<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/21/Yonhap-8-3812074700.jpg" alt="Menteri Tenaga Kerja Korea Selatan Kim Young Hoon (kanan) berbicara dalam konferensi pers di Pusat Pers di Seoul (20/10). (Yonhap)" width="100%">
<figcaption>Menteri Tenaga Kerja Korea Selatan Kim Young Hoon (kanan) berbicara dalam konferensi pers di Pusat Pers di Seoul (20/10). (Yonhap)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Tenaga Kerja Korea Selatan, Kim Young Hoon, pada Senin (20/10) menolak dengan tegas usulan untuk mengurangi kuota visa E-9 bagi pekerja asal Kamboja. Dilansir dari Korea Times, seruan tersebut muncul akibat meningkatnya kemarahan publik setelah terjadinya kasus penculikan dan tindak kriminal lain yang menimpa warga Korea Selatan di Kamboja. Dalam konferensi pers bersama media asing di Seoul, Kim menegaskan bahwa tidak tepat jika pemerintah Kamboja diminta bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukan warganya, maupun jika Korea Selatan menanggapi kasus tersebut dengan mengurangi kuota pekerja migran Kamboja. "Kami tidak memiliki rencana untuk menyesuaikan alokasi E-9 Kamboja saat ini," ujar Kim seperti yang diberitakan Korea Times. Kim menegaskan bahwa pemotongan kuota atau pembatasan izin kerja secara sepihak, hanya karena adanya insiden terisolasi, berpotensi menimbulkan stigma negatif terhadap pekerja asal Kamboja yang sudah sah bekerja di Korea Selatan. Langkah semacam itu, lanjutnya, juga bisa merusak hubungan kerja sama yang telah terjalin baik antara kedua negara. Pernyataan tersebut muncul di tengah meningkatnya kasus kejahatan yang menargetkan warga Korea Selatan oleh sindikat kriminal berbasis di Kamboja, yang memicu perdebatan mengenai arah masa depan kerja sama ketenagakerjaan bilateral. Sejak penandatanganan perjanjian pengiriman tenaga kerja pada 2006, Kamboja menjadi negara asal pekerja E-9 terbesar kedua di bawah sistem Employment Permit System (EPS), setelah Nepal. Kementerian Ketenagakerjaan dan Perburuhan Korea Selatan kini dikabarkan sedang meninjau kembali nota kesepahaman (MoU) dengan Kamboja untuk melihat apakah terdapat klausul yang dapat diterapkan dalam menangani situasi kriminal terbaru di negara tersebut. Visa E-9 sendiri memungkinkan perusahaan di Korea Selatan mempekerjakan tenaga asing di sektor-sektor yang kekurangan tenaga kerja, seperti manufaktur, pertanian, perikanan, dan konstruksi. Tahun ini, pemerintah Korea Selatan menetapkan total kuota visa E-9 sebanyak 130.000. Di tengah penurunan jumlah tenaga kerja domestik dan meningkatnya fenomena depopulasi di daerah, Kim menekankan bahwa pekerja asing merupakan mitra penting yang membantu menopang perekonomian nasional. Ia menambahkan bahwa pemerintahan Presiden Lee Jae Myung berkomitmen menciptakan lingkungan kerja yang stabil, inklusif, dan aman bagi semua pekerja, baik warga lokal maupun tenaga asing, agar dapat bekerja tanpa diskriminasi. &ldquo;Kami sedang menyiapkan kerangka kerja, manajemen tenaga kerja yang lebih sistematis dan mekanisme dukungan terintegrasi untuk pekerja asing, sambil terus memperkuat perlindungan hak dan kesejahteraan mereka,&rdquo; kata Kim. (*)

Menteri Ketenagakerjaan Korea Selatan tolak seruan pemotongan kuota pekerja asal Kamboja pasca-penculikan

Menteri Tenaga Kerja Korea Selatan Tolak Kurangi Kuota Visa Pekerja Kamboja di Tengah Kasus Kriminal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/23/WhatsApp-Image-2023-12-23-at-065906-2290882906.jpg" alt="Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah (kiri)." width="100%">
<figcaption>Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah (kiri).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah bertandang di Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (Unusa) Bersama pelaku seni kreatif Bayu Skak. Ida mengingatkan kepada ratusan mahasiswa dan SMA/SMK sederajat tentang jumlah pengangguran di Indonesia. Ida menyebutkan, saat ini, jumlah pengangguran di Indonesia masih didominasi lulusan SMA/SMK sederajat. Berdasar catatan Kemenaker, saat ini, jumlah pengangguran di Indonesia 7,68 juta orang. Nah, dari angka itu, lebih kurang 17 persen lulusan SMA/SMK/sederajat. Nah, lantas, apakah lulusan sarjana atau diploma tidak ada dalam kelompok pengangguran? Ternyata, angkatan kerja dari lulusan sarjana atau diploma juga ikut menyesaki daftar pengangguran di Indonesia. &rdquo;Untuk lulusan sarjana atau diploma, persentase pengangguran sampai di angka 10 persen dari jumlah pengangguran di Indonesia,&rdquo; terang Ida saat ditemui di Menaker Talks di Surabaya, Unusa. Itu artinya, menurut dia, 10 persen dari 7 juta, angkatan kerja dari lulusan sarjana atau diploma yang menganggur lebih kurang 700 ribu orang. Pihaknya Bersama pihak terkait, termasuk dengan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Dia menambahkan, mayoritas penyebab pengangguran yakni tidak cocok ketersediaan lapangan pekerjaan dengan jurusan yang diambil angkatan kerja. Ida optimistis, tahun depan, angka pengangguran di Indonesia akan turun kembali. &rdquo;Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Perpres 69/2022 yang mengatur mengenai revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi,&rdquo; tambah Ida Fauziah, perempuan kelahiran Mojokerto, Jawa Timur, itu.

Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah menyebutkan, jumlah pengangguran di Indonesia masih didominasi lulusan SMA/SMK lebih kurang 17 persen

Di Surabaya, Menaker Ingatkan Pengangguran Terbuka Didominasi dari Lulusan SMA/SMK

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/13/Mobil-Bursa-Kerja-3267073389.jpeg" alt="Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah meluncurkan Mobil Bursa Kerja yang merupakan inovasi layanan pusat pasar kerja Kementerian Ketenagakerjaan." width="100%">
<figcaption>Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah meluncurkan Mobil Bursa Kerja yang merupakan inovasi layanan pusat pasar kerja Kementerian Ketenagakerjaan.</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com -&nbsp;Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah meluncurkan Mobil Bursa Kerja yang merupakan inovasi layanan pusat pasar kerja Kementerian Ketenagakerjaan. Peluncuran ditandai dengan penekanan tombol sirine. Menaker mengatakan, mobil bursa kerja digunakan untuk menyebarluaskan informasi layanan pasar kerja di dalam dan luar negeri secara berkeliling di berbagai lokasi strategis hingga di pelosok negeri, baik di desa maupun di kota, seperti di car free day, job fair, layanan ke sekolah, perguruan tinggi, dan kawasan industri. "Semoga mobil bursa kerja ini memberikan manfaat untuk masyarakat luas, khususnya para pencari kerja," ucap Menaker di Jakarta, Minggu (13/8/2023). Peluncuran mobil bursa kerja ini bagian dari rangkaian acara Puncak Peringatan HUT ke-76 Kemnaker. Menaker juga menjelaskan, mobil bursa kerja ini hadir sebagai solusi mobilitas yang memberi pengalaman baru dalam menghubungkan pencari kerja dengan peluang pekerjaan secara efektif dan efisien. "Mobil bursa kerja ini memiliki desain yang eye catching dan modern dengan tujuan untuk memudahkan akses bagi pengguna layanan pasar kerja. Sekaligus&nbsp;menjadi jembatan merangkul era digital dengan tetap mempertahankan elemen interaksi sosial yang penting dalam pemberian layanan," ucapnya. Selain meluncurkan mobil bursa kerja, pada acara ini Menaker juga memberikan santunan kepada 152 yatim piatu, dan memberikan alat bantu bagi 76 pekerja disabilitas.

Mobil bursa kerja digunakan untuk menyebarluaskan informasi layanan pasar kerja di dalam dan luar negeri secara berkeliling di banyak tempat

Menaker Ida Fauziyah Luncurkan Mobil Bursa Kerja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/IMG_20211129_103009-1.jpg" alt="Sejumlah buruh melakukan aksi unjuk rasa di depan Balai Kota Jakarta menuntut revisi penetapan UMP 2022, Senin (29/11). Dewa Ketut Sudiarta Wiguna/Antara" width="100%">
<figcaption>Sejumlah buruh melakukan aksi unjuk rasa di depan Balai Kota Jakarta menuntut revisi penetapan UMP 2022, Senin (29/11). Dewa Ketut Sudiarta Wiguna/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah meninjau ulang formula penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022.  ”Kami mengusulkan dan mengharapkan kepada Ibu Menteri untuk dapat meninjau kembali formula penetapan UMP sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan,” demikian keterangan Anies melalui surat kepada Menaker yang salinannya diterima wartawan seperti dilansir dari Antara di Jakarta, Senin (29/11).  Menurut dia, usul peninjauan formula penetapan UMP itu agar dapat memenuhi asas keadilan dan hubungan industrial yang harmonis. Sehingga, kesejahteraan pekerja atau buruh dapat terwujud.  Permintaan Anies itu dituangkan dalam surat kepada Menaker pada 22 November terkait usul peninjauan kembali formula penetapan UMP. Dalam surat itu, Anies menjelaskan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diharuskan untuk menerapkan penghitungan UMP sama persis atau sesuai dengan formula Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021yang dituangkan kembali menjadi Keputusan Gubernur Nomor 1395 Tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2022.  Kemudian, Pemprov DKI diharuskan untuk menetapkan/mengumumkan sebelum tanggal 21 November 2021. Keputusan Gubernur itu, lanjut Anies, dibuat semata-mata agar tidak melanggar ketentuan di atas.  ”Di sisi lain, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melihat ada ketidaksesuaian dan tidak terpenuhinya rasa keadilan antara formula penetapan UMP dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dengan kondisi senyatanya di lapangan,” papar Anies.  Berdasar formula dari Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021, kenaikan UMP di DKI Jakarta pada 2022 hanya Rp 37.749 atau 0,85 persen menjadi Rp 4.453.935 per bulan. Kenaikan yang hanya Rp 38 ribu itu dirasa amat jauh dari layak dan tidak memenuhi asas keadilan. Mengingat peningkatan kebutuhan hidup pekerja atau buruh terlihat dari inflasi di DKI Jakarta yaitu sebesar 1,14 persen.  Dalam kurun waktu enam tahun terakhir, rata-rata kenaikan UMP DKI Jakarta adalah sebesar 8,6 persen yakni pada 2016 sebesar 14,8 persen, kemudian pada 2017 sebesar 8,2 persen, 2018 sebesar 8,7 persen, 2019 sebesar 8 persen, 2020 mencapai 8,5 persen, dan 2021 sebesar 3,2 persen.  Selain itu, Anies menambahkan, terdapat dinamika pertumbuhan ekonomi yang tidak semua sektor lapangan usaha pada masa pandemi Covid-19 mengalami penurunan. Sebagian sektor bahkan mengalami peningkatan misalnya sektor transportasi dan pergudangan, informasi dan komunikasi, jasa keuangan, jasa kesehatan, dan kegiatan sosial, berdasar data BPS DKI Jakarta Pertumbuhan Ekonomi Triwulan III-2021.  Menurut Anies, Provinsi DKI Jakarta merupakan satu-satunya provinsi yang tidak memiliki upah minimum kabupaten/kota. Sehingga, upah minimum provinsi menjadi ketetapan final yang berlaku di semua wilayah kota/kabupaten.  ”Sementara belum ada formula penetapan UMP yang baru, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang melakukan kaji ulang penghitungan UMP 2022 dan pembahasan kembali dengan semua stakeholder untuk menyempurnakan dan merevisi Keputusan Gubernur dimaksud agar prinsip keadilan bisa dirasakan,” terang Anies.

Gubernur Anies Minta Menaker Tinjau Ulang Formula Penetapan UMP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/Menteri-Ketenagakerjaan-RI-Ida-Fauziyah-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com -  Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mendorong tenaga pengawas dan mediator ketenagakerjaan untuk berkoordinasi bersama tim Satgas pencegahan Covid-19 dalam mengawal pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, khususnya untuk perlindungan hak pekerja.  Menurutnya, Koordinasi Kadisnaker Provinsi, Kabupaten atau Kota yang intensif dengan aparat penegak hukum lain di masa PPKM Darurat ini, diyakini akan menciptakan suasana kondusif bagi keberlangsungan usaha. Sebab kehadiran pengawas ketenagakerjaan, polisi, TNI, dan Satpol PP dalam waktu bersamaan saat pelaksanaan PPKM Darurat, dikhawatirkan akan menimbulkan iklim kurang kondusif bagi keberlangsung usaha.  “Kita tak ingin PPKM Darurat ini menciptakan suasana yang tidak kondusif bagi keberlangsungan usaha. Karenanya diperlukan kordinasi yang intensif dengan aparat penegak hukum yang lain," ujarnya dalam keterangannya, Sabtu (10/7).  Ida Fauziyah menjelaskan, meskipun Kemnaker memiliki dasar hukum untuk melakukan penegakan pelaksanaan K3 di perusahaan, namun dalam suasana saat PPKM saat ini, dibutuhkan kordinasi dengan aparat hukum lain, yang juga melaksanakan penegakkan pelaksanaan PPKM darurat.  “Koordinasi ini penting, agar fungsi masing-masing aparat penegak hukum dapat dilaksanakan secara efektif dan di sisi lain juga tidak membuat perusahaan semakin tertekan dengan adanya kunjungan-kunjungan pemeriksaan yang tak teroganisir dengan baik," tuturnya.  Ida Fauziyah menambahkan, langkah lain yang perlu dilakukan Pengawas Ketenagakerjaan dalam melakukan pengawasan yakni pertama, tindakan preventif-edukatif, sebagai upaya pembinaan atau sosialisasi pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19 di tempat kerja. “Saya Ingin sampaikan juga ke Kadin, Apindo, kita sepakat penting mendahulukan preventif-edukatif," katanya.  Langkah berikutnya, lanjutnya, bagi Pengawas Ketenagakerjaan yakni tindakan represif non justicial. Hal ini merupakan upaya pemenuhan peraturan UU Ketenagakerjaan, termasuk kepatuhan PPKM darurat dengan cara memberikan peringatan berupa nota pemeriksaan agar perusahaan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk PPKM dengan batas waktu tertentu.  “Setelah itu baru mengambil langkah represif justicial yakni upaya paksa melalui lembaga pengadilan untuk mematuhi ketentuan peraturan UU Ketenagakerjaan, termasuk ketentuan PPKM darurat dengan melakukan proses penyidikan oleh pengawas ketenagakerjaan selaku penyidik pegawai negeri sipil (PPNS)," imbuhnya.  Dengan tahapan-tahapan tersebut, Ida Fauziyah masih berharap dengan menciptakan iklim ketenagakerjaan yang kondusif, preventif-edukatif dan seterusnya, suasana kondusif di tengah PPKM darurat itu bisa tercipta.  Ia kembali menegaskan, PPKM darurat ini membutuhkan komitmen dari semua pihak. Lama atau tidaknya keberlangsungan PPKM darurat sangat tergantung dari konsistensi seluruh pihak menjalankan PPKM darurat ini. Semakin tak konsisten semua pihak menjalankannya, tentu semakin lama proses PPKM darurat ini.  “Jadi lama atau tidak, tergantung dari kita semua. Tidak hanya pemerintah, tapi juga Pemda, perusahaan, pekerja, masyarakat, seluruhnya punya tanggung jawab besar dan tanggung jawab sama untuk konsisten menjalankan pelaksanaan PPKM darurat tersebut,“ pungkasnya.

Menaker: Kerjasama Semua Pihak Bisa Kurangi Tekanan Dunia Usaha

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Ida-Fauziah-Raka-Denny.jpg" alt="Ida Fauziah di Istana Negara, Selasa (22/10). (Raka Denny/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ida Fauziah di Istana Negara, Selasa (22/10). (Raka Denny/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pemerintah menyediakan kuota 2 juta untuk mengisi program kartu Pra-Kerja tahun depan. Jumlah tersebut nantinya tidak dibagi rata. Tapi, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah.  Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah menuturkan, ada variabel yang dijadikan pertimbangan untuk pembagian kuota program kartu Pra-Kerja ini. Di antaranya, tingkat pengangguran terbuka (TPT), jumlah pekerja mudahnya, hingga lowongan kerjanya di daerah tersebut.  ”Kalau daerah itu TPT-nya tinggi, akan mendapatkan kesempatan lebih banyak dari yang lebih rendah. Jadi kuota tiap daerah beda,” ujarnya ditemui usai rapat bersama Komisi IX DPR RI, di kompleks Senayan, Rabu (20/11).  Jika berdasar pada tingginya angka TPT tersebut, maka dipastikan Banten, Jawa Barat, Maluku, Kepulauan Riau (Kepri), dan Sulawasi Utara bakal mendapat jatah kuota lebih banyak. Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) Agustus 2019, kelima provinsi tersebut menempati posisi lima teratas untuk TPT tertinggi.  ”Paling rendah Bali sebesar 1,52 persen. Sementara tertinggi Banten yakni 8,11 persen,” ungkap Ida.  Hanya saja, fakta tersebut agak kontradiktif dengan potensi lowongan kerja. Pasalnya, Jawa Barat, Banten, dan Kepri masuk di deretan provinsi yang memiliki lowongan kerja terbanyak. Artinya, para tenaga kerja di sana tidak terserap dengan baik.  Menaker mengakui adanya kesenjangan tersebut. Dia berdalih, kondisi tersebut terjadi lantaran link and match tidak nyambung. Lalu, kebutuhan demand tidak sesuai dengan jumlah pengangguran yang ternyata lebih banyak. Oleh sebab itu, lanjut dia, perlu adanya peningkatan kompetensi melalui pendidikan vokasi.  Bagi yang ingin mendaftar program ini syaratnya mudah. Cukup memenuhi tiga syarat, yakni warga negara Indonesia (WNI), berusia 18 tahun, dan tidak sedang terdaftar dalam pendidikan formal. Dan satu lagi, siapa cepat, dia yang dapat.  "First in first served. Artinya, siapa yang lebih dulu mendaftar bakal jadi yang pertama ikut,” ungkap Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.  Pendaftaran sendiri dapat dilakukan secara online melalui laman resmi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), start up yang bekerja sama, atau offline di balai latihan kerja (BLK) yang terdaftar. Saat ini, Kemenaker masih menyeleksi BLK mana saja yang kompeten untuk melatih calon peserta kartu pra kerja nanti.  Terkait rencana tersebut, Anggota Komisi IX Dewi Aryani meminta pemerintah meninjau ulang prasyarat untuk bisa mengikuti program tersebut. Di antaranya perihal batasan usia maksimal dan kondisi sosial dari calon peserta.  ”Karena nggak ada batas umurnya, jangan sampai usia 50 tahun juga dapat,” tegasnya.  Dia juga tak setuju jika tak ada syarat status sosial. Hal ini membuka celah bagi mereka yang berkecukupan secara ekonomi, namun karena malas bekerja dan iseng ikut program tersebut.  “Harus ada klasifikasi dia miskin. Kartu Pra-Kerja ini wajib tepat sasaran,” tutur politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut.

Kartu Prakerja Disesuikan dengan Kebutuhan Setiap Daerah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/menkeu-eca.jpg" alt="Menkeu Sri Mulyani Indrawati (tengah) saat hadir dalam rapat kerja dengan Komisi XI di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (4/11//19). Rapat membahas pelelangan Surat Utang Negara (SUN). FOTO: HENDRA EKA" width="100%">
<figcaption>Menkeu Sri Mulyani Indrawati (tengah) saat hadir dalam rapat kerja dengan Komisi XI di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (4/11//19). Rapat membahas pelelangan Surat Utang Negara (SUN). FOTO: HENDRA EKA</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Resesi ekonomi global kini benar-benar jadi ancaman nyata. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, ekonomi dunia saat ini tinggal tunggu waktu masuk kategori resesi. Hal itu tecermin dari proyeksi International Monetary Fund (IMF) yang kembali menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia menjadi 3 persen.  Penurunan proyeksi tersebut tercatat kali keempat dilakukan IMF tahun ini. Awalnya, pada April lalu, IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global 3,2 persen.  "Menurut IMF, 3 persen masuk kategori resesi dunia. Meski untuk masing-masing negara resesi ekonomi itu kalau pertumbuhan ekonominya dua kali kontraksi," ujar dia dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Senin (4/11).  Mantan managing director World Bank itu mengungkapkan, kondisi resesi disebabkan persoalan perang dagang antara AS dan Tiongkok. Pertumbuhan ekonomi dunia yang mengalami pelemahan hebat tersebut berimbas terhadap kinerja perdagangan negara-negara di dunia.  Dengan demikian, volume perdagangan dunia juga diperkirakan hanya bisa tumbuh 1,1 persen. Angka pertumbuhan itu merupakan yang terlemah sejak 10 tahun lalu, saat krisis global yang terjadi pada 2008–2009.  Kendati demikian, dia masih optimistis dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menurut dia, Indonesia masih lebih baik daripada negara-negara lain. Dia mencontohkan kondisi di Jerman.  Menurut dia, Jerman yang merupakan negara dengan ekonomi terbesar di Eropa sempat mengalami pertumbuhan PDB negatif 0,1 pada kuartal II 2019. Ekonomi Singapura juga sempat tumbuh negatif 3,3 persen pada kuartal yang sama.  "Indonesia masih stabil di atas 5 persen, Singapura sempat negative growth. Vietnam masih cukup tinggi. Eropa, Inggris, Jepang, India bahkan merosot di kisaran 5 persen. Thailand, Filipina terpengaruh juga. Jadi, itu perlu kita waspadai," tuturnya.  Di tempat lain, Presiden Joko Widodo menggelar pertemuan bilateral dengan Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva di sela rangkaian acara KTT Ke-35 ASEAN. Pertemuan keduanya berlangsung di Impact Exhibition and Convention Center pada Minggu (3/11). Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, dalam pertemuan tersebut, keduanya banyak bertukar pikiran mengenai situasi ekonomi dunia dan ASEAN.  Kristalina menyampaikan, perekonomian dunia sedang mengalami perlambatan, bahkan mengalami pertumbuhan terendah dalam satu dekade terakhir. Ekonom asal Bulgaria itu juga menyoroti banyaknya ketidakpastian yang diciptakan akibat tensi ekonomi dan politik.  Menurut dia, perlambatan ekonomi tidak hanya terjadi pada sektor perdagangan, tetapi juga pada investasi dan manufaktur yang selama ini menjadi mesin pertumbuhan. "Di sisi lain, direktur pelaksana IMF melihat bahwa kondisi ASEAN lebih baik dan ia bilang ekonomi ASEAN masih bright spot in the world economy," tutur Retno mengutip Kristalina.  Sementara itu, Jokowi menyampaikan prioritas pemerintah Indonesia dalam lima tahun ke depan. Yakni, pengembangan sumber daya manusia (SDM), melanjutkan pembangunan infrastruktur, reformasi struktural, dan penyederhanaan peraturan-peraturan.  PERTUMBUHAN EKONOMI GLOBAL  2016 | 3,4 persen  2017 | 3,8 persen  2018 | 3,6 persen  2019* | 3,0 persen  2020* | 3,4 persen (dengan risiko turun)  PERTUMBUHAN PERDAGANGAN GLOBAL  2016 | 2,2 persen  2017 | 5,5 persen  2018 | 3,6 persen  2019* | 1,1 persen  2020* | 3,2 persen (dengan risiko turun)  Keterangan: *Proyeksi

IMF Koreksi Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi, Ancaman Resesi di Depan Mata

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/HANIF-DHAKIRI-JAWA-POS.jpg" alt="EKS MENTERI KETENAGAKERJAAN HANIF DHAKIRI (JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>EKS MENTERI KETENAGAKERJAAN HANIF DHAKIRI (JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Toko Swalayan Giant yang sahamnya dimiliki oleh PT Hero Supermarket Group Tbk kembali menutup enam gerai tokonya yang berada di Jabodetabek. Dengan penutupan gerai tersebut, diperkirakan hampir 300 karyawan kini nasibnya masih belum jelas oleh pihak perseroan.  Ditanya hal itu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Muhammad Hanif Dhakiri mengaku belum mengetahui kabar penutupan 6 toko swalayan yang dimiliki Hero Grup tersebut. Kendati demikian, Hanif menyatakan akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu ke timnya di Kemenaker. Tentunya, mengenai nasib karyawan yang terancam di PHK oleh perseroan.  "Aku belum cek. Nanti saya harus cek terlebih dahulu karena baru datang," kata Hanif di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (24/6).  Biasanya, kata Hanif, setiap tahun pihaknya akan menerima laporan mengenai jumlah PHK yang terjadi di Indonesia. Dari laporan itu, juga akan dijabarkan mengenai nasib karyawan yang telah ditangani atau belum ditangani oleh perseroan.  "Yang ini (laporan PHK dari PT Hero) belum. Karena saya baru datang sehingga harus dicek dahulu," tuturnya.  Hanif mengatakan, fenomena banyaknya bisnis sektor ritel yang mulai tutup disebut dipengaruhi oleh perkembangan teknologi di Indonesia yang masif. Namun bagi dia, perkembangan teknologi tetap memiliki nilai plus dan minus terhadap penyerapan pekerjaan.  "Secara umum perkembangan teknologi yang tumbuh sangat masif pasti akan berdampak terhadap pengurangan pekerja disejumlah sektor, tapi sekaligus akan menciptakan kesempatan-kesempatan kerja yang baru. Antara yang hilang dan tumbuh akan muncul," tuturnya.  Karena itu, Sekretaris Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menyarankan masyarakat Indonesia untuk menyiapkan skill yang baik untuk menghadapi tantangan perubahan teknologi. Dengan skill yang mumpuni itu, para karyawan yang kehilangan pekerjaan akan mudah mendapatkan pekerjaan yang baru.  "Kuncinya di skill itulah kenapa pemerintah fokus betul kepada upaya mempersiapkan skill ini. Semacam kapasitas perlindungan diri karena kita sadar betul bahwa angkatan kerja kita didominasi lulusan SD SMP. Kalau pendidikan rendah pasti menghadapi PHK juga berat," pungkasnya.

Respons Menteri Hanif Saat Ditanya Rencana Penutupan 6 Gerai Giant

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/menaker-indonesia-terbuka-bagi-tenaga-kerja-asing-asal-penuh-ini_m_.jpg" alt="Petugas saat mengamankan sejumlah pekerja asing di Kalimantan Timur." width="100%">
<figcaption>Petugas saat mengamankan sejumlah pekerja asing di Kalimantan Timur.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah mengizinkan para pengusaha untuk mempekerjakan Tenga Kerja Asing (TKA) di Indonesia. Namun, harus memenuhi sejumlah persyaratan yang ketat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. “Intinya Indonesia tidak bebas tenaga kerja asing namun tidak melarang. Karena setiap TKA wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M Hanif Dhakiri di Kantor Kemenaker, Jakarta Selatan, Jumat (25/1). Salah satu syaratnya, TKA tidak diperbolehkan untuk menduduki jabatan yang membidangi urusan personalia. Hal itu sesuai dengan Undang-Undang 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Dia pun menyebut Indonesia merupakan negara terbuka yang tidak melarang keberadaan TKA. “Semua tenaga kerja asing yang sudah memenuhi ketentuan tentu boleh masuk,” kata dia. Hanif juga menegaskan, selama ini pemerintah telah menerapkan persyaratan ketat bagi penggunaan TKA. Pemerintah juga menindak tegas terhadap penggunaan TKA yang tidak sesuai ketentuan. “Tetapi yang tidak memenuhi ketentuan atau melanggar ketentuan, pemerintah melakukan tindakan tegas melalui pengawasan dan penegakan hukum ketenagakerjaan,” tegasnya. “Mereka wajib punya izin tinggal. Mereka wajib punya izin kerja. Mereka harus memenuhi syarat kompetensi, syarat pendidikan, hanya boleh bekerja di jabatan-jabatan tertentu, di waktu yang tertentu, di lokasi tertentu, harus membayar pajak dan lain sebagainya,” papar Hanif. Adapun dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI (Permenaker) 10/2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing, dijelaskan bahwa setiap TKA wajib: 1. Memiliki pendidikan yang sesuai dengan syarat jabatan yang akan diduduki oleh TKA 2. Memiliki sertifikat kompetensi atau memiliki pengalaman kerja sesuai dengan jabatan yang akan diduduki TKA paling kurang 5 (lima) tahun 3. Mengalihkan keahliannya kepada TKI pendamping yang dibuktikan dengan laporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan 4. Memiliki NPWP bagi TKA yang sudah bekerja lebih dari 6 (enam) bulan 5. Memiliki Itas untuk bekerja yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang.

Menaker: Indonesia Terbuka Bagi Tenaga Kerja Asing, Asal Penuhi Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/2019-pemerintah-bangun-1000-blk-di-pesantren_m_.jpg" alt="Menteri Ketenagakerjaan, Muhammad Hanif Dhakiri (kemeja putih) saat menghadiri pengukuhan mahasiswa baru Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya di Dyandra Convention Hall, Senin (3/9)." width="100%">
<figcaption>Menteri Ketenagakerjaan, Muhammad Hanif Dhakiri (kemeja putih) saat menghadiri pengukuhan mahasiswa baru Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya di Dyandra Convention Hall, Senin (3/9).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah akan memulai program pembangunan 1.000 Balai Latihan Kerja (BLK) gratis di tiap pondok pesantren (ponpes) di seluruh Indonesia tahun depan. Untuk merealisasikan program itu, pemerintah menganggarkan Rp 1 milyar untuk pembangunan tiap BLK yang di bangun di ponpes. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Muhammad Hanif Dhakiri tidak merinci bagaimana cara mengajukan pembangunan BLK. Ia hanya mengungkapkan, akan ada syarat dan ketentuan berlaku saat pihak ponpes mengajukan pembangunan BLK. "Nanti ada persyaratan teknis untuk mengajukan pembangunan BLK yang dapat dicek oleh pihak ponpes. Salah satunya, syarat luas lahan. Karena memang dibutuhkan ukuran lahan tertentu," kata Hanif di gedung Dyandra Convention Hall, Senin (3/9). Ditanya soal anggarannya, Hanif mengakui jumlah tersebut tidak terlalu besar. Hanya saja, dengan dana Rp 1 milyar itu, pihak ponpes setidaknya dapat menggelar workshop pelatihan kerja. "Itu anggaran per titik atau per pesantren. Memang tidak besar anggarannya. Tapi, paling tidak, cukup untuk membuat workshop. Peserta BLK-nya sendiri juga tidak terbatas usia dan latar belakang pendidikan," kata Hanif Hanif menuturkan, alasan pembangunan BLK di ponpes itu bertujuan mempercepat peningkatan kompetensi kerja di kalangan angkatan muda. Khususnya di pesantren. Karena, pembangunan akan terfokus pada pengembangan sumber daya manusia. Selain itu, juga dalam mensejahterakan masyarakat yang hanya lulusan SD dan SMP. "Karena itulah program pembangunan tersebut untuk meningkatkan akses dan mutu BLK itu sendiri. Artinya, kemudahan seseorang mendapat pelatihan kerja yang berkualitas," tutur Hanif. Hanif menambahkan, saat ini skema programnya sedang direvisi dan disusun. Karena masih digodok dan dikoordinasikan dengan Kementerian Keuangan dan BPJS Ketenagakerjaan. "Kami ingin program ini segera dimulai. Meski belim ideal. Karena, akan ada banyak regulasi yang harus dipersiapkan dan direvisi. Tapi paling tidak, tahun depan dapat segera dimulai programnya," katanya.

2019, Pemerintah Bangun 1.000 BLK di Pesantren

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#menteri tenaga kerja

Berita Terkini