<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/04/AGUS-AINUR-ROZIQIN-1574407217.jpg" alt="AGUS AINUR ROZIQIN" width="100%">
<figcaption>AGUS AINUR ROZIQIN</figcaption>
</figure> KURIKULUM&nbsp;Merdeka resmi menjadi kurikulum nasional (Jawa Pos, 28 Maret 2024), rasanya bukan sebuah berita yang mengejutkan. Perubahan tersebut sudah diduga sejak awal. Apalagi di dunia pendidikan, sudah dirasakan sejak awal bahwa kurikulum yang dicanangkan dengan mimpi besar itu akan menjadi kurikulum nasional. Namun sayang, seperti yang sudah-sudah, perubahan itu sering kali &rsquo;&rsquo;hanya nama&rdquo;, sementara substansinya 11-12. Padahal, Kurikulum Merdeka dilahirkan agar bisa digunakan dunia pendidikan untuk menjawab gerak zaman yang semakin cepat. Apakah ada yang salah dari Kurikulum Merdeka? Sebuah gagasan tentu akan mencakup hal-hal yang baik karena begitu baiknya orang berkata &rsquo;&rsquo;terlalu baik untuk dipraktikkan dalam kehidupan yang sedang tidak baik-baik saja&rdquo;. Para pendidik tentu dengan mudah akan menerima konsep agung yang menjadi &rsquo;&rsquo;grand theory&rdquo; dalam Kurikulum Merdeka. Namun, pada tingkat implementasi, seorang pendidik akan memilih dan memilahnya berdasar kondisi peserta didik dan saranaprasarana sekolah tersebut. Substansi Kurikulum Merdeka adalah pendidikan yang berbasis pada kemajemukan peserta didik, baik bakat, minat, ataupun potensi peserta didik. Tugas pendidik adalah melejitkan apa yang terkandung dalam diri peserta didik. Maka, disusunlah pendidikan berdiferensiasi, setiap anak mempunyai ruang yang luas untuk belajar sesuai dengan potensinya. Pendidikan harus bisa menjadi motivator dan fasilitator bagi daya ledak kreativitas peserta didiknya. Namun, sebagaimana yang sudah-sudah, perubahan kurikulum sering kali &rsquo;&rsquo;jatuh pada lubang yang sama berkali-kali&rdquo;, bagaimana kurikulum itu disosialisasikan dan dikembangkan di dunia pendidikan itu sendiri. Penulis, yang seorang guru, pada awalnya merasa bergembira dan bersyukur melihat gagasan besar yang menjadi fondasi Kurikulum Merdeka. Namun, saat beberapa kali menghadiri sosialisasi Kurikulum Merdeka, termasuk di dalamnya bimbingan teknis, impian tentang Kurikulum Merdeka yang hebat, yang memerdekakan pendidik dari segala belenggu rutinitas dan kepura-puraan formalitas membuat gairah kreativitas menjadi pudar dan buram. Kurikulum Merdeka &rsquo;&rsquo;dikenalkan&rdquo; pada perubahan nama, bukan substansi. Akhirnya, para pendidik ribut dan sibuk dengan pergantian nama-nama. Dari silabus menjadi ATP (alur tujuan pembelajaran), RPP (rencana pelaksanaan pembelajaran) menjadi modul ajar, KKM (kriteria ketuntasan minimal) menjadi KKTP (kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran), dan sekian banyak istilah yang menjadi ciri Kurikulum Merdeka &rsquo;&rsquo;yang membedakan&rdquo; dengan kurikulum sebelumnya. Walaupun sesungguhnya perbedaan itu bukanlah substansi, itulah yang diutamakan dalam setiap bimbingan mengenai Kurikulum Merdeka. Kesibukan tersebut semakin meningkat dengan berbagai nama dan istilah yang ditaburkan pada setiap kali kegiatan di PMM (Platform Merdeka Mengajar). Para pendidik diharapkan melakukan pembelajaran sesuai dengan konsep berpikir dalam Kurikulum Merdeka. Di platform itu, pendidik menerima konsep, lalu diaplikasikan dalam pembelajaran, proses menyerap ilmu kemudian dengan berpikir &rsquo;&rsquo;merdeka&rdquo;(?) menerapkannya dalam keseharian. Jika ditanya mengapa kurikulum berubah, para pendidik bisa menjawab sebagaimana yang telah disampaikan dalam PMM. Mengajar adalah sebuah seni interaksi yang unik, seorang pendidik bisa sukses menggunakan metode di kelas 9A misalnya, metode itu belum tentu sesuai dengan 9B, bahkan bisa gagal total di kelas 9G. Seseorang yang sudah lama mengajar akan memahami dinamika seperti itu. Bisa jadi dia sibuk mencari solusi atau pasrah, lagi pula nilai dan laporan bisa ditulis sesuai yang diharapkan walaupun pada praktiknya tidak sesuai harapan. Seorang pendidik akan sukses jika dia berangkat mengajar dengan pemikiran merdeka, mencoba menemukan celah yang bisa digunakan sebagai pintu masuk saat mengajar. Kurikulum Merdeka dengan bayangan &rsquo;&rsquo;kemerdekaan&rdquo; untuk eksplorasi pembelajaran, bagi pendidik, menjadi tantangan sendiri. Walaupun rasanya sangat sulit karena perubahan kurikulum selalu saja diidentikkan dengan perubahan nama-nama saja. Pembelajaran tetap sama dan para pendidik itu akan bersenandung &rsquo;&rsquo;aku masih seperti yang dulu&rdquo;. Perubahan hanya akan terlihat pada format-format administrasi pembelajaran, mulai persiapan pembelajaran sampai supervisi/observasi. Para pendidik akan gelisah dengan perubahan yang terkesan di lapangan hanya nama, tapi itulah yang terjadi. Para pendidik yang terpilih sebagai guru penggerak akan sibuk bergerak memberikan materi, baik yang daring maupun secara tatap muka. Akhirnya perubahan tersebut terkesan hanya perubahan nama dan karier, setelah itu menunggu perubahan baru dari menteri baru di kabinet baru pula. Dengan beban administrasi yang menggunung dan kebijakan &rsquo;&rsquo;wajib&rdquo; membuka aplikasi tertentu, seorang pendidik diharapkan tetap berpikir &rsquo;&rsquo;merdeka&rdquo;. Tapi, pendidik kemudian hanya menjadi pegawai, yang menjalankan tugas sebagai sebuah rutinitas. Walaupun sang pendidik tahu bahwa rutinitas itu hanya formalitas, bukan substansi, tetapi harus dilaksanakan. Sedangkan perubahan paradigma mengajar Kurikulum Merdeka membutuhkan kreativitas dari jiwa-jiwa yang merdeka. Jiwa merdeka yang menyimpan kreativitas dalam mengajar yang seharusnya menjadi substansi Kurikulum Merdeka, apakah bisa terlaksana dengan beban administrasi yang menggunung? Semua pendidik pasti mempunyai harapan sama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) agar Kurikulum Merdeka terlaksana dengan baik, peserta didik berkembang maksimal dengan segala potensinya. Semua program dari kementerian akan didukung dan dilaksanakan dengan semangat seorang &rsquo;&rsquo;pegawai&rdquo;. Namun, ada harapan, beban administrasi formalitas pendidik disederhanakan agar ada waktu yang lapang untuk &rdquo;berpikir merdeka&rdquo; dalam mengembangkan metode pembelajaran. Agar tidak terjebak dengan berpikir &rsquo;&rsquo;tidak merdeka&rdquo; dalam rutinitas sebagai petugas administrasi saja.&nbsp;(*) <hr /> *) AGUS AINUR ROZIQIN, Guru SMP Negeri 1 Merakurak Tuban

Substansi Kurikulum Merdeka adalah pendidikan yang berbasis pada kemajemukan peserta didik, baik bakat, minat, ataupun potensi peserta didik

Berpikir (Tidak) Merdeka di Kurikulum Merdeka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/NADIEM1.jpg" alt="PENUH TEROBOSAN: Kunjungan kerja Mendikbud Nadiem Makarim ke Papua Barat pada Rabu (17/2). Kebijakan Merdeka Belajar yang diluncurkan Kemendikbudristek bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan dan membentuk SDM unggul demi menciptakan Indonesia Maju." width="100%">
<figcaption>PENUH TEROBOSAN: Kunjungan kerja Mendikbud Nadiem Makarim ke Papua Barat pada Rabu (17/2). Kebijakan Merdeka Belajar yang diluncurkan Kemendikbudristek bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan dan membentuk SDM unggul demi menciptakan Indonesia Maju.</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Sejumlah guru dan tenaga kependidikan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) berbondong-bondong memakai Awan Penggerak yang disiapkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk membantu akses materi dalam Platform Merdeka Mengajar (PMM). Awan Penggerak adalah sistem berbasis server lokal dan access point, sehingga tidak perlu internet yang selama ini jadi kendala utama daerah terpencil. Sumbo S. Sundoy, Guru SMPN Abud Kabupaten Tambrauw Papua Barat Daya menuturkan Awan Penggerak sangat membantu mereka yang berada di daerah terpencil untuk mengakses materi PMM secara offline. "Tentu ini menjadi solusi bagi kami yang mengalami kendala akses PMM secara online," kata Sumbo, dikutip Jumat (22/3). Sebagai informasi, beberapa waktu lalu Kemendikbudristek merilis secara resmi sistem Awan Penggerak. Sistem ini punya empat fitur unggulan yaitu Pelatihan Mandiri tentang Kurikulum Merdeka; Asesmen Murid; Perangkat Ajar tentang rekomendasi materi pelajaran; serta Capaian Pembelajaran, Tujuan Pembelajaran, dan Alur Tujuan Pembelajaran. Materi-materi PMM di sistem Awan Penggerak sama dengan sistem berbasis online. Sistem Awan Penggerak kini mulai diujicobakan berbagai sekolah di enam provinsi yakni Papua Barat, Lampung, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Utara, dan Aceh. Menurut Sumbo, selain membereskan persoalan internet, keberadaan Awan Penggerak turut memicu berbagai aktivitas guru lainnya. Berbasis inspirasi dari materi sistem Awan Penggerak, para guru di daerah terpencil membentuk komunitas yang banyak berdiskusi tentang materi yang bermuatan kearifan dan demokrasi lokal. "Ini menjadi project bersama komunitas guru di daerah kami untuk mengajarkan konsep Profil Pelajar Pancasila dengan memasukan konten kearifan lokal," kata dia. Secara individual, cara pandang guru juga berubah dan semakin termotivasi untuk menambah berbagai inovasi dalam proses pembelajaran di kelas. Salah satunya adalah keberadaan materi literasi digital dalam proses belajar mengajar di kelas. "Yang pasti, ada banyak keuntungan yang besar dari adanya Awan Penggerak," tegas Sumbo. Hal senada disampaikan Yohannes Fandi Putra William Wowor, Guru SMPN 2 Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow Sulawesi Utara. Menurutnya, keberadaan Awan Penggerak membuat para guru di daerah terpencil mampu mengakses materi Kurikulum Merdeka dengan baik dan tidak tertinggal dari guru di perkotaan dengan akses internet yang baik. Yohannes mengatakan masing-masing guru sangat bersemangat dalam memaparkan sudah sejauh mana modul yang telah dipelajari dan bagaimana aksi nyata yang sudah dibuat. "Di dalam sekolah, kami dapat berkolaborasi untuk menggunakan Awan Penggerak dalam memajukan pendidikan di sekolah," katanya. Kepala Balai Guru Penggerak Papua Barat Tuning Supriyadi berharap dengan berbagai kemudahan yang diberikan Awan Penggerak, seluruh guru di daerah terpencil dapat lebih mudah mengakses informasi. Para guru juga mulai lebih merasakan dukungan luas dari berbagai pihak yang selama ini dianggap kurang peduli terhadap akses informasi di daerah terpencil. Ia menilai, sejauh ini banyak sekali guru yang merasa terbantu dengan kemudahan dan kepraktisan sistem Awan Penggerak. Alhasil, banyak sekolah yang berkenan memfasilitasi para gurunya untuk menggunakan sistem tersebut. "Harapan kami sederhana saja, siapapun guru, di manapun lokasinya kami berharap mereka bisa mengakses sumber informasi, bisa mendapatkan informasi dan juga dapat meningkatkan potensinya. Itulah yang krusial," pungkas Tuning.

Awan Penggerak adalah sistem berbasis server lokal dan access point, sehingga tidak perlu internet yang selama ini jadi kendala di daerah 3T

Mudah Akses Materi Mengajar, Guru di Wilayah 3T  Antusias Pakai Awan Penggerak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/WhatsApp-Image-2022-04-20-at-11.15.51-AM.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) Kemendikbudristek berupaya meningkatkan pemahaman kepada kepala satuan pendidikan dan guru. Hal ini dalam mempersiapkan penerapan <a href="https://www.jawapos.com/tag/kurikulum-merdeka/">Kurikulum Merdeka</a> secara kolaboratif di masing-masing wilayah.  Pelaksana tugas (Plt) Kepala Pusat Kurikulum dan Pembelajaran, Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kemendikbudristek, Zulfikri Anas mengatakan, secara esensi kurikulum merupakan alat yang digunakan untuk membantu anak dalam mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum dipandang harus mengikuti anak dalam membantu proses pendidikannya.  “Satu hal menarik, dalam filosofi tersebut salah satunya diungkapkan bahwa tumbuh kembang anak terletak di luar kehendak dan kecakapan kita kaum pendidik. Selama ini kita mungkin lebih mendominasi proses belajar mereka dan dengan Kurikulum Merdeka kita akan menyesuaikan, mengembalikan pada kodratnya,” kata Zulfikri kepada wartawan, Jumat (22/4).  Zulfikri mengatakan, Kurikulum Merdeka menyediakan layanan kepada setiap peserta didik agar sejak dini mengenali potensi-potensi uniknya. Ketika para pendidik keliru dalam memberikan layanan, akibatnya anak-anak tidak akan menemukan keunggulan dirinya.  “Jadi sebelum kita menyusun rencana pembelajaran, kita harus terlebih dahulu mengenali mereka. Bisa jadi di awal kita mengenalkan pembelajaran, kita terlebih dahulu mengenali anak-anak, bisa dengan berbagai cara melakukan asesmen awal dan yang penting di bulan-bulan awal guru-guru mempunyai peta mengenai kemampuan awal anak sebelum memulai pembelajaran,” imbuhnya.  Sementara itu, Tenaga Ahli Teknologi Kemendikbudristek, Lasty Devira Kesdu menambahkan, Platform Merdeka Mengajar merupakan pendukung dalam penerapan kurikulum Merdeka Belajar. Ia mengatakan, penerapannya didukung dengan Platform Merdeka Mengajar yang akan membantu guru dalam mendapatkan referensi.  “Platform ini merupakan platform edukasi yang menjadi teman penggerak untuk guru dalam mewujudkan Pelajar Pancasila serta mendukung guru untuk mengajar, belajar, dan berkarya lebih baik lagi,” kata Lasty.  Dalam mengajar, platform Merdeka Mengajar menyediakan referensi untuk mengembangkan praktik pembelajaran yang sesuai dengan Kurikulum Merdeka. Sampai saat ini, sudah tersedia lebih dari 2.000 perangkat ajar berbasis Kurikulum Merdeka dalam platform Merdeka Mengajar.  "Platform ini juga akan membantu guru melakukan analisis diagnostik literasi dan numerasi dengan cepat sehingga dapat menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan tahap capaian dan pengembangan peserta didik," pungkas Lasty.

Maksimalkan Kurikulum Merdeka, Guru Harus Pahami Keunikan Siswa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/Mendikbud-Ristek-Nadiem-Makariem-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim saat rapat bersama Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/5/2021). Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim mengatakan seluruh sekolah harus menerapkan belajar tatap muka terbatas. Dia mengatakan tempat-" width="100%">
<figcaption>Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim saat rapat bersama Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/5/2021). Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim mengatakan seluruh sekolah harus menerapkan belajar tatap muka terbatas. Dia mengatakan tempat-</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengapresiasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) atas peluncuran Kurikulum Merdeka dan platform Merdeka Mengajar. Menurutnya, Kurikulum Merdeka merupakan transformasi pembelajaran yang penting.  Tidak hanya untuk menghadapi pendidikan paska pandemi, tetapi juga sebagai jawaban dalam menghadapi perkembangan zaman. "Platform Merdeka Mengajar ini sangat bagus dan inspiratif. Dengan perkembangan teknologi, para guru dapat dengan mudah mengakses platform ini dari mana saja," kata dia dalam keterangannya, Minggu (13/2).  Adapun, Kurikulum Merdeka ini merupakan kelanjutan Kurikulum Prototipe yang sebelumnya telah diujicobakan di 2.500 satuan pendidikan yang tergabung dalam program sekolah penggerak dan SMK Pusat Keunggulan sejak 2021. Dijelaskan Hetifah, Kurikulum Merdeka memiliki beberapa keunggulan dibandingkan kurikulum sebelumnya.  Keunggulan tersebut antara lain bentuk yang lebih sederhana dan mendalam dengan berfokus pada materi esensial serta pengembangan kompetensi peserta didik. Keunggulan lainny, guru dan peserta didik menjadi lebih merdeka dengan adanya kewenangan bagi sekolah dan guru untuk mengajar, serta mengelola pembelajaran sesuai karakteristik satuan pendidikan dan peserta didik.  Selain itu, peserta didik bebas memilih minat bakat. Kurikulum ini juga dinilai lebih relevan karena menggunakan pembelajaran berbasis proyek sehingga siswa dapat aktif mengeksplorasi isu-isu aktual.  Selain Kurikulum Merdeka, Kemendikbudritek juga meluncurkan Platform Merdeka Mengajar sebagai media pendukung pembelajaran. Platform ini dapat membantu guru mendapatkan referensi, inspirasi, dan pemahaman untuk menerapkan Kurikulum Merdeka.  Di dalam platform ini terdapat perangkat ajar hingga 2.000 referensi, asesmen murid, pelatihan mandiri, hingga video inspirasi yang dapat digunakan oleh guru. Untuk itu, dirinya meminta guru tidak khawatir dengan keberadaan Kurikulum Merdeka.  "Bapak Ibu guru bisa mencoba untuk mempelajari dulu Kurikulum Merdeka melalui platform yang telah disediakan ini. Tinggal mengunduh melalui aplikasi di handphone atau mengakses situs Kemendikbudristek," pungkas dia.

Legislator Apresiasi Kehadiran Kurikulum Merdeka