<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/24/WhatsApp-Image-2024-09-24-at-185839-3480644896.jpeg" alt="Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono angkat bicara mengenai polemik pasir laut. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono angkat bicara mengenai polemik pasir laut. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono angkat bicara mengenai polemik pasir laut. Dia memastikan sampai saat ini belum ada ekspor yang dilakukan, dan persyaratan pemanfaatan hasil sedimentasi pun sangat ketat. &ldquo;Ekspor belum ada kemanapun. Permintaan dari berbagai kalangan, seperti perusahaan-perusahaan yang berminat untuk menjual sedimantasi pasir ini banyak. Tapi tentu ada persyaratannya, dan persyaratan sangat ketat di situ,&rdquo; ungkap Menteri Trenggono dalam wawancara di Jakarta, Selasa (24/9/2024). Persyaratan yang dimaksud di antaranya perizinan, kapal yang digunakan beserta teknologinya, hingga pelaku usaha harus bisa memaparkan peruntukan hasil sedimentasi yang diambil. Hal ini untuk memastikan pemanfaatan hasil sedimentasi tidak merusak lingkungan. &ldquo;Misalnya ada perusahaan yang berminat untuk mendapatkan hasil sedimentasi untuk reklamasi. Maka dia harus menunjukkan kebutuhan untuk reklamasi di mana. Itu akan kita cek, bener enggak reklamasinya, dan apakah wilayah yang direklamasi itu berkaitan dengan ekologi atau tidak. Kalau berkaitan kita tidak setujui. Kemudian dia harus punya izin dasar reklamasi juga, PKKRL,&rdquo; ujarnya. Untuk kapal sendiri, sambung Trenggono, tidak semua kapal bisa dipakai membersihkan hasil sedimentasi. Kemudian waktu pembersihan juga menjadi pertimbangan pihaknya dalam memperbolehkan pelaku usaha memanfaatkan hasil sedimentasi. Selain itu, proses pembersihan akan diawasi untuk memastikan material sedimentasi yang diambil bukan berisi kandungan mineral yang menjadi ranah Kementerian ESDM. Pengawasan ini melibatkan Tim Kajian yang terdiri tim KKP, kementerian/lembaga, perguruan tinggi, hingga pemerintah daerah. &ldquo;Terus kapalnya apa? Kapalnya harus yang kita rekomendasikan. Kenapa? untuk memastikan cara pengambilannya enggak ngawur. Itu menjadi penting juga untuk keberlanjutan dan supaya ekosistem di luar tidak rusak,&rdquo; bebernya. Pengelolaan hasil sedimentasi diatur dalam Permen KP Nomor 26 tahun 2023. Pada regulasi itu disebutkan tata kelola dilakukan untuk menanggulangi sedimentasi yang dapat menurunkan daya dukung dan daya tampung ekosistem pesisir dan laut serta kesehatan laut. Kemudian untuk kepentingan pembangunan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut. Mengenai ekspor, Trenggono memastikan ekspor hasil sedimentasi baru bisa dilakukan jika kebutuhan dalam negeri sudah terpenuhi. Selain untuk reklamasi, hasil sedimentasi bisa dipakai mendukung proyek pembangunan jalan tol hingga rehabilitas pesisir dan pulau-pulau kecil yang terancam hilang. &ldquo;Kalau kita bicara lingkungan, dia (sedimentasi) sebenarnya menutupi terumbu karang, nutupi alur kapal dan lain sebagainya, kan itu jelas mengganggu. Itu salah satunya yang kita ingin selesaikan. Dan sebenarnya kuncinya adalah untuk reklamasi dalam negeri, supaya reklamasi dalam negeri ini materialnya tidak ngambil dari pulau-pulau,&rdquo; pungkasnya.

Dia memastikan sampai saat ini belum ada ekspor yang dilakukan, dan persyaratan pemanfaatan hasil sedimentasi pun sangat ketat.

Menteri Trenggono Berikan Syarat Berat untuk Peminat Pemanfaatan Sedimentasi Laut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/BUDIDAYA.jpg" alt="Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Menteri Kelautan dan Perikanan RI Wahyu Trenggono meresmikan tambak Budidaya Udang Berbasis Kawasan (BUBK) di Kebumen, Jawa Tengah, kemarin (9/3)." width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Menteri Kelautan dan Perikanan RI Wahyu Trenggono meresmikan tambak Budidaya Udang Berbasis Kawasan (BUBK) di Kebumen, Jawa Tengah, kemarin (9/3).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Menteri Kelautan dan Perikanan RI Wahyu Trenggono meresmikan tambak Budidaya Udang Berbasis Kawasan (BUBK) di Kebumen, Jawa Tengah, kemarin (9/3). Tambak yang menghabiskan anggaran Rp 175 miliar itu menerapkan sistem manajemen yang lebih modern dan ramah lingkungan. Serta menerapkan good aquaculture practice dari hulu sampai dengan hilir dalam satu pengelolaan kawasan.  "Di tambak udang berbasis kawasan ini telah diselesaikan kurang lebih 60 hektare yang akan menghasilkan udang 1 hektare nya kurang lebih kita harapkan di atas 40 ton (pertahun)," ujarnya saat peresmian, Kamis (9/3).  Jokowi menuturkan, BUBK Kebumen akan menjadi tambak percontohan yang akan diduplikasi di daerah-daerah lainnya. Salah satu daerah yang akan menduplikasi tambak modern itu ialah Kota Waingapu, Nusa Tenggara Timur.  Disana, kata Jokowi, akan dibangun tambak dengan total luasan 1.800 hektare. Tak hanya itu, kawasan itu akan menjadi kawasan yang terintegrasi. Mulai dari tambak udang, industri pakan, serta industri turunan lainnya.  "Sebentar lagi kita akan mulai lagi 1.800 hektare di Waingapu, NTT, ini desain perencanaan sudah selesai, ini (BUBK Kebumen) dicopy, dibuat disana," ucapnya.  Menteri Kelautan dan Perikanan RI Wahyu Trenggono menjelaskan, BUBK Kebumen dibangun di atas lahan seluas 60 hektare dari total 100 hektare yang ada. Disana terdapat 149 petak tambak yang telah dilengkapi berbagai infrastruktur.  Diantaranya, water intake, tandon, petak pemeliharaan, saluran IPAL, laboratorium, gudang pakan, gudang sarana produksi, bangunan pasca panen, rumah genset, rumah jaga tambak, jalan produksi.  Mulanya air laut diambil melalui sumur resapan dan disaring melalui water intake. Setelah itu, air ditampung ke dalam reservoar sedalam 6 meter. Kemudian, air kembali dialirkan ke tandon antara dan tandon transit. Dalam tiap proses itu, kualitas air terus dipantau agar terbebas dari virus dan penyakit. Barulah air dimasukkan kedalam petak tambak yang ada.  "Yang kedua, benur yang mau ditebar juga pula harus dipastikan benurnya tidak mengandung penyakit, di PCR juga istilahnya. Ini lebih ke prosedur, istilahnya Cara berbudidaya Ikan yang baik (CBIB)," jelasnya.  Tak hanya itu, air dari tambak pun harus dialiri ke saluran IPAL sebelum nantinya dialirkan kembali ke laut. Kotoran limbah dari tambak pun nantinya akan di proses menjadi pupuk.  "Kalau di (tambak) tradisional tidak mikirin itu, pokoknya asal buang aja, asal kasih makan aja," katanya.  Tambak tersebut menghabiskan anggaran sebesar Rp175 miliar dari APBN. Namun, kata Trenggono, anggaran itu akan balik modal dalam kurun waktu 3,5 hingga 4 tahun kedepan.  Dengan model seperti itu, lanjut Trenggono, Indonesia telah berada di jalur yang benar untuk mengejar target produksi udang sebedar 2 juta ton pada 2024. Namun diakuinya, capaian produksi 2 juta ton pada 2024 sulit tercapai.  "Tapi kita sudah menuju langkah kesana, kita bangun modeling ini, kita akan membuat kawasan 2.000 hektare, maka 2024, 2025,2026, kita akan mencapai target itu," tegasnya.

BUBK Kebumen, Gunakan Management Modern Yang Ramah Lingkungan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/KKP-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memastikan pelaksanaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pascaproduksi di bidang perikanan tangkap untuk kepentingan masyarakat nelayan dan keberlanjutan Sumber Daya Ikan di Indonesia.  Dalam memungut PNPB Pasca-produksi itu, KKP mengakomodir kepentingan masyarakat nelayan dan pelaku usaha perikanan dengan menerbitkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Harga Acuan Ikan yang terbit pada 20 Januari 2023.  "Beberapa waktu lalu saya bertemu nelayan dari daerah, saya sampaikan ke mereka silahkan kasih kami masukan berapa besarannya. Sekarang regulasi harga acuan ikan yang menjadi komponen dalam menetapkan pungutan PNBP pascaproduksi sudah terbit. Satu hal yang saya sampaikan, mari kita bersama-sama menjaga populasi perikanan terjaga dengan baik. Itu sebenarnya yang paling penting," ungkap Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (28/2/2023).  Penetapan PNBP Pascaproduksi diatur dalam PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. KKP telah menerbitkan sejumlah peraturan turunan dalam melaksanakan pungutan PNBP Pascaproduksi, salah satunya Kepmen KP 21/2023.  Penyesuaian Harga Acuan Ikan diakuinya tidak hanya mempertimbangkan masukan para pelaku usaha perikanan, tapi juga mempertimbangkan harga pokok produksi atau biaya operasional. Untuk itu dia meminta penyesuaian tersebut dipatuhi sehingga produktivitas perikanan tangkap yang ramah lingkungan di dalam negeri berjalan optimal.  "Nelayan langsung yang hidupnya bergantung dari laut, ini yang ingin kita sejahterakan. Caranya adalah sumber daya perikanan yang diambil oleh pelaku usaha penangkapan dari laut, juga harus dibagi dalam bentuk PNBP Pascaproduksi tadi yang bisa kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat nelayan," pungkasnya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/KKP-2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono (dua dari kiri) memberi penjelasan saat konferensi pers di Jakarta, Selasa (28/2/2023). (KKN untuk JawaPos.com)  Penerapan PNBP Pascaproduksi didukung oleh infrastruktur teknologi salah satunya aplikasi e-PIT yang akan dipakai pelaku usaha untuk menginput jumlah hasil tangkapan. Dari sistem ini jugalah, pelaku usaha akan mengetahui secara otomatis besaran PNBP Pascaproduksi yang harus dibayarkan ke negara.  Dirjen Perikanan Tangkap KKP Muhammad Zaini mengimbau pelaku usaha untuk jujur dalam menyampaikan hasil tangkapannya.  "Pesan kami kepada pelaku usaha, karena kami sudah mengakomodir penyesuaian PNPB Pascaproduksi melalui skema harga acuan ikan, saya minta juga kejujuran dari pelaku usaha agar melaporkan jumlah produksi secara jujur karena ini akan berkaitan dengan PNBP Pascaproduksi yang dibayarkan," tegasnya.  Terdapat 77 pelabuhan perikanan di Indonesia yang siap melaksanakan PNPB Pascaproduksi dan kapal perikanan yang sudah mengantongi izin PNBP Pascaproduksi per Februari sebanyak 576 kapal.  Sementara itu, Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Laksamana Muda TNI Adin Nur Awaludin mengaku akan memperkuat pengawasan seiring pelaksanaan PNBP Pascaproduksi. Pengawasan dilakukan melalui teknologi serta patroli langsung di laut.  "Kalau mengacu pada modus beberapa tahun belakang, kadang pelaku usaha ada yang suka memanipulasi jumlah hasil tangkapannya. Ini tentu menjadi tantangan pengawasan agar tidak terjadi kehilangan potensi PNBP. Namun yang pasti kami siap mengoptimalkan program ini dengan pengawasan yang optimal," akunya.

Menteri Trenggono Pastikan PNBP Pascaproduksi Bela Kepentingan Nelayan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/MENTERI-TRENGGONO-16.jpg" alt="Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono siap menampung aspirasi puluhan nelayan Jawa Barat dan Jawa Tengah terkait indeks tarif PNBP Pascaproduksi sesuai PP Nomor 85/2021 di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Senin (16/1/2023" width="100%">
<figcaption>Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono siap menampung aspirasi puluhan nelayan Jawa Barat dan Jawa Tengah terkait indeks tarif PNBP Pascaproduksi sesuai PP Nomor 85/2021 di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Senin (16/1/2023</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menampung aspirasi pelaku usaha perikanan terkait besaran indeks tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pascaproduksi. Dia mempersilakan pelaku usaha memberikan masukan terkait besaran indeks yang diinginkan.  "Silakan disampaikan baiknya berapa (persen) indeksnya. Kita mencari solusi karena penetapan ini mempertimbangkan berbagai sisi dari sisi pelaku usaha, nelayan dan penerimaan negara bukan pajak," ungkap Menteri Trenggono saat bertemu puluhan pelaku usaha perikanan dari Jawa Tengah dan Jawa Barat di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Senin (16/1/2023). .  Pengaturan PNBP Pungutan Hasil Perikanan Pascaproduksi tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.  Penetapan PNBP Pascaproduksi untuk memberikan rasa keadilan karena pungutan hasil perikanan (PHP) tidak lagi dibayarkan berdasarkan perhitungan produktivitas kapal perikanan sebelum melakukan operasional penangkapan ikan, melainkan dibayar berdasarkan penghitungan volume produksi ikan riil setelah pelaku usaha melakukan usaha penangkapan ikan.  Penarikan PNBP Pascaproduksi menggunakan perhitungan indeks tarif (%) dikalikan nilai produksi ikan pada saat didaratkan (Rp). Untuk kapal penangkap berukuran sampai dengan 60 GT, indeksnya sebesar 5 persen, sedangkan kapal penangkap berukuran di atas 60 GT sebesar 10 persen.  Indeks tarif 10 persen tersebut dinilai nelayan perlu untuk dilakukan penyesuaian. Menindaklanjuti usulan tersebut, KKP mengajukan revisi PP Nomor 85 tahun 2021 yang prosesnya melibatkan kementerian/lembaga terkait sehingga membutuhkan waktu pembahasan sampai dengan diundangkan.  Selain pengajuan revisi, KKP memberikan solusi melalui Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penetapan Nilai Produksi Ikan pada saat didaratkan, dimana Nilai Produksi Ikan pada saat didaratkan dihitung berdasarkan formula berat ikan hasil tangkapan dikali Harga Acuan Ikan (HAI). HAI ditetapkan dengan mengakomodasi hitungan biaya operasional/ harga pokok produksi (HPP).  KKP juga telah menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan yang Berasal dari Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan  "Saya harap dari diskusi ini bisa segera diputuskan besarannya berapa yang disepakati sehingga aturan ini bisa segera kita laksanakan. Karena tujuan penerimaan negara ini sebenarnya dikembalikan lagi untuk percepatan pembangunan dan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat," pungkas Menteri Trenggono.  Sementara itu, Dirjen Perikanan Tangkap Muhammad Zaini menambahkan pihaknya juga sudah turun langsung ke lapangan untuk bertemu dengan pelaku usaha perikanan maupun nelayan terkait besaran indeks tarif PNBP Pascaproduksi. Sejumlah wilayah yang dikunjungi di antaranya Pati, Batang, Pekalongan, Tegal, Indramayu, Cirebon, dan Rembang.

Menteri Trenggono Tampung Aspirasi Nelayan Soal PNBP Pascaproduksi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/KKP-28-.jpg" alt="Asisten Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Media dan Komunikasi Publik Doni Ismanto bersama Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) Artati Widiarti dalam konferensi pers Capaian Kinerja KKP Semester I 2022 yang berlang" width="100%">
<figcaption>Asisten Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Media dan Komunikasi Publik Doni Ismanto bersama Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) Artati Widiarti dalam konferensi pers Capaian Kinerja KKP Semester I 2022 yang berlang</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil meningkatkan investasi di bidang kelautan dan perikanan Indonesia sepanjang semester tahun 2022. Realisasi investasi sepanjang paruh pertama 2022 mencapai Rp 4,04 triliun atau meningkat 36,29% dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya.  "Di triwulan I realisasinya Rp2,34 triliun naik 59,28 persen dibanding periode serupa tahun lalu. Kalau semester I 2022 ini diperkirakan akan mencapai Rp 4,04 triliun atau naik 36 persen lebih. Angka pastinya baru akan keluar akhir bulan ini," ungkap Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Artati Widiarti dalam konferensi pers Capaian Kinerja KKP Semester I 2022 yang berlangsung secara hybrid dari Media Center KKP, Jakarta Pusat, Kamis (28/7).  Sumber investasi terbesar adalah kredit investasi sebesar Rp1,3 triliun, penanaman modal asing (PMA) Rp 520 miliar, dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) Rp 490 miliar. Sedangkan bidang usaha yang paling mendominasi investasi adalah pengolahan hasil perikanan disusul perdagangan, budidaya, penangkapan, dan jasa perikanan.  Artati menambahkan, lima daerah di Indonesia dengan geliat investasi kelautan dan perikanan cukup tinggi adalah Jawa Timur, Sulawesi Selatan, DKI Jakarta, dan Sumatera Utara. "Untuk PMA, investasi terbesar datang dari Singapura, Belanda, Tiongkok, India dan Jepang. Belanda dan Singapura itu nilainya Rp0.16 triliun," papar Artati.  Dia menjelaskan, geliat investasi di bidang kelautan dan perikanan memang menjadi salah satu yang digenjot Menteri Sakti Wahyu Trenggono. Peningkatan investasi ini menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi nasional hingga penyerapan tenaga kerja.  Selain peningkatan geliat investasi, kinerja ekspor produk kelautan dan perikanan juga mencatatkan hasil positif. Surplus neraca perdagangan Indonesia naik 15,89% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya dengan nilai sebesar USD 2,74 miliar atau Rp 40,59 triliun.  "Alhamdulillah nilai ekspor produk perikanan kita terus naik, begitu pun dengan neraca perdagangannya. Di bulan Juni saja, nilai ekspor kita mencapai Rp7,86 triliun naik dari bulan sebelumnya, dan kita masih net fish exporter," tambah Artati.  Total nilai ekspor Indonesia di semester pertama 2022 mencapai USD 3,06 miliar atau Rp 45,36 triliun, naik 18,18% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara nilai impor semester 1 hanya USD321,82 juta atau 10,52% dari nilai ekspor.  Udang, tuna, tongkol, cakalang (TTC), cumi - sotong - gurita, dan rumput laut menjadi komoditas ekspor utama Indonesia. Dimana masing-masing komoditas prioritas ini mengalami peningkatan baik dari segi volume maupun nilai. "Pasar tujuan kita yang pertama itu Amerika Serikat, kemudian Tiongkok, Asean, Jepang, dan Eropa," terang Artati.  Dalam kesempatan tersebut Artati turut menegaskan, sebagai ujung tombak penguatan daya saing, Ditjen PDSPKP terlibat aktif dalam perluasan akses pasar. Sejumlah langkah dilakukan di antanya mempromosikan produk-produk Indonesia ke pameran internasional di Boston Amerika Serikat, Barcelona, Spanyol, serta Nuremberg, Jerman.  Tak hanya itu, Ditjen PDSPKP juga gencar sosialisasi tarif 0% ekspor ke berbagai negara kepada pelaku usaha kelautan dan perikanan. "Kita promosikan produk kita di luar negeri dan sosialisasikan kebijakan ekspor ke para pelaku usaha," jelasnya.  Kemudian penguatan terhadap pelaku usaha juga dilakukan melalui mengawal pencairan dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) mulai dari hulu hingga hilir. Total, Rp 4,79 triliun dana KUR dicairkan untuk 112.130 pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan.  Tak hanya itu, Rp 10,8 miliar dana pemulihan ekonomi nasional dicairkan melalui pembagian chest freezer, sarana pengolahan, gudang beku portabel, hingga cool box untuk masyarakat. "Tentu ini masih belum selesai, dan kami akan terus melanjutkan akselerasi ini hingga akhir tahun 2022," tutupnya.

Menteri Trenggono Pacu Investasi Kelautan & Perikanan Lebih Bergairah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/cda296bf-0eb1-4b48-bbd3-a1a7c08406dc.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (BLU LPMUKP) menggulirkan pinjaman modal kepada pelaku usaha budidaya lele di Boyolali untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil budidaya mereka. “Terima kasih BLU LPMUKP sudah men-support,” ujar Menteri Trenggono didampingi Bupati Boyolali, Muh. Said Hidayat dan anggota DPD Denty Eka Widi Pratiwi saat melakukan kunjungan kerja, Kamis (27/1).  Selain ucapan terima kasih tersebut, Menteri Trenggono juga berharap agar proses pencairan pinjaman dapat lebih cepat ke depannya sehingga pelaku usaha kelautan dan perikanan segera dapat merasakan manfaatnya.  Dalam kesempatan tersebut, dilakukan penyerahan simbolis kepada pelaku usaha budidaya lele. Penyerahan dilakukan di Kampung Lele, Desa Tegalrejo, Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah. “Terus terang bagus, alhamdulillah semuanya bisa lancar. Pak Eko sendiri selaku pendamping kami melayani kami yang ingin pinjam mandiri,” tutur Sri Widodo yang telah menjadi pembudidaya lele selama 12 tahun.  Sri juga mengapresiasi pendamping yang mau hadir pada pertemuan rutin pembudidaya lele. Kehadiran pendamping bersama penyuluh dirasa dapat memberikan semangat dan berbagai solusi atas permasalahan yang terjadi.  Rencananya modal yang dipinjamkan akan digunakan Sri untuk pembelian pakan, benih, dan menambah kolam yang saat ini berjumlah 15 petak. Ia optimis, produksi lelenya akan bertambah dan dapat meningkatkan perekonomian.  Upaya LPMUKP ini sejalan dengan salah satu program besar Menteri Trenggono, yakni untuk mengembangkan kampung budidaya di berbagai daerah di Indonesia. “Setiap kecamatan harus ada kampung perikanan budidaya dengan ciri khas masing-masing. Di sini sudah produksi lele, di kecamatan lain harus ada misal kampung nila, kampung patin, kampung ikan dewa, dan sebagainya,” harap Menteri Trenggono.

Permodalan LPMUKP Dukung Budidaya Lele di Boyolali

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/KKP-23.jpg" alt="Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono" width="100%">
<figcaption>Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono berhasil meraih penghargaan TOP Leader on Digital Implementation 2021 dalam penghargaan TOP DIGITAL Awards 2021 yang diselenggarakan oleh Majalah It Works. Penghargaan tersebut menambah deretan capaian yang diperolehnya sejak menjadi menjadi orang nomor 1 di KKP selama setahun ini.  Selain penghargaan untuk Menteri Trenggono, ada dua penghargaan lain yang berhasil diraih KKP. Keduanya adalah TOP DIGITAL Implementation 2021 # Level Stars 4, dan TOP SPECIAL RECOGNITION TOP Digital on Solution of Public Information Services 2021.  "Tentunya saya bersyukur atas penghargaan yang diraih di penghujung tahun ini. Alhamdulillah.  Saat ini teknologi sudah berkembang pesat, dan adopsi teknologi itu penting, digitalisasi itu perlu," ungkap Menteri Trenggono, Kamis (23/12).  Sejak awal memimpin KKP, Menteri Trenggono memang langsung meminta jajarannya untuk melakukan tranformasi digital, terlebih di masa pandemi Covid-19 pertemuan tatap muka sangat dibatasi sementara pelayanan dan produktivitas sektor kelautan dan perikanan harus tetap digenjot.  Transformasi digital diyakini membawa perubahan besar pada sistem pelayanan yang ada di KKP menjadi lebih cepat, efisien dan transparan. Begitu juga dalam hal pengumpulan dan pengolahan data yang akan digunakan untuk membuat program kerja maupun kebijakan.  Asisten Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan bidang Media dan Komunikasi Publik Doni Ismanto Darwin mengatakan, penghargaan yang diterima menunjukkan transformasi digital yang diinisiasi Menteri Trenggono di KKP telah berdampak positif untuk citra kementerian.  "Transformasi digital yang dilakukan Menteri Trenggono memang tujuannya agar sistem administrasi birokrasi dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan bisa berjalan sesuai prinsip-prinsip good governance. Semua ini bisa terealisasi berkat kolaborasi semua pemangku kepentingan di KKP yang ingin membangun sektor ini agar berkontribusi bagi daya saing ekonomi nasional," ujar Doni.  Penghargaan Bintang Empat TOP DIGITAL Implementation 2021 on Ministry # Level Stars 4 atau kategori Sangat Baik diperoleh karena KKP dinilai memiliki tata kelola TIK (kebijakan, organisasi, penerapan sistem dan prosedur) yang sangat baik meski belum menyeluruh. Implementasi teknologi digital juga dinilai berhasil dan penggunaannya terpadu di hampir semua divisi/unit kerja.  Kemudian implementasi teknologi digital terbukti berdampak signifikan terhadap kinerja, daya saing, dan layanan pelanggan/masyarakat, serta infrastruktur pendukung teknologi digital yang tersedia sesuai dengan kebutuhan saat ini.  Kepala Pusat Data, Statistik dan Informasi  KKP, Yudi Priatno mengatakan, penghargaan tersebut menunjukkan bahwa KKP telah lebih baik dalam mengimplementasikan proses bisnisnya secara elektronik sesuai dengan kebutuhannya.  Sementara itu Ketua Penyelenggara TOP DIGITAL Awards 2021 Lutfi Handayani yang sekaligus Pimred Majalah It Works, menjelaskan penghargaan diberikan kepada instansi pemerintahan dan korporasi bisnis yang dinilai telah berhasil dalam hal implementasi dan pemanfaatan teknologi digital.  Pemberian penghargaan ini guna mendorong peningkatan implementasi dan pemanfaatan solusi digital di instansi pemerintahan dan perusahaan-perusahaan di Indonesia, untuk mendukung peningkatan daya saing perekonomian nasional, menuju Indonesia yang maju dan sejahtera.  "Tujuan dari penyelenggaraan ini juga untuk mendorong adanya inovasi-inovasi berbasis solusi digital, guna meningkatkan kinerja dan layanan kepada konsumen dan masyarakat. Lalu meningkatkan aspek pembelajaran bersama di bidang implementasi dan pemanfaatan teknologi digital bagi instansi pemerintahan dan korporasi bisnis di Indonesia," ungkapnya.  Tahun 2021 ini, jumlah peserta yang mengikuti TOP DIGITAL Awards sebanyak 172 instansi pemerintahan dan korporasi bisnis yang berarti mencatat kenaikan 7,5%  dibanding tahun 2020 lalu sebanyak 160 peserta.

Menteri Trenggono Raih Top Leader on Digital Implementation 2021

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/Menteri-Trenggono.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menghadiri Rapat Pimpinan Nasional Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Rapimnas KADIN) di Denpasar, Bali, Jumat (3/12). Dalam pertemuan ini, Menteri Trenggono memaparkan potensi investasi di bidang kelautan dan perikanan yang dapat dioptimalkan para pelaku usaha.  Besarnya potensi investasi sejalan dengan rencana Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menerapkan Kebijakan Penangkapan Terukur di 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) pada awal tahun 2022. Kebijakan ini diyakini memiliki multiplier effect bagi pembangunan nasional, selain sebagai penopang ketahanan pangan.  "Untuk itu, di tahun 2022, kita akan coba menerapkan kebijakan baru, yaitu penangkapan ikan terukur, berbasis pada kuota. Saya yakin kebijakan ini dapat menjadi peluang dan dioptimalkan oleh rekan-rekan dari KADIN, baik bagi pusat maupun daerah. Dan hal ini juga mendukung apa yang menjadi pesan dari Bapak Presiden, yaitu bagaimana ekonomi tidak Java Sentris, tetapi terdistribusi ke daerah," jelas Menteri Trenggono.  Terdapat tiga potensi investasi yang dapat digarap oleh para pelaku usaha di Indonesia. Meliputi investasi di bidang penangkapan ikan, pengolahan pelabuhan serta industri perikanan.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/6b602389-238a-4773-9c26-852c8e97e35d.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menghadiri Rapat Pimpinan Nasional Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Rapimnas KADIN) di Denpasar, Bali, Jumat (3/12). (Istimewa)  Turunan usahanya seperti pengalengan ikan, coldstorage, pabrik es, hingga pengawetan ikan untuk industri perikanan. Kemudian di bidang pengolahan pelabuhan di antaranya usaha perbaikan dan perawatan kapal, kafe atau restoran, penyediaan air bersih, hingga apartemen nelayan.  Menteri Trenggono menerangkan, penyerapan tenaga kerja untuk mendukung penerapan kebijakan ini diprediksi hampir 1 juta orang, yang terdiri dari anak kapal, pekerja unit pengolahan ikan, serta pekerja bongkar muat dan informal. Perkiraan perputaran udang yang dihasilkan mencapai Rp281 triliun per tahun.  Kebijakan Penangkapan Terukur merupakan cara pemerintah, khususnya KKP dalam mengendalikan penangkapan ikan dengan menerapkan sistem kuota (catch limit) kepada setiap pelaku usaha. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya overfishing sehingga populasi perikanan terjaga dan sekaligus juga menghapus stigma tingginya praktik illegal, unreported, unregulated fishing (IUUF) di Indonesia dan berubah menjadi legal, reported, regulated fishing (LRRF).  Melalui kebijakan ini, KKP menetapkan zona penangkapan ikan berbasis kuota untuk komersial dan nelayan tradisional. Di setiap zona penangkapan ikan akan ditentukan kawasan konservasi untuk spawning dan nursery ground. Kebijakan serupa dilakukan di Uni Eropa, Islandia, Kanada, Australia dan Selandia Baru.  Menteri Trenggono menambahkan, peluang investasi di sektor kelautan dan perikanan terbuka bagi semua pihak, namun pelaku usaha harus mematuhi rambu-rambu yang telah ditentukan oleh pemerintah, khususnya dalam hal menjaga kelestarian lingkungan laut. Kesehatan laut menjadi kunci usaha perikanan yang dilakoni bisa berjalan dalam jangka waktu panjang.  "Laut akan terus berproduksi optimal jika lingkungannya juga dalam kondisi yang sehat, dan pada akhirnya membawa manfaat sosial dan ekonomi sebesar-besarnya bagi setiap pihak yang bergantung padanya," pungkasnya.  Melalui Forum Bisnis dalam rangkaian Rapimnas KADIN 2021 ini, Menteri Trenggono mengajak seluruh pengurus dan anggota KADIN, untuk kemudian mengambil peluang ini, untuk berkolaborasi dengan investor baik dari dalam maupun luar negeri.  "Kami berharap KADIN berperan aktif di setiap daerah, karena banyak investor dari luar datang ke kami untuk investasi di masing-masing zona penangkapan yang telah kami atur," jelas Menteri Trenggono.

Menteri KKP Paparkan Potensi Investasi Sektor Kelautan dan Perikanan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/KKP-30-10-A.jpg" alt="Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono foto bersama seusia bertemu dengan sejumlah ABK asal Tegal dan Pemalang yang umumnya sudah 10 tahun bekerja di kapal-kapal perikanan Spanyol itu berlangsung di Vigo, Jumat (29/10/2021) malam." width="100%">
<figcaption>Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono foto bersama seusia bertemu dengan sejumlah ABK asal Tegal dan Pemalang yang umumnya sudah 10 tahun bekerja di kapal-kapal perikanan Spanyol itu berlangsung di Vigo, Jumat (29/10/2021) malam.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mematangkan konsep penangkapan terukur yang akan dijalankan di Indonesia untuk mendukung Ekonomi Biru.  Salah satu upaya yang dilakukan yakni Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyerap langsung informasi dari Anak Buah Kapal (ABK) yang bekerja di kapal-kapal perikanan berbendera Spanyol untuk mendengarkan kondisi dan permasalahan yang dihadapi.  Pertemuan informal antara Menteri Trenggono dan rombongan pendampingnya bersama sejumlah ABK asal Tegal dan Pemalang yang umumnya sudah 10 tahun bekerja di kapal-kapal perikanan Spanyol itu berlangsung di Vigo, Jumat (29/10/2021) malam.  "Saya bangga karena para nelayan ini memahami bagaimana seharusnya bekerja di laut dan turut menjaga lingkungan sumber daya dengan menangkap ikan sesuai kuota," kata Menteri Trenggono.  Menteri Trenggono meminta agar para nelayan tersebut dapat menjadi duta penangkapan terukur ketika kembali ke Indonesia. "Sehingga para nelayan Indonesia bisa mencontoh bagaimana seharusnya menjaga mutu dan kelestarian sumber daya ikan," katanya.  Salah seorang perwakilan ABK, Agus Susanto mengungkapkan, di Spanyol penangkapan disesuaikan dengan wilayah. Misal wilayah untuk kapal penangkap ikan menggunakan alat jaring ditentukan di sebuah wilayah, alat tangkap pancing di wilayah lainnya.  Sehingga ketika beroperasi penggunaan alat-alat itu tidak tumpang-tindih dan ada batasan sendiri-sendiri menjadi teratur. Pengaturan lainnya adalah kota setiap pelabuhan kapal yang dimiliki itu diawasi, dibatasi.  "Armada per tempat misalnya di kota untuk kapal penangkapan pakai alat jaring ditentukan hanya 20 armada, nanti akan ada armada lain yang pakai alat lain, misal pakai alat pancing. Setiap armada per tahun akan diawasi karena kalkulasi wilayah yang buat menangkap kebanyakan armada wilayahnya semakin sempit dan populasi ikan semakin berkurang. Populasi ikan bisa cepat punah," jelasnya.  ABK lainnya, Asep Santoso menambahkan penangkapan ikan di Spanyol itu menerapkan sistem kuota. "Sistem kuota mengantisipasi atau menjaga ekosistem. Indonesia harusnya menerapkan sistem penangkapan seperti ini," saran pria asal Tegal itu.  Menurutnya, keuntungan menggunakan penangkapan ikan berbasis sistem seperti di Spanyol adalah habitatnya akan lebih terkontrol.  Disarankannya, ada sistem di Indonesia dengan ikan-ikan dasar atau ikan-ikan atas seperti ikan tongkol dan ikan kerapu bisa terkontrol.  "Jadi bisa terbagi masing-masing nelayan yang menangkap ikan dasar hanya bisa beroperasi di wilayah sini atau wilayah wilayah tersendiri dan nelayan untuk ikan-ikan atas menggunakan jaring gillnet atau jaring apung bisa dialokasikan untuk di wilayah tersendiri jadi ada wilayah-wilayah tersendiri perluasan wilayah untuk mengevakuasi, semua bisa terkontrol. Di Spanyol ada bulan-bulan tertentu dan waktu-waktu tertentu dimana ikan itu habis bertelur dimana ikan itu habis berkembang biak, itu harus ada kuota yang mengatur. Kemudian ikan itu selalu berkembang biak dan berekosistem dengan naturalnya dia sendiri," tutupnya.  Untuk diketahui, saat ini terdapat kurang lebih 1.000 orang ABK Indonesia yang bekerja pada kapal-kapal perikanan Spanyol. Berdasarkan penuturan para ABK ke Menteri Trenggono, kesejahteraan yang diperoleh selama ini cukup baik dengan gaji tidak kurang dari 1.000 Euro per bulan atau sekiar Rp17 juta.  Saat ini Pemerintah Indonesia dan Spanyol dalam proses finalisasi naskah Agreement on Mutual Recognition (MRA) of Certification of Fishing Vessel Personnel RI-Spanyol.  MRA ini dapat memberi manfaat positif bagi Indonesia dengan memberikan peluang kerja sektor perikanan dengan gaji dan perlindungan sangat baik bagi Awak Kapal Perikanan (AKP) Indonesia di Spanyol, seperti izin resmi tinggal di Spanyol, uang pensiun, tunjangan pengangguran.  Namun demikian proses penyelesaian MRA tidak sepenuhnya merupakan kewenangan KKP, oleh karenanya KKP bersama KBRI Madrid akan mendorong proses penyelesaian MRA ini dengan meminta Kementerian/Lembaga lain yang terlibat untuk turut mempercepat penyelesaian penandatanganan MRA ini.

Bertemu ABK Indonesia di Vigo, Menteri KKP Bahas Penangkapan Terukur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/KKP-30-A.jpg" alt="Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono sata berkunjung ke markas salah satu perusahaan galangan kapal tertua di dunia, Freire Shipyard, yang berada di Vigo, Spanyol, pada Jumat (29/10/2021)" width="100%">
<figcaption>Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono sata berkunjung ke markas salah satu perusahaan galangan kapal tertua di dunia, Freire Shipyard, yang berada di Vigo, Spanyol, pada Jumat (29/10/2021)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menunjukkan keseriusan dalam memperkuat armada kapal pengawas atau patroli perikanan yang dikelola Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) guna menjaga kekayaan dan kedaulatan laut Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).  Keseriusan itu ditunjukkan dengan kedatangan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono ke markas salah satu perusahaan galangan kapal tertua di dunia, Freire Shipyard, yang berada di Vigo, Spanyol, pada Jumat (29/10/2021) siang waktu setempat.  Kedatangan Menteri Trenggono bersama rombongan disambut oleh Chairman Freire, Jesus Freire dan jajaran manajemennya.  “Freire adalah perusahaan perkapalan dengan sejarah panjang. Perusahaan ini memiliki pengalaman dan terkenal reputasinya, karena itu kita kunjungi untuk melihat peluang kerja sama, khususnya dalam pengadaan kapal pengawas perikanan,” papar Menteri Trenggono kala berdiskusi dengan manajemen Freire.  Menteri Trenggono pun dalam kesempatan tersebut menantang manajemen Freire untuk membuat kapal pengawas perikanan bagi Indonesia dengan panjang minimal 60 meter berstandar Offshore Patrol Vessel (OPV).  “Apa memungkinkan Anda (Freire) membuat kapal pengawas perikanan yang juga dilengkapi teknologi pengawasan terkini serta persenjataan mutakhir. Jika memungkinkan delivery-nya cepat untuk bisa dipergunakan sebelum 2024,” tantangnya kepada manajemen Freire.  Menteri Trenggono menyatakan tak hanya kapal pengawas yang mumpuni dibutuhkan, tetapi kapal riset oseanografi yang mampu mendukung kegiatan marine survey juga dibutuhkan oleh KKP.  “Kapal pengawas perikanan butuhnya sekitar 5 atau 6, untuk kapal oseanografi riset satu unit. Armada ini akan dibutuhkan untuk mendukung roadmap ekonomi biru Indonesia nantinya,” ulasnya.  Menteri Trenggono pun mengharapkan Freire bisa memberikan penawaran yang menarik ke Indonesia dalam pengadaan kapal, seperti pembiayaan dengan fasilitas kredit ekspor didukung bunga rendah dan tenor panjang.  “Soal teknis perencanaan bisa berdiskusi dengan Bappenas. Selain itu untuk alih teknologi harapannya Freire mengajak mitra lokal di Indonesia untuk membangun kapal nantinya,” katanya.  Menanggapi permintaan dari Menteri Trenggono, Director General Freire, Marcos Freire menyatakan siap membantu KKP dalam memperkuat armadanya. “Kami siap bekerjasama, mulai dari menyediakan skema pembiayaan yang menarik, menggandeng mitra lokal untuk transfer teknologi, bahkan mengupayakan delivery sekitar 2,5 tahun untuk kapal pertama, disusul nantinya 6 bulan untuk kapal kedua dan selanjutnya,” katanya.  Sekadar diketahui, Construcciones Navales P. Freire adalah perusahaan milik keluarga yang didirikan pada tahun 1895 oleh Paulino Freire di Vigo (Spanyol).  Saat ini, Freire terkenal sebagai galangan kapal yang memiliki kemampuan bertaraf internasional untuk membangun dan memperbaiki kapal dengan spesifikasi tinggi dan berteknologi modern seperti kapal lepas pantai, oseanografi, hidrografi, penelitian, kapal penangkap ikan modern, kapal pesiar mewah, kapal patroli, dan kapal tunda.  Kapal buatan galangan ini yang dikenal di Indonesia adalah kapal latih TNI AL dalam bentuk kapal layar tiang tinggi (tall ship), KRI Bima Suci.  Sementara, KKP melalui Ditjen PSDKP baru memiliki 30 kapal pengawas perikanan. Idealnya untuk menjaga kekayaan laut Indonesia, KKP harus mempunyai minimal 70 kapal.  Dua kapal terbaru yang dimiliki Ditjen PSDKP selama kepemimpinan Menteri Trenggono adalah Hiu 16 dan 17 yang termasuk kapal kelas C dengan panjang 30-40 meter berkecepatan laju 29 knot.  Kedua kapal tersebut selain yang tercepat lajunya, juga telah dilengkapi alat navigasi canggih, seperti Global Positioning System, Navigator Platter, Auto Pilot, Magnetic Compass Reflector, Automatic Identification System serta Electronic Chart Display and Information System. Selain itu kapal tersebut telah dilengkapi drone sebagai alat pendokumentasian kegiatan menghentikan, memeriksa, membawa, dan menahan (Henrikhan) kapal ilegal fishing.

Menteri Trenggono Lirik Galangan Kapal Freire Shipyard Spanyol

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#menteri trenggono

Berita Terkini