<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/merpati-ingin-terbang-lagi-beberapa-tahapan-ini-harus-bisa-dilewati_m_.jpg" alt="Ilustrasi maskapai Merpati Nusantara Airlines" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi maskapai Merpati Nusantara Airlines</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi IX DPR RI menekankan pentingnya penyelesaian komprehensif terhadap hak 1.225 mantan pekerja PT Merpati Nusantara Airlines yang hingga kini belum tuntas. Penyelesaian persoalan ini dinilai memerlukan langkah lintas kementerian agar dapat dilakukan secara adil dan menyeluruh. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDIP, Charles Honoris, menegaskan bahwa penjualan aset perusahaan semata tidak cukup untuk menutup kewajiban kepada para pekerja. Menurutnya, negara harus hadir secara aktif mengingat Merpati merupakan badan usaha milik negara (BUMN). &ldquo;Ini bukan sekadar soal angka. Ada 1.225 orang yang menggantungkan harapan pada penyelesaian masalah ini. Negara perlu hadir,&rdquo; kata Charles kepada wartawan, Jumat (20/2). Komisi IX pun mendorong digelarnya rapat gabungan lintas komisi dengan melibatkan Komisi VI dan Komisi XI DPR RI. Langkah tersebut diharapkan dapat menghadirkan kementerian terkait guna merumuskan solusi konkret dan berkeadilan bagi para eks pekerja. Ia menegaskan, persoalan hak para mantan pekerja Merpati telah berlangsung lebih dari 11 tahun, bermula sejak proses likuidasi perusahaan dijalankan. Hingga kini, pembayaran pesangon dan dana pensiun belum sepenuhnya terealisasi. Kondisi ini dipicu keterbatasan aset perusahaan, dengan rasio ketersediaan yang disebut hanya sekitar 2,91 persen dari total kewajiban.&nbsp; "Situasi tersebut membuat penyelesaian hak para pekerja masih menggantung dan membutuhkan intervensi serius dari pemerintah," pungkasnya. &nbsp;

Komisi IX DPR RI menekankan pentingnya penyelesaian komprehensif terhadap hak 1.225 mantan pekerja PT Merpati Nusantara Airlines

DPR Soroti Penyelesaian Hak Ribuan Pegawai Merpati yang Menggantung 11 Tahun: Negara Perlu Hadir!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/segini-nilai-komitmen-investasi-yang-harus-disetor-calon-investor_m_.jpg" alt="Ilustrasi maskapai Merpati Nusantara Airlines" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi maskapai Merpati Nusantara Airlines</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Manajemen PT Merpati Nusantara Airlines (MNA) diminta kembali mengaktifkan penerbangan antarkabupaten di Papua dan Papua Barat. Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Biak Francisco Olla mengatakan, layanan Merpati Airlines bisa memenuhi kebutuhan angkutan udara bagi wilayah Indonesia timur.  "Pemkab Biak Numfor melalui Dishub sudah berkomunikasi dengan manajemen MNA di Jakarta. Ya, keinginan pembukaan slot penerbangan Merpati dari bandara Frans Kaisiepo sangat dinantikan warga di Papua dan Papua Barat," katanya dilansir dari Antara, Kamis (28/11).  Francisco menuturkan, permintaan terhadap layanan angkutan udara akan meningkat menghadapi Natal dan tahun baru. "Kami berharap permintaan operasional slot penerbangan Merpati dari bandara Frans Kaisiepo Biak dapat diakomodasi dalam waktu dekat," harapnya.  Sementara itu terkait penundaan layanan kargo Merpati di Bandara Frans Kaisiepo Biak pada 10 November lalu, Francisco mengonfirmasi hal tersebut lantaran manajemen Merpati masih menyelesaikan persiapan. Hingga hari ini, layanan penerbangan di Bandara Frans Kaisiepo Biak dilakukan oleh Garuda Indonesia dan Sriwijaya Air untuk rute Biak-Makassar dan Biak-Jakarta.  Sedangkan Trigana Air melayani rute Biak-Serui-Jayapura, dan ATR Garuda melayani Biak-Nabire-Timika. Francisco optimistis, kehadiran Merpati Airlines di Papua dan Papua Barat akan disambut positif oleh warga.

Dishub Biak Ingin Merpati Airlines Layani Penerbangan Antarkabupaten

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/menengok-keuntungannya-jika-merpati-terbang-lagi-tahun-depan_m_.jpg" alt="Ilustrasi Merpati siap terbang lagi tahun depan" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Merpati siap terbang lagi tahun depan</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Setelah menanggung 'sakit' selama bertahun-tahun, akhirnya PT Merpati Nusantara Airlines akan kembali mengudara. Namun perlu dicatat, bahwa Merpati masih menanggung utang Rp 10,7 triliun. Sedangkan, asetnya yang tidak riil hanya berjumlah Rp 1,2 triliun. Siapa yang diuntungkan jika Merpati beroperasi lagi? Direktur Utama PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) atau PPA Henry Sihotang menuturkan sejatinya perlu waktu bagi Merpati untuk kembali bernafas lepas di udara. Pada awal pengoperasian, katanya, tentu akan jadi tahun-tahun berat.&nbsp; Sebab, tak ada industri penerbangan yang bisa dapat keuntungan dalam waktu singkat alias harus 'bakar uang' pada tahun-tahun awal. Namun begitu, dihidupkannya kembali Merpati oleh investor swasta ini akan memberi banyak manfaat bagi para stakeholder.&nbsp; Pertama, para kreditur yang apabila Merpati dinyatakan pailit tidak mendapatkan apa-apa, namun jika beroperasi lagi maka ada harapan bagi kreditur jika piutang mereka bisa kembali. "Jadi kreditur yang enggak dapat (pengembalian utang), ada harapan jadi dapat," ujar Henry di Banyuwangi, Jawa Timur, Jum'at (16/11). Selain itu, proposal perdamaian yang sudah dikabulkan Pengadilan Niaga Surabaya itu juga diyakini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dengan investasi awal senilai Rp6,4 triliun dari PT Intra Asia Corpora, kata Henry, bisa menumbuhkan jumlah tenaga kerja. "&lrm;Kita bisa bicara Rp 6,4 triliun, itu hanya set up company, di proposal lebih banyak, dan pesawatnya banyak. Jadi, bayangkan berapa jumlah tenaga kerja yang diserap, kalau 100 pesawat ada 500 pilot, teknisi berapa, pramugari," jelasnya.&nbsp; Apabila sudah berjalan, tentunya, pemerintah juga akan kembali memperoleh manfaat dari pajak karyawan yang masuk mulai dari pajak beli barang hingga pajak penghasilan karyawan dan perusahaan. "Kalau itu benar (bisnis kembali jalan) terjadi berapa pajak yang masuk, pajak dari karyawan, pajak dari beli barang. Kalau dia (Merpati Airlines) untung bayar PPh. Jadi dampaknya ke pert&lrm;umbuhan ekonomi dan banyak dampak positif. Kalau ini terjadi dari kacamata negara sangat positif,&lrm;" pungkasnya.

Menengok Keuntungannya Jika Merpati Terbang Lagi Tahun Depan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/merpati-ingin-terbang-lagi-beberapa-tahapan-ini-harus-bisa-dilewati_m_.jpg" alt="Ilustrasi maskapai Merpati Nusantara Airlines" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi maskapai Merpati Nusantara Airlines</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Intra Asia Corpora bersama Merpati Nusantara Airlines disebut telah menyepakati komitmen senilai Rp 6,4 triliun untuk mengembalikan si burung besi ke dunia penerbangan dalam negeri setelah sempat absen sejak 2014. Namun, komitmen itu masih jauh dari utang yang dimiliki maskapai. Merpati Airlines diketahui memiliki kewajiban hingga Rp 10,72 triliun dengan aset sebesar Rp 1,21 triliun. Per 31 Desember 2017, posisi ekuitas Merpati malah tercatat minus Rp 9,51 triliun. Dari total utang tersebut, diperkirakan Kementerian Keuangan memegang utang sekitar Rp 2,9 triliun. Berkaca pada hal tersebut, suntikan kepada Merpati masih jauh dari kata cukup. Namun, Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Said Didu menilai hal itu tidak masalah. Selama perseroan masih bisa membayar utang mandatorynya, kewajiban lainnya bisa ditunaikan saat sudah beroperasi. "Utang yang masalah itu utang mandatory atau utang yang diharuskan (dibayar) baru bisa terbang. Kalau hanya utang korporasi itu bisa saja nanti direstrukturisasi. Utang mandatory itu utang pajak, utang izin, utang kepada negara," ujarnya saat dihubungi wartawan, Jumat (16/11). Selain itu, perjalanan Merpati untuk bisa kembali terbang diakuinya juga masih panjang. Mereka harus mendapatkan Izin Usaha dan Sertifikat Operator Pesawat Udara, Merpati harus mengajukan kembali dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam UU nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan serta aturan-aturan turunannya. Adapun yang menjadi persyaratan sebuah perusahaan untuk memperoleh izin mengacu pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara, dan Perubahannya dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 90 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan Di Bidang Udara. Ia berharap kebangkitan Merpati akan terjadi dan memberikan dampak ekonomi yang baik. "Masih (panjang perjalanan Merpati)," tutupnya.

Merpati Ingin Terbang Lagi, Beberapa Tahapan Ini Harus  Bisa Dilewati

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/jatuh-bangun-merpati-sebelum-dinyatakan-lolos-vonis-mati_m_.jpg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com -Majelis Hakim Pengadilan Niaga Surabaya akhirnya mengabulkan proposal perdamaian melalui sidang Penundaan Keputusan Pembayaran Utang (PKPU) PT Merpati Nusantara Airlines, Rabu (14/11). Merpati diketahui mulai bermasalah sejak 2008 hingga akhirnya dinyatakan tidak jadi pailit pada 2018. Setelah dinyatakan hidup lagi pun, Merpati masih harus melewati proses yang panjang. Bagaimana kronologinya? 2008 - PT PPA (Persero) Ditugasi Untuk Restrukturisasi PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) atau PPA ditugaskan untuk merestrukturisasi aset pada 2008. Direktur Utama PPA Henry Sihotang mengatakan kondisi Merpati saat itu memiliki utang sebesar Rp 10,7 triliun sedangkan asetnya hanya Rp 1,2 triliun. Masalah lainnya adalah biaya operasional Merpati yang dinilai kurang efisien dimana jumlah karyawan terlalu banyak.  Maret 2014 - Izin Operasi Merpati Dicabut Kementerian Perhubungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang melayani banyak penerbangan perintis ini dihentikan operasinya pada 1 Februari 2014 karena permasalahan keuangan. Akhirnya secara resmi pada Maret 2014 Merpati benar-benar tidak beroperasi lagi oleh Kementerian Perhubungan. Oktober 2014 - Mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan Kumpulkan 100 Investor Setelah berhenti beroperasi, pada Oktober 2014 Menteri BUMN Dahlan Iskan mengadakan investor gathering yang dihadiri oleh 100 calon investor. Dari situ, PPA bersama kementerian terus menjaring investor yang berminat. Dirut PPA mengatakan dalam forum itu apabila investor ingin tahu lebih detail maka dibuka one on one meeting dalam jangka satu bulan. Akhirnya, ada 11 calon investor yang ingin mendalami, namun setelah dijelaskan secara detail tentang data-data inventarisir masalah dan lain-lain tidak ada yang datang lagi. “Tapi, ada satu yang nanya lagi. Sampai dia bilang minat,” kata Henry. Investor yang Berminat Belum Deal Sampai Akhir 2017 Meski sudah ada investor yang tertarik ‘meminang’ Merpati, namun ada proses Good Corporate Government (GCG) yang harus diikuti. Begitupun soal kesepakatan yang harus diselesaikan antara investor dan kreditur jika nantinya Merpati mau terbang lagi. Proses itulah yang membuat investor belum bisa mengambil Merpati.  Februari 2018 - Merpati digugat ke Pengadilan Niaga oleh Salah Satu Kreditur Sementara masih terjadi proses antara Merpati dan calon investor, pada Februari 2018 Merpati digugat oleh dua kreditur. Pengadilan memberi waktu 270 hari untuk diputuskan majelis hakim apakah Merpati dinyatakan pailit atau homologasi. April - Mei 2018 - Melakukan Lelang Investor melalui Iklan di Media Massa  Sebelum diputuskan di persidangan pihaknya telah menawarkan Merpati ke sejumlah investor yang berminat. Penawaran ini dibuka oleh PPA melalui iklan di media massa sejak 17 April 2018 hingga 15 Mei 2018. “Dari hasil pengumuman itu ada beberapa investor yang menyatakan minatnya. Namun dilihat dari hal itu, paling potensial ada satu investor, ini investor dalam negeri tapi aliansinya luar negeri," kata Henry di Jakarta, Sabtu (26/5). Selanjutnya, pada 25 Mei 2018 dilakukan due dilligence untuk menentukan investor mana yang paling cocok. Henry mengatakan dalam proses itu PPA dan Merpati menunjuk konsultan independen atau mitra pemilih. Kemudian pada 8 Juni 2018 mendatang ditentukan calon pemenang oleh mitra pemilih. Nantinya, proposal investor yang terpilih akan dibawa ke sidang PKPU pada 20 Juli 2018 mendatang. Juli 2018 - Semula Diputuskan Pada 20 Juli 2018 Tapi Ditunda PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) menuturkan setidaknya hidup dan mati Merpati Airlines bakal ditentukan lewat sidang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang akan digelar pada 20 Juli 2018. Namun, nasib maskapai Merpati Nusantara Airlines menggantung hingga 45 hari kemudian. Direktur Utama Perusahaan Pengelola Aset (PPA) Henry Sitohang menuturkan Merpati masih membutuhkan waktu tambahan untuk menyiapkan proposal perdamaian. “Merpati masih butuh waktu tambahan untuk menyiapkan proposal perdamaian," kata Henry kepada Jawapos.com, Sabtu (21/7). Henry mengatakan penundaan sidang tidak mengubah keputusan calon investor. "Oh tidak (investor tidak berubah), memang butuh waktu untuk nyusun proposal yg bisa mengakomodir semua stake holder," jelasnya. Oktober 2018 - Membedah Proposal Untuk Dijadikan Proposal Perdamaian Dalam proses penggaetan investor itu, Henry mengatakn pihaknya membentuk tim pemenangan yang diambil dari independen, penerbangan, hukum, keuangan, kemudian membuat proproasal bisnis plan, hingga akhirnya menetapkan satu calon investor yang memenuhi kriteria. Sampai diperoleh kesepahaman yang optimal, ada empat kali perpanjangan sebelum putusan. Perpanjangan itu untuk mempertemuka  kemampuan maksimum investor dan kemampuan minimum kreditur, setelah menunjukkan kesepahaman agar diterima kedua belah pihak. Hingga akhirnya, usai mendapatkan investor lalu Merpati bernegosiasi ketat dengan mitra, hingga 30 oktober. November 2018 - Melakukan Voting Hingga Diputuskan Lolos Pailit Pada 3 November akhirnya para kreditur diminta untuk melakukan voting apakah upaya damai ini sudah memenuhi kriteria UU PKPU atau belum. Lalu hakim memiliki waktu 14 hari untuk memikirkan keputusannya. Akhirnya, pada Rabu (14/11) Hakim Ketua Sigit Sutriono memutuskan mengabulkan proposal perdamaian terkait persolan yang melilit perusahaan penerbangan milik pemerintah ini.  Dalam putusannya majelis hakim pengadilan meminta Merpati melunasi kewajiban pembayaran utang kepada salah satu dari 85 kreditur kongkuren. Yakni, PT Parewa Katering sebagai kreditur dengan beban utang sebesar Rp 2,1 triliun. Alasan majelis hakim mengabulkan proposal perdamaian karena Merpati merupakan perusahaan BUMN, asas kelangsungan usaha karena ada investor dan menyangkut hajat hidup orang banyak, dan sesuai ketentuan UU kekayaan negara. Untuk itu, Merpati harus melunasi kewajiban tersebut selama 45 hari setelah pembacaan putusan. "Menimbang bahwa Merpati wajib melunasi utang sebesar Rp 2,1 triliun kepada kreditur," kata hakim ketua di Pengadilan Niaga Surabaya, Kamis (14/11).

Jatuh Bangun Merpati Sebelum Dinyatakan Lolos Vonis Mati

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/merpati-tak-jadi-divonis-pailit-ini-respons-kemenkeu_m_.jpg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Majelis Hakim Pengadilan Niaga Surabaya mengabulkan proposal perdamaian yang diajukan oleh Merpati Airlines. Itu artinya, si burung besi bisa terbang lagi. Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Isa Rahmatarwata menyambut positif keputusan dari pengadilan. Namun, pihaknya tetap menegaskan jika hasil tersebut hanya awal dari sekian banyak proses untuk membangkitkan kembali Merpati. "Seperti yang sudah disampaikan Bu Menteri (Sri Mulyani), Kemenkeu itu concern dengan program kerja, bussines plan yang kredibel. Itu penting banget. Persertujuan pengadilan untuk memberikan PKPU tidak kemudian berarti semuanya sudah beres," ujarnya di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (14/11). Isa menambahkan, pihaknya akan terus mengikuti perkembangan dari proses kebangkitan Merpati. Pihaknya tidak ingin upaya positif itu malah menjadi kerugian bagi negara. "Kita ingin melihat, proposal yang masuk menangani Merpati, itu kredibel.  Tentu kita enggak happy kalau kemudian kita mendapatkan proposal yang tidak kredibel, apalagi kemudian diikuti permintaan bahwa utang-utang kita, jaminannya dilepaskan. Nah gimana ini, proposal enggak kredibel, jaminannya disuruh lepas," jelas dia.   Lebih lanjut, ia menyebut jika pihak investor maupun Merpati menerima pandangan Kementerian Keuangan terkait proposal yang kredibel. Oleh karena itu, Isa menyebut burung besi plat merah itu akan kembali mengajukan proposal yang lebih konkrit agar bisa dilepaskan jaminan-jaminan atas utang mereka. "Dari pihak Merpati atau calon investor bisa menerima pandangan Kemenkeu, keliatannya. Mereka akan maju lagi dengan proposal yang lebih konkret dengan menuntut atau meminta dilepaskannya jaminan-jaminan atas utang mereka dari kemenkeu. Itu makanya harus ditinjau lagi," tandasnya.

Merpati Tak Jadi Divonis Pailit, Ini Respons Kemenkeu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/4-fakta-penting-soal-merpati-airlines-sebelum-dinyatakan-lolos-pailit_m_.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Lewat Sidang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diputuskan hari ini (13/11), Merpati Nusantara Airlines punya asa untuk terbang lagi. Meski begitu, masih butuh proses panjang dan berliku untuk Merpati sampai pada tahap ini. JawaPos.com merangkum proses perjalanan Merpati dari berhenti beroperasi hingga diputuskan tidak jadi pailit dari berita-berita sebelumnya. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang melayani banyak penerbangan perintis ini dihentikan operasinya pada 1 Februari 2014 karena permasalahan keuangan. Saat ini Merpati tercatat memiliki utang mencapai Rp 10,7 triliun. 1. Ditawarkan ke Investor Melalui Iklan di Media Massa Direktur Utama PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) atau PPA Henry Sihotang beberapa waktu lalu mengatakan sebelum diputuskan di persidangan pihaknya telah menawarkan Merpati ke sejumlah investor yang berminat. Penawaran ini dibuka oleh PPA melalui iklan di media massa sejak 17 April 2018 hingga 15 Mei 2018. “Dari hasil pengumuman itu ada beberapa investor yang menyatakan minatnya. Namun dilihat dari hal itu, paling potensial ada satu investor, ini investor dalam negeri tapi aliansinya luar negeri," kata Henry di Jakarta, Sabtu (26/5). Selanjutnya, pada 25 Mei 2018 dilakukan due dilligence untuk menentukan investor mana yang paling cocok. Henry mengatakan dalam proses itu PPA dan Merpati menunjuk konsultan independen atau mitra pemilih. Kemudian pada 8 Juni 2018 mendatang ditentukan calon pemenang oleh mitra pemilih. Nantinya, proposal investor yang terpilih akan dibawa ke sidang PKPU pada 20 Juli 2018 mendatang. 2. Semula Diputuskan Pada 20 Juli 2018, Tapi Molor Karena kondisi inilah asa Merpati untuk terbang lagi menjadi sulit kendati keputusan damai sudah didapatkan. Namun, sedianya Merpati belum benar-benar mati. Semula, PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) menuturkan setidaknya hidup dan mati Merpati Airlines bakal ditentukan lewat sidang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang akan digelar pada 20 Juli 2018. Nasib maskapai Merpati Nusantara Airlines masih akan menggantung hingga 45 hari ke depan. Sedianya, pada Jumat (20/7) nasib Merpati ditentukan melalui sidang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Direktur Utama Perusahaan Pengelola Aset (PPA) Henry Sitohang menuturkan Merpati masih membutuhkan waktu tambahan untuk menyiapkan proposal perdamaian. “Merpati masih butuh waktu tambahan untuk menyiapkan proposal perdamaian," kata Henry kepada JawaPos.com, Sabtu (21/7). Henry mengatakan penundaan sidang tidak mengubah keputusan calon investor. "Oh tidak (investor tidak berubah), memang butuh waktu untuk nyusun proposal yg bisa mengakomodir semua stake holder," pungkasnya. Pengadilan Niaga Surabaya memutuskan mengabulkan proposal perdamaian terkait dengan kewajiban pembayaran utang-utangnya. 3. Harus Lunasi Utang Rp2,1 Triliun 45 Hari Pasca Putusan Hakim Ketua Sigit Sutriono memutuskan mengabulkan proposal perdamaian terkait persolan yang melilit perusahaan penerbangan milik pemerintah ini. Dalam putusannya majelis hakim pengadilan meminta Merpati melunasi kewajiban pembayaran utang kepada salah satu dari 85 kreditur kongkuren. Yakni, PT Parewa Katering sebagai kreditur dengan beban utang sebesar Rp 2,1 triliun. Alasan majelis hakim mengabulkan proposal perdamaian karena Merpati merupakan perusahaan BUMN, asas kelangsungan usaha karena ada investor dan menyangkut hajat hidup orang banyak, dan sesuai ketentuan UU kekayaan negara. Untuk itu, Merpati harus melunasi kewajiban tersebut selama 45 hari setelah pembacaan putusan. "Menimbang bahwa Merpati wajib melunasi utang sebesar Rp 2,1 triliun kepada kreditur," kata hakim ketua di Pengadilan Niaga Surabaya, Kamis (14/11). Tim Pengurus PKPU Alvin Sulaeman mengatakan, dengan dikabulkannya permohonan perdamaian itu akan memberikan harapan bagi para kreditur. Selain itu, juga akan membuka kemungkinan maskapai plat merah itu untuk beroperasi kembali. 4. Masih Punya Tunggakan Pesangon Mantan Karyawan Rp365 Miliar Apabila dalam sidang PKPU tersebut Merpati dinyatakan layak untuk bangkit lagi. Hal itu menjadi titik awal perseroan untuk bisa kembali mengudara. Henry menjelaskan, saat ini <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/bisnis/14/11/2018/perdamaian-dikabulkan-peluang-merpati-terbang-lagi-makin-besar" target="_blank">Merpati Nusantara Airlines</a> masih memiliki tunggakan pembayaran pesangon karyawannya sebesar Rp365 miliar dari total tunggakannya Rp 461 miliar. Hal ini pula yang akan dinego dengan calon investor. “Karena sebagian kita sudah bayarkan, sementara sisanya akan kita masukkan dalam proposal penawaran dengan investor," tambah dia.

4 Fakta Penting Soal Merpati Airlines Sebelum Dinyatakan Lolos Pailit

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/perdamaian-dikabulkan-peluang-merpati-terbang-lagi-makin-besar_m_.jpg" alt="Ilustrasi pesawat milik PT Merpati Nusantara Airlnes" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pesawat milik PT Merpati Nusantara Airlnes</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Langkah Merpati Nusantara Airlines untuk kembali terbang semakin mulus. Pengadilan Niaga Surabaya memutuskan mengabulkan proposal perdamaian terkait dengan kewajiban pembayaran utang-utangnya. Hakim Ketua Sigit Sutriono memutuskan mengabulkan proposal perdamaian terkait persolan yang melilit perusahaan penerbangan milik pemerintah ini. Dalam putusannya majelis hakim pengadilan meminta Merpati melunasi kewajiban pembayaran utang kepada salah satu dari 85 kreditur kongkuren. Yakni, PT Parewa Katering sebagai kreditur dengan beban utang sebesar Rp 2,1 triliun. Alasan majelis hakim mengabulkan proposal perdamaian karena Merpati merupakan perusahaan BUMN, asas kelangsungan usaha karena ada investor dan menyangkut hajat hidup orang banyak, dan sesuai ketentuan UU kekayaan negara Untuk itu, Merpati harus melunasi kewajiban tersebut selama 45 hari setelah pembacaan putusan. "Menimbang bahwa Merpati wajib melunasi utang sebesar Rp 2,1 triliun kepada kreditur," kata hakim ketua di Pengadilan Niaga Surabaya, Kamis (14/11). Tim Pengurus PKPU Alvin Sulaeman mengatakan, dengan dikabulkannya permohonan perdamaian itu akan memberikan harapan bagi para kreditur. Selain itu, juga akan membuka kemungkinan maskapai plat merah itu untuk beroperasi kembali. Untuk itu, dia berharap pihak Merpati menggunakan putusan tersebut sebagai kesempatan melunasi kewajibannya. Terutama, kepada investor, negara, dan para kreditor yang berharap Merpati dapat beroperasi kembali. "Soal pelunasan kewajiban, semua sudah tertera pada proposal perdamaian yang sudah diajukan Merpati kepada pengadilan. Kapan dilunasi, itu kewenangan kuasa hukum Merpati sebagai debitur," kata Alvin. Kuasa Hukum Merpati Rizki Dwinanto mengatakan, putusan tersebut sudah sesuai dengan apa yang diharapkan. Setelah putusan itu, dia menyatakan akan memenuhi semua kewajiban yang termuat dalam proposal perdamaian. "Kami syukuri dahulu putusan hari ini. Setelah itu, kami akan coba disukusi memformulasikan dan juga menyelesaikan kewajiban kami," kata Rizki. Rizki mengatakan, skema pemenuhan kewajibannya sudah jelas termuat dalam proposal perdamaian. Termasuk, kapan Merpati harus memenuhi kewajiban pembayaran hak-hak karyawan dan kreditur. Selain itu, pihaknya juga akan meminta persetujuan para stakeholder sebagai pemegang saham mayoritas. Juga meminta prosedur perizinan kepada Kementerian Perhubungan mengenai sertifikasi atau air operator certificate (AOC). "Pastinya, akan kami selesaikan secepat dan sesingkatnya menyelesaikan kewajiban kami. Jadi, (2019) semoga bisa beroperasi lagi," katanya. (hdr) PT Merpati Nusantara Airline berhenti terbang sejak 1 Februari 2014 karena kesulitan keuangan. Kewajiban PT MNA tercatat sebesar Rp 10,7 Triliun kepada sejumlah kreditur.

Perdamaian Dikabulkan, Peluang Merpati Terbang Lagi Makin Besar

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#merpati nusantara airlines

Berita Terkini