<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/11/MENSOS-11-2374165887.jpg" alt="Motivator Ary Ginanjar Agustian menyerahkan hasil Survei Pemetaan dan Pengukuran Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Sosial RI kepada Menteri Sosial Tri Rrismaharini." width="100%">
<figcaption>Motivator Ary Ginanjar Agustian menyerahkan hasil Survei Pemetaan dan Pengukuran Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Sosial RI kepada Menteri Sosial Tri Rrismaharini.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Motivator Ary Ginanjar Agustian menyerahkan hasil Survei Pemetaan dan Pengukuran Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Sosial RI kepada Menteri Sosial Tri Rrismaharini. Survei ini digarap oleh Accelerated Culture Transformation (ACT) Consulting International bekerja sama dengan KemenPAN RB. Menurut motivator yang terkenal dengan metode ESQ ini, Kemensos terbukti menjunjung tinggi keikhlasan dan ketulusan dalam melayani masyarakat. Pernyataan ini, lanjutnya, bukan merupakan asumsi pribadi, namun dari kajian ilmiah. ACT Consulting menggunakan metode Organization Culture Health Index (OCHI) untuk menilai indeks implementasi berAKHLAK pegawai pemerntiah. Adapun survei dilaksanakan pada periode Q3 &ndash; Q4 2022 dengan 1,485 responden. Dikatakan Ary, hasil positif ini tidak lepas dari kepemimpinan Mensos saat ini yang mampu menciptakan ASN yang berkarakter. &ldquo;Dua tahun ibu jadi Menteri berhasil meningkatkan ketulusan dan keikhlasan ASN Kemensos dalam bekerja,&rdquo; katanya dalam pertemuan di Kantor Kemensos di Jalan Salemba Nomor 28, Selasa (10/4). Aspek ketulusan yang dimaksud Ary masuk dalam area meaning purpose, yang merupakan salah satu dari enam area fokus kesadaran organisasi yang dinilai. Meaning purpose berkaitan dengan fokus terhadap kontribusi bagi masyarakat dan lingkungan untuk kesejahteraan jangka panjang yang memberi makna bekerja bagi seluruh pegawai. Selain ketulusan, aspek lain yang disoroti Ary adalah peningkatan akuntabilitas dan kepercayaan diri yang sejalan dengan raihan hasil opini keuangan yang baik. &ldquo;Ibu berhasil mengangkat kepercayaan diri dan akuntabilitas tertinggi di antara nilai-nilai yang lain. WTP berdasarkan mental,&rdquo; katanya. Berdasarkan hasil survei, nilai akuntabilitas memperoleh skor paling tinggi dengan nilai 70,3% diikuti dengan nilai kolaboratif yang memperoleh nilai 69,2%. ASN Kemensos dinilai mampu menunjukkan perilaku berintegritas, jujur, bertanggung jawab, cermat, efektif dan efisien, disiplin, bekerjasama, berkolaborasi lintas kelompok, memberdayakan, dan terbuka dalam komunikasi. Hasil survei yang dipaparkan ACT Consulting disambut baik oleh Mensos. Menurutnya, ASN Kemensos bekerja dengan berbagai tantangan dan hambatan dalam menjalankan program kesejahteraan sosial. &ldquo;Perjalanan (mendistribusikan bantuan) itu bisa ber jam-jam. Kayak ke Natuna itu sampai 25 jam. Staf saya kadang bisa tiga hari di mobil,&rdquo; katanya. Mensos mengatakan membentuk karakter pegawai yang berdedikasi tinggi pada pekerjaan sosial adalah hal yang tidak mudah. Untuk menciptakan itu, Mantan Walikota Surabaya dua periode ini sering memberikan dorongan yang positif kepada pegawai. &ldquo;Seperti saat pelantikan, saya sampaikan bahwa kita harus bekerja dengan ikhlas. Anak kita, saudara kita, suatu saat mungkin akan mengalami kesulitan. Nah dengan kita membantu orang lain saat ini, Insya Allah kita dan keluarga akan diberi kemudahan. Pemikiran seperti ini yang selalu saya tanamkan kepada para pegawai,&rdquo; jelasnya. Ia mengakui bahwa ia tidak memiliki kewenangan dalam meningkatkan tunjangan kinerja pegawai, namun sebisa mungkin memberikan penghargaan berupa promosi kepada pegawai berprestasi tanpa memandang suku, ras, dan agama.

ASN Kemensos dinilai berintegritas, jujur, bertanggung jawab, dan mampu berkolaborasi lintas kelompok serta terbuka dalam komunikasi.

Kemensos Raih Penghargaan "BerAKHLAK" dari Motivator Ary Ginanjar, Aspek Ketulusan Paling Menonjol

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/Menteri-Sosial-Tri-Rismaharini-Dery-Ridwansah-7.jpg" alt="Menteri Sosial Tri Rismaharini. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Menteri Sosial Tri Rismaharini. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) diklaim bisa memperberat hukuman bagi pelakunya. Namun, UU itu agak kontradiktif ketika remisi datang.  Karena itu, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak memberikan remisi bagi para predator seksual ini. Mereka harus diberi sanksi maksimal sebagai upaya memberi efek jera. ”Saya memohon kepada Bapak Presiden agar nanti para pelaku ini tidak diberi remisi,” ujarnya dalam kunjungannya ke Mapolresta Sidoarjo kemarin (4/9).  Risma mengingatkan, UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS berlaku sejak disahkan. UU itu dapat digunakan untuk menjerat para pelaku kejahatan seksual. Pada Pasal 11, misalnya, disebutkan bahwa pelaku kekerasan seksual tidak hanya memperoleh hukuman penjara dan denda, tetapi juga terancam mendapatkan pidana tambahan. ”Akan ditambah hukumannya bila pelakunya adalah keluarga dekat,” tegas Risma.  Selain itu, kata dia, UU TPKS bisa menjerat korporasi. Pada Pasal 13 UU TPKS diterangkan, korporasi yang melakukan kekerasan seksual akan dikenai denda Rp 200 juta hingga Rp 2 miliar.  Mensos hadir di Mapolresta Sidoarjo untuk menemui korban kekerasan seksual yang masih anak SD. Dia ingin memastikan bahwa pelaku menerima sanksi setimpal. Apalagi, pelakunya adalah ayah tiri korban.  Kapolresta Sidoarjo Kombespol Kusumo Wahyu Bintoro yang menemui Risma menjelaskan penanganan kasus tersebut. Korban menyampaikan keengganannya untuk bertemu dengan orang tuanya lagi. Dia merasa sangat trauma. Saat ini korban berada di rumah aman dan didampingi psikolog guna membantu pemulihan trauma.  Yang juga menjadi atensi adalah pendidikan korban yang saat ini menginjak kelas VI SD. Dikhawatirkan, hal itu sangat terdampak terhadap kondisi mentalnya.

Risma Minta Jokowi Tak Berikan Remisi untuk Predator Seksual

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/Menteri-Sosial-Tri-Rismaharini-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Menteri Sosial Tri Rismaharini. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Menteri Sosial Tri Rismaharini. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>PERJALANAN haji selalu menyisakan banyak kenangan tak terlupakan. Begitu pula yang dialami Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini. Dia mengaku mengalami sejumlah pengalaman spiritual selama berada di Tanah Suci.  Salah satunya tidak merasa kepanasan ketika menjalani serangkaian rukun haji. Padahal, suhu rata-rata saat itu 40–50 derajat Celsius. ”Waktu wukuf tiba-tiba mendung,” ujarnya setelah menerima opini WTP dari BPK atas laporan keuangan Kemensos tahun 2021. Padahal, Risma mengaku sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi panas.  Mengingat, dari pengalaman sebelumnya, mantan wali kota Surabaya itu hampir menyerah saat harus beribadah di bawah suhu 37 derajat Celsius. Pengalaman itu dia rasakan saat berhaji bersama sang ibu sebelumnya. ”Mungkin Allah (merasa) wes rodok bener (sudah lumayan baik) kamu Risma. Jadi dikasih kemudahan,” ucapnya, lantas tertawa.  Kemudahan tersebut tak disia-siakan oleh Risma. Dimaksimalkanlah waktunya di Tanah Suci itu untuk memperbanyak ibadah. ”Makanya, jam berapa saja aku tawaf. Alhamdulillah, tiap salat bisa di depan Kakbah,” pungkasnya.

Tri Rismaharini Tak Kepanasan Selama Berhaji