<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/16/Ketua-DPR-Puan-Maharani-3JPG-3435820933.jpg" alt="Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan pidato pengantar dalam Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2024-2025 di Gedung Nusantara, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2024). (Sopian/ Pool Foto Parlemen)" width="100%">
<figcaption>Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan pidato pengantar dalam Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2024-2025 di Gedung Nusantara, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2024). (Sopian/ Pool Foto Parlemen)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti sistem pendaftaran seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang sempat bermasalah beberapa waktu terakhir. Hal ini karena adanya kendala teknis pada sistem pembelian meterai elektronik (e-meterai) yang disiapkan Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri), di mana penggunaan e-meterai ini menjadi salah satu syarat pendaftaran CPNS.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami meminta pemerintah untuk mempermudah syarat pendaftaran CPNS dan jangan sampai mempersulit masyarakat," kata Puan kepada wartawan, Jumat (6/9).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sejumlah dokumen pendaftaran CPNS memang harus dibubuhkan e-meterai sebagai tanda sah dan bukti legal, namun banyak pelamar yang mengeluhkan tidak bisa mengakses situs&nbsp;<a href="http://meterai-elektronik.com/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://meterai-elektronik.com&amp;source=gmail&amp;ust=1725719465983000&amp;usg=AOvVaw0TZMgLdWWcWvNN_4YHzH0T">meterai-elektronik.com</a>&nbsp;untuk membeli e-meterai. Ada juga yang merasa dirugikan karena telah membeli cukup banyak, namun e-meterai tidak bisa digunakan karena permasalahan sistem.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Persoalan e-meterai tersebut menghambat proses pendaftaran para pelamar, terlebih masa pendaftaran CPNS sudah mepet. Puan pun mengingatkan, setiap instansi Pemerintah harus dapat memastikan kesiapan sistem digital yang dibutuhkan masyarakat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jangan karena masalah teknis lantas bibit-bibit SDM unggul jadi tidak punya kesempatan," tuturnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kemudahan pendaftaran CPNS tujuannya agar negara dapat menjaring sebanyak mungkin putra-putri terbaik bangsa dari seluruh Indonesia untuk menjadi calon ASN," lanjut Puan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Puan berharap, kendala serupa tidak terjadi lagi. Untuk itu, Puan mendukung evaluasi yang dilakukan terhadap metode atau sistem pendaftaran CPNS.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ini juga untuk memberikan keadilan bagi pelamar yang terkena dampak gangguan sistem tersebut," ungkapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk diketahui, imbas terganggunya situs pembelian meterai elektronik (e-meterai), Badan Kepegawaian Negara (BKN) memutuskan memperpanjang waktu pendaftaran CPNS dari awalnya 6 September menjadi 10 September 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, pelamar CPNS 2024 kini juga boleh menggunakan meterai konvensional (meterai tempel) untuk dokumen pendaftarannya. Meterai tempel bisa digunakan pada dokumen unggahan Surat Lamaran maupun Surat Pernyataan Instansi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meskipun ada dua cara yang bisa dilakukan, yakni e-meterai dan meterai tempel, pelamar diingatkan untuk tidak menggunakan meterai palsu ataupun meterai yang sudah pernah digunakan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Adanya evaluasi soal pendaftaran CPNS tersebut harus dimanfaatkan para pelamar dengan sebaik-baiknya," imbau Puan.</div>

Persoalan e-meterai tersebut menghambat proses pendaftaran para pelamar, terlebih masa pendaftaran CPNS sudah mepet.

Soroti Seleksi CPNS Terkendala E-Meterai, Puan Minta Pemerintah Tak Persulit SDM Unggul jadi PNS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/06/IMG-20240905-WA0017-4169883185.jpg" alt="Badan Kepegawaian Negara (BKN) secara resmi mengumumkan para pelamar CPNS 2024 diperbolehkan menggunakan meterai tempel sejak Kamis (5/9). (IG BKN)" width="100%">
<figcaption>Badan Kepegawaian Negara (BKN) secara resmi mengumumkan para pelamar CPNS 2024 diperbolehkan menggunakan meterai tempel sejak Kamis (5/9). (IG BKN)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> -&nbsp; Badan Kepegawaian Negara (BKN) secara resmi mengumumkan para pelamar CPNS 2024 diperbolehkan menggunakan meterai tempel sejak Kamis (5/9), pukul 20.00 WIB. Imbas terjadinya gangguan alias error situs e-meterai yang terjadi beberapa hari lalu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">BKN memastikan, kebijakan baru ini tertuang dalam Surat Kepala BKN nomor 5915/B-SI.02.03/SD/E/2024. Adapun sebelumnya, pelamar CPNS 2024 hanya diperbolehkan menggunakan e-meterai atau meterai elektronik saja untuk melengkapi pada dokumen persyaratan CPNS 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Untuk memberikan kesempatan yang lebih luas kepada calon pendaftar dalam menyelesaikan persyaratan administrasi, maka bersama ini kami sampaikan bahwa pada pendaftaran Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) T.A. 2024 diperkenankan bagi calon pendaftar untuk menggunakan meterai elektronik (emeterai) maupun meterai konvensional (tempel) pada dokumen unggahan Surat Lamaran maupun Surat Pernyataan Instansi," kata Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN Suharmen dalam surat tersebut, dikutip Jumat (6/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/entertainment/015060510/baim-wong-posting-kabar-duka-di-instagram">Baim Wong Posting Kabar Duka di Instagram</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski begitu, BKN juga mengingatkan kepada pelamar CPNS agar berhati-hati dalam menggunakan meterai, baik tempel maupun e-meterai. Pasalnya, Panitia Seleksi Instansi akan melakukan verifikasi keabsahan validitas meterai yang dipergunakan oleh pelamar CPNS.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, Suharmen juga mengimbau para pelamar CPNS untuk tidak menggunakan meterai yang sudah dipakai alias bekas. Itu artinya, meterai tempel yang dipakai harus dipastikan masih baru.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jika tetap menggunakan meterai tempel baru dan bekas, maka penggunaan meterai palsu atau meterai yang sudah digunakan dapat mengakibatkan pelamar tidak memenuhi syarat (TMS) administrasi dan tidak lolos seleksi administrasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Menghimbau calon pendaftar agar tidak menggunakan meterai palsu ataupun meterai yang sudah digunakan, karena hal tersebut dapat mengakibatkan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada tahap Seleksi Administrasi," tegas Suharmen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Atas hal itu, agar para pelamar CPNS tidak mengalami kesalahan penggunaan meterai tempel. Berikut ini tata cara penggunaan meterai tempel yang tepat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">- Pastikan meterai tempel yang digunakan adalah jenis meterai 10.000 baru, bukan bekas;</div> <div dir="auto">- Satu buah meterai tempel hanya digunakan untuk satu dokumen (Jika ada dokumen lain, dilarang menggunakan meterai tempel bekas alias sudah pernah dipakai agar tidak menyebabkan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) di tahap seleksi administrasi);</div> <div dir="auto">- Pastikan tempel meterai dulu, sebelum melakukan tanda tangan;</div> <div dir="auto">- Meterai tempel diletakkan di sebelah kiri kolom tanda tangan;</div> <div dir="auto">- Pastikan tanda tangan mengenai sedikit atau sebagian meterai tempel;</div> <div dir="auto">- Pastikan meterai tempel tidak boleh menutupi nama pelamar.</div>

Badan Kepegawaian Negara (BKN) secara resmi mengumumkan para pelamar CPNS 2024 diperbolehkan menggunakan meterai tempel sejak Kamis (5/9).

Cara Penggunaan Meterai Tempel untuk Dokumen CPNS 2024, Harus Kena Tanda Tangan?

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/05/Screenshot_20240905_214219_Instagram-4134079194.jpg" alt="Pengumuman BKN yang memperbolehkan Pelamar CPNS 2024 menggunakan meterai tempel. (Instagram @bkngoidofficial)" width="100%">
<figcaption>Pengumuman BKN yang memperbolehkan Pelamar CPNS 2024 menggunakan meterai tempel. (Instagram @bkngoidofficial)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Ada angin segar bagi para calon pelamar seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2024. Panitia seleksi nasional (panselnas) memutuskan untuk memperpanjang masa pendaftaran. Kecuali, formasi di Kemendikbudristek dan Kementerian Agama (Kemenag).</p> <p>Pendaftaran seleksi CPNS di portal SSCASN yang sebelumnya dijadwalkan berakhir hari ini (6/9) diundur hingga empat hari ke depan. Keputusan itu sesuai dengan Surat Kepala BKN 5419/B-KS.04.01/SD/K/2024 tentang Jadwal Seleksi Pengadaan CPNS TA 2024. Dalam surat tersebut, pendaftaran diperpanjang sampai Selasa (10/9) pukul 23.59 WIB.</p> <p>&rdquo;Penyesuaian jadwal pendaftaran itu bertujuan untuk mengakomodasi para pelamar yang belum berhasil menyelesaikan tahapan pendaftaran di portal,&rdquo; ujar Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara (BKN) Suharmen di Jakarta kemarin (5/9).</p> <p>Seperti diketahui, sejak beberapa hari terakhir, para calon pelamar menemui banyak kendala teknis dalam pendaftaran seleksi CPNS 2024. Khususnya soal tak bisa membeli, membubuhkan meterai elektronik atau e-meterai, hingga tidak bisa mengunggah dokumen persyaratan lamaran sesuai dengan ketentuan.</p> <p>Suharmen menegaskan, kendala pembelian e-meterai oleh masyarakat di seluruh platform Peruri itu tidak dapat dibebankan kepada para calon pelamar. Karena itu, panselnas mengambil kebijakan dengan memberikan tambahan waktu pendaftaran selama empat hari dari batas waktu pendaftaran sebelumnya.</p> <p>Terhitung, hingga kemarin (5/9) pukul 08.00 WIB, jumlah pendaftar CPNS telah mencapai 2.922.336 orang. Dari jumlah tersebut, baru 1.011.148 pelamar yang mengakhiri pendaftaran atau submit/resume.</p> <p>Bukan hanya perpanjangan masa pendaftaran seleksi CPNS, BKN turut melunak soal kewajiban penggunaan e-meterai. Suharmen mengatakan bahwa para calon pendaftar seleksi CPNS 2024 diperkenankan memilih jenis meterai. Apakah menggunakan meterai elektronik atau konvensional (tempel) pada dokumen unggahan surat lamaran maupun surat pernyataan instansi. Ketentuan tersebut berlaku mulai kemarin (5/9) pukul 20.00 WIB.</p> <p>Hal itu, lanjut dia, dilakukan untuk memberikan kesempatan yang lebih luas kepada calon pendaftar dalam menyelesaikan persyaratan administrasi.</p> <p>Sementara itu, Peruri menyampaikan bahwa layanan meterai elektronik untuk CPNS 2024 dapat diakses kembali sejak kemarin (5/9). Head of Corporate Secretary Peruri Adi Sunardi mengatakan, demi menjaga kelancaran sistem dan antrean layanan, perseroan telah melakukan langkah-langkah prioritas layanan. Misalnya, penyelesaian antrean pembubuhan (stamping) yang sudah dalam proses dan pembaruan kuota untuk akun yang sudah berhasil melakukan pembayaran.</p> <p class="class-paragraph">&rdquo;Untuk layanan pembelian kuota dan registrasi akun baru, akan dilakukan pembukaan akses layanan secara berkala dengan mempertimbangkan beban antrean yang sedang berlangsung,&rdquo; ujarnya. <strong>(mia/c19/dio)</strong></p>

Bukan hanya perpanjangan masa pendaftaran seleksi CPNS, BKN turut melunak soal kewajiban penggunaan e-meterai.

Selain Perpanjang Waktu Pendaftaran Seleksi CPNS, BKN Juga Perbolehkan Pelamar Gunakan Meterai Tempel

<div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/04/e-materai-1296207607.jpg" alt="e-Materai Peruri. ( Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>e-Materai Peruri. ( Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - BUMN Perum Peruri mengumumkan bahwa situs e-materai yang sempat mengalami gangguan alias error sudah dapat diakses kembali sejak Rabu (4/9) malam. Adapun situs e-materai yang dimaksud adalah&nbsp;<a href="https://meterai-elektronik.com/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://meterai-elektronik.com&amp;source=gmail&amp;ust=1725594944198000&amp;usg=AOvVaw245vEw-KkCMPTS0xQBzDT2">https://meterai-elektronik.com</a>&nbsp;yang merupakan laman khusus yang dibuat Peruri untuk para pelamar Calon Aparatur Sipil Negara (CASN).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Melalui unggahannya di akun Instagram resmi Peruri, pihaknya meminta seluruh pelamar yang masih mengalami kendala perihal e-materai bisa melakukan aduan melalui tautan&nbsp;<a href="https://helpdesk-sscasn.bkn.go.id/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://helpdesk-sscasn.bkn.go.id&amp;source=gmail&amp;ust=1725594944198000&amp;usg=AOvVaw2WuVq4Ve5fcr53MrujGu0N">https://helpdesk-sscasn.bkn.<wbr />go.id</a>.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Portal&nbsp;<a href="https://meterai-elektronik.com/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://meterai-elektronik.com&amp;source=gmail&amp;ust=1725594944198000&amp;usg=AOvVaw245vEw-KkCMPTS0xQBzDT2">https://meterai-elektronik.com</a>&nbsp;sudah dapat diakses kembali. Jika masih terdapat kendala, hubungi helpdesk melalui&nbsp;<a href="https://helpdesk-sscasn.bkn.go.id/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://helpdesk-sscasn.bkn.go.id&amp;source=gmail&amp;ust=1725594944198000&amp;usg=AOvVaw2WuVq4Ve5fcr53MrujGu0N">https://helpdesk-sscasn.bkn.<wbr />go.id</a>," bunyi pengumuman di akun Instagram Peruri Indonesia, Kamis (5/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>e-Materai masih bermasalah</strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun rupanya, persoalan e-materai bagi para pelamar CPNS 2024 belum selesai. Sebab, hingga satu hari jelang penutupan pendaftaran CPNS, keluhan masih banyak dilayangkan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Salah satunya, terkait banyak pelamar CPNS yang mengeluh belum memperoleh e-materai, tetapi saldo dompet digital dan mobile banking miliknya sudah terpotong. Bahkan, di dalam akun yang sudah dibuat pada situs&nbsp;<a href="http://meterai-elektronik.com/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://meterai-elektronik.com&amp;source=gmail&amp;ust=1725594944198000&amp;usg=AOvVaw2TPrG_JWg-jqFzbnqXvQzW">meterai-elektronik.com</a>, keterangan masih saja tertulis 'masih menunggu pembayaran'.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ada enggak yang udah payment tapi status pembayarannya masih menunggu pembayaran, posisi saldo sudah terpotong?," kata akun Instagram @pradiftardmi yang dikutip dari Instagram resmi @jawapos, Kamis (5/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian, komentar tersebut diakui juga oleh pelamar lainnya. Berdasarkan catatan JawaPos.com, keluhan ini sudah banyak disampaikan para pelamar CPNS 2024 di berbagai kanal media sosial sejak Selasa (3/9) malam.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Seperti di platform X, para pelamar CPNS juga mengeluhkan soal saldo yang sudah terpotong, namun status pembayaran yang tidak berubah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Udah beli e materai, udah dibayar, statusnya tetep menunggu pembayaran dong," cuit akun X @fyga_</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tapi pembayarannya gagal kak, saldonya kepotong tapi di web statusnya menunggu pembayaran," ujar akun X lainnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terkait persoalan ini, pemerintah meluncurkan solusi dengan menyediakan layanan aduan yang bisa disampaikan melalui tautan resmi milik Badan Kepegawaian Negara (BKN), yakni&nbsp;<a href="https://helpdesk-sscasn.bkn.go.id/kendala_meterai" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://helpdesk-sscasn.bkn.go.id/kendala_meterai&amp;source=gmail&amp;ust=1725594944198000&amp;usg=AOvVaw3UEeE_CyN7nOccUNApp2BF">https://helpdesk-sscasn.bkn.<wbr />go.id/kendala_meterai</a>.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Melalui situs itu, pelamar bisa mengisi form yang tersedia meliputi nama lengkap, nomor induk kependudukan (NIK), tempat tanggal lahir, menyebutkan situs saat membeli e-materai hingga melampirkan bukti pembayaran.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, pelamar mengaku janji Peruri tak kunjung terlaksana. Sebab, pesanan e-materai sejak Selasa (3/9) belum juga masuk ke dalam akun miliknya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, melalui kanal media sosial resmi milik BKN dan Peruri, keduanya juga memastikan bahwa kuota e-materai yang sudah dibeli tidak akan hilang. Pihaknya menjamin kuota akan kembali secara berangsur.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mengingat kondisi traffic website e-Meterai yang sedang tinggi, kuota e-Materai akan kembali secara berangsur," tulis kedua akun itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

BUMN Perum Peruri mengumumkan bahwa situs e-materai yang sempat mengalami gangguan alias error sudah dapat diakses kembali.

Situs e-Materai Peruri Sudah Bisa Diakses, Pelamar CPNS 2024 Ramai-ramai Ngeluh Saldo Kepotong Tapi Status Pembayarannya Gagal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/16/WhatsApp-Image-2023-09-15-at-190114-1085968261.jpg" alt="Ilustrasi: Penggunaan materai dan tanda tangan elektronik mulai digunakan di era digital." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Penggunaan materai dan tanda tangan elektronik mulai digunakan di era digital.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Pelaksanaan pembukaan penerimaan CPNS yang diadakan dari 17 September 2023 sampai 6 Oktober 2023 mendatang, pastinya akan menarik minat dari masyarakat pencari kerja di Indonesia. Diprediksi, setidaknya 1,17 juta formasi yang tersedia pada tahun ini.</p> <p>Pelamar diwajibkan untuk mengunggah beberapa dokumen terkait sebagai syarat pendaftaran di antaranya dokumen-dokumen yang diwajibkan menggunakan meterai elektronik seperti pada penerimaan di tahun sebelumnya.</p> <p>"Untuk memberikan layanan yang lebih baik, PT Peruri Digital Security memperkenalkan solusi layanan baru yakni Sign-it.id. Selain itu, Peruri juga menjalin kerjasama kemitraan dengan skill academy dan lima mitra reseller Meterai Elektronik lainnya dengan keunggulan dan kemudahan masing-masing," jelas pihak Peruri Digital Security melalui keterangannya.</p> <p>Sign-it.id sendiri merupakan webapp yang menyediakan Meterai Elektronik dan tanda tangan digital yang dapat dilakukan sekaligus dalam satu proses yang seamless. Tahun sebelumnya, melalui webapp e-meterai.co.id, PDS berhasil melayani jutaan Meterai Elektronik yang dibutuhkan oleh pelamar CPNS.</p> <p>Sign-it.id diharapkan mempermudah proses verifikasi keaslian dokumen dengan menyediakan proses e-KYC dalam melakukan pembubuhan Tanda Tangan Elektronik. Adapun laman yang dapat dikunjungi webapp tersebut yakni Gilar Nusantara, Senior Solution Specialist.</p> <p>Kemudian, untuk meningkatkan skill para calon ASN, seperti sudah disinggung di atas, Peruri juga menggandeng mitra lainnya yakni Ruangguru. Skill Academy by Ruangguru menjadi platform pelatihan online &amp; offline bersertifikat terbesar di Indonesia.</p> <p>Melalui situs dan aplikasi, tersedia ratusan kelas pelatihan secara daring dalam bentuk video belajar dengan topik seperti pengembangan diri, persiapan tes, pemasaran, teknologi dan software, serta bisnis dan keuangan.</p> <p>Selain menyediakan program pelatihan dan pendidikan untuk membekali pelamar CASN 2023, sebagai salah satu platform resmi yang ditunjuk oleh Peruri Digital Security, masyarakat juga dapat melakukan pembelian hingga pembubuhan e-Meterai ke dalam dokumen melalui situs resmi https://skillacademy.com/e-meterai.</p> <p>"Dengan dukungan akses ke template dokumen terstandar, pembubuhan e-Meterai melalui Skill Academy by Ruangguru kini hanya memerlukan waktu kurang dari 5 menit saja," ungkap Arman Wiratmoko - SVP, Corporate Strategy &amp; Finance at Ruangguru melalui kesempatan yang sama.</p> <p>Kemudian, mitra lainnya yakni Pastisah. Platform digital ini dirangkul untuk mempermudah pembubuhan meterai dan tanda tangan di manapun dan kapanpun. Di sisi lain, Pastisah juga bertujuan untuk mengurangi penggunaan kertas demi menjaga kelestarian lingkungan. Maka dari itu, Pastisah menyediakan produk-produk digital, seperti E-Meterai, E-Signature, E-Stamp, E-KYC, dan Sertifikat Digital.</p> <p>Selanjutnya, untuk pengelolaan dan kebutuhan lainnya terkait materai dan tanda tangan digital yakni DigiDoku, Signing, dan Dimensy. Sama, ketiga Penyedia Sistem Elektronik atau PSE ini ditunjuk Peruri sebagai mitra untuk memudahkan kebutuhan pembubuhan Meterai Elektronik.</p> <p class="class-paragraph">"Proses upload dokumen dan pembubuhan dapat dilakukan dalam hitungan menit. Dokumen yang telah dibubuhi Meterai Elektronik akan dikirim ke email dan nomor WhatsApp," pungkas Azhanra Jacky, Digital Product Marketing Dimensy.</p>

Tahun sebelumnya, melalui webapp e-meterai.co.id, PDS berhasil melayani jutaan Meterai Elektronik yang dibutuhkan oleh pelamar CPNS.

Go Digital, Peruri Kenalkan Platform Baru untuk Mudahkan Penggunaan Materai dan Tanda Tangan Elektronik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/PNS.jpg" alt="ILUSTRASI: Dimas Pradipta/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Dimas Pradipta/JawaPos.com</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Rangkaian seleksi calon aparatur sipil negara (CASN) yang dijadwalkan mulai besok (16/9) diprediksi mundur. Pemunduran terjadi lantaran verifikasi dan validasi (verval) formasi oleh instansi terkait belum rampung.</p> <p>Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara (BKN) Suharmen menyatakan, instansi yang sudah menyampaikan final formasinya masih sangat sedikit.</p> <p>Dikhawatirkan, hingga jadwal pengumuman yang ditentukan mulai 16&ndash;30 September 2023, belum banyak instansi yang merampungkan proses verval.</p> <p>Pihaknya pun telah menyurati pejabat pembuat komitmen (PPK) untuk segera mempercepat proses verval formasi instansi. &rdquo;Tapi, saya khawatir, kalau masih banyak instansi yang belum menyelesaikan verval tadi, mungkin ada pemunduran 1&ndash;2 hari,&rdquo; ujarnya dalam temu media secara daring kemarin (14/9).</p> <p>Tahun ini tersedia 1.030.751 kuota untuk pemerintah pusat dan daerah. Dari jumlah tersebut, hanya 572.299 formasi yang berhasil diisi (lihat grafis) yang berfokus pada layanan dasar seperti guru dan tenaga kesehatan. Termasuk memberikan kesempatan untuk fresh graduate (lulusan baru) di bidang talenta digital dan sains data.</p> <p>Meski sudah ada cut-off per Agustus 2023, lanjut dia, formasi ini berpotensi berkurang lantaran terimbas kebijakan optimalisasi pengisian kebutuhan PPPK jabatan fungsional teknis yang tertuang dalam Permen PAN-RB 571/2023. Instansi diberi kelonggaran untuk memilih mengurangi formasi atau tetap menggunakan formasi saat ini karena sudah terpenuhi di seleksi tahun lalu. Nanti verval akhir bakal otomatis direvisi BKN di sistem.</p> <p>Lebih lanjut, Suharmen mengatakan, ada sejumlah perubahan dalam seleksi CASN tahun ini. Di antaranya, penggunaan meterai untuk sejumlah dokumen yang harus diunggah. Meterai tak lagi menggunakan fisik, tapi elektronik. Hal itu guna menghindari penggunaan ulang meterai oleh calon pendaftar seperti tahun-tahun sebelumnya.</p> <p>&rdquo;Ada yang reuse meterai. Ini termasuk pelanggaran perdata pidata. Sehingga yang terindikasi menggunakan meterai reuse ini kemudian dikenai sanksi pengguguran pendaftaran,&rdquo; tegasnya.</p> <p>Kemudian tersedia portal karier yang berisi informasi mengenai detail jabatan, tugas, hingga besaran gaji. Dengan begitu, calon pelamar mengetahui secara jelas jabatan yang dilamar dan menghindari pengunduran diri ataupun kinerja yang tak maksimal ketika sudah diterima.</p> <p>Perubahan lainnya, pada seleksi tahun ini, seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) untuk guru akan menggunakan sistem CAT BKN. Bukan lagi sistem UNBK seperti tahun lalu. Dia menyebutkan, seluruh sistem dan soal sudah siap untuk tes nanti.</p> <p>Mengenai afirmasi, Suharmen menegaskan bahwa pemerintah masih memberikan afirmasi bagi para guru seperti tahun lalu. &rdquo;Di aturan yang dibuat Pak Menteri, untuk guru yang memiliki sertifikasi pendidik, kompetensi teknisnya mendapat nilai tertinggi atau 100 persen,&rdquo; ungkapnya.</p> <p class="class-paragraph">Asisten Deputi Perancangan Jabatan, Perencanaan, dan Pengadaan Sumber Daya Manusia Aparatur Kemen PAN-RB Aba Subagja menambahkan, selain guru dan tenaga kesehatan, untuk seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS), pemerintah memberikan ruang bagi tenaga dosen.</p> <p>Menurut dia, sudah lebih dari sepuluh tahun tak ada formasi CPNS untuk dosen. &rdquo;Sehingga banyak kader kosong di perguruan tinggi, terutama di PTNBH,&rdquo; jelasnya.</p> <p>Aba mewanti-wanti, calon peserta seleksi CASN betul-betul memperhatikan jabatan yang akan dilamar. Dengan begitu, tak terjadi lagi pelamar yang mundur setelah lolos seleksi atau bahkan telah dikeluarkan nomor induk pegawainya (NIP).</p> <p>Tahun ini, kata dia, pemerintah akan tegas kepada mereka yang mengundurkan diri. &rdquo;Kalau belum penetapan NIP, mengundurkan diri masih mending, bawahnya masih bisa naik. Tapi, kalau sudah penetapan, tentu merugikan. Ini tentu harus diberi sanksi, satu tahun dia tidak boleh melamar sebagai ASN,&rdquo; tegasnya.</p> <p>Tindakan tegas itu juga diberlakukan bagi mereka yang melakukan kecurangan. Aba mengatakan, peserta yang ketahuan curang akan langsung dibawa ke ranah hukum. Selain itu, mereka akan diblok selamanya dalam pendaftaran seleksi CASN. <strong>(mia/wan/c19/ttg)</strong></p>

Rangkaian seleksi calon aparatur sipil negara (CASN) yang dijadwalkan mulai besok (16/9) diprediksi mundur.

Verifikasi Belum Rampung, Pengumuman Formasi CPNS Diperkirakan Mundur

<div class="page" title="Page 1"> <div class="layoutArea"> <div class="column"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/cara-membeli-e-materai.jpg" alt="Foro ilustrasi e-meterai yang saat ini sudah semakin banyak digunakan." width="100%">
<figcaption>Foro ilustrasi e-meterai yang saat ini sudah semakin banyak digunakan.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com -</strong> Sejak resmi diluncurkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Oktober 2021, penggunaan e- meterai perlahan namun pasti kian meningkat. E-meterai memiliki kedudukan yang sama dengan meterai tempel sebagai alat pembayaran pajak atas dokumen elektronik dan diakui secara sah oleh hukum.</p> <p>Untuk memperluas penetrasi e-meterai, Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) sebagai BUMN penyedia e-Meterai bekerjasama dengan distributor e-meterai PT Finnet Indonesia dan PT Klik Indomaret Sukses (KIS) sebagai salah satu channel distribusi e-meterai yang ditandai dengan penandatanganan kerja sama antara Finnet dengan Indomaret.</p> <p>Direktur Utama Finnet, Rakhmad Tunggal Afifuddin dalam keterangan resminya menyampaikan bahwa mendigitalkan Indonesia bukanlah hal yang mudah.</p> <p>&ldquo;Tak bisa dipungkiri, digitalisasi memberikan kemudahan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dulu kalau dokumen resmi itu perlu menggunakan materai fisik, sekarang materai sudah berbentuk digital,&rdquo; katanya.</p> <p>Ia&nbsp;menambahkan, optimismenya lewat kerja sama dengan Indomaret mampu memberikan kemudahan bagi seluruh masyarakat Indonesia dalam pembelian e-meterai. &ldquo;Indomaret dengan persebarannya dari Sabang sampai Merauke membuat saya yakin kalau penetrasi e-meterai ini akan massive. Menjadi tugas kita bersama untuk mengedukasi dan memudahkan bangsa kita sendiri,&rdquo; tambahnya.</p> <p>Marketing Communication Executive Director PT Indomarco Prismatama (Indomaret), Bastari Akmal menambahkan, pihaknya juga terus melakukan inovasi dan perkembangan layanan yang semakin memudahkan masyarakat di era digitalisasi ini. Memperoleh e-meterai di Indomaret pun&nbsp;mudah.</p> <p>&ldquo;Konsumen dapat langsung menuju ke kasir dan sampaikan bahwa ingin membeli e-meterai. Selesaikan transaksi sampai keluar struk. Kemudian, silakan scan QR Code pada struk pembelian menggunakan handphone Anda. Upload dokumen dan bubuhkan e-meterai pada posisi yang diinginkan. Jika telah sesuai, konfirmasi dan silakan unduh dokumen yang telah dibubuhkan e-Meterai," katanya.</p> <p>Strategic Business Unit Digital Peruri&nbsp;Farah Fitria Rahmayanti menuturkan bahwa kerja sama ini dilakukan untuk mendukung inovasi dan kemajuan teknologi dalam mempermudah proses transaksi bagi masyarakat.</p> </div> </div> <div class="section"> <div class="layoutArea"> <div class="column"> <p>"Kerja sama ini akan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat, terutama dalam hal kemudahan, kenyamanan dan ketersediaan e-meterai. Hal ini akan menghemat waktu dan tenaga, serta mengurangi biaya transportasi yang diperlukan," katanya.</p> </div> </div> </div> </div>

Sejak resmi diluncurkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Oktober 2021, penggunaan e- Meterai perlahan namun pasti kian meningkat.

Dukung Penetrasi E-Meterai Hingga Pelosok Negeri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/MENKEU-SRI-MULYANI-MIFTAHUL-HAYAT-3.jpg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani saat hadir dalam rapat kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, (20/9/2021). Rapat kerja tersebut beragendakan penyerahan Daftar Investarisasi Masalah (DIM) RUU tentang Hubu" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani saat hadir dalam rapat kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, (20/9/2021). Rapat kerja tersebut beragendakan penyerahan Daftar Investarisasi Masalah (DIM) RUU tentang Hubu</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Pemerintah telah meresmikan penggunaan meterai elektronik atau e-meterai Rp 10.000. Penggunaan meterai yang akan dipakai khusus untuk dokumen elektronik itu atas dasar Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2020.<br /> <br /> “Di tengah pandemi di dalam waktu hampir setahun ini ditjen pajak menyiapkan sisi teknikal maupun aplikasi bekerja sama Perum Peruri apa yg disebut e-materai atau materai elektronik,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani secara virtual dalam akun YouTube di kutip Sabtu (2/10).<br /> <br /> Sri Mulyani mengungkapkan, saat ini pendistribusian meterai elektronik masih terbatas. E-Meterai dapat diperoleh di lingkungan bank BUMN atau Himbara seperti Mandiri, BRI, BNI, BTN, dan perusahaan teknologi PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk.<br /> <br /> “Kita mulai uji coba ini dengan bank Himbara. Kita harapannya seluruh perbankan dan nanti di perusahaan telekomunikasi Indonesia. Nanti kita lihat bagaimana e-meterai berjalan atau digunakan,” tuturnya.<br /> <br /> Sri Mulyani mengungkapkan, dalam transformasi ini diperlukan edukasi dan penjelasan yang telaten dan teliti dari pemerintah dan lembaga terkait dalam hal ini Ditjen Pajak dan Perum Peruri yang ditunjuk secara sah mengeluarkan materai elektronik.<br /> <br /> “Jadi, ini dari awal saya minta ditjen pajak terutama Perum Peruri nggak meluncurkan saja dan berasumsi masyarakat akan menerima. Akan ada banyak testimoni dan perlu bukti aman dan memang diakui,” tuturnya.<br /> <br /> Disebutkan, meterai elektronik diklaim telah dibekali teknologi digital signature X.509 SHA 512 dan tiga fitur keamanan tambahan. Pertama overt, di mana 70 persen desain meterai elektronik merupakan barcode unik yang berbeda setiap meterai. Kedua covert, meterai elektronik hanya dapat dibaca dengan scanner atau aplikasi khusus dari Perum Peruri dan signature panel yang dapat dilihat melalui aplikasi Adobe Acrobat Reader DC.<br /> <br /> Ketiga, dengan pembuktian secara forensik oleh Peruri, meterai elektronik akan meningkatkan pengalaman pemakaian dalam aspek keamanan, kenyamanan, ketersediaan dan kemudahan bagi masyarakat.<br /> <br /> “Maka terus-menerus diteliti dan dimonitor segi keamanan, kerawanan terjadinya kejahatan. Karena ini sifatnya siber. Setiap meterai ada unit 70 aplikasi namun tak ada yg tak mungkin kerawanan terjadinya kriminal perlu diwaspadai,” tegasnya.

Meterai Elektronik Sudah Keluar, Bisa Diperoleh di Bank Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/meterai-palsu.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Pemerintah telah meresmikan penggunaan meterai elektronik (e-meterai) senilai Rp 10.000 untuk dokumen bermuatan transaksi material secara elektronik. Hal tersebut sesuai dengan perubahan zaman dan perkembangan teknologi sehingga menuntut segala aspek untuk memenuhi kebutuhan yang serba digital.<br /> <br /> Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, dengan telah diresmikannya meterai elektronik, kini dokumen bermuatan transaksi material secara elektronik memiliki payung hukum yang sah. Hal itu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2021 sebagai aturan turunan sejak disahkannya UU Nomor 10 Tahun 2020 tentang materai elektronik.<br /> <br /> <em>"Alhamdulillah</em> kita bisa meluncurkan secara resmi meterai elektronik," ujarnya secara virtual, Jumat (1/10).<br /> <br /> Sri Mulyani menuturkan, meterai elektronik ini membuat dokumen elektronik menjadi dokumen yang sah secara hukum. Pasalnya dalam UU sebelumnya yakni UU Nomor 13 Tahun 1985, pemerintah belum mengatur soal meterai atas dokumen elektronik.<br /> <br /> "Sehingga meterai yang sebelumnya bisa diraba dipegang dilihat dan ditempel, dalam kurun waktu sejak 1985 hingga hari ini begitu banyak perubahan ekonomi dan teknologi. Digital makin lama dan penting dalam kehidupan manusia khususnya ekonomi. Banyak kebutuhan baru bagi pemerintah baik dari sisi regulasi maupun instrumen," ungkapnya.<br /> <br /> Berbeda dari meterai tempel, Sri Mulyani melanjutkan, meterai elektronik akan disediakan oleh lembaga bersangkutan yang mengeluarkan dokumen elektronik yaitu Perum Peruri yang juga merupakan lembaga dalam pencetakan uang.<br /> <br /> "Di tengah pandemi di dalam waktu hampir setahun ini, Ditjen Pajak menyiapkan sisi teknikal maupun aplikasi bekerja sama Perum Peruri apa yang disebut meterai elektronik,” pungkasnya.

Pemerintah Telah Resmikan Meterai Elektronik Rp 10.000

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/meterai-palsu.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Belum lama beredar, meterai Rp 10 ribu sudah dipalsukan. Kemarin (17/3) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bersama Polda Metro Jaya dan Perum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) mengungkap sindikat pemalsu meterai. Bukan hanya meterai Rp 10 ribu yang baru beredar pada 28 Januari lalu, sindikat itu juga memalsukan meterai Rp 6 ribu.<br /> <br /> Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombes Polisi Yusri Yunus menegaskan bahwa pelanggaran hukum itu menimbulkan potensi kerugian negara sebesar Rp 37 miliar. Sindikat yang terdiri atas enam orang itu telah mencetak dan mengedarkan meterai palsu selama tiga tahun terakhir.<br /> <br /> Peredaran meterai palsu tersebut terbongkar dari kiriman kargo di Bandara Soekarno-Hatta pada 7 Maret lalu. Kiriman kargo itu berisi meterai. Padahal, selama ini meterai selalu dikirimkan lewat PT Pos Indonesia.<br /> <br /> "Peredarannya menggunakan kargo. Seharusnya pembelian meterai itu melalui PT Pos Indonesia," ujar Yusri. Dari lokasi tersebut, polisi mengamankan 50 rim meterai palsu.<br /> <br /> Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Neilmaldrin Noor mengapresiasi pembongkaran sindikat meterai palsu oleh kepolisian. "Bea meterai merupakan pajak atas dokumen yang merupakan salah satu sumber penerimaan negara. Pemalsuan meterai merugikan negara dan seluruh masyarakat Indonesia," jelasnya.<br /> <br /> Neil menyebutkan bahwa cara paling mudah untuk membedakan meterai yang palsu dan asli adalah harga dan lokasi pembeliannya. Meterai yang asli bisa diperoleh di kantor pos.<br /> <br /> Direktur Operasi Perum Peruri Saiful Bahri menambahkan, meterai asli dan palsu dapat dideteksi dengan tiga pendekatan. Yakni, dilihat, diraba, dan digoyang.<br /> <br /> Memang, secara sepintas warna meterai palsu dan asli sama. Namun, meterai asli punya tiga jenis lubang pada lembarannya. Bentuk lubangnya bulat, oval, dan bintang.<br /> <br /> "Ini tidak mungkin bisa dipalsukan karena teknologi untuk perforasi tidak sesederhana itu. Jadi, mesin kami yang untuk melakukan perforasi cukup spesifik, tidak ada yang punya di Indonesia," terangnya.<br /> <br /> Selain itu, tidak sepenuhnya tersangka penipuan bisa meniru seluruh ornamen yang dibuat Peruri, mulai logo hingga hologramnya.<br /> <br /> https://youtu.be/l2ju9PUQQz4

Duh! Peredaran Meterai Palsu Rugikan Negara hingga Rp 37 Miliar

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Meterai

Berita Terkini