<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/29/bee7cc2f-911a-41a6-b215-05d1378e6ef8-1-840306498.jpg" alt="Menteri UMKM Maman Abdurrahman menjelaskan soal pembentukan&nbsp;Klinik UMKM Bangkit bagi masyarakat yang usahanya terdampak bencana di Aceh, Sumbar, dan Sumut. (Istimewa)&nbsp;" width="100%">
<figcaption>Menteri UMKM Maman Abdurrahman menjelaskan soal pembentukan&nbsp;Klinik UMKM Bangkit bagi masyarakat yang usahanya terdampak bencana di Aceh, Sumbar, dan Sumut. (Istimewa)&nbsp;</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) secara resmi mengumumkan telah membentuk Klinik UMKM Bangkit, bagi masyarakat yang usahanya terdampak bencana di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Hal ini disampaikan Menteri UMKM Maman Abdurrahman usai menggelar Rapat Koordinasi dengan pemda terkait, institusi bank penyalur, lembaga penjamin, Kemenko Perekonomian, Kementerian Keuangan, OJK, Bank Indonesia dan Baznas, pada Senin (29/12) pagi. Dia memastikan bahwa pembentukan Klinik UMKM Bangkit ini bagian dari upaya pemulihan ekonomi bagi para pegiat atau pengusaha mikro, kecil dan menengah. "Pembentukan Klinik UMKM Bangkit ini adalah arahan dari Pak Presiden agar kita, pemerintah pusat ikut mensupport dan mendukung pemerintah daerah dalam rangka untuk pemulihan ekonomi agar semakin cepat," kata Maman di kantornya, Senin (29/12). Lebih lanjut, dia membeberkan bahwa dalam Klinik UMKM Bangkit nantinya para pelaku usaha dapat memperoleh layanan pembiayaan, belanja produk lokal, dan juga layanan produksi. Menurut dia, ketiga layanan ini nanti masing-masing akan mengkoordinasikan hingga mengkolaborasi semua mitra-mitra terkait yang memang berketerkaitan dalam konteks pembiayaan, belanja produk lokal, dan juga produksi. "Yang kedua adalah layanan belanja produk lokal. Tujuannya adalah kita ingin membangun closed loop economic system, di mana belanjanya dari mereka untuk mereka," jelas Maman. "Artinya barang-barangnya, produksinya, kita upayakan semuanya dari daerah Aceh, semuanya dari daerah Sumatera Utara, dan juga dari Sumatera Barat. Nah tujuannya apa? Dibeli juga oleh masyarakat sekitar," tambahnya. Dia membeberkan bahwa terkait layanan belanja produk lokal pihaknya akan bekerja sama dengan sejumlah mitra. Antara lain RNI, Lazada Indonesia, Shopee, Tokopedia, Grab, GoTo, Blibli, Indomaret, Alfamart, dan AEON. Kemudian, dengan sejumlah asosiasi mulai dari Aprindo, Hippindo, PHRI hingga Lembaga Pengembangan UMKM PP Muhammadiyah. Terakhir, Maman menyampaikan bahwa sebanyak 8 Klinik UMKM Bangkit akan dibentuk di tiga provinsi yang terdampak bencana Sumatera. Terdiri dari dua titik di Sumatera Utara yang terletak di Kota Medan dan di Tapanuli Tengah. "Lalu, di Sumatera Barat akan ada satu titik di Kota Padang, di Aceh akan ada lima titik, yaitu di Banda Aceh, Pidi, Pidijaya, Aceh Tamiang, dan Aceh Utara," tukasnya. &nbsp;

Pemerintah resmi bentuk Klinik UMKM Bangkit untuk pengusaha terdampak bencana Sumatera. Termasuk layanan pembiayaan dan belanja produk lokal

Pemerintah Bentuk Klinik UMKM Bangkit Bagi Pelaku Usaha Terdampak Bencana di Sumatera

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/26/maman-abdurrahman-3159022249.jpg" alt="Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Pemerintah memastikan saat ini tengah melakukan inventarisasi terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang terdampak bencana di wilayah Sumatera. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya penanganan dan pemulihan ekonomi pascabencana. Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengatakan, proses pendataan masih berlangsung hingga Maret 2026. Pemerintah saat ini fokus pada pemetaan awal sebelum menentukan bentuk bantuan yang akan diberikan. "Jadi, terkait UMKM-UMKM yang terkena dampak bencana, ini sampai bulan Maret sedang kita inventarisasi. Memang fase pertama itu adalah pemetaan dan inventarisasi," ujar Maman dalam konferensi pers di Pondok Indah Mal 1, Jakarta Selatan, Jumat (26/12). Ia menjelaskan, saat ini, pemerintah tengah mengklasifikasikan UMKM berdasarkan tingkat dampak yang dialami akibat bencana. Proses ini penting agar kebijakan yang diambil bisa tepat sasaran. "Jadi, kita akan memetakan terus, mana UMKM yang terkena dampak bencana, mana yang memang tidak, mana yang segala macem ini lagi kita petakan," jelasnya. Lebih lanjut, Maman menyebut salah satu solusi yang tengah disiapkan pemerintah adalah pemberian relaksasi kepada pelaku UMKM, khususnya yang memiliki kewajiban pinjaman di perbankan. Bahkan, dalam kondisi tertentu, pemerintah membuka peluang penghapusan utang. "Tetapi, salah satunya, solusi yang ingin kita berikan adalah memberikan relaksasi kepada mereka-mereka, usaha-usaha mikro, kecil, menengah, yang memang punya pinjaman hutang di bank. Dan bahkan ada juga yang penghapusan hutang," lanjutnya. Meski demikian, kebijakan tersebut belum bisa langsung diterapkan karena masih menunggu hasil pemetaan secara menyeluruh. "Cuma kan semua dipetakan dulu. Mana yang memang diputihkan, mana yang dihapuskan hutangnya, mana yang diberikan relaksasi, dan lain sebagainya," pungkas Maman. Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan perlakuan khusus berupa restrukturisasi atau keringanan kredit bagi debitur yang terdampak bencana banjir dan longsor di Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). Kebijakan tersebut sebagaimana telah ditetapkan dalam dalam Rapat Dewan Komisioner OJK di Jakarta, pada Rabu (10/12) kemarin. Juga, setelah dilakukan pengumpulan data serta asesmen yang menunjukkan bencana berdampak signifikan pada perekonomian daerah dan kemampuan bayar debitur. "Pemberian perlakuan khusus itu dilakukan sebagai bagian dari mitigasi risiko agar bencana tidak berdampak sistemik, serta untuk mendukung percepatan pemulihan aktivitas ekonomi daerah," kata Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar di Jakarta, Kamis (11/12). Dia membeberkan bahwa perlakuan khusus tersebut mengacu pada POJK Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perlakuan Khusus untuk Lembaga Jasa Keuangan pada Daerah dan Sektor Tertentu di Indonesia yang Terkena Dampak Bencana (POJK Bencana). Melalui kebijakan ini, penilaian kualitas kredit atau pembiayaan dilakukan berdasarkan ketepatan pembayaran (satu pilar) untuk plafon hingga Rp 10 miliar. Selain itu, OJK menetapkan kualitas lancar atas kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi. "Adapun restrukturisasi dapat dilakukan pada kredit yang disalurkan baik sebelum maupun setelah debitur terdampak bencana," jelasnya. &nbsp;

Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengatakan, proses pendataan masih berlangsung hingga Maret 2026.

Pemerintah Inventarisasi UMKM Terdampak Bencana di Sumatera

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/17/Menteri-Ekonomi-745148379.jpg" alt="Menteri UMKM Maman Abdurrahman. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri UMKM Maman Abdurrahman. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan bahwa pelaku UMKM yang telah mengadopsi sistem pembayaran digital melalui QRIS tetap perlu membuka ruang bagi transaksi tunai. Pernyataan itu disampaikan Maman menanggapi adanya UMKM yang menolak pembayaran uang tunai dan hanya menerima QRIS. "Tujuannya memang kita mendorong semakin banyak UMKM yang menggunakan QRIS. Tapi di satu sisi, UMKM yang sudah&nbsp;onboarding&nbsp;ke pembayaran digital juga harus tetap membuka ruang pembayaran dengan sistem&nbsp;cash," kata Maman ditemui di Jakarta, Selasa (23/12). Maman menyatakan bahwa pemerintah mendukung UMKM menuju digitalisasi pembayaran. Namun, ia menekankan bahwa proses tersebut tidak bisa dilakukan sekaligus. "Artinya ini proses transisi, tidak bisa sekaligus. Kita tidak bisa mengesampingkan konsumen yang memang belum bisa masuk ke sistem QRIS," ujarnya. Sebagai solusi, Maman mengusulkan agar UMKM menerapkan sistem ganda, yakni tetap menerima pembayaran tunai sekaligus membuka opsi pembayaran digital.&nbsp;"Saya pikir dibuat dual saja, jadi sistem&nbsp;cash&nbsp;tetap diterima, tapi digital&nbsp;payment&nbsp;juga bisa dibuka," katanya. Dalam kesempatan terpisah, Bank Indonesia (BI) menegaskan bahwa pembayaran tunai tetap diperlukan meski bank sentral mendorong transaksi rupiah nontunai. Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso mengatakan tantangan demografi dan geografis di Indonesia membuat uang tunai masih sangat dibutuhkan dalam berbagai transaksi. Adapun penggunaan rupiah dalam transaksi di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Dalam Pasal 33 Ayat (2) UU tersebut ditegaskan bahwa setiap orang dilarang menolak menerima rupiah sebagai alat pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban dan transaksi keuangan lainnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali terdapat keraguan atas keaslian rupiah.

"Ini proses transisi, tidak bisa sekaligus. Kita tidak bisa mengesampingkan konsumen yang memang belum bisa masuk ke sistem QRIS," katanya.

Menteri Maman Abdurrahman Ingatkan UMKM untuk Tetap Terima Pembayaran Tunai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/17/mamannn-681494457.jpg" alt="Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman. (Nurul F/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman. (Nurul F/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah menaikkan target penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) pada tahun 2026 menjadi Rp 320 triliun, dari sebelumnya Rp 300 triliun pada tahun 2025.&nbsp; Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman memastikan kenaikan target KUR itu porsinya mayoritas sebanyak 65 persen akan diarahkan ke sektor produksi.&nbsp; Hal ini sebagaimana disampaikan Menteri Maman usai menghadiri Rapat Koordinasi Komite Kebijakan KUR yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (17/11). &nbsp; "Saya tadi mendapatkan target di 2026 sebesar Rp 320 triliun untuk didorong ke sektor UMKM. Lalu yang dialokasikan ke sektor produksi 65 persen. Jadi dapat penugasan dari komite naik sekitar 5 persen," kata Menteri Maman.&nbsp; Sementara itu, realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah mencapai Rp 238 triliun hingga November 2025. Angka itu tercatat 83 persen dari target Rp 286 triliun yang akan disalurkan pada tahun 2025. Dia membeberkan, dari realisasi tersebut pemerintah melalui bank himbara telah menyalurkan kepada 2,25 juta debitur baru atau sekitar 96 persen dari target sebanyak 2,34 juta debitur.&nbsp; Di sisi lain, untuk debitur graduasi atau para pelaku usaha yang naik tingkat dari mikro menjadi kecil, kecil menjadi menengah telah melampaui target mencapai 1,3 juta debitur. "Target ke saya 1,2 juta debitur graduasi. Alhamdulillah debitur graduasi melebihi target sebanyak 112 persen, yaitu sekitar 1,3 juta," beber Maman.&nbsp; Selanjutnya, Maman juga mengungkapkan bahwa dari plafon Rp 286 triliun sebanyak 60 persennya harus disalurkan ke sektor produksi.&nbsp;"Nah, ini yang pertama kali sepanjang sejarah program KUR berdiri, baru sekarang kita terealisasi, yaitu di angka 60,7 persen. Dari tahun 2020 nggak pernah sampai di 60 persen, 2021, 2022, 2023. Nah ini alhamdulillah di 2025 kita 60,7 persen. InsyaAllah di Desember akhir kita tercapai di 61 persen, akan naik lagi di 61 persen," tukasnya.

Pemerintah meningkatkan target penyaluran KUR untuk UMKM di tahun 2026 menjadi Rp 320 triliun, dengan fokus pada sektor produksi.

KUR 2026 Naik jadi Rp 320 Triliun, 65 Persennya Didorong untuk Sektor Produksi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/22/maman-abdur2-1909595996.jpg" alt="Maman Abdurrahman dalam acara Pesta Rakyat untuk Indonesia 2025 di Gedung Smesco Indonesia, Jakarta Selatan, Jumat (22/8). (Nurul Fitriana/Jawapos)" width="100%">
<figcaption>Maman Abdurrahman dalam acara Pesta Rakyat untuk Indonesia 2025 di Gedung Smesco Indonesia, Jakarta Selatan, Jumat (22/8). (Nurul Fitriana/Jawapos)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Pemerintah melalui Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menyampaikan tengah menyiapkan sistem aplikasi terintegrasi bernama Sapa UMKM. Aplikasi ini ditargetkan meluncur paling lambat dua bulan mendatang. Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyampaikan, Sapa UMKM dirancang sebagai supersistem yang akan mengintegrasikan sekitar 57 juta pengusaha UMKM di seluruh Indonesia. "Insya Allah dalam waktu dekat, kemungkinan paling lambat sekitar dua bulan ke depan Kementerian UMKM akan melakukan launching sistem terintegrasi yang kita sebut namanya Sapa UMKM," ujar Maman Abdurrahman dalam acara Pesta Rakyat untuk Indonesia 2025 di Gedung Smesco Indonesia, Jakarta Selatan, Jumat (22/8). Lebih lanjut, Maman menjelaskan, Sapa UMKM hadir sebagai wujud arahan Presiden untuk memastikan bahwa pemerintah hadir dalam setiap proses tumbuh kembang pengusaha UMKM. Bahkan melalui sistem ini, para pengusaha UMKM akan diverifikasi untuk mengetahui kebutuhan yang belum dimiliki, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikasi halal, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), hingga Hak Kekayaan Intelektual (HaKI). "Pada saat diidentifikasi misalnya ada yang belum memiliki sertifikasi halal, sistem akan mendorong dan mengingatkan untuk segera diproses. Sistem ini terintegrasi dengan BPJPH agar layanan lebih cepat dan tepat," jelasnya. Tak hanya soal legalitas usaha, aplikasi ini juga akan menghubungkan pengusaha UMKM dengan akses pembiayaan. Menurut Maman, Sapa UMKM akan terkoneksi dengan bank-bank Himbara, lembaga penyalur, fintech, hingga angel investor. "Ini adalah bagian dari instruksi Presiden untuk membangun integrasi data tunggal UMKM di seluruh Indonesia. Mohon doanya agar segera terealisasi, karena ini semua demi pelayanan maksimal dan perlindungan untuk para pengusaha UMKM di Tanah Air," pungkas Maman.

Pemerintah meluncurkan aplikasi Sapa Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk integrasi dan dukungan pengusaha kecil di Indonesia.

Aplikasi Sapa UMKM Siap Diluncurkan, Dukung 57 Juta Pengusaha Kecil Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/22/maman-abdur-274126728.jpg" alt="Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman. (Nurul Fitriana/Jawapos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman. (Nurul Fitriana/Jawapos)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman meminta porsi Kredit Usaha Rakyat (KUR) di sektor produksi dinaikkan hingga 65 persen. Permintaan ini disampaikan karena realisasi KUR tersebut telah mencapai 60,3 persen dari Rp 300 triliun hingga Agustus 2025. &ldquo;Alhamdulillah sampai hari ini alokasi KUR Rp 300 triliun itu 60,3 persen sudah masuk ke sektor produksi. Kalau sampai akhir tahun konsisten di angka 60 persen, targetnya bisa naik ke 63 atau 65 persen,&rdquo; kata Maman dalam sambutannya di acara Pesta Rakyat untuk Indonesia di Jakarta, Jumat (22/8). Menurutnya, peningkatan penyaluran KUR ke sektor produksi penting karena memberikan dampak besar. Mulai dari penyerapan tenaga kerja hingga efek berantai bagi pertumbuhan ekonomi dari pusat hingga daerah. "Kalau dana KUR tersalurkan lebih banyak ke sektor produksi, multiplier effect-nya juga besar. Lapangan kerja bertambah dan ekonomi daerah ikut bergerak," jelasnya. Maman juga menyoroti peran bank-bank Himbara sebagai penyalur KUR. Ia menilai perbankan perlu mendukung penuh langkah pemerintah dalam mengarahkan pembiayaan ke sektor produktif. Tak hanya soal KUR, Maman menyebutkan bahwa realisasi pemberian berbagai sertifikasi untuk pelaku UMKM juga mengalami peningkatan signifikan. Sertifikasi tersebut meliputi Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikasi halal, PIRT, BPOM, hingga Hak Kekayaan Intelektual (HaKI). "Rata-rata semua jenis sertifikasi itu mengalami peningkatan 50 hingga 100 persen. Ini berkat kolaborasi lintas pihak yang tujuannya sama, yaitu meningkatkan daya saing pengusaha-pengusaha UMKM," ujarnya. Maman berharap sinergi dengan berbagai pihak, termasuk perusahaan swasta, dapat diperkuat. Ia menekankan kolaborasi penting untuk memberikan perlindungan sekaligus memperkuat posisi UMKM di pasar. "Saya berharap kepada Sampoerna juga nanti bisa sama-sama dengan kita untuk lebih mengintensifkan dan kolaborasi dalam hak untuk memberikan pelayanan dan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah," pungkasnya.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman minta KUR sektor produksi naik hingga 65 persen, dampak besar bagi pertumbuhan ekonomi.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman Minta Porsi KUR Sektor Produksi Naik jadi 65 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/23/maman5-3935157173.jpg" alt="Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman. (Nurul Fitriana/Jawapos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman. (Nurul Fitriana/Jawapos)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengungkapkan tengah menggenjot dan memperkuat pasar domestik di tengah kesepakatan tarif ekspor Indonesia ke Amerika Serikat (AS) sebesar 19 persen. Maman mengatakan, salah satu bukti konkret penguatan pasar domestik adalah melalui helatan Inabuyer B2B2G yang tengah berlangsung hingga 25 Juli 2025 mendatang. "Inabuyer ini kan sebetulnya implementasi dari PP Nomor 7. Apa itu? Itu kan sebetulnya memperkuat market pasar. Itu kan membuka market pasar. Jadi salah satu market pasarnya selain tadi ekspor juga di domestik," kata Maman saat ditemui di Gedung Smesco Indonesia, Jakarta Selatan, Rabu (23/7). Selain itu, dia juga mengatakan, untuk di pasar domestik sendiri khususnya pemerintah, telah ditetapkan bahwa belanja untuk UMKM sebesar 40 persen. Baik itu di Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan juga Kabupaten. "Kalau 40 persen itu betul-betul 100 persen diimplementasikan menggunakan produk lokal kita, artinya ekonomi bisa bergerak," lanjutnya. Dia juga memberi contoh, seperti kebutuhan pemerintah terhadap Air Conditioner (AC) yang amat besar. Menurutnya, kebutuhan belanja itu bisa disalurkan kepada produk AC dalam negeri. Ia menilai secara market sudah ada, selanjutnya yang perlu dipastikan bahwa produsen barang-barang AC itu bisa betul-betul pilih yang diproduksi di dalam negeri. Selain itu, kata Maman, perihal kebutuhan pemerintah terhadap mobil operasional yang bisa menjadi target pasar dari produk dalam negeri. Terlebih memang mobil operasional pasti digubakan oleh rata-rata pejabat tanah air, mulai dari kepala daerah, pemerintah pusat, dan kita pakai mobil operasional. "Oke mungkin belum bisa 100 persen produk lokal, tetapi kita bisa substitusi atau kombinasikan berapa persen menggunakan lokal produknya dari produk Indonesia," bebernya. Dengan cara itu, Maman optimistis bahwa pembelian produk oleh pasar domestik bisa turut berdampak ganda terhadap perekonomian Indonesia. "Jadi, hal-hal yang kayak gini yang baginya kita dorong. Karena efek ekonominya pasti akan bergerak," tutup Maman.

Maman Abdurrahman mengungkapkan pentingnya penguatan pasar domestik untuk UMKM di tengah tarif ekspor yang tinggi.

Tarif Ekspor RI ke Amerika Serikat 19 Persen, Menteri UMKM Genjot dan Perkuat Pasar Domestik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/23/UMKM-23-2486169835.jpg" alt="Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurahman membuka helatan Inabuyer B2B2G Expo 2025 di Smesco Indonesia, Jakarta Selatan, Rabu (23/7). (Foto: Nurul F/JawaPos.com)." width="100%">
<figcaption>Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurahman membuka helatan Inabuyer B2B2G Expo 2025 di Smesco Indonesia, Jakarta Selatan, Rabu (23/7). (Foto: Nurul F/JawaPos.com).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurahman menargetkan bahwa total transaksi maksimal dalam helatan Inabuyer B2B2G Expo 2025 bisa mencapai Rp 3 triliun. Angka ini naik dua kali lipat dari helatan tahun sebelumnya sebesar Rp 1,5 triliun. "Targetnya berapa Pak Budi (Ketua Hippindo) Berapa? 2T? 3T? Ini 3T ini bukan terpencil, tertinggal dan bukan terbelakang. Saya maunya artinya Rp 3 triliun itu semoga bisa menjadi target kita," kata Maman Abdurahman dalam acara pembukaan Inabuyer &nbsp;B2B2G Expo 2025 di Smesco Indonesia, Jakarta Selatan, Rabu (23/7). "Yang terpenting bagi saya adalah bahwa pencapaian yang kemarin itu adalah menjadi tolak ukur dan tentunya pada tahun ini harus bisa lebih dari yang tahun kemarin," tambahnya. Lebih lanjut, Maman berharap agenda rutin tahunan ini bisa diikuti oleh banyak sektor produksi. Selain itu, ia juga berharap Inabuyer ini bisa makin banyak melibatkan asosiasi serta lembaga lainnya. "Dan tentunya Insya Allah tahun depan Kementerian UMKM akan juga terus bersama-sama dengan seluruh asosiasi, Kadin, kementerian-kementerian lainnya untuk bisa mensukseskan dan memperlebar ruang jarak jangkauan dari program Inabuyer ini," lanjut Maman. "Yang tadinya mungkin baru bisa menjangkau 5 sampai 10 sektor. Kita mau coba jangkau lagi ke beberapa sektor-sektor yang lainnya," imbuhnya. Pada kesempatan yang sama, Deputi bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM, Temy Satya Permana menyampaikan bahwa Inabuyer B2B2G 2025 merupakan acara kolaborasi antara Kementerian UMKM, LKPP dan Hippindo. Kegiatan yang sudah dilakukan ketiga kalinya ini, terdiri dari pameran lokal UMKM, business matching, penandatanganan nota kesepahaman, talkshow, workshop dan pemberian award. Pada tahun 2024, kata Temy, telah mencatatkan kerja sama senilai Rp 1,58 triliun, atau meningkat 57 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp 1,03 triliun. "Pada tahun 2025 diikuti oleh 107 buyer dan supplier dengan rincian dari BUMN, yakni PTPN III, PT Krakatau Steel, PT Bio Farma, PT Kimia Farma, ID FOOD, PT PLN, dan Pertamina," jelasnya. Sedangkan dari perusahaan besar, Inabuyer Expo 2025 diikuti oleh Kawan Lama Group atau Azko, MR DIY, Indomaret, AEON, Alfa Group, Erajaya dan Paviliun Hippindo. "Sementara Kementerian/Lembaga, antara lain diikuti oleh LPEI dan PIP Kementerian Keuangan, Kementerian PKP, Kemenhan, LKPP, BP Tapera, Smesco, Disperindagkop Provinsi DKI Jakarta," pungkasnya. &nbsp;

Perhelatan Inabuyer B2B2G Expo 2025 yang digear di Gedung Smesco Indonesia diharapkan bisa menghasilkan transaksi mencapai Rp 3 triliun.

Inabuyer B2B2G Expo 2025 Targetkan Total Transaksi hingga Rp 3 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/10/Menteri-UMKM-Maman-Abdurrahman-Dery-Ridwansah-4JPG-1958121002.jpg" alt="Menteri UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) Maman Abdurrahman mengikuti rapat kerja dengan Komisi VII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/7/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) Maman Abdurrahman mengikuti rapat kerja dengan Komisi VII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/7/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah mengumumkan tarif impor barang dari Indonesia diturunkan menjadi 19 persen, dari sebelumnya 32 persen. Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak berdampak signifikan terhadap pelaku UMKM Indonesia. Pasalnya, beban tarif ini ditanggung oleh pengusaha Amerika yang mengimpor produk dari Indonesia. "Karena itu kan tarif-tarif yang diperuntukkan bagi pengusaha-pengusaha di Amerika yang mengimpor barang dari Indonesia sebetulnya. Ya, tentunya yang paling kena impact sebetulnya mereka-mereka yang di sana," ujar Maman di Kantor Kementerian UMKM, Jumat (18/7). Meskipun begitu, Maman tak menampik adanya potensi dampak tidak langsung terhadap pengusaha Indonesia. Yakni adanya kemungkinan pengurangan jumlah volume pemesanan. "Namun kita memang kena impact-nya dari sisi mungkin potensi penurunan jumlah volume pemesanan, kan gitu," ungkapnya. Namun hingga saat ini, Kementerian UMKM belum menerima laporan adanya UMKM yang terdampak secara signifikan akibat tarif baru tersebut. "Tapi sampai saat ini sih, belum ada laporan ke kami dan juga dari pembicaraan kami di Kementerian Perdagangan yang terkena, untuk UMKM-nya ya, yang terkena impact secara signifikan dari tarif trump tersebut. Saya nggak tahu kalau yang di usaha besar ya, mungkin itu nanti bisa ditanyakan ke Kementerian Perdagangan," kata Maman. Diketahui, penurunan pajak menjadi 19 persen ini merupakan hasil akhir dari negosiasi yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan pemerintah AS sejak beberapa pekan terakhir. Mengutip Reuters, tarif impor AS 19 persen bagi Indonesia ini tercatat lebih rendah dibandingkan dengan angka yang telah ditetapkan bagi Vietnam sebesar 20 persen. Pemerintah AS telah menyepakati sejumlah tawaran dengan Indonesia berupa perjanjian pembelian produk untuk memperkecil defisit perdagangan yang selama ini terjadi. Indonesia setuju untuk membeli produk energi AS senilai USD 15 miliar. Kemudian, membeli produk pertanian Amerika senilai USD 4,5 miliar, dan 50 pesawat Boeing jet.

"Namun kita memang kena impact-nya dari sisi mungkin potensi penurunan jumlah volume pemesanan, kan gitu," ungkap Maman.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman: Dampak Tarif Impor AS Minim bagi UMKM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/10/maman4-2570441990.jpg" alt="Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman meluncurkan program RISE to IPO, Rabu (9/7). (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman meluncurkan program RISE to IPO, Rabu (9/7). (ANTARA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman meluncurkan program RISE To IPO sebagai salah satu upaya untuk mendukung perusahaan skala menengah agar mampu melakukan penawaran saham perdana (IPO) dan memasuki pasar modal. Maman menjelaskan, tantangan utama pengusaha menengah saat ini bukan hanya modal, tetapi juga akses terhadap skema pendanaan jangka panjang yang berkelanjutan. "Sementara di sisi lain, pasar modal Indonesia terus berkembang sebagai sumber pendanaan alternatif yang potensial," ujarnya dalam peluncuran RISE To IPO: Empowering Medium Enterprises to IPO di Jakarta, Rabu (9/7). Ia menambahkan, program ini adalah jembatan yang mendorong pengusaha menengah untuk naik kelas, dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka, yang lebih tertata, transparan, dan kompetitif.&nbsp;Dia optimistis usaha menengah yang bertransformasi melalui IPO akan menjadi jangkar penting bagi jutaan usaha mikro dan kecil (UMK) di seluruh Indonesia. Data Bursa Efek Indonesia (BEI) hingga 2024 menunjukkan, sudah ada 42 perusahaan menengah yang tercatat di papan akselerasi, didominasi sektor consumer goods, teknologi, dan properti. "Setiap usaha menengah yang kuat dan berdaya saing dapat menjadi offtaker sekaligus aggregator bagi usaha mikro dan usaha kecil dalam skema kemitraan rantai pasok, sehingga dapat menciptakan efek berganda bagi perekonomian Indonesia," tuturnya, dikutip dari Antara, Kamis (10/7). Meski demikian, dia mengingatkan pentingnya kurasi dan evaluasi ketat bagi peserta program RISE To IPO. Ia menekankan agar seleksi tidak hanya berpatokan pada jumlah, tetapi juga pada kualifikasi, kualitas, serta fundamental perusahaan.&nbsp;Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Usaha Menengah Kementerian UMKM, Bagus Rachman, merinci tiga tujuan utama program RISE To IPO. Tujuannya adalah meningkatkan kesadaran dan literasi tentang pasar modal; memberikan strategi pendampingan teknis dan konkret, meliputi aspek legal, keuangan, dan tata kelola perusahaan dalam proses menuju go public; dan membuka kesempatan bagi peserta yang lolos kurasi untuk mengikuti program IDX Incubator.&nbsp;RISE merupakan akronim dari Reach (usaha menengah potensial), Inspire (untuk berani go public), Support (dalam proses transformasi bisnis), dan Elevate (ke level perusahaan terbuka yang kompetitif). Program ini disusun dengan tahapan yang mengedepankan edukasi, seleksi terukur, serta pendampingan praktis dan implementatif. Kemarin, para peserta mengikuti seminar dalam bentuk talkshow edukatif bersama BEI, BNI Sekuritas, serta PT Data Sinergitama Jaya Tbk, sebagai perusahaan yang telah berhasil IPO dan menjadi sumber pembelajaran. Tahap selanjutnya adalah intensive coaching clinic pada September 2025, berupa pendampingan secara individual maupun kelompok kecil, membahas aspek hukum, keuangan, dan strategi IPO.&nbsp;Peserta terpilih kemudian akan ditawarkan untuk masuk ke program IDX Incubator 2026, sebagai fase pembinaan lanjutan menuju IPO sesungguhnya.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman luncurkan RISE To IPO, program untuk dukung perusahaan menengah masuk pasar modal dan akses pendanaan.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Menteri umkm

Berita Terkini