<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/12/BG2hCbV3GlFCTgDDsnGK9J99wH61YxdPeVZaaNr0-3809179750.jpg" alt="Ilustrasi GoTo. PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) memastikan belum ada kesepakatan apapun dengan grab soal isu akuisisi. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi GoTo. PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) memastikan belum ada kesepakatan apapun dengan grab soal isu akuisisi. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) akhirnya buka suara menanggapi rumor merger dengan Grab yang belakangan ramai diperbincangkan publik. Pihak GoTo menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada keputusan maupun kesepakatan apa pun terkait potensi transaksi antara kedua perusahaan teknologi besar tersebut.&nbsp; &ldquo;Menanggapi spekulasi media terkait potensi transaksi antara PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) dan Grab, GoTo menyampaikan bahwa hingga saat ini belum ada suatu keputusan ataupun kesepakatan terkait hal tersebut,&rdquo; ujar Direktur Legal dan Group Corporate Secretary GoTo, R. A Koesoemohadiani, dalam keterangan resmi, Rabu (12/11)&nbsp; Ia menegaskan, setiap langkah yang diambil oleh GoTo akan selalu mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi perusahaan publik. Komitmen itu termasuk memastikan setiap kebijakan yang ditempuh selaras dengan prinsip keterbukaan informasi dan tata kelola perusahaan yang baik.&nbsp; Koesoemohadiani juga menekankan, fokus utama GoTo tetap pada penciptaan nilai jangka panjang bagi para pemegang saham. Selain itu, perusahaan berkomitmen menjaga kepentingan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari mitra pengemudi, pelaku UMKM, hingga pelanggan yang menjadi bagian penting dari ekosistem GoTo.&nbsp; Sebagai perusahaan teknologi yang lahir dan berkembang di Indonesia, GoTo menyatakan dukungannya terhadap langkah pemerintah dalam memperkuat ekosistem digital nasional. Menurut dia, kebijakan yang mendorong efisiensi dan keberlanjutan industri digital sejalan dengan arah pengembangan bisnis GoTo.&nbsp; &ldquo;GoTo tetap berkomitmen untuk mendukung dan mematuhi kebijakan serta regulasi pemerintah yang bertujuan membangun industri yang efisien, adil, dan berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan,&rdquo; jelasnya.&nbsp; Koesoemohadiani menambahkan, fokus GoTo saat ini adalah pada eksekusi strategi bisnis untuk mencapai sasaran jangka panjang. Upaya ini dilakukan agar GoTo dapat terus tumbuh dan menciptakan nilai tambah bagi seluruh pihak yang terlibat dalam ekosistemnya.&nbsp; Terkait agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang akan digelar pada 25 November 2025, GoTo menegaskan bahwa agenda tersebut merupakan bagian dari tata kelola perusahaan yang baik. Pihaknya memastikan, RUPSLB tidak berkaitan dengan rencana aksi korporasi seperti merger atau akuisisi.&nbsp; Bahkan ia memastikan bahwa agenda RUPSLB ini tidak berkaitan dengan rencana aksi korporasi apa pun. Informasi lebih lanjut akan disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku pada saat pemanggilan RUPSLB.&nbsp; "Direktur Utama, Direksi, dan manajemen terus berkomitmen penuh untuk bertindak secara profesional serta mengutamakan kepentingan seluruh pemangku kepentingan," tukas Koesoemohadiani.&nbsp;

GoTo menegaskan belum ada keputusan merger dengan Grab dan tetap fokus pada nilai jangka panjang perusahaan.

Tanggapi Isu Merger dengan Grab, GoTo: Belum Ada Keputusan atau Kesepakatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/29/Pelita-Air_002-2487774298.jpg" alt="Ilustrasi pesawat maskapai Pelita Air mengudara. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pesawat maskapai Pelita Air mengudara. (Istimewa)</figcaption>
</figure> &nbsp;&nbsp; JawaPos.com-PT Pertamina (Persero) Tbk, secara resmi menyampaikan sedang melakukan penjajakan terkait dengan rencana penggabungan PT Pelita Air Service atau maskapai penerbangan Pelita Air dengan maskapai PT Garuda Indonesia. "Masih penjajakan (rencana Pelita Air gabung Garuda Indonesia)," kata Vice President Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso kepada JawaPos.com, Minggu (14/9).&nbsp; Sementara itu, Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri sebelumnya telah menyampaikan bahwa pelepasan lini bisnis penerbangan akan dilakukan sebagai bentuk spin off atau pemisahan dari unit usaha non-care.&nbsp; Hal itu sejalan dengan fokus Pertamina pada bisnis inti, yakni di sektor minyak dan gas (oil and gas) serta energi terbarukan (renewable energy).&nbsp; "Dengan demikian untuk beberapa usaha kami akan spin off dan tentunya mungkin akan di bawah koordinasi dari Danantara akan kita gabungkan clustering dengan perusahaan-perusahaan sejenis. Sebagai contoh untuk airline kami kita sedang penjajakan awal untuk penggabungan dengan Garuda Indonesia,&rdquo; kata Simon saat rapat dengan Komisi VI DPR RI, dikutip Minggu (14/9).&nbsp; Lebih lanjut, Simon menyampaikan tak hanya Pelita Air, tetapi Pertamina juga akan melepas beberapa sektor bisnis lain yang tidak dalam core bisnis. Misalnya, seperti bisnis asuransi kesehatan atau property.&nbsp; "Begitu juga untuk sektor insurance, sektor pelayanan kesehatan, hospitality, patrajasa tentunya akan mengikuti roadmap yang sudah dipersiapkan oleh Danantara,&rdquo; jelas Simon.&nbsp; Di sisi lain, penjajakan merger lini usaga bisnis Pertamina dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagaimana telah direncanakan untuk tiga anak usahanya, yakni Kilang Pertamina Internasional (KPI), Pertamina International Shipping (PIS), serta Pertamina Patra Niaga (PPN). Rencana tersebut ditargetkan rampung pada akhir 2025.&nbsp; Selain itu, Simon juga menjelaskan bahwa saat ini kondisi dunia menyebabkan penurunan keuntungan Pertamina. Bahkan, kondisi global menyebabkan permintaan terhadap minyak menurun, sementara produksi kilang semakin meningkat karena banyaknya kilang baru.&nbsp; &ldquo;Dengan kondisi yang kurang menguntungkan bagi kami, kilang ini marginnya semakin kecil,&rdquo; pungkas Simon. (*)

Pertamina menyampaikan rencana penggabungan Pelita Air dengan Garuda Indonesia sebagai langkah strategis dalam fokus bisnis inti.

Pertamina Pastikan Rencana Pelita Air Gabung Garuda Indonesia Masih Dalam Tahap Penjajakan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/07/rujs0yk9IK6UUg7E8WdhdU1ZSC6zg04miFbJeGsz-2661826213.jpg" alt="Dirut BTN Nixon LP Napitupulu (dua dari kiri) usai Penandatanganan Akta Jual Beli dan Pengambilalihan Saham BVIS oleh BTN, Kamis (5/6). (BTN untuk Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Dirut BTN Nixon LP Napitupulu (dua dari kiri) usai Penandatanganan Akta Jual Beli dan Pengambilalihan Saham BVIS oleh BTN, Kamis (5/6). (BTN untuk Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Melalui corporate plan yang telah disiapkan, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menyiapkan BTN Syariah menjadi bank umum syariah (BUS) yang fokus pada digital selama dua sampai tiga tahun ke depan. Meski core business masih di sektor perumahan. Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menyatakan, BTN Syariah dan PT Bank Victoria Syariah (BVIS) akan saling mengintegrasikan teknologi informasi, sumber daya manusia (SDM), model bisnis, dan tata kelola. Berdasar road map menjadi bank syariah yang progresif dan mengedepankan digital sharia banking. Dengan basis digital yang kuat, harapannya akan lebih menguasai area consumer banking dan retail banking. "Business process&nbsp;akan digital, bahkan lebih digital dibanding induknya. Sehingga kami akan hire banyak orang IT (information technology) untuk menjadikan bank ini lebih kuat di digital sharia banking," kata Nixon usai Penandatanganan Akta Jual Beli dan Pengambilalihan Saham BVIS oleh BTN di kantornya, Kamis (5/6). Nixon menargetkan proses spin-off unit usaha syariah (UUS) BTN Syariah menjadi BUS rampung pada November 2025. Setelah akuisisi, perseroan akan langsung mengosongkan portofolio kredit dan dana pihak ketiga (DPK) sesuai perjanjian. Lalu menyuntikkan UUS BTN ke dalam BVIS. Dalam dua tahun pertama setelah spin-off, akan ada infrastruktur BTN yang digunakan bersama dengan BUS baru hasil merger BTN Syariah dan BVIS itu. Terutama teknologi dan cabang. "Kami juga izin ke OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan BI (Bank Indonesia) ada infrastruktur yang kita sharing dulu sampai dua tahun ke depan setelah spin-off. Misalnya, BUS baru itu akan memiliki desk di setiap kantor cabang BTN," terang Nixon. BTN juga akan melakukan rights issue sebesar Rp 1 triliun dalam rangka spin-off UUS. Dana aksi korporasi itu akan menjadi bentuk penyertaan modal awal BUS hasil merger BTN Syariah dan BVIS. Sementara itu, modal awal saat ini masih berasal dari pendanaan internal BTN sebesar Rp 3,5 triliun hingga Rp 4 triliun dan Rp 1,5 triliun dari nilai transaksi dari akuisisi BVIS. Dengan demikian, modal awal BUS baru itu akan berkisar Rp 6 triliun. Nixon memandang, nilai tersebut ideal untuk menjaga rasio kecukupan modal alias capital adequacy ratio (CAR) sebesar 18-19 persen. Seperti kondisi CAR induknya, BTN saat ini. Nixon mengungkapkan, BUS gabungan BTN Syariah dan BVIS nantinya akan memiliki nama baru yang ditentukan oleh Presiden Prabowo Subianto berdasar usul BTN dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Yang diharapkan bank baru ini akan diresmikan dan beroperasi setidaknya sebelum 2025 berakhir. "Namun kami tidak dapat menyebutkan calon namanya sekarang karena ada unsur legal. Nantinya perlu dilakukan rapat umum pemegang saham baik di BTN maupun Bank Victoria Syariah karena akan ada perubahan anggaran dasar, merek, dan lain-lainnya," beber Nixon. Direktur Risk Management BTN Setiyo Wibowo menambahkan, fokus bisnis BTN Syariah akan menyasar dua segmen nasabah. Yaitu segmen masyarakat syariah yang konformis dan konservatif yang memiliki loyalitas cukup tinggi terhadap perbankan syariah. Yang dinilai memiliki preferensi syariah tinggi, namun tidak menuntut layanan keuangan syariah yang kompleks. &ldquo;Untuk bisa masuk ke dua segmen itu perlu perbaikan digital, teknologi, dan lain-lain sehingga produk dan layanan syariah yang ada dapat dilayani dengan proses digital," ujar Setiyo. Sementara itu, Direktur Utama Victoria Investama Aldo Jusuf Tjahaja optimistis bahwa BVIS di bawah naungan BTN akan menjadi lembaga keuangan syariah yang bertumbuh dan lebih kompetitif ke depan. Langkah strategis ini akan membuka peluang besar bagi para pemain lainnya untuk memperkuat ekosistem perbankan syariah Indonesia. "Harapan kami BVIS akan menjadi salah satu institusi pemain kuat di perbankan syariah Indonesia. Semoga kolaborasi ini dapat menjadi kemitraan strategis bersama dan mampu mendukung ekonomi masyarakat dan khususnya ekonomi nasional melalui sektor jasa keuangan syariah," ungkap Aldo Jusuf Tjahaja.&nbsp;

Merger BTN Syariah dan BVIS akan menciptakan bank syariah digital yang kompetitif dan progresif di Indonesia

Hasil Merger BTN Syariah dan BVIS Bakal Jadi Digital Sharia Banking

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/15/tmlTXx8Cjrer0nLY151S9w9NdBKUJrOx1EkdlAxX-197598319.jpg" alt="Ilustrasi pengendara Grab Bike dan Gojek. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pengendara Grab Bike dan Gojek. (Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Grab Indonesia membantah soal isu merger dengan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GoTo) hingga disebut bahwa industri transportasi digital akan "didominasi oleh asing". Grab menyebut kabar beredar tersebut merupakan informasi yang tidak terverifikasi.&nbsp; "Grab memahami bahwa ada banyak spekulasi yang beredar terkait merger antara Grab dengan salah satu pelaku industri. Spekulasi tersebut tidak berdasarkan informasi yang terverifikasi, sehingga kami tidak dapat menanggapinya lebih lanjut," kata Chief of Public Affairs, Grab Indonesia Tirza Munusamy dalam keterangan yang diterima JawaPos.com, Kamis (15/5).&nbsp; Bersamaan dengan rumor merger ini, Tirza menyebut muncul kembali wacana publik yang mempertanyakan keberadaan Grab di Indonesia sebagai bentuk &ldquo;dominasi asing&rdquo;.&nbsp; Pihaknya menyampaikan, Grab Indonesia memang beroperasi sebagai Penanaman Modal Asing (PMA), yaitu bentuk investasi yang diatur dan diizinkan oleh pemerintah Indonesia melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, sebagai perusahaan asing yang berinvestasi di Indonesia, Grab telah menjadi pilar penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional.&nbsp; Mulai dari mendorong pertumbuhan bisnis berskala besar, mempercepat adopsi teknologi, dan mendukung inovasi lintas sektor. Meski secara hukum Grab adalah PMA, Tirza mengatakan bahwa Grab Indonesia hampir sepenuhnya dijalankan oleh talenta lokal.&nbsp; "Hingga hari ini 99 persen dari seluruh karyawan Grab Indonesia adalah WNI yang berdomisili dan bekerja penuh di Indonesia. Hanya 1 orang manajemen Grab di Indonesia adalah Warga Negara Asing (WNA), sisanya adalah Warga Negara Indonesia (WNI)," jelas Tirza.&nbsp; Ia menilai, hal tersebut bahkan mencerminkan komitmen Grab dalam memberdayakan dan mempercayakan peran kepemimpinan kepada putra-putri bangsa, baik dalam sisi operasional, strategi, maupun pengambilan keputusan bisnis. "Kami bangga bahwa Grab Indonesia adalah karya kolektif dari orang Indonesia untuk Indonesia," lanjutnya.&nbsp; Lebih lanjut, Tirza juga mengatakan bahwa Model Penanaman Modal Asing (PMA) bukanlah hal yang eksklusif bagi Grab. Skema ini juga digunakan secara luas oleh pelaku industri lainnya baik di sektor ride-hailing (sesama pelaku industri), e-commerce, fintech, logistik, hingga sektor manufaktur dan energi terbarukan.&nbsp; Bahkan, perusahaan-perusahaan teknologi besar yang telah tumbuh menjadi unicorn atau decacorn juga mendapatkan pendanaan dari investor asing melalui struktur PMA. Melalui PMA, investasi asing dapat mengalir ke dalam negeri untuk membiayai riset dan pengembangan, memperluas infrastruktur, menciptakan jutaan lapangan kerja, dan memperkuat kapasitas nasional.&nbsp; Menurutnya, skema ini juga turut membuka peluang bagi talenta lokal untuk berkembang dan berkontribusi dalam ekosistem global, sekaligus menjadi jalur penting dalam transfer pengetahuan dan teknologi yang berdampak jangka panjang bagi perekonomian Indonesia.&nbsp; Sejak pertama kali beroperasi di Indonesia, Grab terus memperluas dampak positif dan inklusif bagi masyarakat dari berbagai lapisan. Mulai dari berkontribusi terhadap PDB Indonesia hingga mendorong energi bersih &amp; inklusi digital.&nbsp; Grab menyebut, industri ride-hailing dan pengantaran online menyumbang Rp382,62 triliun atau 2 persen terhadap total PDB Indonesia (Studi ITB, 2023). Bahkan, lebih dari 50 persen mitra pengemudi Grab sebelumnya menganggur; kini mereka punya penghasilan dan akses pelatihan keterampilan serta literasi digital dan keuangan. Serta mendukung UMKM dan menciptakan lapangan kerja.&nbsp; "Sejak 2020, Grab telah mendorong terciptanya 2,3 juta peluang kerja melalui digitalisasi UMKM. Di kota seperti Jayapura dan Kupang, 50% merchant Grab adalah wirausahawan baru. Grab dan OVO telah menyalurkan Rp1 triliun lebih pembiayaan usaha ke 25.000+ UMKM. Lewat GrabMart Pasar, 5.200+ pedagang pasar di 7 kota kini terdigitalisasi," pungkasnya.

Grab Indonesia membantah isu merger dengan GoTo, menegaskan kontribusi positif terhadap ekonomi nasional.

Grab Indonesia Bantah Soal Isu Merger dengan GoTo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/10/WhatsApp-Image-2025-03-10-at-150717-1699366876.jpeg" alt="Presiden Prabowo memanggil dua menteri CEO GoTo Patrick Walujo di Kompleks Istana Negara hari ini Senin (10/3). (FERLYNDA PUTRI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Presiden Prabowo memanggil dua menteri CEO GoTo Patrick Walujo di Kompleks Istana Negara hari ini Senin (10/3). (FERLYNDA PUTRI/JAWA POS)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Usai beberapa petinggi GoTo mengundurkan diri, hal tersebut mempertegas isu bahwa PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GoTo) sedang tidak sehat. Ditambah lagi, sejak IPO, saham GoTo memang tidak pernah berhasil memikat investor. Kini muncul rumor bahwa Grab, berencana untuk mengakuisisi GoTo. Menanggapi hal tersebut, Ekonom Senior Segara Research Institute, Piter Abdullah menjelaskan, pemerintah Indonesia diminta terus mengawasi dan bersikap cermat terkait wacana penggabungan usaha atau merger dua raksasa digital di Indonesia, yakni Grab dan GoTo yang membawahi Gojek. Piter menyebut, peran otoritas negara dalam hal ini sangat krusial, dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Kementerian ini harus secara intensif mengawasi potensi dampak merger terhadap perlindungan data pengguna, serta dampaknya bagi konsumen dan UMKM. &ldquo;Pemerintah dari Komdigi harus melihat dari sisi data, penguasaan informasi teknologi data. Kalau dimiliki asing, harus jadi perhatian Komdigi. Kemudian juga terkait perlindungan konsumen dan UMKM di masing-masing sektor kementerian,&rdquo; kata Piter di Jakarta, Jumat (9/5). Tak hanya itu, Piter juga menyoroti aspek nasionalisme dalam wacana merger tersebut. Menurut dia, status kepemilikan asing Grab bisa berdampak terhadap banyak hal, dibandingkan dengan GoTo yang notabene diketahui sebagai perusahaan lokal yang didirikan oleh anak bangsa. Piter mengingatkan bahwa sektor digital bukan sekadar bisnis, namun juga menyangkut penguasaan atas data masyarakat dan keamanan strategis negara. &ldquo;Siapa yang akan mengakuisisi? Kalau seandainya Grab, tentu harus dipertimbangkan dan melihat sisi nasionalisme. GoTo ini kan karya anak bangsa, jadi sesuatu yang harus kita pertimbangkan. Jangan sampai diakuisisi Grab yang notabene dari asing,&rdquo; katanya. Menurut dia, ini adalah teknologi yang menggunakan data, rangkaiannya jadi banyak. Jika yang menguasai jadi asing maka jadi penting terkait keamanan data. Piter juga menambahkan bahwa tidak ada urgensi dan kebutuhan dari masing-masing aplikator untuk melakukan akuisisi/merger.&nbsp;&ldquo;Kalau saya melihatnya ini nggak ada urgensi dari keduanya untuk merger,&rdquo; ucap Piter. Dia juga menekankan bahwa baik GoTo maupun Grab, sebenarnya telah memiliki ekosistem bisnis digital yang serupa. Sehingga potensi merger lebih didorong oleh ambisi menguasai pangsa pasar. &ldquo;Ekosistem mereka ini kan sama, jadi sepertinya kepentingannya hanya untuk market share dan menguasai market share," tegas Piter. Sebelumnya santer diberitakan Reuters bahwa rencana merger kedua raksasa teknologi digital itu semakin menjadi kenyataan. Menurut sumber Reuters, Grab dikabarkan mencari pinjaman US$ 2 miliar (Rp 33,16 triliun) untuk membiayai rencana akuisisi GoTo.&nbsp; Pihak Goto dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI) mengiyakan adanya informasi penawaran yang masuk, tapi hingga saat ini belum ada keputusan. "Adalah kewajiban Direksi untuk menjajaki secara menyeluruh dan mengevaluasi dengan cermat serta penuh kehati-hatian berbagai penawaran tersebut. Dengan tujuan untuk meningkatkan nilai jangka panjang bagi seluruh pemegang saham Perseroan, dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi mitra pengemudi, mitra UMKM, pelanggan, karyawan dan seluruh pemangku kepentingan kunci," kata manajemen GoTo, Kamis (8/5).

Pemerintah diminta awasi potensi merger Grab dan GoTo, dampaknya bagi konsumen dan UMKM, serta aspek nasionalisme.

Beredar Rumor Merger GoTo dan Grab, Ekonom Ingatkan Potensi Ini Bisa Muncul Bila Mereka Bergabung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/18/vWRJPeUJe7VYxWCMNoD5L9ZGLQZOKOKd12mrvuiN-3517622441.jpg" alt="Peluncuran XLSmart setelah merger antara XL Axiata dengan Smartfren pada Kamis (17/4). (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Peluncuran XLSmart setelah merger antara XL Axiata dengan Smartfren pada Kamis (17/4). (Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Melanjutkan merger sebelumnya antara XL Axiata dengan Smartfren, saat ini diresmikan nama baru dari gabungan dua perusahaan operator seluler (opsel) tersebut. Namanya kini diresmikan jadi XLSmart dengan PT XLSMART Telecom Sejahtera. Entitas telekomunikasi terpadu, hasil penggabungan usaha dari PT XL Axiata Tbk, PT Smartfren Telecom Tbk, dan PT Smart Telecom itu memastikan siap untuk mendefinisikan ulang konektivitas, mendorong inovasi, dan meningkatkan pengalaman pelanggan di seluruh Indonesia. Presiden Direktur dan CEO XLSmart Rajeev Sethi menjelaskan, emiten baru tersebut menyatukan kekuatan saling melengkapi dari XL Axiata dan Smartfren di bawah satu kepemimpinan dan visi bersama. "Kami akan terus mengoperasikan merek-merek andalan kami untuk melayani pelanggan mobile seluler dan home broadband melalui XL, AXIS, dan Smartfren maupun pelanggan UMKM dan korporasi melalui XLSmart for Business sembari meningkatkan kualitas layanan, memperluas cakupan, dan menghadirkan pengalaman digital yang lebih cerdas dan terintegrasi," kata Rajeev di Jakarta, Kamis (17/4). Mulai hari ini, susunan Direksi dan Dewan Komisaris baru juga resmi menjabat, mencerminkan perpaduan kepemimpinan dari dua organisasi pendahulunya. Struktur tersebut dijanjikan menunjukkan komitmen XLSmart terhadap tata kelola yang seimbang, pengambilan keputusan yang berorientasi pada pelanggan, serta inovasi yang berlandaskan tujuan jangka panjang. &ldquo;Ini bukan sekadar penggabungan perusahaan. Ini adalah lompatan besar untuk ekosistem digital Indonesia,&rdquo; lanjut Rajeev Sethi.&nbsp; Dengan pangsa pasar gabungan 25%, proyeksi pendapatan proforma Rp 45,8 triliun, dan basis pelanggan lebih dari 94,5 juta, XLSmart menargetkan menjadi perusahaan yang paling dicintai di Indonesia pada 2027. &ldquo;Fokus kami tetap sama dan sangat jelas: pelanggan,&rdquo; tandas Rajeev.&nbsp;

XLSmart, hasil merger XL Axiata dan Smartfren, siap mendefinisikan ulang pengalaman digital di Indonesia.

Pasca Merger Smartfren, XL Axiata Resmi Ganti Nama Jadi XLSmart

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/26/dXBsb2Fkcy8yMDI1LzIvMjUvMzliMGViZTgtNzg2MS00YzdjLWIzN2MtNTYzYWQ1ZDU1MjFlLmpwZWc-1879907912.jpeg" alt="Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid. (Dok. Komdigi)" width="100%">
<figcaption>Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid. (Dok. Komdigi)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkap akan memberikan sanksi kepada XLSmart bila mereka tak bisa memenuhi syarat yang diberikan pasca merger. Syarat tersebut salah satunya yakni mendirikan 8.000 BTS baru. &ldquo;Iya (diberikan sanksi), berupa sanksi administratif seperti denda sampai pencabutan izin,&rdquo; kata Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid di Kantor Komdigi, Jakarta Pusat, Kamis (17/4). Tak hanya itu, Meutya menjelaskan, pihaknya telah berinisiatif membuka layanan untuk menampung aduan dari pelanggan-pelanggan XL Axiata, Smartfren, ataupun Smart Telecom. Tujuannya, untuk mempercepat penanganan bila memang terjadi gangguan layanan.&nbsp; &ldquo;Kemkomdigi siap untuk menampung kalau ada gangguan layanan dari ketiga entitas yang kini bergabung menjadi PT XL Smart Telecom Sejahtera TBK,&rdquo; jelas dia. Komdigi memberikan sejumlah syarat kepada XLSmart yang merupakan hasil merger antara PT XL Axiata Tbk (EXCL), PT Smartfren Telecom Tbk (Fren), dan PT Smart Telecom (ST). Syarat tersebut di antaranya peningkatan kecepatan unduh hingga 16 persen pada 2029 dan penambahan 8.000 BTS baru pada daerah-daerah tertentu. Selain itu, terdapat pula syarat lain yang diberikan seperti peningkatan akses layanan digital pada lebih dari 175.000 sekolah, 8.000 fasilitas layanan kesehatan dan 42.000 kantor pemerintahan di seluruh Indonesia. Langkah ini diharapkan mampu mencapai penyehatan industri seluler dan menjaga agar layanan menjadi lebih baik, efisien, inklusif, dan terjangkau. Komdigi telah memberikan restu merger antara PT XL Axiata Tbk (EXCL), PT Smartfren Telecom Tbk (Fren), dan PT Smart Telecom (ST). Ketiga entitas ini akhirnya resmi menjadi PT XLSmart Telecom Sejahtera Tbk (XLSmart). Adapun proses persetujuan ini telah berlangsung sekitar 6 bulan yang lalu. Untuk surat menyurat dan dokumentasi juga sudah dalam pengurusan sekitar 3 bulan yang lalu.

Kementerian Komdigi akan beri sanksi kepada XLSmart jika tidak memenuhi syarat pasca merger, termasuk mendirikan 8000 BTS baru

Kementerian Komunikasi dan Digital Siapkan Sanksi untuk XLSmart Jika Tak Penuhi Syarat Merger

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/18/wmuKn890QMPI6PLSAAFeqLH2oIuEtjbVcbqsTkE5-3293556669.jpg" alt="Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid di Kantor Komdigi, Jakarta Pusat, Kamis (17/4). (Nanda Prayoga/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid di Kantor Komdigi, Jakarta Pusat, Kamis (17/4). (Nanda Prayoga/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memberikan sejumlah syarat pada entitas baru bernama PT XLSmart Telecom Sejahtera Tbk (XLSmart) yang merupakan hasil merger antara PT XL Axiata Tbk (EXCL), PT Smartfren Telecom Tbk (Fren), dan PT Smart Telecom (ST). Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, mengatakan, syarat tersebut diantaranya peningkatan kecepatan unduh hingga 16 persen pada 2029 dan penambahan 8 ribu BTS baru pada daerah-daerah tertentu. &ldquo;8 ribu BTS baru yang difokuskan pada daerah dengan layanan yang saat ini masih terbatas,&rdquo; kata Meutya dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (17/4). Tak hanya itu, terdapat syarat lain yang diberikan kepada XLSmart, yakni peningkatan akses layanan digital pada lebih dari 175.000 sekolah, 8.000 fasilitas layanan kesehatan dan 42.000 kantor pemerintahan di seluruh Indonesia. Dia berharap, langkah ini mampu mencapai penyehatan industri seluler dan menjaga agar layanan menjadi lebih baik, efisien, inklusif, dan terjangkau. Di sisi lain, Komdigi telah memberikan restu merger antara PT XL Axiata Tbk (EXCL), PT Smartfren Telecom Tbk (Fren), dan PT Smart Telecom (ST). Ketiga entitas ini akhirnya resmi menjadi PT XLSmart Telecom Sejahtera Tbk (XLSmart). Adapun proses persetujuan ini telah berlangsung sekitar 6 bulan yang lalu. Teruntuk surat menyurat dan dokumentasi juga sudah dalam pengurusan sekitar 3 bulan yang lalu. &ldquo;Kami tadi juga sudah mengajak teman-teman untuk melihat verifikasi akhir terhadap persetujuan izin yang diberikan oleh Kemenkomdigi untuk penggabungan usaha yang selanjutnya akan beroperasi sebagai satu entitas baru bernama PT XL Smart Telecom Sejahtera TBK,&rdquo; tukas Meutya. Sebelumnya diberitakan, XL Axiata dan Smartfren resmi menggabungkan usaha atau merger menjadi entitas baru bernama XLSmart. Merger ini bernilai lebih dari Rp 104 triliun dan XLSmart akan menjadi perusahaan telekomunikasi dengan lebih dari 94,5 juta pelanggan. Merger ini diumumkan setelah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) yang diselenggarakan masing-masing entitas secara terpisah. Adapun tanggal efektif penggabungan perusahaan akan terjadi pada 16 April 2025. Setelah merger, XLSmart diproyeksikan mendapat proforma Rp 45,8 triliun dengan pangsa pasar gabungan sebesar 25 persen.&nbsp; CEO XLSmart, Rajeev Sethi, mengatakan, bahwa pihaknya sangat antusias terhadap merger ini. Bahkan, langkah ini dipercaya akan menciptakan perusahaan telekomunikasi yang lebih kompetitif dan inovatif.&nbsp; &ldquo;Dengan menggabungkan keunggulan XL Axiata dan Smartfren, kami berkomitmen meningkatkan pengalaman pelanggan, memperluas jaringan, dan membawa layanan digital yang lebih berkualitas bagi masyarakat,&rdquo; kata Rajeev di Jakarta, Selasa (25/3).

Kementerian Komunikasi dan Digital memberikan syarat pada PT XLSmart hasil merger XL Axiata dan Smartfren

Komdigi Syaratkan Pendirian 8.000 BTS Baru hingga Tingkatkan Kecepatan Unduh 16 Persen ke XLSmart

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/18/WWNEqb4JOQMQK5NazoCOmoVslPLTLotpyMOrcFN6-1053439673.jpg" alt="Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid di Kantor Komdigi, Jakarta Pusat, Kamis (17/4). (Nanda Prayoga/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid di Kantor Komdigi, Jakarta Pusat, Kamis (17/4). (Nanda Prayoga/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan, XL Axiata dan Smartfren tak boleh melakukan PHK alias pemutusan hubungan kerja pasca merger menjadi XLSmart. Hal ini disampaikan dalam konferensi pers merger PT XL Axiata Tbk, PT Smartfren Telecom Tbk, dan PT Smart Telecom di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) di Jakarta Pusat, Kamis (17/4). &ldquo;Tentu terhadap pegawainya tidak boleh dan tadi sudah dinyatakan komitmen juga bahwa tidak ada PHK yang dilakukan atas entitas baru ini,&rdquo; kata Meutya. Dia berharap, langkah tak melakukan PHK ini bisa menyehatkan industri teknologi ke depan. Salah satunya dalam rangka membangun sebuah ekosistem atau transformasi digital. &ldquo;Sesuai amanah presiden yang tentu kita harapkan bisa lebih baik ke depan dan juga sekali lagi inklusif atau merata,&rdquo; ungkap dia. Sementara itu, Presiden Komisaris XLSmart Arsjad Rasjid juga mengungkap hal yang sama dengan Menkomdigi Meutya. Dia memastikan tak akan ada PHK yang diberikan kepada karyawan. &ldquo;Karena itu penting sekali dengan keadaan situasi-kondisi yang ada pada saat ini. Itu dipastikan bahwa komitmen dari itu,&rdquo; ungkap dia. Selain itu, dia juga memastikan bahwa produk perusahaan seperti XL, Axis, atau Smartfren tetap berjalan meskipun telah menjadi XLSmart. Dengan ini, pelanggan tak perlu khawatir layanan akan terganggu. &ldquo;Jadi dengan ini insya Allah semuanya tidak akan terganggu dan sudah bisa bersatu. Itu satu hal,&rdquo; tukas Arsjad.

Menkomdigi Meutya Hafid menegaskan XL Axiata dan Smartfren tidak akan melakukan PHK pasca merger menjadi XLSmart, demi kesehatan industri

Menkomdigi Meutya Hafid Tegaskan XL-Smartfren Tak Lakukan PHK Pasca Merger jadi XLSmart

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/24/images-2024-12-24T100020086-3500127299.jpg" alt="Rencana merger Nissan dengan Honda sempat jadi perbincangan seantero dunia otomotif. (ABC7)" width="100%">
<figcaption>Rencana merger Nissan dengan Honda sempat jadi perbincangan seantero dunia otomotif. (ABC7)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - PT Nissan Motor Distributor Indonesia (NMDI) buka suara terkait gagalnya merger Nissan dengan Honda. Dia juga menanggapi terkait diambil alihnya pabrik Nissan di India. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kepribadian/015885646/7-kebiasaan-pagi-orang-berusia-senja-yang-membuat-mereka-selalu-sukses-dalam-hidup-menurut-psikologi">7 Kebiasaan Pagi Orang Berusia Senja yang Membuat Mereka Selalu Sukses dalam Hidup, Menurut Psikologi</a>&nbsp; Bima Aristantyo, Head of Sales &amp; Product Planning PT NMDI, mengatakan, kedua peristiwa tersebut sampai saat ini tak berdampak dengan Nissan di pasar Indonesia. &ldquo;Untuk yang dampak ke Indonesia sendiri itu overall sejauh ini kita tidak ada masalah dengan adanya pemberitaan seperti itu,&rdquo; kata Bima di Kawasan Jakarta Selatan, Selasa (14/4). &ldquo;Buktinya kayak hari ini nih, kita masih bisa kumpul bareng-bareng. Nanti kegiatan di Indonesia pun penjualan, Retail Sales, Wholesales berjalan seperti biasanya, di Indonesia tidak terpengaruh dengan kondisi di luar,&rdquo; imbuhnya. Sebagai informasi, Nissan dan Honda batal melakukan merger. Produsen otomotif asal Jepang ini menguraikan strategi pemulihan perusahaan yang diperbarui. Merger yang diusulkan, yang bernilai sekitar USD 60 miliar, secara luas dipandang sebagai opsi penyelamat potensial bagi Nissan, yang telah menghadapi penurunan penjualan selama bertahun-tahun dan kekacauan internal yang melibatkan para eksekutif puncak.&nbsp; Setelah upaya bersanding dengan Honda gagal, Nissan tampaknya makin "rungkad". Nissan mengungkapkan langkah-langkah pemangkasan biaya yang bertujuan memulihkan stabilitas keuangan.&nbsp; Perusahaan berharap dapat memangkas biaya sekitar JPY 400 miliar (sekitar Rp 43,6 triliun lebih) pada akhir tahun fiskal 2026. Dilansir dari MotorAuthority, Kamis (27/2), komponen utama strategi Nissan melibatkan pemotongan kapasitas produksi global sekitar 20 persen, menguranginya dari 5 juta menjadi 4 juta kendaraan.&nbsp; Hal ini akan langsung berdampak terhadap pengurangan tenaga kerja sekitar 9.000 karyawan dan penutupan tiga pabrik. (*)

Nissan menjelaskan dampak gagal merger dengan Honda di Indonesia dan langkah strategis untuk pemulihan perusahaan.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#merger

Berita Terkini