jakarta, Sabtu (16/8). Dia menjelaskan, UU EBT akan sangat penting bagi sejumlah pihak yang berkeinginan membangun sektor EBT. Namun, hingga kini RUU ini masih mandek di Komisi XII DPR RI. &ldquo;Masih di DPR. Pemerintah sudah mengajukan ke DPR,&rdquo; ungkapnya. Wiluyo pun menyadari bahwa terdapat sejumlah tantangan dalam penyelesaian RUU ini, seperti halnya mengenai regulasi, perizinan, financing, teknologi, hingga lokal konten. &ldquo;Saya rasa mudah-mudahan tahun ini atau tahun depan segera bisa disahkan oleh pemerintah DPR dan menjadi acuan buat kita bersama untuk membangun EPT di tanah air,&rdquo; ungkapnya. Di sisi lain, dia juga menginginkan agar Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam (ESDM) dipecah menjadi Kementerian Energi dan Kementerian Pertambangan dan Sumber Mineral. Menurutnya, dengan ini lembaga tingkat kementerian yang secara khusus menangani masalah energi akan ada. &ldquo;Jadi energi itu menjadi sebuah kebutuhan pokok bagi manusia saat ini. Tanpa energi kita bisa kolaps warga negara. Untuk itu perlu ada sebuah lembaga atau kementerian yang khusus menangani masalah energi,&rdquo; jelasnya. Dalam kesempatan berbeda, Ketua Dewan Pengawas METI 2022-2025, Rachmat Gobel, menjelaskan bahwa METI memang mempunyai konsen pada masalah energi terbarukan. Terlebih saat ini, Indonesia mengalami masalah lingkungan akibat dampak dari energi fosil.&nbsp; &ldquo;Sekarang ini banyak masih menggunakan fosil. Tapi kita punya potensi yang besar, termasuk panas bumi, air, dan lain sebagainya. Nah, ini sejalan dengan keinginan pemerintah di bawah pimpinan presiden menuju 2045. Kita kan ingin juga pertumbuhan ekonomi 8 persen. Energi terbarukan bisa memberikan kontribusi yang besar untuk membangun kemandirian energi,&rdquo; tukasnya. &nbsp;

Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan RUU Energi Baru dan Terbarukan.

METI Minta Pemerintah Selesaikan RUU EBT, Harap Tahun Depan Telah Disahkan

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/04/11-3913609976.jpeg" alt="Ketua Umum Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) Wiluyo Kusdwiharto. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) Wiluyo Kusdwiharto. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua Umum Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) Wiluyo Kusdwiharto mengungkapkan perkembangan signifikan dalam pemanfaatan bioenergi nasional, berdasarkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL). Saat ini, kata dia, potensi Pembangkit Listrik Tenaga Biomasa (PLTBm) diproyeksikan mencapai 313 MW, dengan sejumlah PLTBm telah beroperasi di beberapa daerah, seperti Deli Serdang, Ujung Batu, Pasir Mandoge, Arung Dalam, dan Sandai dengan total kapasitas 27 MW. Wiluyo juga menjelaskan rencana peningkatan kapasitas PLTBm hingga 1 GW dalam RUPTL mendatang. Namun, ia juga menyoroti stagnasi Program Hutan Tanaman Energi (HTE), yang seharusnya bisa memanfaatkan lahan-lahan kosong di Indonesia. &ldquo;Program HTE ini rasanya jalan di tempat, padahal HTE ini sebenarnya memiliki potensi keberlanjutan yang lebih terukur dalam memanfaatkan lahan-lahan kosong untuk ditanami tanaman energi," ujar Wiluyo, belum lama ini. Wiluyo juga menegaskan perlunya dukungan dan sinkronisasi regulasi yang kuat dari pemerintah, hal ini dinilai penting untuk mempercepat pengembangan biomassa di dalam negeri. &ldquo;Sinkronisasi regulasi ini sangat penting. Beberapa kali kami menghadapi bahwa harga biomassa sudah ditetapkan oleh Kementerian ESDM, namun untuk implementasinya di PT PLN, kami masih harus berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan agar biaya ini dapat masuk dalam biaya operasional yang diperbolehkan. Hal ini lumayan menghambat kami beserta teman-teman pengembang biomass dalam memanfaatkan biomassa," ucapnya. Koordinator Investasi dan Kerja Sama Bioenergi,Trois Dilisusendi menjelaskan bahwa bioenergi merupakan sumber energi terbarukan yang paling lengkap. Indonesia memiliki potensi besar bioenergi dari biomassa yang apabila dikonversi menjadi listrik setara dengan 56,97 GW. Pada akhir 2023, kontribusi bioenergi dalam bauran energi terbarukan mencapai 7,4% dari total 13,3%.&nbsp; Trois juga menegaskan bahwa pengembangan bioenergi dapat mensubstitusi energi fosil di berbagai sektor, termasuk kelistrikan, transportasi, industri, dan rumah tangga. &ldquo;Pengembangan bioenergi nasional mencakup pemanfaatan bahan bakar nabati, pemanfaatan biomassa sebagai substitusi batubara melalui co firing di PLTU, serta pemanfaatan sampah organik sebagai sumber energi," ujar Trois. Namun, beberapa tantangan masih dihadapi dalam pengembangan sektor biomassa, seperti pengadaan bahan bakar biomassa (B3m) yang memenuhi skala keekonomian, biaya transportasi dan logistik, serta pasokan biomassa yang berkelanjutan. Selain itu, tantangan harga, ketersediaan bahan, dan penerapan standar teknis seperti Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk bahan bakar biomassa juga menjadi perhatian penting. Wakil Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Eddy Soeparno memandang, Indonesia sebagai negara agraris memiliki potensi besar untuk memanfaatkan bioenergi dari kelapa sawit, minyak jelantah, tebu, dan berbagai limbah pertanian lainnya. Dalam upayanya, Indonesia telah menerapkan program B35 yang menggunakan 35% biodiesel dari minyak sawit. Namun, untuk mencapai keberlanjutan, Eddy menekankan pentingnya penerapan sertifikasi&nbsp;Roundtable on Sustainable Palm Oil&nbsp;(RSPO) dalam pengelolaan kelapa sawit guna meminimalisir dampak lingkungan. Pemanfaatan minyak jelantah sebagai biodiesel juga menjadi solusi untuk mengurangi emisi CO2 hingga 80% dibandingkan dengan diesel konvensional. Eddy menyatakan saat ini pihaknya tengah fokus menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah Kebijakan Energi Nasional (RPP KEN) untuk pemerintahan mendatang, termasuk program-program dan kebijakan-kebijakan tentang biomassa.

Ketum METI Wiluyo Kusdwiharto mengungkapkan perkembangan signifikan dalam pemanfaatan bioenergi nasional

Perlunya Dukungan dan Sinkronisasi Regulasi Guna Percepat Pengembangan Biomassa Dalam Negeri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/tak-terbukti-melawan-hukum-geo-dipa-tancap-gas-sumbang-35-ribu-mw_m_154252.jpeg" alt="Ilustrasi infrastruktur milik Geo Dipa" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi infrastruktur milik Geo Dipa</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Mantan Direktur Utama PT Geo Dipa Energi (Persero) Riki Firmandha Ibrahim menilai pembahasan skema power wheeling pada RUU EBET sarat dengan kepentingan yang berisiko bertentangan dengan UUD 1945 karena membahayakan negara dan masyarakat. "Klausul power wheeling sudah dua kali dibatalkan oleh MK, nah skarang ngapain pembahasannya masih masuk ke ranah yang sudah dinyatakan melanggar. Ngapain kita di situ," tegas Riki dikutip Rabu (11/9). Dalam pembahasan RUU tersebut, lanjut Riki, masih terdapat indikasi kuat yang memaksakan skema power wheeling masuk ke dalam RUU EBET. "Ini bakal berisiko mengerek tarif dasar listrik dan memperbesar anggaran subsidi yang diberikan oleh negara," kata Riki yang kini juga menjadi anggota Dewan Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) ini. Riki menjelaskan, masuknya power wheeling berisiko membuat harga listrik energi terbarukan menjadi berbeda dengan harga listrik yang sudah ditetapkan pemerintah. "Proses distribusinya pun akan membuat biaya energi makin mahal karena negara akan kesulitan menentukan tarif dasar listrik," kata Riki. Untuk itu, Riki berharap agar RUU EBET lebih fokus pada insentif yang diberikan kepada pengembang energi baru terbarukan. "Bukan malah melegitimasi liberalisasi sistem ketenagalistrikan," ungkapnya. Lebih lanjut, menurut Riki, sebaiknya pembahasan RUU EBET juga berfokus pada bagaimana teknologi energi terbarukan dapat berjalan di Indonesia. "Hal ini sejalan dengan pemberian insentif atas teknologi energi terbarukan tersebut," katanya. Dengan kebijakan pemberian insentif tersebut, Riki meyakini manfaat yang dihasilkan akan lebih besar untuk perkembangan atau pembangunan ekonomi melalui&nbsp;PDB. "Apalagi ke depan ada pajak karbon, ada mengenai pinjaman hijau, dan lain sebagainya," tegas Riki. Dengan adanya pajak karbon yang dihasilkan dari RUU EBET, kata Riki, aturan itu bakal menguntungkan masyarakat. "Bukan malah merugikan masyarakat dengan membebani tarif listrik yang tinggi," katanya. Riki menegaskan, pembahasan yang memasukkan skema power wheeling ke dalam RUU EBET menjadikannya tidak tepat sasaran. "DPR dan pemerintah harusnya berpihak kepada masyarakat," tutupnya.

Riki menegaskan, pembahasan yang memasukkan skema power wheeling ke dalam RUU EBET menjadikannya tidak tepat sasaran.

Mantan Bos Geo Dipa Sebut Klausul Power Wheeling Tidak Tepat Dimasukkan dalam RUU EBET

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/14/IMG-20240714-WA0079-1263997605.jpg" alt="Ilustrasi transmisi listrik untuk smelter nikel. (PLN)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi transmisi listrik untuk smelter nikel. (PLN)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Anggota Dewan Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (DMETI) Riki Firmandha Ibrahim menilai pembahasan skema power wheeling pada Rancangan Undang-undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET) berpotensi untuk menaikkan tarif dasar listrik. "Dalam pembahasan RUU EBET masih terdapat indikasi kuat yang memaksakan skema power wheeling masuk ke dalam RUU ini. Hal ini bakal berisiko mengerek tarif dasar listrik dan memperbesar anggaran subsidi yang diberikan oleh negara," katanya, dikutip Senin (9/9). Riki yang juga mantan Direktur Utama PT Geo Dipa Energi (Persero) itu menjelaskan, masuknya power wheeling berisiko membuat harga listrik energi terbarukan menjadi berbeda&nbsp;dari harga listrik yang sudah ditetapkan pemerintah. "Proses distribusinya pun akan membuat biaya energi makin mahal karena negara akan kesulitan menentukan tarif dasar listrik," katanya dalam keterangannya. Untuk itu, dia berharap agar RUU EBET lebih fokus pada insentif yang diberikan kepada pengembang energi baru terbarukan, bukan malah melegitimasi liberalisasi sistem ketenagalistrikan. Menurut dia, sebaiknya pembahasan RUU EBET juga berfokus pada bagaimana teknologi energi terbarukan dapat berjalan di Indonesia. "Hal ini sejalan dengan pemberian insentif atas teknologi energi terbarukan tersebut," katanya. Dengan kebijakan pemberian insentif tersebut, dia menyatakan keyakinannya manfaat yang dihasilkan akan lebih besar untuk perkembangan atau pembangunan ekonomi melalui PDB, apalagi ke depan ada pajak karbon, ada mengenai pinjaman hijau, dan lain sebagainya. "Dengan adanya pajak karbon yang dihasilkan dari RUU EBET aturan itu bakal menguntungkan masyarakat. Bukan malah merugikan masyarakat dengan membebani tarif listrik yang tinggi," katanya. Dia menegaskan, pembahasan yang memasukkan skema power wheeling ke dalam RUU EBET menjadikannya tidak tepat sasaran. Oleh karena itu, dia berharap, DPR dan pemerintah harusnya berpihak kepada masyarakat.

Masuknya power wheeling berisiko membuat harga listrik energi terbarukan menjadi berbeda dari harga listrik yang sudah ditetapkan pemerintah

Anggota Dewan METI Sebut Implementasi Power Wheeling Bisa Bikin Anggaran Subsidi Listrik Membengkak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/05/WhatsApp-Image-2023-07-05-at-163716-2334019651.jpeg" alt="Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) siap mendukung penuh upaya Pemerintah Indonesia dalam mencapai penurunan emisi 31 persen pada 2030." width="100%">
<figcaption>Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) siap mendukung penuh upaya Pemerintah Indonesia dalam mencapai penurunan emisi 31 persen pada 2030.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &mdash; Sepekan menjelang penyelenggaraan Indonesia EBTKE ConEx 2023 pada 12-14 Juli 2023, Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) siap mendukung penuh upaya Pemerintah Indonesia dalam mencapai penurunan emisi 31 persen pada 2030. Sebagai wadah yang mewakili berbagai pemangku kepentingan di sektor energi terbarukan di Indonesia, pencapaian penurunan emisi tersebut menjadi sangat penting dan merupakan salah satu pilar utama dalam transformasi sektor energi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. &ldquo;Penggunaan energi terbarukan dapat mengurangi ketergantungan kita terhadap sumber energi fosil yang terbatas, membantu mengurangi emisi gas rumah kaca, serta menciptakan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,&rdquo; kata Ketua Umum METI, Wiluyo Kusdwiharto. Sejalan dengan arah global dalam menghadapi perubahan iklim, METI menekankan pentingnya langkah-langkah konkret yang diperlukan untuk memenuhi target penurunan emisi 31 persen pada 2030 seperti yang tertuang dalam dokumen Enhanced Nationally Determined Contribution Republic of Indonesia 2022. Dalam konteks ini, METI memandang perlu adanya komitmen yang lebih kuat dari pemerintah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif dan mendukung bagi industri energi terbarukan. &ldquo;METI siap untuk bekerja sama dengan pemerintah, institusi akademik, dan sektor swasta untuk mewujudkan penurunan emisi 31 persen pada 2030. Kami percaya bahwa dengan kolaborasi yang kuat dan komitmen yang tegas, Indonesia dapat mencapai transformasi energi yang berkelanjutan dan memberikan kontribusi nyata dalam upaya global dalam mengatasi perubahan iklim,&rdquo; ujar Wiluyo. Ketua Steering Committee Indonesia EBTKE ConEx 2023, Eka Satria, menambahkan, ada beberapa alasan penyelenggaran Indonesia EBTKE ConEx 2023 menjadi sangat penting. Pertama, untuk mendukung transisi menuju energi bersih. Indonesia EBTKE ConEx 2023 bertujuan untuk mengedukasi masyarakat dan sektor industri mengenai manfaat dan potensi energi terbarukan dalam mengurangi emisi gas rumah kaca dan mengatasi perubahan iklim. Melalui pameran ini, inovasi-inovasi terkini dalam energi terbarukan dapat dipamerkan dan didiskusikan untuk mendorong penggunaan energi bersih di Indonesia. &ldquo;Kedua, peluang investasi. Pameran ini memberikan kesempatan bagi pelaku industri energi terbarukan, investor, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menjalin hubungan bisnis dan menjajaki peluang investasi di sektor energi terbarukan di Indonesia. Hal ini akan mendorong peningkatan investasi dalam pengembangan infrastruktur energi terbarukan dan mempercepat pertumbuhan industri tersebut,&rdquo; ungkap Eka Satria. Selanjutnya, menurut Eka Satria, yang ketiga adalah pameran ini menjadi ajang untuk berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, industri, akademisi, dan masyarakat, untuk berinteraksi, berbagi pengetahuan, dan membangun kemitraan strategis. Kolaborasi lintas sektor ini akan memperkuat upaya bersama dalam menghadapi tantangan energi terbarukan dan menciptakan solusi yang berkelanjutan. &ldquo;Pameran ini akan memberikan kesempatan kepada masyarakat umum untuk mempelajari lebih lanjut tentang energi terbarukan dan dampaknya bagi keberlanjutan lingkungan. Dengan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang energi terbarukan, diharapkan akan terjadi perubahan perilaku dan kesadaran dalam memanfaatkan energi secara efisien dan berkelanjutan,&rdquo; tuturnya. Adapun mengenai rincian program selama penyelenggaraan Indonesia EBTKE ConEx 2023 pada 12-14 Juli 2023, Direktur Dyandra Promosindo, Michael Bayu A Sumarijanto, menjelaskan, ajang ini akan menghadirkan konferensi, special sessions, youth programs, pelatihan, podcast, business matching dan business presentation, focus group discussion, showcase corner, green job fair, greentech/cleantech startup, dan pameran tentang teknologi, kebijakan, dan praktik-praktik solusi terkait energi bersih berkelanjutan. Selain mengedukasi publik tentang pentingnya pengembangan energi terbarukan di Indonesia, ajang Indonesia EBTKE ConEx 2023 juga menjadi ajang pameran inovasi teknologi terkini dalam bidang energi terbarukan. Para peserta akan memiliki kesempatan untuk melihat langsung teknologi terbaru dalam energi surya, angin, hidro, biomassa, dan energi laut. Pameran ini akan mendorong peningkatan kesadaran akan perkembangan teknologi terbaru dan mendorong adopsi teknologi energi terbarukan yang lebih luas di Indonesia. &ldquo;Selama rangkaian penyelenggaraan, ada program vokasi yang didukung Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; bincang-bincang (talkshow) dengan pelaku startup di sektor energi terbarukan; maupun sesi berbagi oleh para pakar di bidang masing-masing,&rdquo; kata Michael. Selain dijadwalkan dibuka langsung Presiden RI Joko Widodo dan dihadiri Menteri ESDM Arifin Tasrif, beberapa pembicara yang hadir berpartisipasi di ajang Indonesia EBTKE ConEx 2023 adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani; Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar; Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Kiki Yulianti; influencer Cinta Laura. Pameran dan konferensi Indonesia EBTKE ConEx 2023 dapat dikunjungi mulai dari hari Rabu 12 Juli 2023 hingga Jumat 14 Juli 2023 secara gratis dengan melakukan registrasi melalui laman website www.indoebtkeconex.com.

Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) siap mendukung penuh upaya Pemerintah Indonesia dalam mencapai penurunan emisi 31 persen.

Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia Dukung Penuh Upaya Pemerintah Menuju Net Zero Emission

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/melihat-plts.jpg" alt="Direktur Tropical Renewable Energy Center FTUI Eko Adhi Setiawan berpose di depan Solar Cell terapung di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Jumat (6/3/2020). FOTO: SALMAN TOYIBI/JAWA POS" width="100%">
<figcaption>Direktur Tropical Renewable Energy Center FTUI Eko Adhi Setiawan berpose di depan Solar Cell terapung di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Jumat (6/3/2020). FOTO: SALMAN TOYIBI/JAWA POS</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Masyarakat Energi Baru Terbarukan (METI) mengusulkan pembentukan Badan Pengelola Energi Terbarukan (BPET) guna mendorong pemanfaatan energi terbarukan. Ketua METI Surya Darma menyampaikan usulan ini dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dalam pembahasan Rancangan Undang-undang Energi Baru Terbarukan (EBT) dengan Komisi VII DPR RI, di Jakarta, Kamis (17/9).  "Badan ini belum ada dalam draft RUU EBT," kata Surya Darma.  Surya Darma menyampaikan, METI melihat perlu ada badan independen yang mengelola pemanfaatan energi terbarukan di Tanah Air. Badan Khusus ini bertanggung jawab untuk pencapaian target energi terbarukan.  Adapun tugas BPET diantaranya yakni menyusun strategi implementasi pemanfaatan energi terbarukan untuk mencapai target KEN berdasarkan RUEN. Dalam melaksanakan tugasnya, BPET berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga dan institusi terkait seperti ESDM, PUPR, Kemenkeu, PLN, Pertamina, PGN, dan lain-lain.  Selain itu, lanjutnya, BPET juga bertugas mengkoordinasikan perencanaan dan pengadaan energi terbarukan dengan penyedia energi terbarukan, baik BUMN, BUMD, BUMDes, koperasi, swasta, maupun perorangan. "BPET bertugas mempromosikan investasi energi terbarukan serta mengelola dana energi terbarukan dan menetapkan alokasi pemanfaatannya," imbuh Surya Darma.  Lebih lanjut dia menjelaskan, tugas BPET termasuk menyediakan pembiayaan untuk kompensasi, apabila pemerintah menetapkan harga energi terbarukan lebih tinggi dari kemampuan masyarakat. Kompensasi ini akan diberikan kepada PLN dan Pertamina. Sedangkan sumbernya berasal dari dana energi terbarukan.  Tugas lainnya yaitu menyediakan pembiayaan pembangunan infrastruktur, serta merencanakan dan melaksanakan peningkatan kapasitas stakeholders tentang energi terbarukan. BPET juga bertugas menyediakan pendanaan untuk penelitian dan pengembangan, serta dana awal untuk pengembangan proyek.  "Berfungsi sebagai penjamin investasi, karena dalam rangka untuk memberikan kepastian usaha di sektor energi terbarukan," tuturnya.  BPET, sambung Surya Darma, juga memiliki tugas untuk mengimplementasi kebijakan energi terbarukan. Misalnya, menetapkan kuota dan mekanisme kuota energi terbarukan, serta waktu dan rate apabila dalam harga ditetapkan ada fit in tariff.  Surya Darma menambahkan, METI menyadari pemerintah dan DPR sudah bersepakat untuk tidak membentuk lembaga atau badan baru. Atas dasar itu, METI mengusulkan pemerintah menggabungkan dua lembaga eksisting, yakni Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).  "Kami usulkan dua lembaga ini disatukan dan diberikan penguatan tugas-tugasnya dengan apa yang kami sebutkan, yang tentu akan kita rinci di dalam undang-undang ini," pungkasnya.  https://www.youtube.com/watch?v=JwCwJdjdB5k

METI Usulkan Dibentuk Badan Pengelola Energi Terbarukan

METI

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#METI

Berita Terkini

METI Minta Pemerintah Selesaikan RUU EBT, Harap Tahun Depan Telah Disahkan

Perlunya Dukungan dan Sinkronisasi Regulasi Guna Percepat Pengembangan Biomassa Dalam Negeri

Mantan Bos Geo Dipa Sebut Klausul Power Wheeling Tidak Tepat Dimasukkan dalam RUU EBET

Anggota Dewan METI Sebut Implementasi Power Wheeling Bisa Bikin Anggaran Subsidi Listrik Membengkak

Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia Dukung Penuh Upaya Pemerintah Menuju Net Zero Emission

METI Usulkan Dibentuk Badan Pengelola Energi Terbarukan

Download Aplikasi JawaPos.com