<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/01/jubir-kpk-budi-prasetyo-4273102842.jpg" alt="Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (1/7). (Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (1/7). (Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap kerugian negara dari kasus dugaan korupsi pengadaan mesin Electronic Data Capture (EDC) pada salah satu bank BUMN mencapai Rp 700 miliar. Kasus itu terjadi dalam kurun waktu 2020-2024 dengan nilai anggaran proyek sebesar Rp 2,1 triliun. &ldquo;Dalam perkara dengan tempus 2020 sampai dengan 2024 ini, dengan nilai anggaran pengadaan sejumlah Rp2,1 triliun,&rdquo; kata juru bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (1/7). Dari hasil penyelidikan sementara yang dilakukan oleh tim penyidik KPK, sambung Budi, jumlah kerugian negara yang ditimbulkan mencapai sekitar 30 persen dari total anggaran proyek tersebut. Angka ini disebut masih bisa bertambah seiring pendalaman penyidikan. &ldquo;Hitungan dari tim penyidik diduga total kerugian negaranya mencapai sekitar Rp 700 miliar atau sekitar 30 persen dari nilai anggaran dalam pengadaan mesin EDC tersebut,&rdquo; ucap Budi. Dia menegaskan penghitungan tersebut masih bersifat sementara. Menurutnya, penyidik masih membuka ruang untuk adanya penyesuaian nilai kerugian negara berdasarkan perkembangan dari proses pemeriksaan yang berjalan.&nbsp;&ldquo;Hitungan sementara dari tim penyidik dan masih terbuka kemungkinan untuk kemudian nantinya angkanya bertambah,&rdquo; ujarnya. Penyidik KPK akan berkoordinasi secara resmi dengan lembaga yang berwenang seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam perhitungan kerugian negara tersebut. &ldquo;Tentunya dalam penghitungan kerugian negara, KPK berkoordinasi dengan pihak-pihak baik BPK ataupun nanti BPKP begitu, untuk menghitung kerugian negara tersebut,&rdquo; jelas Budi. Dalam pengusutan kasus ini, KPK juga telah mencegah 13 orang ke luar negeri. Pencegahan itu dilakukan dalam rangka kebutuhan penyidikan. Meski demikian, KPK hingga kini belum mengungkap secara rinci pihak-pihak yang dicegah ke luar negeri tersebut.

KPK mengungkap kerugian negara Rp 700 miliar dari kasus dugaan korupsi pengadaan EDC di Bank BUMN, penyidikan terus berlanjut.

Kerugian Negara dari Dugaan Korupsi Pengadaan EDC di Bank BUMN Mencapai Rp 700 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/05/budi-kpk-1907133712.jpg" alt="Tim juru bicara KPK, Budi Prasetyo, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (5/5). (Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Tim juru bicara KPK, Budi Prasetyo, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (5/5). (Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pengadaan mesin Electronic Data Capture (EDC) pada salah satu bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Proyek pengadaan yang berlangsung sejak 2020 hingga 2024 itu bernilai sekitar Rp 2,1 triliun.&nbsp; Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa proses penyidikan itu saat ini tengah berjalan intensif. Bahkan, KPK juga telah memeriksa Wakil Direktur Utama (Wadirut) bank BUMN, Catur Budi Harto, pada Kamis (26/6). &ldquo;Baik, terkait dengan penyidikan perkara pengadaan EDC, tempus perkaranya dari tahun 2020 sampai dengan 2024 dengan nilai proyek sekitar Rp 2,1 triliun,&rdquo; kata Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (30/6). Ia menambahkan, tim penyidik KPK juga telah melakukan penggeledahan di beberapa lokasi strategis yang berkaitan dengan proyek tersebut. Dari hasil penggeledahan, KPK mengamankan sejumlah dokumen penting yang terkait pengadaan, serta barang bukti lainnya. &ldquo;Dalam kegiatan penggeledahan yang telah KPK lakukan pada pekan kemarin, KPK telah mengamankan beberapa dokumen terkait dengan pengadaan, kemudian ada tabungan juga, ada beberapa bukti elektronik yang tentu semuanya akan didalami oleh penyidik,&rdquo; ungkapnya. Meski belum mengumumkan nama-nama pihak yang diduga terlibat, Budi memastikan bahwa KPK tengah merampungkan seluruh informasi pada tahap penyidikan. &ldquo;Dalam perkara ini, seluruh informasi dan keterangan yang telah diperoleh, baik dari tahap penyelidikan maupun pada tahap penyidikan, semua akan dilengkapi dan tentu KPK nanti akan menyampaikan pihak-pihak siapa saja yang bertanggung jawab dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan mesin EDC ini,&rdquo; jelasnya. Selain itu, KPK juga telah mencegah 13 orang untuk tidak bepergian ke luar negeri dalam kasus ini. Namun, KPK masih enggan mengungkap belasan orang yang dicegah ke luar negeri tersebut. "Dalam perkara ini, 13 orang telah dilakukan pencegahan ke luar negeri," tutur Budi. Lebih lanjut, Budi menekankan pencegahan ke luar negeri terhadap belasan orang itu dilakukan untuk memastikan proses penyidikan dugaan korupsi pengadaan mesin electronic data capture (EDC) berjalan efektif. Pencekalan itu berlaku sejak 27 Juni 2025, hingga enam bulan ke depan. "Hal ini untuk memastikan agar penyidikannya dapat berjalan efektif," pungkasnya.

KPK ungkap dugaan korupsi proyek mesin EDC BUMN, nilai proyek Rp2,1 triliun, 13 orang dicegah ke luar negeri.

KPK Ungkap Nilai Proyek Mesin EDC Bank BUMN yang Dikorupsi Sentuh Angka 2,1 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/SPBU-pajero-viral.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Pertamina Patra Niaga buka suara dan beberkan kronologi viralnya video sopir Pajero yang membanting mesin EDC milik petugas di sebuah SPBU. Area Manager Communication, Relations, and CSR Regional Jawa Bagian Tengah PT Pertamina Patra Niaga, Brasto Galih Nugroho membenarkan adanya peristiwa tersebut. Kejadian yang viral tersebut terjadi di salah satu SPBU di wilayah Purbalingga, Jawa Tengah. Ia membeberkan, kejadian tersebut terjadi pada Senin (26/12), di mana seorang sopir mobil Mitsubishi Pajero dengan nomor polisi R 1944 C berniat mengisi Biosolar sebesar Rp 200.000. Namun, sopir Pajero tersebut belum terdaftar pada program subsidi dalam sistem MyPertamina. "Sopir Pajero nomor polisi R 1944 C bermaksud mengisi Biosolar sebesar Rp 200 ribu. Namun oleh operator SPBU diarahkan untuk mendaftar program subsidi mengingat yang bersangkutan pada saat kejadian belum memiliki QR code atau sudah tercatat di sistem Subsidi Tepat MyPertamina," kata Brasto Galih kepada JawaPos.com, Rabu (28/12). Ia mengatakan, Pertamina sangat menyayangkan tindakan sopir Pajero yang membanting mesin EDC tersebut. Pihaknya mengimbau kepada seluruh pengguna kendaraan roda empat atau roda lebih segera mendaftarkan kendaraan agar bisa memperoleh BBM bersubsidi saat mengisi di SPBU. Sementara itu, kata Brasto, publikasi penggunaan QR code Subsidi Tepat MyPertamina sudah dipublikasikan di berbagai media, termasuk melalui materi publikasi di SPBU-SPBU sejak beberapa bulan lalu. Tujuan dari penggunaan QR code adalah agar adanya pendataan konsumen untuk subsidi BBM lebih tepat sasaran. Meski demikian, Brasto mengungkapkan kepada konsumen yang memiliki kendaraan modern agar mengisi kendaraannya dengan BBM nonsubsidi atau bahan bakar yang lebih ramah lingkungan. "Kami sangat menyayangkan tindakan pemukulan mesin EDC yang dilakukan oleh konsumen dimaksud. Kami berharap konsumen Pertalite dan Biosolar dengan kendaraan roda 4 atau roda lebih dari 4 untuk segera mendaftarkan kendaraannya di subsiditepat.mypertamina.id," tandasnya. Sebelumnya, viral unggahan video yang memperlihatkan seorang sopir mobil Pajero membanting mesin EDC di sebuah SPBU. Dalam video yang diunggah akun Instagram @andreli_48 terlihat seorang pegawai SPBU sambil membawa mesin EDC mendekat kepada seorang pengendara yang berada di dalam mobil, Namun, tiba-tiba sopir Pajero mengulurkan tangannya dan terlihat mesin EDC yang dipegang petugas jatuh. Tak lama, setelah ada obrolan antara keduanya, pengendara lantas berlalu dan tidak jadi mengisi BBM.

Viral Sopir Pajero Banting Mesin EDC Petugas SPBU, Ini Kronologinya

mesin edc

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#mesin edc

Berita Terkini

Kerugian Negara dari Dugaan Korupsi Pengadaan EDC di Bank BUMN Mencapai Rp 700 Miliar

KPK Ungkap Nilai Proyek Mesin EDC Bank BUMN yang Dikorupsi Sentuh Angka 2,1 Triliun

Viral Sopir Pajero Banting Mesin EDC Petugas SPBU, Ini Kronologinya

Download Aplikasi JawaPos.com