<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/30/20250925_1849191-1-2084660986.jpg" alt="Penampakan kereta cepat Haramain di Stasiun Makkah, Arab Saudi. SAHL Group beri diskon tiket kereta cepat Haramain Makkah-Madinah untuk jamaah haji dan umrah Indonesia. (Bayu Putra/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Penampakan kereta cepat Haramain di Stasiun Makkah, Arab Saudi. SAHL Group beri diskon tiket kereta cepat Haramain Makkah-Madinah untuk jamaah haji dan umrah Indonesia. (Bayu Putra/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Indonesia dan Arab Saudi sama-sama punyai transportasi modern berupa kereta cepat. Namun nasibnya berbeda. Kereta Cepat Indonesia yang menghubungkan Bandung dan Jakarta saat ini tengah merugi. Sementara di Saudi, yang menghubungkan Makkah-Madinah, kereta cepat justru memberi diskon besar untuk jamaah umrah dan haji. Adanya diskon harga tiket kereta cepat Saudi tersebut disampaikan pihak SAHL Group. Secara khusus, mereka menandatangani kerja sama dengan BPKH Limited di Jakarta (29/10). Di antara butir kerja samanya adalah memberikan akses kepada BPKH Limited menjual tiket kereta cepat Saudi ke Indonesia dan beberapa negara lainnya. Pihak SAHL Group Arab Saudi mengatakan mereka memberikan harga khusus untuk jamaah umrah maupun haji Indonesia yang membeli tiket kereta cepat Madinah-Makkah secara kelompok, minimal 11 orang. Harga diskonnya adalah 199 riyal (Rp 879 ribu) untuk sekali jalan. Sedangkan tarif normal mereka adalah 245 riyal (Rp 1 jutaan). Dalam kesempatan yang sama, CEO BPKH Limited Sidiq Haryono menyambut baik kerja sama mereka dengan SAHL Group itu. "Ini adalah terobosan yang sangat baik sekali. Kita mencoba untuk memberikan layanan penjualan tiket kereta cepat Arab Saudi untuk ekosistem haji dan umrah," katanya. Sidiq mengatakan, saat ini perjalanan dari Madinah ke Makkah atau sebaliknya sudah semakin mudah. Tidak hanya menggunakan bus yang memakan waktu sekitar 5 jam. Tetapi juga bisa menggunakan kereta cepat dengan durasi hanya sekitar 2 jam. <h2>Jarak Makkah-Madinah Hampir Setara Jakarta-Solo</h2> Untuk diketahui, jarak Madinah dengan Makkah sekitar 550 km. Hampir setara jarak Jakarta ke Solo. Ibadah haji maupun umrah sejatinya berfokus di Makkah saja. Namun, jamaah juga dijadwalkan berkunjung ke Madinah untuk berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW yang ada di Masjid Nabawi. Biasanya jamaah umrah maupun haji tinggal beberapa hari di Madinah. Ada yang ke Madinah dahulu baru ke Makkah, atau sebaliknya. Sidiq mengatakan, jamaah haji reguler sampai saat ini masih menggunakan bus untuk perjalanan dari Madinah ke Makkah atau sebaliknya. Namun, jamaah haji khusus banyak yang memilih menggunakan kereta cepat, ketimbang bus. Dalam kesempatan itu Sidiq mengatakan BPKH Limited kembali siap bekerjasama dengan pemerintah Indonesia untuk layanan haji 2026. Pada haji 2025, BPKH Limited terlibat banyak dalam penyediaan kebutuhan jamaah. Khususnya menyuplai bumbu makanan khas Indonesia untuk katering jamaah haji. Selain itu juga penyediaan toko-toko khas Indonesia di sejumlah hotel yang dihuni jamaah haji Indonesia di Makkah. Untuk diketahui BPKH Limited adalah anak usaha dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Kegiatan bisnis BPKH Limited bagian dari upaya pengelolaan keuangan haji. Hasil pengelolaan keuangan haji digunakan untuk subsidi biaya haji reguler, sehingga jamaah tidak harus membayar biaya haji sesuai ongkos riilnya.

Diskon tiket kereta cepat Saudi untuk jemaah umrah dan haji, kerjasama BPKH Limited dan SAHL Group di Jakarta, harga khusus untuk kelompok.

Beda Nasib Kereta Cepat, Di Indonesia Merugi, Di Saudi Beri Diskon untuk Jamaah Umrah dan Haji

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/22/JKT_-RDP-Komisi-V-DPR-dengan-driver-aplikasi-transportasi-online_SALMAN-TOYIBI-5JPG-418661817.jpg" alt="Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia Raden Igun Wicaksono (tengah) menyampaikan paparan saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi V DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/5/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia Raden Igun Wicaksono (tengah) menyampaikan paparan saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi V DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/5/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Di tengah gelombang protes para pengemudi ojek online (ojol) yang makin sering turun ke jalan, rencana pemerintah menaikkan tarif ojol sebesar 8&ndash;15 persen justru menuai peringatan keras dari kalangan ekonom.&nbsp; Kenaikan tarif yang cukup signifikan ini dinilai berisiko memicu masalah baru, bukan hanya bagi konsumen, tapi juga mitra pengemudi dan perusahaan aplikasi itu sendiri. &ldquo;Jangan hanya melihat dari sisi driver atau aplikator saja, tapi juga pikirkan dampaknya bagi konsumen. Kenaikan 8&ndash;15 persen itu cukup tinggi, sedangkan kesanggupan konsumen untuk membayar (willingness to pay) rata-rata cuma 5 persen,&rdquo; terang Direktur Research Institute of Socio-Economic Development (Rised), Fajar Rakhmadi, dalam keterangannya, Selasa (1/7). Peringatan ini muncul di tengah riuhnya suara-suara driver ojol yang dalam beberapa waktu terakhir kerap menggelar aksi unjuk rasa. Tuntutan mereka pun beragam, mulai dari kenaikan tarif, transparansi sistem insentif, hingga pemangkasan potongan dari aplikator yang dianggap mencekik. Namun menurut Fajar, solusi tarif yang lebih tinggi belum tentu menjadi jalan keluar. Justru, kenaikan yang terlalu tinggi bisa berbalik arah dan menjadi bumerang. &ldquo;Kalau tarif makin mahal, konsumen bisa memilih alternatif lain. Banyak yang akan kembali ke kendaraan pribadi. Ujung-ujungnya, pengemudi malah kehilangan orderan,&rdquo; katanya. Rised sendiri menilai bahwa sektor ojol sangat sensitif terhadap harga. Dalam berbagai studi yang dilakukan, konsumen disebut sangat reaktif terhadap kenaikan tarif, terutama pekerja kelas menengah ke bawah yang menggantungkan transportasi harian pada layanan ini. Bagi driver, meski secara teoritis pendapatan bisa naik, semuanya tetap bergantung pada jumlah order yang masuk. &ldquo;Kalau permintaan turun, ya pendapatan tidak otomatis naik. Kue-nya jadi lebih kecil, meskipun potongannya lebih sedikit,&rdquo; jelas Fajar. Tak hanya itu, Fajar juga menyoroti wacana penurunan biaya aplikasi oleh perusahaan sebagai bentuk efisiensi. Menurutnya, efisiensi ini harus dilakukan secara cermat. Kalau sampai berdampak pada performa sistem, seperti aplikasi lemot, sering crash, atau fitur penting dikurangi, justru akan mengganggu pengemudi dan membuat konsumen kecewa. &ldquo;Kalau aplikasinya sering error, driver bisa kehilangan pesanan. Konsumen pun bisa pindah ke platform lain. Jangan sampai solusi yang niatnya efisiensi malah bikin layanan amburadul,&rdquo; tegasnya. Fajar menekankan perlunya keseimbangan yang adil antara tiga pihak: konsumen, driver, dan perusahaan. Pemerintah, khususnya Kementerian Perhubungan, diminta turun tangan dengan serius dan tidak hanya sekadar membuat aturan di atas kertas. &ldquo;Tarif itu bukan cuma soal angka, tapi soal keadilan. Perlu kajian menyeluruh agar setiap kebijakan benar-benar menguntungkan semua pihak, bukan menambah beban,&rdquo; tutup Fajar. Sebelumnya, Wakil Menteri Perhubungan (Wamenhub) Suntana menyatakan pemerintah tengah menyusun skema tarif baru untuk ojol dengan kisaran kenaikan 8&ndash;15 persen. Namun, belum ada kepastian kapan regulasi ini akan mulai diterapkan. Sementara itu, suara di lapangan makin keras. Driver terus menyuarakan tuntutan, dan konsumen pun mulai khawatir tarif ojol, moda transportasi harian yang fleksibel dan cepat, bakal makin tak terjangkau.&nbsp;

Kenaikan tarif ojol 8-15 persen dapat berdampak negatif bagi konsumen dan pengemudi, sehingga kontraproduktif menurut ekonom.

Tarif Ojol Mau Naik, Ekonom Beri Peringatan: Hati-Hati, Bisa Bikin Konsumen Kabur dan Driver Merugi

Merugi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Merugi

Berita Terkini

Beda Nasib Kereta Cepat, Di Indonesia Merugi, Di Saudi Beri Diskon untuk Jamaah Umrah dan Haji

Tarif Ojol Mau Naik, Ekonom Beri Peringatan: Hati-Hati, Bisa Bikin Konsumen Kabur dan Driver Merugi

Download Aplikasi JawaPos.com