<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/merpati-ingin-terbang-lagi-beberapa-tahapan-ini-harus-bisa-dilewati_m_.jpg" alt="Ilustrasi maskapai Merpati Nusantara Airlines" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi maskapai Merpati Nusantara Airlines</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Intra Asia Corpora bersama Merpati Nusantara Airlines disebut telah menyepakati komitmen senilai Rp 6,4 triliun untuk mengembalikan si burung besi ke dunia penerbangan dalam negeri setelah sempat absen sejak 2014. Namun, komitmen itu masih jauh dari utang yang dimiliki maskapai. Merpati Airlines diketahui memiliki kewajiban hingga Rp 10,72 triliun dengan aset sebesar Rp 1,21 triliun. Per 31 Desember 2017, posisi ekuitas Merpati malah tercatat minus Rp 9,51 triliun. Dari total utang tersebut, diperkirakan Kementerian Keuangan memegang utang sekitar Rp 2,9 triliun. Berkaca pada hal tersebut, suntikan kepada Merpati masih jauh dari kata cukup. Namun, Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Said Didu menilai hal itu tidak masalah. Selama perseroan masih bisa membayar utang mandatorynya, kewajiban lainnya bisa ditunaikan saat sudah beroperasi. "Utang yang masalah itu utang mandatory atau utang yang diharuskan (dibayar) baru bisa terbang. Kalau hanya utang korporasi itu bisa saja nanti direstrukturisasi. Utang mandatory itu utang pajak, utang izin, utang kepada negara," ujarnya saat dihubungi wartawan, Jumat (16/11). Selain itu, perjalanan Merpati untuk bisa kembali terbang diakuinya juga masih panjang. Mereka harus mendapatkan Izin Usaha dan Sertifikat Operator Pesawat Udara, Merpati harus mengajukan kembali dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam UU nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan serta aturan-aturan turunannya. Adapun yang menjadi persyaratan sebuah perusahaan untuk memperoleh izin mengacu pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara, dan Perubahannya dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 90 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan Di Bidang Udara. Ia berharap kebangkitan Merpati akan terjadi dan memberikan dampak ekonomi yang baik. "Masih (panjang perjalanan Merpati)," tutupnya.

Merpati Ingin Terbang Lagi, Beberapa Tahapan Ini Harus  Bisa Dilewati

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/segini-nilai-komitmen-investasi-yang-harus-disetor-calon-investor_m_.jpg" alt="Ilustrasi maskapai Merpati Nusantara Airlines" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi maskapai Merpati Nusantara Airlines</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Rencana kembali terbangnya maskapai penerbangan Merpati Nusantara Airlines (MN) yang telah terhenti empat tahun terus didalami. Sebelum resmi mengudara, PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) atau PPA selaku pengelola aset Merpati meminta jaminan kepada investor sebesar Rp250 miliar sebagai tanda keseriusan. Direktur Utama PPA Henry Sihotang menuturkan saat ini memang belum ada detail mengenai jaminan tersebut. Tetapi jaminan itu akan dijadikan bukti keseriusan investor. "Satu hal yang patut dilakukan, kalau enggak berhasil kita minta jaminan ratusan miliar, katakanlah Rp 250 miliar. Dia (investor) sudah meyakini dan berani bertaru‎h," ujar Henry di Banyuwangi, Jawa Timur, Jumat (16/11). Pada tahap awal, calon investor Merpati, PT Intra Asia Korpora akan berinvestasi senilai Rp6,4 triliun. Sayangnya, PPA tak menyebut berapa nilai investasi lanjutan yang akan dilakukan investor. "Kita bisa bicara Rp 6,4 triliun, itu hanya set up company. Di proposal lebih banyak (investasi), dan pesawatnya banyak. Jadi ada investasi masuk ke Indonesia," tutur dia. Sebelumnya, PPA menyebutkan bahwa investor Merpati Airlines dipilih berdasarkan hasil pencarian investor untuk menghidupkan kembali bisnis Merpati Airlines mulai dari investor gathering sampai lelang melalui media massa. Namun, ia enggan menyebut apakah Intra Asia Korpora merupakan investor yang berminat sejak awal Merpati ditawarkan lewat investor gathering atau sudah berganti.

Segini Nilai Komitmen Investasi yang Harus Disetor Calon Investor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ini-utang-merpati-yang-harus-dinegosiasikan-dengan-krediturnya_m_.jpg" alt="Ilustrasi maskapai penerbangan Merpati Nusantara Airlines" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi maskapai penerbangan Merpati Nusantara Airlines</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Merpati Nusantara Airlines dinyatakan lolos dari kepailitan. Namun, Merpati tetap harus membayar kewajiban hutangnya sebesar Rp10,7 triliun. Siapa kreditur terbesarnya? General Manager Direktorat Business Advisory & Asset Management PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) Ardian Pratama mengungkapkan bahwa ada kewajiban Merpati terhadap kreditur ada yang memakai jaminan dan non jaminan. Merpati punya tiga kreditur dengan jaminan atau separatis. Porsi utangnya kepada kreditur separatis mencapai 30 persen dari total utang. Adapun ketiga kreditur itu adalah negara yakni Kementerian Keuangan melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), PT PPA (Persero) dan Bank Mandiri (Persero) Tbk. "Dari 30 persen itu, SMI memegang porsi terbesar yakni mencapai 66 persen," kata Ardian kepada JawaPos.com, di Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis (15/11). Sementara itu, Merpati juga memiliki utang kepada kreditur preferen dan konkuren. Misalnya kepada PT Angkasa Pura dan PT Pertamina. Untuk Pertamina, kata Ardian, utang Merpati adalah berupa pembelian avtur. "Utang ke Pertamina kan ada buat beli fuel, terus gak bisa bayar minta kredit terus lama-lama meledak (kreditnya). Ke Bandara juga ada utangnya," jelasnya. Ardian mengatakan dengan kondisi sekarang, Merpati memiliki 50 bekas pesawat sebelum dinyatakan berhenti beroperasi pada 2014 lalu.

Ini Utang Merpati yang Harus Dinegosiasikan dengan Krediturnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/jatuh-bangun-merpati-sebelum-dinyatakan-lolos-vonis-mati_m_.jpg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com -Majelis Hakim Pengadilan Niaga Surabaya akhirnya mengabulkan proposal perdamaian melalui sidang Penundaan Keputusan Pembayaran Utang (PKPU) PT Merpati Nusantara Airlines, Rabu (14/11). Merpati diketahui mulai bermasalah sejak 2008 hingga akhirnya dinyatakan tidak jadi pailit pada 2018. Setelah dinyatakan hidup lagi pun, Merpati masih harus melewati proses yang panjang. Bagaimana kronologinya? 2008 - PT PPA (Persero) Ditugasi Untuk Restrukturisasi PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) atau PPA ditugaskan untuk merestrukturisasi aset pada 2008. Direktur Utama PPA Henry Sihotang mengatakan kondisi Merpati saat itu memiliki utang sebesar Rp 10,7 triliun sedangkan asetnya hanya Rp 1,2 triliun. Masalah lainnya adalah biaya operasional Merpati yang dinilai kurang efisien dimana jumlah karyawan terlalu banyak.  Maret 2014 - Izin Operasi Merpati Dicabut Kementerian Perhubungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang melayani banyak penerbangan perintis ini dihentikan operasinya pada 1 Februari 2014 karena permasalahan keuangan. Akhirnya secara resmi pada Maret 2014 Merpati benar-benar tidak beroperasi lagi oleh Kementerian Perhubungan. Oktober 2014 - Mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan Kumpulkan 100 Investor Setelah berhenti beroperasi, pada Oktober 2014 Menteri BUMN Dahlan Iskan mengadakan investor gathering yang dihadiri oleh 100 calon investor. Dari situ, PPA bersama kementerian terus menjaring investor yang berminat. Dirut PPA mengatakan dalam forum itu apabila investor ingin tahu lebih detail maka dibuka one on one meeting dalam jangka satu bulan. Akhirnya, ada 11 calon investor yang ingin mendalami, namun setelah dijelaskan secara detail tentang data-data inventarisir masalah dan lain-lain tidak ada yang datang lagi. “Tapi, ada satu yang nanya lagi. Sampai dia bilang minat,” kata Henry. Investor yang Berminat Belum Deal Sampai Akhir 2017 Meski sudah ada investor yang tertarik ‘meminang’ Merpati, namun ada proses Good Corporate Government (GCG) yang harus diikuti. Begitupun soal kesepakatan yang harus diselesaikan antara investor dan kreditur jika nantinya Merpati mau terbang lagi. Proses itulah yang membuat investor belum bisa mengambil Merpati.  Februari 2018 - Merpati digugat ke Pengadilan Niaga oleh Salah Satu Kreditur Sementara masih terjadi proses antara Merpati dan calon investor, pada Februari 2018 Merpati digugat oleh dua kreditur. Pengadilan memberi waktu 270 hari untuk diputuskan majelis hakim apakah Merpati dinyatakan pailit atau homologasi. April - Mei 2018 - Melakukan Lelang Investor melalui Iklan di Media Massa  Sebelum diputuskan di persidangan pihaknya telah menawarkan Merpati ke sejumlah investor yang berminat. Penawaran ini dibuka oleh PPA melalui iklan di media massa sejak 17 April 2018 hingga 15 Mei 2018. “Dari hasil pengumuman itu ada beberapa investor yang menyatakan minatnya. Namun dilihat dari hal itu, paling potensial ada satu investor, ini investor dalam negeri tapi aliansinya luar negeri," kata Henry di Jakarta, Sabtu (26/5). Selanjutnya, pada 25 Mei 2018 dilakukan due dilligence untuk menentukan investor mana yang paling cocok. Henry mengatakan dalam proses itu PPA dan Merpati menunjuk konsultan independen atau mitra pemilih. Kemudian pada 8 Juni 2018 mendatang ditentukan calon pemenang oleh mitra pemilih. Nantinya, proposal investor yang terpilih akan dibawa ke sidang PKPU pada 20 Juli 2018 mendatang. Juli 2018 - Semula Diputuskan Pada 20 Juli 2018 Tapi Ditunda PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) menuturkan setidaknya hidup dan mati Merpati Airlines bakal ditentukan lewat sidang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang akan digelar pada 20 Juli 2018. Namun, nasib maskapai Merpati Nusantara Airlines menggantung hingga 45 hari kemudian. Direktur Utama Perusahaan Pengelola Aset (PPA) Henry Sitohang menuturkan Merpati masih membutuhkan waktu tambahan untuk menyiapkan proposal perdamaian. “Merpati masih butuh waktu tambahan untuk menyiapkan proposal perdamaian," kata Henry kepada Jawapos.com, Sabtu (21/7). Henry mengatakan penundaan sidang tidak mengubah keputusan calon investor. "Oh tidak (investor tidak berubah), memang butuh waktu untuk nyusun proposal yg bisa mengakomodir semua stake holder," jelasnya. Oktober 2018 - Membedah Proposal Untuk Dijadikan Proposal Perdamaian Dalam proses penggaetan investor itu, Henry mengatakn pihaknya membentuk tim pemenangan yang diambil dari independen, penerbangan, hukum, keuangan, kemudian membuat proproasal bisnis plan, hingga akhirnya menetapkan satu calon investor yang memenuhi kriteria. Sampai diperoleh kesepahaman yang optimal, ada empat kali perpanjangan sebelum putusan. Perpanjangan itu untuk mempertemuka  kemampuan maksimum investor dan kemampuan minimum kreditur, setelah menunjukkan kesepahaman agar diterima kedua belah pihak. Hingga akhirnya, usai mendapatkan investor lalu Merpati bernegosiasi ketat dengan mitra, hingga 30 oktober. November 2018 - Melakukan Voting Hingga Diputuskan Lolos Pailit Pada 3 November akhirnya para kreditur diminta untuk melakukan voting apakah upaya damai ini sudah memenuhi kriteria UU PKPU atau belum. Lalu hakim memiliki waktu 14 hari untuk memikirkan keputusannya. Akhirnya, pada Rabu (14/11) Hakim Ketua Sigit Sutriono memutuskan mengabulkan proposal perdamaian terkait persolan yang melilit perusahaan penerbangan milik pemerintah ini.  Dalam putusannya majelis hakim pengadilan meminta Merpati melunasi kewajiban pembayaran utang kepada salah satu dari 85 kreditur kongkuren. Yakni, PT Parewa Katering sebagai kreditur dengan beban utang sebesar Rp 2,1 triliun. Alasan majelis hakim mengabulkan proposal perdamaian karena Merpati merupakan perusahaan BUMN, asas kelangsungan usaha karena ada investor dan menyangkut hajat hidup orang banyak, dan sesuai ketentuan UU kekayaan negara. Untuk itu, Merpati harus melunasi kewajiban tersebut selama 45 hari setelah pembacaan putusan. "Menimbang bahwa Merpati wajib melunasi utang sebesar Rp 2,1 triliun kepada kreditur," kata hakim ketua di Pengadilan Niaga Surabaya, Kamis (14/11).

Jatuh Bangun Merpati Sebelum Dinyatakan Lolos Vonis Mati

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/batal-pailit-merpati-letih-kami-270-hari-terbayarkan_m_.jpg" alt="Ilustrasi: Merpati Nusantara Airlines bakal terbang lagi pada 2019." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Merpati Nusantara Airlines bakal terbang lagi pada 2019.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Harapan agar Merpati bisa terbang lagi semakin mendekati kenyataan. Kemarin majelis hakim pengadilan niaga mengesahkan permohonan perdamaian PT Merpati Nusantara Airlines (MNA) dengan para kreditornya. Dengan demikian, MNA batal dinyatakan pailit. Hal itu terungkap dalam putusan majelis hakim terhadap permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) yang diajukan Merpati terhadap PT Parewa Aero Catering. Maskapai itu diketahui memiliki utang Rp 2,45 miliar pada perusahaan katering tersebut. Merpati terancam dinyatakan pailit apabila tidak sanggup membayar utang kepada para kreditornya. Namun, 85 kreditor masih memberikan kesempatan damai kepada Merpati. Sebanyak 81 persen dari 85 kreditor menyepakati perdamaian dalam pemungutan suara yang dilaksanakan pada 31 Oktober lalu. Mereka meyakini Merpati bisa melunasi utang-utangnya meski aset perusahaan tak sampai Rp 1 triliun dan total utang mencapai Rp 10,7 triliun. Keyakinan itu bertambah karena Merpati memiliki sejumlah mitra yang siap membantu. Termasuk PT Intra Asia Corpora yang menyatakan siap berinvestasi agar Merpati bisa mengudara lagi. "Karena telah dijamin dan disanggupi kreditor dan mitra-mitra debitor, tidak ada alasan menolak rencana perdamaian yang diajukan debitor (Merpati)," ujar Sigit Sutriono, ketua majelis hakim, dalam sidang putusan di PN Surabaya kemarin (14/11). "Mengadili, menyatakan sah perdamaian yang dilakukan PT Merpati Nusantara Airlines dengan para kreditornya sebagaimana disepakati bersama," tambah Sigit saat membacakan amar putusan. Amar putusan juga menyatakan menghukum Merpati selaku debitor untuk membayar biaya kepengurusan Rp 487 juta dan tunggakan jasa pengurus Rp 20 miliar. Putusan itu disambut haru oleh manajemen dan mantan karyawan perusahaan BUMN tersebut. Mereka yang berada di dalam ruang sidang mengucap syukur sembari menangis haru dan saling berpelukan. Begitu pula mantan karyawan yang berunjuk rasa di luar pengadilan. Semua meluapkan kegembiraannya. Kuasa hukum Merpati, Rizky Dwinanto, menyatakan bahwa majelis hakim mengambil keputusan yang tepat. "Kami akan komunikasikan dengan pihak-pihak yang belum bisa mendapatkan esensi dari proposal perdamaian. Pertimbangan majelis sudah memenuhi unsur-unsur keadilan. Letih kami selama 270 hari bekerja akhirnya terbayar," ungkapnya. Kini Merpati menjajaki pengurusan izin penerbangan baru ke Kementerian Perhubungan. "Insya Allah, tahun depan Merpati bisa terbang lagi," ungkapnya. Sementara itu, Kemenkeu meminta aset yang menjadi jaminan utang Merpati tetap dipegang pemerintah. Dirjen Kekayaan Negara Kemenkeu Isa Rachmatarwata mengatakan, setelah permohonan PKPU PT MNA dikabulkan, pihaknya akan tetap concern pada proposal yang diajukan PT MNA. Sebelumnya, Kemenkeu menolak perjanjian damai dengan PT MNA karena ada permohonan yang dianggap kurang menguntungkan bagi negara selaku kreditor separatis. Yakni, pelepasan jaminan utang PT MNA. "Lho kalau kamu punya barang jaminan, senang barang jaminannya (diambil lagi, Red)? Kan enggak secure," ujarnya. Menurut Isa, pemerintah tak berniat membuat PT MNA menjadi pailit. Hanya, negara ingin mempunyai riwayat piutang yang baik dengan PT MNA, baik dari sisi jaminan yang tetap dipegang Kemenkeu maupun rencana PT MNA untuk bangkit. Isa menambahkan, pemerintah pada dasarnya mendukung segala upaya PT MNA. Namun, soal pelunasan utang, Kemenkeu berharap ada proposal investasi yang lebih baik. Yakni, PT MNA tetap bisa terbang lagi tanpa harus meminta pelepasan aset yang menjadi jaminan utang ke Kemenkeu. Apalagi, PT MNA mempunyai utang yang cukup besar ke negara, yakni Rp 2,66 triliun. Kemenkeu juga berharap ada proposal yang lebih meyakinkan bahwa calon investor yang digandeng adalah perusahaan berpengalaman dan memiliki permodalan kuat. ''Kelihatannya Merpati dan calon investor akan maju lagi dengan proposal baru yang tak menuntut dilepaskannya jaminan atas utang mereka dari Kemenkeu," ucap Isa.

Batal Pailit, Merpati: Letih Kami 270 Hari Terbayarkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/agar-merpati-airlines-bisa-beroperasi-kembali-ini-syaratnya_m_.jpg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Majelis Hakim Pengadilan Niaga mengabulkan proposal perdamaian dalam sidang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau PKPU PT Merpati Nusantara Airlines dengan kreditur di Pengadilan Negeri Surabaya. Sehingga, si burung besi itu diizinkan untuk terbang kembali.  Menanggapi hal itu, Direktur Jenderal Perhubungan Udara Polana Banguningsih Pramesti menjelaskan bahwa saat ini Surat Izin Usaha Angkutan Niaga Berjadwal serta Sertifikat Operator Pesawat Udara milik PT. Merpati Nusantara Airlines sudah tidak berlaku karena lebih dari 12 bulan berturut-turut tidak beroperasi. “Untuk mendapatkan Izin Usaha dan Sertifikat Operator Pesawat Udara, Merpati harus mengajukan kembali dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam UU nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan serta aturan-aturan turunannya," ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (15/11). Izin Usaha Angkutan Udara adalah izin yang diterbitkan melalui Online Single Submission (OSS) untuk dan atas nama Menteri Perhubungan, setelah sebuah perusahaan melakukan pendaftaran untuk memulai usaha angkutan udara niaga berjadwal. Adapun yang menjadi persyaratan sebuah perusahaan untuk memperoleh izin mengacu pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara, dan Perubahannya dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 90 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan Di Bidang Udara. “Pemohon Izin Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal dapat berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ataupun Badan hukum Indonesia yang berbentuk Perseroan Terbatas atau Koperasi, yang akan melakukan kegiatan utamanya mengoperasikan pesawat udara untuk digunakan mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos dengan memungut pembayaran untuk penerbangan dengan jadwal yang teratur," jelas dia. Persyaratan permohonan Izin Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal yaitu memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sesuai OSS dan Izin Usaha yang belum berlaku efektif, memenuhi persyaratan administrasi (sebagai bagian dari persyaratan komitmen), memenuhi persyaratan teknis berupa Rencana Usaha (business plan) untuk kurun waktu minimal 5 (lima) tahun dan kemudian mwlakukan pembayaran PNBP. “Setelah dilakukan permohonan dan melengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan, Izin Usaha akan diproses dan waktunya adalah 30 Hari Kerja setelah berkas diterima lengkap dan benar”, ungkapnya. Setelah memiliki izin usaha, untuk dapat mengoperasikan pesawat udara, harus memiliki sertifikat operator pesawat udara (Air Operator Certificate), yang diberikan kepada badan hukum  Indonesia yang mengoperasikan pesawat udara sipil untuk angkutan udara niaga yang dapat diberikan setelah lulus pemeriksaan dan pengujian serta pemohon mendemonstrasikan kemampuan pengoperasian pesawat udara. Adapun tahapannya yaitu pre-application, formal application, document compliance, demo and inspection dan certification. Polana menyambut baik jika Merpati ingin kembali bergabung ke dalam industri penerbangan nasional bila telah mendapatkan Izin Usaha dan Sertifikat yang dipersyaratkan sesuai ketentuan. "Untuk Merpati, saya rasa komunitas penerbangan nasional akan menyambut baik guna mendukung dan menyemarakkan industri penerbangan nasional dan berkontribusi dalam mewujudkan konektifitas serta mendorong tumbuhnya perekonomian di suatu wilayah," pungkasnya.

Agar Merpati Airlines Bisa Beroperasi Kembali, Ini Syaratnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/merpati-tak-jadi-divonis-pailit-ini-respons-kemenkeu_m_.jpg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Majelis Hakim Pengadilan Niaga Surabaya mengabulkan proposal perdamaian yang diajukan oleh Merpati Airlines. Itu artinya, si burung besi bisa terbang lagi. Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Isa Rahmatarwata menyambut positif keputusan dari pengadilan. Namun, pihaknya tetap menegaskan jika hasil tersebut hanya awal dari sekian banyak proses untuk membangkitkan kembali Merpati. "Seperti yang sudah disampaikan Bu Menteri (Sri Mulyani), Kemenkeu itu concern dengan program kerja, bussines plan yang kredibel. Itu penting banget. Persertujuan pengadilan untuk memberikan PKPU tidak kemudian berarti semuanya sudah beres," ujarnya di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (14/11). Isa menambahkan, pihaknya akan terus mengikuti perkembangan dari proses kebangkitan Merpati. Pihaknya tidak ingin upaya positif itu malah menjadi kerugian bagi negara. "Kita ingin melihat, proposal yang masuk menangani Merpati, itu kredibel.  Tentu kita enggak happy kalau kemudian kita mendapatkan proposal yang tidak kredibel, apalagi kemudian diikuti permintaan bahwa utang-utang kita, jaminannya dilepaskan. Nah gimana ini, proposal enggak kredibel, jaminannya disuruh lepas," jelas dia.   Lebih lanjut, ia menyebut jika pihak investor maupun Merpati menerima pandangan Kementerian Keuangan terkait proposal yang kredibel. Oleh karena itu, Isa menyebut burung besi plat merah itu akan kembali mengajukan proposal yang lebih konkrit agar bisa dilepaskan jaminan-jaminan atas utang mereka. "Dari pihak Merpati atau calon investor bisa menerima pandangan Kemenkeu, keliatannya. Mereka akan maju lagi dengan proposal yang lebih konkret dengan menuntut atau meminta dilepaskannya jaminan-jaminan atas utang mereka dari kemenkeu. Itu makanya harus ditinjau lagi," tandasnya.

Merpati Tak Jadi Divonis Pailit, Ini Respons Kemenkeu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/4-fakta-penting-soal-merpati-airlines-sebelum-dinyatakan-lolos-pailit_m_.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Lewat Sidang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diputuskan hari ini (13/11), Merpati Nusantara Airlines punya asa untuk terbang lagi. Meski begitu, masih butuh proses panjang dan berliku untuk Merpati sampai pada tahap ini. JawaPos.com merangkum proses perjalanan Merpati dari berhenti beroperasi hingga diputuskan tidak jadi pailit dari berita-berita sebelumnya. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang melayani banyak penerbangan perintis ini dihentikan operasinya pada 1 Februari 2014 karena permasalahan keuangan. Saat ini Merpati tercatat memiliki utang mencapai Rp 10,7 triliun. 1. Ditawarkan ke Investor Melalui Iklan di Media Massa Direktur Utama PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) atau PPA Henry Sihotang beberapa waktu lalu mengatakan sebelum diputuskan di persidangan pihaknya telah menawarkan Merpati ke sejumlah investor yang berminat. Penawaran ini dibuka oleh PPA melalui iklan di media massa sejak 17 April 2018 hingga 15 Mei 2018. “Dari hasil pengumuman itu ada beberapa investor yang menyatakan minatnya. Namun dilihat dari hal itu, paling potensial ada satu investor, ini investor dalam negeri tapi aliansinya luar negeri," kata Henry di Jakarta, Sabtu (26/5). Selanjutnya, pada 25 Mei 2018 dilakukan due dilligence untuk menentukan investor mana yang paling cocok. Henry mengatakan dalam proses itu PPA dan Merpati menunjuk konsultan independen atau mitra pemilih. Kemudian pada 8 Juni 2018 mendatang ditentukan calon pemenang oleh mitra pemilih. Nantinya, proposal investor yang terpilih akan dibawa ke sidang PKPU pada 20 Juli 2018 mendatang. 2. Semula Diputuskan Pada 20 Juli 2018, Tapi Molor Karena kondisi inilah asa Merpati untuk terbang lagi menjadi sulit kendati keputusan damai sudah didapatkan. Namun, sedianya Merpati belum benar-benar mati. Semula, PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) menuturkan setidaknya hidup dan mati Merpati Airlines bakal ditentukan lewat sidang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang akan digelar pada 20 Juli 2018. Nasib maskapai Merpati Nusantara Airlines masih akan menggantung hingga 45 hari ke depan. Sedianya, pada Jumat (20/7) nasib Merpati ditentukan melalui sidang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Direktur Utama Perusahaan Pengelola Aset (PPA) Henry Sitohang menuturkan Merpati masih membutuhkan waktu tambahan untuk menyiapkan proposal perdamaian. “Merpati masih butuh waktu tambahan untuk menyiapkan proposal perdamaian," kata Henry kepada JawaPos.com, Sabtu (21/7). Henry mengatakan penundaan sidang tidak mengubah keputusan calon investor. "Oh tidak (investor tidak berubah), memang butuh waktu untuk nyusun proposal yg bisa mengakomodir semua stake holder," pungkasnya. Pengadilan Niaga Surabaya memutuskan mengabulkan proposal perdamaian terkait dengan kewajiban pembayaran utang-utangnya. 3. Harus Lunasi Utang Rp2,1 Triliun 45 Hari Pasca Putusan Hakim Ketua Sigit Sutriono memutuskan mengabulkan proposal perdamaian terkait persolan yang melilit perusahaan penerbangan milik pemerintah ini. Dalam putusannya majelis hakim pengadilan meminta Merpati melunasi kewajiban pembayaran utang kepada salah satu dari 85 kreditur kongkuren. Yakni, PT Parewa Katering sebagai kreditur dengan beban utang sebesar Rp 2,1 triliun. Alasan majelis hakim mengabulkan proposal perdamaian karena Merpati merupakan perusahaan BUMN, asas kelangsungan usaha karena ada investor dan menyangkut hajat hidup orang banyak, dan sesuai ketentuan UU kekayaan negara. Untuk itu, Merpati harus melunasi kewajiban tersebut selama 45 hari setelah pembacaan putusan. "Menimbang bahwa Merpati wajib melunasi utang sebesar Rp 2,1 triliun kepada kreditur," kata hakim ketua di Pengadilan Niaga Surabaya, Kamis (14/11). Tim Pengurus PKPU Alvin Sulaeman mengatakan, dengan dikabulkannya permohonan perdamaian itu akan memberikan harapan bagi para kreditur. Selain itu, juga akan membuka kemungkinan maskapai plat merah itu untuk beroperasi kembali. 4. Masih Punya Tunggakan Pesangon Mantan Karyawan Rp365 Miliar Apabila dalam sidang PKPU tersebut Merpati dinyatakan layak untuk bangkit lagi. Hal itu menjadi titik awal perseroan untuk bisa kembali mengudara. Henry menjelaskan, saat ini <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/bisnis/14/11/2018/perdamaian-dikabulkan-peluang-merpati-terbang-lagi-makin-besar" target="_blank">Merpati Nusantara Airlines</a> masih memiliki tunggakan pembayaran pesangon karyawannya sebesar Rp365 miliar dari total tunggakannya Rp 461 miliar. Hal ini pula yang akan dinego dengan calon investor. “Karena sebagian kita sudah bayarkan, sementara sisanya akan kita masukkan dalam proposal penawaran dengan investor," tambah dia.

4 Fakta Penting Soal Merpati Airlines Sebelum Dinyatakan Lolos Pailit

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#merpati lolos pailit

Berita Terkini

Merpati Ingin Terbang Lagi, Beberapa Tahapan Ini Harus Bisa Dilewati