<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/29/pajak-604320932-1-2361504981.jpg" alt="Ilustrasi pembayaran pajak kendaraan di Samsat. /ANTARA" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pembayaran pajak kendaraan di Samsat. /ANTARA</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Terdapat perbedaan data kendaraan dinas berpelat merah yang menunggak pajak antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dengan Samsat Ngawi. Berdasarkan data yang dimiliki badan keuangan Ngawi tercatat ada sebanyak 161 unit kendaraan dinas atau pelat merah yang masih kedapatan menunggak pajak. Sementara itu, menurut data yang dimiliki oleh Samsat Ngawi, jumlah kendaraan dinas menunggak pajak ada sekitar 200-an unit. Menanggapi perbedaan data tersebut, Administrasi Pelayanan (Adpel) Samsat Ngawi bernama Susanto membeberkan penyebabnya. Menurut Susanto, perbedaan data memang sangat mungkin terjadi. Sebab, terdapat beberapa tugas dan fungsi perangkat daerah pemilik kendaraan yang menunggak pajak telah digabung. &ldquo;Ada beberapa yang dilebur, seperti dinas tenaga kerja dan transmigrasi yang saat ini sudah tidak ada lagi,&rdquo; ujarnya pada hari Rabu (27/3) lalu seperti dilansir dari Radar Madiun (JawaPos Group). Ia menjelaskan bahwa selain karena perubahan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK), perbedaan data bisa disebabkan juga karena kendaraan sudah lama dilelang. Namun, dinas terkait tidak bisa menunjukkan dokumen lelangnya. &ldquo;Mungkin administrasi dulu tidak serapi sekarang, tenor tunggakan sampai belasan tahun. Bukan hanya untuk motor tetapi juga mobil,&rdquo; imbuhnya. Kendaraan yang masih menunggak pajak tersebut bisa jadi sudah dilelang. Tetapi ia menjelaskan bahwa pihak Samsat tidak bisa berbuat banyak jika instansi terkait tidak mempunyai riwayat lelang dari kendaraan dinas yang masih menunggak pajak tersebut. &ldquo;Kami tetap mencatatnya sebagai tagihan dan tidak dapat menghapus daftarnya dari tunggakan pajak,&rdquo; tandasnya.

Terdapat beberapa tugas dan fungsi perangkat daerah pemilik kendaraan yang menunggak pajak telah digabung.

Ratusan Kendaraan Pelat Merah di Ngawi Masih Tunggak Pajak, Samsat Sebut Ada Selisih Data dengan Pemkab, Ini Penyebabnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/11/reklame-852660106.jpg" alt="Pengendara kendaraan bermotor melintas tak jauh dari papan reklame di Jalan Embong Malang, Surabaya. (Suryanto/Radar Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Pengendara kendaraan bermotor melintas tak jauh dari papan reklame di Jalan Embong Malang, Surabaya. (Suryanto/Radar Surabaya)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com&nbsp;&ndash; Pemkot Surabaya mencatat ratusan reklame menunggak pajak atau masa edarnya telah habis, atau dengan kata lain kedaluwarsa.&nbsp; Subkoordinator Pendataan dan Pendaftaran Badan Pendapatan Daerah (Bapenda)&nbsp;Kota Surabaya,&nbsp;Widayanti Ishak mengatakan&nbsp;jika pihaknya telah melayangkan imbauan melalui surat peringatan. Namun, masih ada 537 reklame&nbsp;yang&nbsp;kena &lsquo;semprot&rsquo;.&nbsp; &ldquo;Kita tertibkan semua di berbagai titik di Surabaya. Sudah ada beberapa yang kita tempelkan stiker silang bagi mereka yang belum memperpanjang izin dan membayar tagihan pajak,&rdquo;&nbsp;ujarnya&nbsp;pada&nbsp;Rabu (10/1), seperti yang dikutip dari Radar Surabaya.&nbsp; Sebelumnya, pihaknya telah&nbsp;memberikan surat pemberitahuan sejak satu bulan sebelum jatuh tempo. Jadi, jangka waktu yang diberikan cukup untuk segera menuntaskan kewajiban tersebut.&nbsp; &ldquo;Jika enggak kunjung membayar, kita akan membuat surat pembongkaran ke Satpol PP Surabaya,&rdquo;&nbsp;tegasnya.&nbsp; Bapenda Surabaya mendorong para wajib pajak (WP) untuk segera membayar&nbsp;dan mengindahkan teguran itu.&nbsp; Pihaknya memberikan batas waktu paling lambat satu pekan setelah sanksi administratif berupa pemasangan stiker dilakukan untuk segera menyelesaikan tanggungan itu.&nbsp; &ldquo;Kebanyakan mereka bukan tak peduli, melainkan lupa sudah jatuh tempo. Ada yang mengaku karyawannya belum memberikan surat ke pemilik,&rdquo; ungkapnya.&nbsp; Widayanti menyebutkan&nbsp;bahwa&nbsp;pajak setiap reklame tidaklah sama, tergantung jenis. Misalnya, videotron akan lebih besar biayanya dibandingkan billboard biasa, termasuk jika ukuran semakin besar, pajak yang dikenakan akan semakin tinggi.&nbsp; Kendati tingkat kepatuhan WP sudah semakin bagus setiap tahun, Bapenda Surabaya tetap menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan.&nbsp; &ldquo;Biasanya kalau sudah dapat surat, baru mereka cepat-cepat mengurus,&rdquo;&nbsp;ucapnya.&nbsp; Dia menegaskan&nbsp;bahwa tidak ada keringanan bagi reklame yang menunggak atau kedaluwarsa,&nbsp;karena&nbsp;seluruh prosedur yang dilakukan Bapenda telah sesuai dengan perda maupun perwali.&nbsp; Pemilik reklame pun diimbau segera mengurus tanpa perlu menunggu izin habis.&nbsp; Pada tahun lalu,&nbsp;pihaknya telah menerbitkan SK untuk 6,3 ribu reklame dengan total realisasi mencapai Rp142,6 miliar.&nbsp; Penertiban tersebut turut melibatkan unit pelaksana teknis di setiap wilayah.&nbsp; &ldquo;Giat ini berlangsung setiap hari, ya, karena selalu ada reklame yang izin gunanya habis. Mereka juga diimbau untuk membongkar sendiri kalau tidak membayar. Kalau tidak, akan ditertibkan Satpol PP,&rdquo; pungkasnya. &nbsp; ***

Pemkot Surabaya mencatat ratusan reklame menunggak pajak atau masa edarnya telah habis, atau dengan kata lain kedaluwarsa.

Ratusan Reklame Tunggak Pajak dan Kedaluwarsa, Pemkot Surabaya Layangkan Surat Peringatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/PIUTANG-PAJAK.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Pemkot Surabaya belum bisa memaksimalkan potensi pendapatan, terutama dari pajak daerah. Itu terbukti dari banyaknya wajib pajak (WP) yang menunggak pembayaran hingga puluhan miliar. Dewan meminta pemkot segera menagih WP yang belum membayar pajak.  Selasa (9/8) Sekretaris Komisi B DPRD Kota Surabaya Mahfudz sidak ke sejumlah hotel dan restoran yang menunggak pajak bertahun-tahun. Lokasi pertama, dia mengunjungi sebuah hotel di Jalan Yos Sudarso. Informasinya, hotel berbintang itu belum melunasi pajak sejak 2008 sampai sekarang.  Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kota Surabaya sudah memasang tanda pemberitahuan bahwa hotel tersebut dalam pengawasan. Plakat kuning itu ditempel di tembok sisi kiri dan kanan. Tapi, ketika Mahfudz datang ke sana, plakat itu ditutupi papan dan pohon hias. ”Kenapa ini ditutupi? Seharusnya dibuka supaya orang tahu,” kata Mahfudz.  Sidak berikutnya dilakukan ke Jalan Pemuda. Di sana juga ada hotel berbintang yang menunggak pajak. Terhitung mulai 2017 hingga 2021. Plat kuning terpasang mencolok di tembok depan hotel tersebut. Mahfudz juga mengecek sebuah restoran di Jalan Nias. Di sana juga masih terpasang plakat di tembok depan.  Menurut Mahfudz, cukup banyak pengelola hotel dan restoran yang tidak patuh aturan pajak. Pembayaran pajaknya nyantol bertahun-tahun. Dia menilai pemkot tidak serius menagih tunggakan tersebut.  Sikap tidak tegas itu membuat WP ogah-ogahan membayar pajak. ”Saya sudah hitung, dua hotel saja pajak yang nunggak sampai Rp 15 miliar. Ini kan banyak yang menunggak. Pasti jumlahnya puluhan miliar, bahkan mungkin di atas Rp 100 miliar,” katanya.  Dalam waktu dekat, politikus PKB itu memastikan akan memanggil Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Surabaya. Mahfudz ingin memastikan berapa banyak piutang yang belum terbayar. ”Ini namanya mengemplang pajak. Pemkot harus tegas dong,” tuturnya.  Sementara itu, Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono mendorong pemkot untuk terus memaksimalkan potensi pendapatan daerah. Termasuk melalui sektor pajak daerah.  Dia juga mendukung pemkot berinovasi agar pajak yang belum terbayar bisa ditagih. ”Boleh saja melakukan inovasi untuk mempercepat penagihan. Silakan dikembangkan bagaimana inovasinya,” kata Awi, sapaan akrab Adi Sutarwijono.  Di sisi lain, kata Awi, pemkot juga harus bijak melihat kondisi. Saat ini sedang masa pemulihan ekonomi setelah dua tahun dihantam pandemi Covid-19. ”Pemkot juga harus bisa memperkirakan bahwa ini masa pemulihan ekonomi,” imbuh Awi.

Banyak Hotel dan Restoran di Surabaya Menunggak Pajak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/nunggak-pajak.jpg" alt="Tim Koordinasi Supervisi dan Pencegahan Korwil 3 KPK Friesmount Wongso (kiri) bersama Anggota Samsat Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Jakarta Utara Kukun Kurnadi menyegel dengan menempelkan stiker peringatan belum membayar pajak Pemprov DKI Jakarta" width="100%">
<figcaption>Tim Koordinasi Supervisi dan Pencegahan Korwil 3 KPK Friesmount Wongso (kiri) bersama Anggota Samsat Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Jakarta Utara Kukun Kurnadi menyegel dengan menempelkan stiker peringatan belum membayar pajak Pemprov DKI Jakarta</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Deretan mobil mewah di kawasan parkir Apartemen Regatta, Pantai Mutiara, Jakarta Utara, terpaksa dipasangi stiker pengingat bayar pajak. Jenisnya beragam. Mulai Lamborghini, Bentley, Audi, Mercedes-Benz, Range Rover, hingga Jeep Rubicon.  Mobil-mobil dengan harga fantastis tersebut tercatat menunggak pajak. Bahkan ada yang sampai 12 tahun. Total sebelas mobil mewah disegel dengan stiker merah itu.  Selain tak membayar pajak, ada pula kendaraan bodong alias pelat nomornya tidak sesuai dengan jenis mobil. Kendaraan-kendaraan itu ditemukan dalam razia gabungan antara Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Jakarta, Samsat Jakarta Utara, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kemarin (5/12).  Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyatakan, inspeksi mendadak (sidak) objek pajak itu merupakan bagian dari supervisi pencegahan korupsi. KPK mendampingi BPRD Jakarta untuk mengoptimalkan pendapatan daerah. ’’Jadi, kami menagih pajak secara langsung pada tiga jenis objek pajak yang belum melunasi kewajiban pajak daerah, yaitu kendaraan bermotor, PBB, dan resto,’’ tuturnya.  Sidak dilakukan sejak pagi hingga sore. Setelah mengecek satu per satu kendaraan di kawasan apartemen mewah tersebut, sidak dilanjutkan ke sebuah mal di Pluit, Penjaringan. Petugas memasang stiker di mal itu lantaran diduga dua bulan terlambat membayar pajak bumi dan bangunan (PBB).  Berdasar catatan BPRD, mal tersebut diduga dua bulan terlambat membayar pajak untuk periode 2019, yakni Rp 5,4 miliar. Di dalam mal, petugas juga menempelkan stiker di sebuah resto makanan Jepang karena tidak rutin membayar pajak Rp 90 juta–Rp 100 juta per bulan.  Febri menjelaskan, ada 246 kendaraan mewah di Jakarta Utara yang tercatat sebagai objek pajak. Nilainya Rp 8 miliar. Namun, sampai saat ini baru 76 kendaraan yang memenuhi kewajiban dengan total pajak yang dibayarkan Rp 2,6 miliar. Dengan demikian, masih ada 170 mobil yang belum membayar dengan pajak terutang Rp 5,4 miliar.  Pemprov DKI memasang target pendapatan Rp 44 triliun dari 13 macam penerimaan asli daerah.

Lamborghini hingga Jeep Rubicon Menunggak Pajak Parkir di Apartemen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tunggakan-pajak-sampai-rp-1-miliar-bp2d-tempel-stiker-untuk-efek-jera_m_.jpg" alt="Petugas BP2D Kota Malang menempel stiker pada bangunan yang menunggak pajak." width="100%">
<figcaption>Petugas BP2D Kota Malang menempel stiker pada bangunan yang menunggak pajak.</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang mencatat, saat ini masih ada tunggakan pajak sekitar Rp 1 miliar yang berasal dari beberapa sektor pajak seperti rumah kos. Melihat hal itu, langkah serius akan ditempuh untuk membuat para penunggak pajak jera. Salah satunya dengan menempel stiker dan patok besi bertuliskan bahwa pemilik bangunan menunggak pajak. Hal itu seperti yang terlihat pada saat pelaksanaan operasi gabungan (opsgab) Sadar Pajak, Selasa (27/11). Bersama dengan tim yang terdiri dari unsur Pemkot Malang, Satpol PP dan DPM PTSP serta Kejaksaan Negeri Malang, Denpom V/3 Brawijaya dan Polres Malang Kota,&nbsp;BP2D menertibkan para penunggak pajak. Setidaknya ada 15 titik yang menjadi sasaran Opsgab kali ini. Yakni meliputi Wajib Pajak (WP) kos, reklame dan Pajak Bumi &amp; Bangunan (PBB). "Umumnya adalah para penunggak pajak daerah yang bandel dan sudah diberikan surat peringatan hingga tiga kali, namun tidak kunjung ada itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya," ujar Kepala BP2D Ade Herawanto. Kegiatan itu&nbsp;bukan semata tindakan represif, namun lebih persuasif. Langkah itu sebagai pembelajaran bagi masyarakat agar meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan daerah. Serta, sebagai upaya mengurangi tunggakan dan mengurai piutang Pemkot Malang. Ade merinci, untuk sasaran WP kos tersebar di Jalan Simpang Borobudur, MT Haryono, Sigura-gura, Tlogomas dan Joyo Utomo. Selanjutnya untuk WP Reklame ada di Jalan A. Yani, S Parman hingga kawasan Soekarno-Hatta. Sedangkan sasaran WP PBB ada di kawasan Mergosono, Soehat, Bantaran dan Glintung. "Nilai tunggakan masing-masing beragam, mulai dari Rp 20 juta sampai Rp 220 juta," ungkap Ade. Sementara itu, total nilai tunggakan yang menjadi sasaran kali ini ada di kisaran Rp 1 miliar. Lantaran&nbsp;tidak ada itikad baik dari para WP untuk memenuhi kewajiban, tim Opsgab langsung menempel stiker dan memasang patok di lokasi usaha WP bersangkutan. "Stiker dan patok tidak boleh dilepas sebelum WP melakukan pelunasan," tegasnya.

Tunggakan Pajak Sampai Rp 1 Miliar, BP2D Tempel Stiker untuk Efek Jera

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/menunggak-pajak-rumah-anggota-dpd-dan-wakil-ketua-dprd-disegel_m_183828.jpeg" alt="Tak bayar PBB, beberapa rumah anggota DPRD disegel petugas pajak." width="100%">
<figcaption>Tak bayar PBB, beberapa rumah anggota DPRD disegel petugas pajak.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate, Maluku Utara (Malut) menggunakan cara unik dalam menindak para penunggak pajak. Cara tersebut diyakini dapat membuat malu para penunggak pajak bumi dan bangunan (PBB). Petugas Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) menempelkan stiker di puluhan rumah penunggak PBB, Rabu (24/1). Stiker itu dapat juga dikatakan segel yang sekaligus merupakan bentuk sanksi sosial kepada penunggak pajak. Diharapkan, ada efek jera agar kelalaian penunggakan pajak tidak terulang. Mirisnya, dua di antara puluhan rumah penunggak PBB itu adalah milik pejabat negara aktif. Yakni, rumah mewah milik Wakil Ketua DPRD Kota Ternate M. Iqbal Ruray dan rumah anggota DPD RI Perwakilan Maluku Utara Abdurahman Lahabato. Rumah Iqbal terletak di Kelurahan Maliaro, Ternate Tengah, sedangkan rumah Lahabato di Kelurahan Jati, Ternate Selatan. Dari pantauan Malut Post (Jawa Pos Group) kemarin, tim gabungan dari BP2RD menyebar di seluruh kecamatan di Kota Ternate. Kepala BP2RD Ahmad Yani Abdurahman menyatakan, pemasangan stiker penunggak pajak itu dilakukan setelah pihaknya memberikan peringatan. ''Mereka sudah kami surati. Bahkan, petugas sudah mendatangi mereka dan mengingatkan agar segera membayar pajak. Namun, peringatan dan waktu yang diberikan tak diindahkan,'' tegasnya. Menurut Yani, saat ini masih ada ratusan penunggak PBB di Ternate. Tak tanggung-tanggung, mereka menunggak hingga bertahun-tahun. Iqbal Ruray, misalnya, tercatat menunggak sejak 2012 hingga 2017. Sementara itu, Lahabato menunggak dua tahun, yakni 2016 dan 2017. ''Yang jelas, total tunggakan PBB sampai saat ini mencapai Rp 4 miliar,'' katanya. Dia menambahkan, nominal yang harus dibayar penunggak pajak variatif, bergantung luas lahan dan bangunan. Untuk rumah mewah seperti milik Iqbal dan Lahabato, tentu pajak yang harus dibayarkan lebih besar. ''Kalau Abdurahman Lahabato hanya 2016 dan 2017, tapi nilai tunggakannya besar karena rumahnya besar. Begitu juga dengan Iqbal,'' ujarnya. Sementara itu, Muhammad Iqbal Ruray saat dimintai konfirmasi kemarin menyatakan, tunggakan 2012 sampai 2017 itu bukan lantaran dirinya tidak beriktikad untuk membayarnya. ''Itu bukan masalah tidak bayar. Tapi, sebelumnya saya ajukan keberatan untuk meninjau kembali rumah saya. Saya meminta mereka mengukur kembali. Sebab, harga yang dipatok tidak masuk akal dan terlalu besar,'' jelasnya. Iqbal mengaku tidak membayar pajak tersebut lantaran belum ada peninjauan kembali oleh petugas BP2RD. ''Saya minta tinjau kembali. Sebab, ada rumah anggota DPRD yang sama dengan rumah saya, masak dibayar per tahun hanya Rp 1 juta? Sedangkan saya satu tahun harus bayar Rp 11 juta. Ini kan aneh. Makanya saya harap ditinjau kembali,'' ujarnya. Sementara itu, Abdurahman Lahabato saat dimintai konfirmasi enggan berkomentar banyak. Dia hanya menegaskan akan mengutus orang untuk menyelesaikan tunggakan pajak selama dua tahun itu. ''Besok saya utus orang untuk datang menyelesaikannya,'' tegasnya.&nbsp;

Menunggak Pajak, Rumah Anggota DPD dan Wakil Ketua DPRD Disegel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/03/nih-pengemplang-pajak-asal-mataram-masuk-lp-nusakambangan_m_118609.jpeg" alt="Pengemplang Pajak Asal Mataram Masuk LP Nusakambangan" width="100%">
<figcaption>Pengemplang Pajak Asal Mataram Masuk LP Nusakambangan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktorat Jenderal Pajak menjebloskan seorang pengusaha ke LP Batu Nusakambangan karena menunggak pajak. Pengusaha di bidang perdagangan sepeda motor baru itu berinisial R (50) asal Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB). Dia menunggak pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai dari 2007 hingga 2010 sebesar Rp 4,7 miliar. Dia masuk Nusakambangan, Selasa (21/3) pukul 14.00. Sebelumnya, R telah ditahan di Lapas Mataram NTB selama hampir 11 bulan lamanya. Mulai April 2016. lalu diperpanjang lagi sejak Oktober 2016. Namun demikian, dia tak kunjung membayar tunggakan pajaknya hingga akhirnya dijebloskan ke Nusakambangan. &ldquo;Penyanderaan terhadap R dilakukan setelah berbagai upaya penagihan yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak tidak membuahkan hasil. R juga tidak mengindahkan tawaran untuk mengikuti program Amnesti pajak yang akan menghapus sanksi adminitrasi,&rdquo; kata Kepala Kantor Wilayah DJP Jateng II Rida Handanu. Dibaritakan Radar Banyumas (Jawa Pos Group), tindakan penyanderaan dengan dijebloskannya ke LP Nusakambangan akan selesai jika R sudah melunasi hutang pajaknya. &ldquo;Dengan adanya perpindahan ke Lapas Nusakambangan, harapanya agar wajib pajak bisa lebih baik untuk kedepannya,&rdquo; tambah Rida. Penyanderaan diharapkan menjadi efek jera bagi para penunggak pajak yang sampai hari ini belum melunasi utang pajaknya. Ditjen Pajak menghimbau agar para wajib pajak yang memiliki hutang pajak untuk dapat memanfaatkan program amnesti pajak yang akan berakhir pada 31 Maret 2017 mendatang. Apabila Wajib Pajak mengikuti amnesti pajak, maka sesuai pasal 11 Undang-Undang Pengampunan Pajak Nomor 11 Tahun 2016 sanksi adminitrasi dan pidana akan dihapuskan seluruhnya dengan cukup membayar pokok tagihan dan biaya penagihan. Bagi wajib pajak yang membutuhkan Informasi lebih lanjut mengenai program amnesti pajak hubungi kantor pajak setempat. (titi/ttg/yuz/JPG)

Nih, Pengemplang Pajak Asal Mataram Masuk LP Nusakambangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/73283_92590_google.jpg" alt="ILUSTRASI" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polemik antara pemerintah Indonesia dengan Google terkait masalah pembayaran pajak menjadi perhatian serius banyak pihak. Apalagi kini makin mencuat langkah pemerintah yang akan menindak tegas Google dengan cara memblokirnya. Namun, pakar keamanan cyber Pratama Persadha mengaku yakin pemerintah akan berhitung dengan akibat yang akan ditimbulkan bila benar-benar memblokir Google. &ldquo;Google sangat percaya diri karena layanannya seolah menjadi kebutuhan primer masyarakat, tidak hanya di sini, tapi di seluruh dunia. Sehingga mereka berani menawar pembayaran pajak dengan nominal cukup rendah,&rdquo; kata Pratama, Senin (26/12). Seperti diketahui, langkah Google yang masih belum kooperatif masalah pembayaran pajak membuat pemerintah lewat Ditjen Pajak menutup opsi negosiasi. Bahkan Ditjen Pajak sudah menetapkan Januari 2017, Google akan terkena bunga 150 persen dari pajak tertunggak. Kemenkominfo lewat Menteri Rudiantara sendiri masih menunggu perkembangan dan menyatakan belum memungkinkan untuk melakukan blokir. Menurutnya, blokir terhadap Google adalah langkah terakhir, menurutkan ada kepentingan umum yang sementara ini didahulukan pemerintah. Pratama menambahkan, opsi pemblokiran sebagai jalan terakhir jelas tetap terbuka, apalagi bila Google tidak ada itikad baik bekerja sama. Sampai saat ini Google masih enggan memberikan data pendapatannya ke Ditjen Pajak. Dia menjelaskan layanan Google yang paling banyak dipakai masyarakat tanah air adalah Gmail, Youtube, Blogger, Chrome, Adsense dan tentu saja Google Play pada android. &quot;Bila nanti langkah blokir terpaksa harus dilakukan, harus ada sosialisasi yang jelas dari pemerintah untuk menghindari gesekan sosial nantinya,&rdquo; kata dia. (boy/jpnn)

Bila Pemerintah Berani Blokir Google…

menunggak pajak

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#menunggak pajak

Berita Terkini

Ratusan Kendaraan Pelat Merah di Ngawi Masih Tunggak Pajak, Samsat Sebut Ada Selisih Data dengan Pemkab, Ini Penyebabnya

Ratusan Reklame Tunggak Pajak dan Kedaluwarsa, Pemkot Surabaya Layangkan Surat Peringatan

Banyak Hotel dan Restoran di Surabaya Menunggak Pajak

Lamborghini hingga Jeep Rubicon Menunggak Pajak Parkir di Apartemen

Tunggakan Pajak Sampai Rp 1 Miliar, BP2D Tempel Stiker untuk Efek Jera

Tunggakan Pajak Sampai Rp 1 Miliar, BP2D Tempel Stiker untuk Efek Jera

Menunggak Pajak, Rumah Anggota DPD dan Wakil Ketua DPRD Disegel

Nih, Pengemplang Pajak Asal Mataram Masuk LP Nusakambangan

Bila Pemerintah Berani Blokir Google…

Download Aplikasi JawaPos.com