<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/merpati-ingin-terbang-lagi-beberapa-tahapan-ini-harus-bisa-dilewati_m_.jpg" alt="Ilustrasi maskapai Merpati Nusantara Airlines" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi maskapai Merpati Nusantara Airlines</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi IX DPR RI menekankan pentingnya penyelesaian komprehensif terhadap hak 1.225 mantan pekerja PT Merpati Nusantara Airlines yang hingga kini belum tuntas. Penyelesaian persoalan ini dinilai memerlukan langkah lintas kementerian agar dapat dilakukan secara adil dan menyeluruh. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDIP, Charles Honoris, menegaskan bahwa penjualan aset perusahaan semata tidak cukup untuk menutup kewajiban kepada para pekerja. Menurutnya, negara harus hadir secara aktif mengingat Merpati merupakan badan usaha milik negara (BUMN). &ldquo;Ini bukan sekadar soal angka. Ada 1.225 orang yang menggantungkan harapan pada penyelesaian masalah ini. Negara perlu hadir,&rdquo; kata Charles kepada wartawan, Jumat (20/2). Komisi IX pun mendorong digelarnya rapat gabungan lintas komisi dengan melibatkan Komisi VI dan Komisi XI DPR RI. Langkah tersebut diharapkan dapat menghadirkan kementerian terkait guna merumuskan solusi konkret dan berkeadilan bagi para eks pekerja. Ia menegaskan, persoalan hak para mantan pekerja Merpati telah berlangsung lebih dari 11 tahun, bermula sejak proses likuidasi perusahaan dijalankan. Hingga kini, pembayaran pesangon dan dana pensiun belum sepenuhnya terealisasi. Kondisi ini dipicu keterbatasan aset perusahaan, dengan rasio ketersediaan yang disebut hanya sekitar 2,91 persen dari total kewajiban.&nbsp; "Situasi tersebut membuat penyelesaian hak para pekerja masih menggantung dan membutuhkan intervensi serius dari pemerintah," pungkasnya. &nbsp;

Komisi IX DPR RI menekankan pentingnya penyelesaian komprehensif terhadap hak 1.225 mantan pekerja PT Merpati Nusantara Airlines

DPR Soroti Penyelesaian Hak Ribuan Pegawai Merpati yang Menggantung 11 Tahun: Negara Perlu Hadir!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/merpati-ingin-terbang-lagi-beberapa-tahapan-ini-harus-bisa-dilewati_m_.jpg" alt="Ilustrasi maskapai Merpati Nusantara Airlines" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi maskapai Merpati Nusantara Airlines</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Merpati Nusantara Airlines (MNA) masih menunggak untuk membayar pesangon kepada 1.233 eks pilot dengan nilai sebesar Rp 312 miliar. Padahal, perusahaan tersebut telah berhenti beroperasi sejak 2014 silam.  Adapun saat ini, Pengadilan Niaga (PN) Surabaya juga telah menyampaikan keputusan pailit pada PT MNA. Artinya, perjuangan daripada eks pilot, pramugari, air cabin crew, dan para pegawai akhirnya menemukan secercah titik cerah.  "Putusan ini berarti aset PT MNA yang akan dipergunakan untuk membayar hak-hak pekerja termasuk eks pilot," ungkap Advokat Tim Advokasi Paguyuban Eks Pilot Merpati David Sitorus, Senin (13/6).  Dengan mempertimbangkan perlindungan HAM, seharusnya pembayaran hak pilot dan pegawai PT MNA menjadi prioritas. Jadi, aset PT Merpati untuk membayar gaji, pesangon, dan dana pensiun.  "Tim Advokasi Paguyuban Eks Pilot Merpati pun melakukan pengajuan tagihan kepada kurator yang telah ditetapkan Pengadilan Niaga Surabaya," sambung dia.  Adapun, Penasehat Politik Tim Advokasi Eks Pilot Merpati, Gunawan menegaskan bahwa dalam rangka perlindungan dan pemenuhan HAM, diperlukan pendampingan dan pengawasan kepada PT Perusahaan Pengelola Aset (PT PPA) yang selama ini mengelola aset PT Merpati.  Meskipun sudah ada Hakim Pengawas dan Kurator, agar hak eks pilot, pramugari, dan pegawai lainnya menjadi prioritas pembayaran, pendampingan, dan pengawasan oleh kementerian/lembaga terkait, DPR RI sampai instusi nasional HAM.  "Ini bukan sekedar aksi korporasi, tetapi ada tanggungjawab negara. Untuk itu Kantor Staf Presiden, Menteri Tenaga Kerja, Menteri BUMN, Menteri Keuangan, Komisi 6 DPR dan Komnas HAM perlu melakukan pendampingan kepada PT PPA dalam pemenuhan hak hak eks pilot dan pegawai PT MNA lainnya," pungkasnya.

Aset Merpati Airlines Wajib Diprioritaskan untuk Bayar Hak Pekerja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/Menteri-BUMN-Erick-Thohir-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyimak rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di gedung Nusantara II Senayan, Jakarta, Kamis (2/12/21). Rapat ini membahas terkait rencana initial public offering (IPO) dan rights issue sejumlah BUMN. FO" width="100%">
<figcaption>Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyimak rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di gedung Nusantara II Senayan, Jakarta, Kamis (2/12/21). Rapat ini membahas terkait rencana initial public offering (IPO) dan rights issue sejumlah BUMN. FO</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyampaikan, PT Merpati Nusantara Airlines atau Merpati Airlines akan menjadi perusahaan yang ditargetkan tutup. Hal ini seiring keputusan pailit yang dikeluarkan Pengadilan Niaga (PN) Surabaya, Jawa Timur.  "Merpati tanya Pak Yadi (Direktur Utama PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) atau PPA). Intinya Merpati dari tujuh perusahaan yang sudah ditargetkan ditutup, ya salah satunya Merpati," jelas dia usai Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI, Selasa (7/6) kemarin.  Pasalnya, yang bertugas memperbaiki perusahaan yang kurang baik hingga melikuidasinya adalah PT Danareksa (Persero) dan PPA. "Jangan sampai kita zalim (tidak jujur) kepada para pekerja yang terkantung-katung. Lebih baik diselesaikan," tutur dia.  "Tentu asetnya yang masih kita manfaatkan ya kita sinergikan. Contoh Merpati ada maintenance-nya, itu bisa dinsinergikan dengan Garuda atau Pelita Air, itu bisa kita lakukan," sambung Erick.  Sebelumnya, Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mengingatkan Erick Thohir untuk menyelesaikan pembayaran hak-hak pekerja Merpati Airlines. Termasuk juga pembayaran pesangon.  "Saya mau mengingatkan saja, saya baca di media putusan Merpati dipailitkan hari ini, yang kami titip pesan satu Pak Menteri, tolong hak-hak pegawai, pesangon pegawai tolong diperjuangkan untuk diselesaikan," kata dia.  Untuk diketahui, PT Merpati Nusantara Airlines masih menunggak pembayaran pesangon untuk 1.233 eks pilot dan karyawannya dengan nilai total mencapai Rp 312 miliar. Padahal, perusahaan tersebut sudah berhenti beroperasi sejak 2014 silam.  Bahkan, puluhan mantan Pilot Merpati Airlines datang mengadu ke Gedung Wakil Rakyat DPR RI, Senayan, Jakarta beberapa waktu lalu. Mereka menuntut hak dasar seperti gaji dan pesangon yang tak dibayarkan oleh perusahaan pelat merah tersebut.

Erick Thohir Sebut Merpati Airlines Memang Ditargetkan Tutup

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/garuda-merpati.jpg" alt="Penandatanganan Kerja Sama Restrukturisasi Merpati Nusantara Airlines (MNA), di Jakarta, Rabu (16/10). Garuda Indonesia dan 9 BUMN lain terlibat dalam sinergi ini." width="100%">
<figcaption>Penandatanganan Kerja Sama Restrukturisasi Merpati Nusantara Airlines (MNA), di Jakarta, Rabu (16/10). Garuda Indonesia dan 9 BUMN lain terlibat dalam sinergi ini.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Garuda Indonesia Group bersama sembilan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bersinergi menjalin kerja sama strategis mendukung komitmen restrukturisasi bisnis PT Merpati Nusantara Airlines (MNA). Adapun komitmen strategis tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Garuda Indonesia bersama dengan Merpati Airlines.  Perjanjian kerja sama tersebut meliputi kerja sama dalam bidang Pelayanan Kargo Udara, Ground Handling, Maintenance Repair &amp; Overhaul (MRO) dan Training Center. Perjanjian kerja sama ditandatangani langsung oleh Direktur Utama Garuda Indonesia Ari Askhara bersama dengan Direktur Utama Merpati Nusantara Airlines Asep Ekanugraha dan direksi BUMN lainnya yang turut terlibat.  Penandatanganan disaksikan Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata Kementerian BUMN Edwin Hidayat Abdullah. Adapun BUMN yang terlibat dalam sinergi ini adalah PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, PT Pertamina (Persero), Perum Bulog, Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero), PT PLN (Persero), serta Himbara yang terdiri dari Bank BTN, Bank Mandiri, Bank BNI, dan Bank BRI.  Dalam kesempatan tersebut, Edwin mengungkapkan apresiasinya kepada Garuda Indonesia dan sembilan BUMN lainnya yang telah mendukung percepatan restrukturisasi Merpati melalui sinergi BUMN. Sementara itu, Ari Askhara berharap, komitmen sinergi kerja sama bisnis ini dapat menjadi momentum penting bagi Merpati Nusantara kembali beroperasi dan mengembangkan bisnis ke depan.  "Dukungan Garuda Indonesia terhadap akselerasi kinerja Merpati Airlines ini kami harapkan dapat mendukung kemajuan industri penerbangan nasional, serta memperkuat perekonomian nasional melalui akses jaringan penerbangan, khususnya layanan cargo yang nantinya dilayani oleh Merpati Airlines ini," jelas Ari melalui keterangan tertulis, Rabu (16/10).  Melalui sinergi ini, lanjut Ari, Garuda Indonesia, Kementerian BUMN, serta BUMN lainnya berharap dapat memberikan dukungan positif kepada Merpati Airlines. Sehingga, dapat memaksimalkan potensi yang ada.  Diharapkan Merpati dapat terus meningkatkan kinerja dan menjadi kekuatan baru untuk penyedia layanan transportasi udara di Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Asep Ekanugraha mengungkapkan, dukungan ini menjadi dorongan semangat perseroan untuk memperkuat pondasi operasional perusahaan.  Dalam hal kerja sama pengelolaan usaha maintenance, repair, and overhaul (MRO), Merpati Airlines bertindak sebagai agen pemasaran yang menyediakan layanan untuk perawatan turbin dari Pertamina dan PLN yang difasilitasi oleh MRO Merpati Nusantara Group dan Garuda Indonesia Group.  Sedangkan dalam usaha training centre, Garuda Indonesia akan berpartisipasi dalam mengelola pusat pendidikan milik Merpati Airlines. Sehingga, ke depannya unit usaha ini dapat menjadi salah satu sumber pendapatan besar Merpati.

Garuda dan 9 BUMN Teken Kerja Sama Sinergi Restrukturisasi Merpati

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/merpati-airlines-bidik-jet-rusia-mc-12-sebagai-pesawat-andalan_m_.jpg" alt="Pesawat Jet Rusia MC-12" width="100%">
<figcaption>Pesawat Jet Rusia MC-12</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Merpati Nusantara Airlines (MNA) bisa bernafas lega usai Majelis Hakim Pengadilan Niaga Surabaya mengabulkan proposal perdamaian. Itu artinya, si burung besi itu bisa terbang lagi. Kini, sejumlah langkah terus dipersiapkan agar bisa kembali mengudara di langit Indonesia. Rencananya, MNA akan menggunakan pesawat Irkut MC-21 buatan Rusia untuk bersaing di bisnis penerbangan dalam negeri. Seperti apa kehebatan pesawat MC-21? Dikutip dari airlinesinform, MC-21 merupakan pesawat yang berasal dari kawasan Irkutsk, Russia. Pesawat ini memiliki 3 jenis tipe layaknya pesawat-pesawat lainnya. Adapun 3 tipe pesawat itu yakni MC-21-200 dengan 165 kursi penumpang, MC-21-300 dengan kapasitas yang lebih besar yakni 211 penumpang dan MC-21-400 dengan kapasitas yang lebih luas lagi, yakni 250 penumpang. MC-21 dikenal sebagai Yak-242 adalah seri yang diusulkan untuk tiga pesawat jet mid-range bermesin ganda Rusia dengan kapasitas 150-250 penumpang yang sedang dikembangkan dan diproduksi oleh Irkut Corporation dan Yakovlev Design Bureau dari grup United Aircraft Corporation (UAC). Desain awal adalah untuk memasukkan material komposit dan penggelaran paduan logam baru, sistem onboard modern dan mesin yang baru dibangun. Pesawat MC-21 diklaim 10-15 persen lebih efisien daripada pesawat Airbus A320 dan Boeing 737 di kelas yang sama dan akan memiliki keuntungan efisiensi berat struktural, biaya operasi yang lebih rendah, dan konsumsi bahan bakar yang lebih rendah. Irkut Corporation juga diketahui sebagai anggota United Aircraft Corporation (UAC). Perusahaan ini dikenal sebagai produsen dari pesawat Su-30 Sukhoi. Jet Rusia diklaim memiliki kecepatan jelajah 870 kilometer per jam, sementara pesaing hanya mencapai 842 dan 828 kilometer per jam.

Merpati Airlines, Bidik Jet Rusia MC-12 Sebagai Pesawat Andalan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/investor-merpati-wajib-beri-jaminan-rp-250-miliar-sebagai-komitmen_m_.jpg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sebelum resmi mengudara PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) atau PPA meminta jaminan kepada investor sebesar Rp 250 miliar untuk Merpati Airlines.  Usai dinyatakan lolos dari pailit oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga Surabaya, harapan Merpati terbang lagi semakin besar.  Direktur Utama PPA Henry Sihotang menuturkan saat ini memang belum ada detail mengenai jaminan tersebut. Tetapi jaminan itu akan dijadikan bukti keseriusan investor. "Satu hal yang kita patut dilakukan, kalau enggak berhasil kita minta jaminan ratusan miliar, katakanlah Rp 250 miliar. Dia (investor) sudah meyakini dan berani bertaru‎h," ujar Henry di Banyuwangi, Jawa Timur, Jumat (16/11). Pada tahap awal, investor Merpati PT Intra Asia Korpora akan berinvestasi senilai Rp6,4 triliun. Sayangnya, PPA tak menyebut berapa nilai investasi lanjutan yang akan dilakukan investor. "Kita bisa bicara Rp 6,4 triliun, itu hanya set up company. Di proposal lebih banyak (investasi), dan pesawatnya banyak. Jadi ada investasi masuk ke Indonesia," tutur dia.  Sebelumnya, PPA menyebutkan bahwa investor Merpati Airlines dipilih berdasarkan hasil pencarian investor untuk menghidupkan kembali bisnis Merpati Airlines mulai dari investor gathering sampai lelang melalui media massa. Namun, ia enggan menyebut apakah Intra Asia Korpora merupakan investor yang berminat sejak awal Merpati ditawarkan lewat investor gathering atau sudah berganti.

Investor Merpati Wajib Beri Jaminan Rp 250 Miliar Sebagai Komitmen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/said-didu-acungi-jempol-bagi-investor-yang-hidupkan-merpati_m_.jpg" alt="antan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Said Didu." width="100%">
<figcaption>antan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Said Didu.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Majelis Hakim Pengadilan Niaga Surabaya mengabulkan proposal perdamaian yang diajukan oleh Merpati Airlines. Itu artinya, si burung besi bisa terbang lagi. Saat ini, pemerintah sedang mempertimbangkan untuk melakukan privatisasi dengan melepas seluruh saham pemerintah kepada swasta. Hal itu dilakukan agar perseroan mendapat suntikan modal dan bisa kembali beroperasi setelah menyelesaikan kewajibannya. Sampai saat ini, Intra Asia Corpora telah menyatakan komitmennya dengan memberi suntikan likuiditas sebesar Rp 6,4 triliun dari mitra strategisnya. Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Said Didu mengapresiasi investor yang serius untuk membangkitkan kembali Merpati. Ia berharap komitmen itu bukan sekedar pepesan kosong. "Jadi sekarang ada isu yang mau hidupkan lagi, saya angkat jempol dua untuk investor itu siapa pun dia. Dia betul betul mau ambil resiko tinggi," ujarnya saat dihubungi wartawan, Jumat (16/11). Ia mengakui, investor itu tertarik untuk menghidupkan si perusahaan plat merah lantaran sudah punya nama dan izin operasi yang sudah ada dan mudah untuk diurus. Oleh karena itu, saat ini dia menyebut pemerintah tengah melakukan pertimbangan serius sebelum menentukan keputusan untuk menghidupkan kembali Merpati melalui opsi privatisasi maupun oleh pemerintah. "(Investor) tertarik mereknya saja Merpati, utangnya kan besar sekali. Mungkin juga izin operasinya masih ada, saya enggak tahu juga. Tapi hanya itu saja (nilai Merpati: nama dan izin operasi)," tandasnya.

Said Didu Acungi Jempol Bagi Investor Yang Hidupkan Merpati

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/disuntik-dana-oleh-swasta-status-merpati-bukan-bumn-lagi_m_.jpg" alt="Merpati Air Lines" width="100%">
<figcaption>Merpati Air Lines</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- PT Intra Asia Corpora (IAC) akan 'menyelamatkan' Merpati Airlines dengan suntikan dana Rp 6,4 triliun. Perusahaan investasi yang dipimpin oleh Kim Johanes Mulia itu nantinya akan memiliki saham mayoritas Merpati. Bagaimana kelanjutan status perusahaan pelat merah itu? Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN, Aloysius K. Ro menuturkan akan mempelajari dulu putusannya seperti apa. Kalau itu masuk kategori privatisasi maka pemerintah akan melakukannya. "Kalau ini privatisasi kita berkonsultasi dengan Bu Menkeu. Pertama kita pelajari dulu putusannya seperti apa. Kalau itu masuk kategori privatisasi kita lakukan itu. Biaya salinan itu seminggu dua minggu," ungkap dia di Jakarta, Kamis (15/11). Sementara itu, PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) yang ditugasi merestrukturisasi Merpati menerangkan investor memang akan menjadi pemilik saham mayoritas. Jika akan diprivatisasi, maka prosesnya adalah Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan&nbsp; Menteri Keuangan harus membuat persetujuan yang diputuskan dalam rapat di Kementerian Koordinator Perekonomian untuk mengeluarkan rekomendasi privatisasi lalu mengajukan persetujuan di ke DPR.

Disuntik Dana Oleh Swasta, Status Merpati Bukan BUMN Lagi?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kementerian-bumn-dalam-proses-konsultasi-lepas-saham-merpati-airline_m_.jpg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyampaikan masih mempelajari detil dari homologasi Merpati Airlines. Selanjutnya, BUMN akan melakukan tindak lanjut dengan bertemu Menteri Keuangan Sri Mulyani. "Oh belum (ketemu Sri Mulyani), kita pelajari dulu putusannya. Jadi detil dari homogasi itu seperti apa," kata Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN, Aloysius K. Ro saat ditemui di Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (15/11). Selain itu, rencana Kementerian BUMN untuk melepas saham PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) kepada investor juga akan dibicarakan dengan Sri Mulyani.  Jika langkah privatisasi itu terealisasi, maka maskapai yang berhenti beroperasi sejak 2014 tersebut nantinya tak akan berstatus sebagai BUMN. "Kalau ini privatisasi kita berkonsultasi dengan Bu Menkeu. Pertama kita pelajari dulu putusannya seperti apa. Kalau itu masuk kategori privatisasi kita lakukan itu. Biaya salinan itu seminggu dua minggu," ungkapnya. Aloya juga belum bisa memastikan apakah akan melepas seluruh saham milik Kementerian BUMN di Merpati Airlines. Nantinya, keputusan-keputsan ini akan dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). "Dua tahun lalu seperti itu putusan komite, tapi karena belum ada investor waktu itu kita batal ke DPR. Kan semuanya ujungnya ke DPR. Ini perlu dikonsultasikan dulu para menteri, DPR," tandasnya.

Kementerian BUMN Dalam Proses Konsultasi Lepas Saham Merpati Airlines

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/batal-pailit-merpati-letih-kami-270-hari-terbayarkan_m_.jpg" alt="Ilustrasi: Merpati Nusantara Airlines bakal terbang lagi pada 2019." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Merpati Nusantara Airlines bakal terbang lagi pada 2019.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Harapan agar Merpati bisa terbang lagi semakin mendekati kenyataan. Kemarin majelis hakim pengadilan niaga mengesahkan permohonan perdamaian PT Merpati Nusantara Airlines (MNA) dengan para kreditornya. Dengan demikian, MNA batal dinyatakan pailit. Hal itu terungkap dalam putusan majelis hakim terhadap permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) yang diajukan Merpati terhadap PT Parewa Aero Catering. Maskapai itu diketahui memiliki utang Rp 2,45 miliar pada perusahaan katering tersebut. Merpati terancam dinyatakan pailit apabila tidak sanggup membayar utang kepada para kreditornya. Namun, 85 kreditor masih memberikan kesempatan damai kepada Merpati. Sebanyak 81 persen dari 85 kreditor menyepakati perdamaian dalam pemungutan suara yang dilaksanakan pada 31 Oktober lalu. Mereka meyakini Merpati bisa melunasi utang-utangnya meski aset perusahaan tak sampai Rp 1 triliun dan total utang mencapai Rp 10,7 triliun. Keyakinan itu bertambah karena Merpati memiliki sejumlah mitra yang siap membantu. Termasuk PT Intra Asia Corpora yang menyatakan siap berinvestasi agar Merpati bisa mengudara lagi. "Karena telah dijamin dan disanggupi kreditor dan mitra-mitra debitor, tidak ada alasan menolak rencana perdamaian yang diajukan debitor (Merpati)," ujar Sigit Sutriono, ketua majelis hakim, dalam sidang putusan di PN Surabaya kemarin (14/11). "Mengadili, menyatakan sah perdamaian yang dilakukan PT Merpati Nusantara Airlines dengan para kreditornya sebagaimana disepakati bersama," tambah Sigit saat membacakan amar putusan. Amar putusan juga menyatakan menghukum Merpati selaku debitor untuk membayar biaya kepengurusan Rp 487 juta dan tunggakan jasa pengurus Rp 20 miliar. Putusan itu disambut haru oleh manajemen dan mantan karyawan perusahaan BUMN tersebut. Mereka yang berada di dalam ruang sidang mengucap syukur sembari menangis haru dan saling berpelukan. Begitu pula mantan karyawan yang berunjuk rasa di luar pengadilan. Semua meluapkan kegembiraannya. Kuasa hukum Merpati, Rizky Dwinanto, menyatakan bahwa majelis hakim mengambil keputusan yang tepat. "Kami akan komunikasikan dengan pihak-pihak yang belum bisa mendapatkan esensi dari proposal perdamaian. Pertimbangan majelis sudah memenuhi unsur-unsur keadilan. Letih kami selama 270 hari bekerja akhirnya terbayar," ungkapnya. Kini Merpati menjajaki pengurusan izin penerbangan baru ke Kementerian Perhubungan. "Insya Allah, tahun depan Merpati bisa terbang lagi," ungkapnya. Sementara itu, Kemenkeu meminta aset yang menjadi jaminan utang Merpati tetap dipegang pemerintah. Dirjen Kekayaan Negara Kemenkeu Isa Rachmatarwata mengatakan, setelah permohonan PKPU PT MNA dikabulkan, pihaknya akan tetap concern pada proposal yang diajukan PT MNA. Sebelumnya, Kemenkeu menolak perjanjian damai dengan PT MNA karena ada permohonan yang dianggap kurang menguntungkan bagi negara selaku kreditor separatis. Yakni, pelepasan jaminan utang PT MNA. "Lho kalau kamu punya barang jaminan, senang barang jaminannya (diambil lagi, Red)? Kan enggak secure," ujarnya. Menurut Isa, pemerintah tak berniat membuat PT MNA menjadi pailit. Hanya, negara ingin mempunyai riwayat piutang yang baik dengan PT MNA, baik dari sisi jaminan yang tetap dipegang Kemenkeu maupun rencana PT MNA untuk bangkit. Isa menambahkan, pemerintah pada dasarnya mendukung segala upaya PT MNA. Namun, soal pelunasan utang, Kemenkeu berharap ada proposal investasi yang lebih baik. Yakni, PT MNA tetap bisa terbang lagi tanpa harus meminta pelepasan aset yang menjadi jaminan utang ke Kemenkeu. Apalagi, PT MNA mempunyai utang yang cukup besar ke negara, yakni Rp 2,66 triliun. Kemenkeu juga berharap ada proposal yang lebih meyakinkan bahwa calon investor yang digandeng adalah perusahaan berpengalaman dan memiliki permodalan kuat. ''Kelihatannya Merpati dan calon investor akan maju lagi dengan proposal baru yang tak menuntut dilepaskannya jaminan atas utang mereka dari Kemenkeu," ucap Isa.

Batal Pailit, Merpati: Letih Kami 270 Hari Terbayarkan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#merpati airlines

Berita Terkini