<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/gelorakan-reformasi-birokrasi-syafurddin-undang-dunia-internasional_m_.jpg" alt="Menteri PANRB, Syafruddin. Syafruddin berencana menggelar simposium internasional di Nusa Dua, Bali. Simposium terkait keberhasilan reformasi birokrasi di Indonesia." width="100%">
<figcaption>Menteri PANRB, Syafruddin. Syafruddin berencana menggelar simposium internasional di Nusa Dua, Bali. Simposium terkait keberhasilan reformasi birokrasi di Indonesia.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Cuti bersama hari raya Idul Fitri 1440 H yang berlangsung selama 10 hari telah berakhir Minggu (9/6) lalu. Hari ini Aparatur Sipil Negara (ASN) telah kembali beraktivitas bekerja seperti biasa. Kemenpan RB pun melakukan pemantauan langsung terhadap ASN yang masih bolos pada hari pertama ini.  Pemantuan tersebut dipimpin langsung oleh MenPAN RB Syafruddin melalui layar raksasa di ruang command center lantai 3 Gedung Kemenpan RB di Jalan Sudirman, Jakarta Selatan, Senin (10/6). Sejak pukul 10.00 WIB, Kemenpan RB mencatat baru 11 dari 543 instasi kementerian/lembaga yang baru melaporkan absensi melalui aplikasi https://sidina.menpan.go.id.  "Kita kasih batas waktu sampai 15.00 WIB sore untuk melaporkan absensi para ASN," kata Syafruddin saat jumpa pers bersama awak media di Gedung Kemenpan RB, Senin (10/6).  Setelah pihak Kemenpan-RB mendapatkan seluruh laporan absensi dari instansi K/L, pihaknya baru akan menganalisis absensi yang dilaporkan oleh K/L paling lambat tiga hari atau pada Kamis (13/6) mendatang. Analisis ini diperlukan untuk mengetahui musabab atau penjelasan kenapa ASN tersebut tidak masuk kerja pada hari pertama.  Sebagaimana diketahui, ASN yang bakal diberikan sanksi yang tidak memberikan keterangan apapun. Sedangkan ASN yang diketahui melaporkan tengah cuti atau sedang keadaan sakit diperbolehkan untuk tidak masuk kerja. "Jadi kita gak boleh kita juga semena-mena," terangnya.  Syafruddin mengatakan, sanksi yang akan diberikan kepada ASN yang diketahu bolos pada hari pertama adalah beragam. Mulai dari teguran sampai dengan pemecatan seandainya ASN diketahui mangkir sampai 30 hari. Selain itu, pimpinan instansi K/L yang diketahui banyak ASNnya yang membolos akan dievaluasi oleh Kemenpan RB.  "Manakala instansinya banyak yang bolos pemimpinnya kita evaluasi juga," tuturnya.  Berdasarkan informasi yang tertera di layar Kemenpan RB, absensi ASN sejak pagi tadi cenderung baik. Dari 11 instansi yang telah dilaporkan, rata-rata kehadiran ASN telah mencapai di atas 90 sampai dengan 100 persen.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/SYAFRUDDIN-IGMAN2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Menteri PAN Reformasi Birokrsi Syafruddin memantau langsung kehadiran ASN melalui layar raksasa di ruang command center lantai 3 Gedung Kemenpan RB di Jalan Sudirman, Jakarta Selatan, Senin (10/6).(Igman Ibrahim/JawaPos.com)  Khusus ASN Kemenpan-RB ada dua orang yang diketahui tidak hadir tanpa keterangan (TK). Sedangkan ASN yang sedang cuti berjumlah 16 orang. Total ASN yang masuk pada hari pertama masuk kerja berjumlah 466 dari total 488 orang.  "Setelah ini, saya tidak hanya mengontrol lewat layar ini, saya akan terjun mensidak beberapa instansi. Kita harus tau kondisi lapanganya seperti apa. Tidak saya bocorkan tempatnya, nanti malah mereka siap-siap," pungkasnya.  Sebagai informasi, pemantauan langsung absensi hari pertama masuk setelah cuti hari raya Idul Fitri telah dilakukan sejak 2018 lalu. Informasi Kemenpan-RB, total ada 4,3 Juta ASN yang ada di seluruh Indonesia.  Pemantauan ini juga telah sesuai dengan Surat Edaran Nomor B/26/M.SM.00.01/2019 tentang Laporan Hasil Pemantauan Kehadiran Aparatur Negara Sesudah Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1440 H. Surat tersebut ditekan langsung oleh menpan-RB Syafruddin yang ditujukan kepada para pejabat pembina kepegawaian (PPK) instansi pusat dan daerah.  Surat tersebut berisikan perintah dari Kemenpan-RB untuk para PPK dan pejabat yang berwenang di instansi K/L untuk memantau kehadiran ASN seusai libur panjang lebaran. Laporan hasil pemantauan kehadiran ASN diinput melalui aplikasi https://sidina.menpan.go.id.

Pantau Kehadiran ASN, Baru 11 dari 543 Instansi Yang Laporkan Absensi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/syafruddin-masjid-harus-bersih-dari-kegiatan-politik-praktis_m_.jpg" alt="Waketum DMI, Syafruddin meminta masjid jauh dari politik praktis." width="100%">
<figcaption>Waketum DMI, Syafruddin meminta masjid jauh dari politik praktis.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Libur panjang menyambut perayaan Idul Fitri 1440 Hijriyah telah usai. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) jauh-jauh hari telah mengingatkan agar Apartur Sipil Negara (ASN) tidak membolos pascalibur panjang Hari ini, Senin (10/6) para abdi negara sudah harus kembali bekerja.  Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik KemenPAN-RB Mudzakir mengungkapkan Menteri Syafruddin memantau langsung kehadiran ASN di Command Centre pagi ini.  "Menteri Syafruddin, kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan pejabat terkait lainnya akan bersama-sama memantau kehadiran ASN melalui aplikasi https://sidina.menpan.go.id," jelas Mudzakir seperti dikutip JPNN.com, Senin (10/6).  Dikatakan, 27 Mei 2019 Menteri Syafruddin telah mengeluarkan surat no. B/26/M.SM.00.01/2019 tentang Laporan Hasil Pemantauan Kehadiran Aparatur Negara Sesudah Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1440 H. Surat tersebut ditujukan kepada para Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) instansi pusat dan daerah.  Dalam surat itu, KemenPAN-RB mendorong para PPK dan Pejabat yang Berwenang (Pyb) di seluruh instansi pemerintah, untuk melakukan pemantauan kehadiran ASN seusai cuti bersama hari raya idulfitri 1440 H, yakni Senin, 10 Juni 2019. Laporan Hasil Pemantauan Kehadiran ASN diinput melalui aplikasi https://sidina.menpan.go.id.  Bagi ASN yang tidak masuk kerja tanpa disertai alasan sah, akan dijatuhi hukuman disiplin karena melakukan pelanggaran terhadap kewajiban Pasal 3 Angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.  Untuk penjatuhan hukuman disiplin kepada ASN bisa dilaporkan kepada menpan-rb serta ditembuskan kepada kepala BKN paling lambat 10 Juli 2019. Apabila dalam proses pelaporan terdapat kesulitan, dapat dikirimkan melalui email asdep1.sdma@menpan.go.id.

Menpan RB Pantau Langsung Tingkat Kehadiran ASN Pagi Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/dunia-internasional-akui-kualitas-imam-masjid-indonesia_m_.jpg" alt="Wakil Ketua Umum DMI, Syafruddin ketika memberikan sambutan dalam acara pelantikan pengurus IPIM" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Umum DMI, Syafruddin ketika memberikan sambutan dalam acara pelantikan pengurus IPIM</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) H. Syafruddin mengukuhkan Pengurus Pusat Ittihad Persaudaraan Imam Masjid (IPIM) masa khimat 2019-2024 di Masjid Istiqlal Jakarta. Dalam pengukuhan tersebut Syafruddin yang juga sebagai Dewan Pelindung IPIM menjelaskan fungsi strategis yang dimiliki oleh seorang imam masjid. Menurutnya, Imam masjid merupakan motor penggerak untuk melahirkan manusia yang beriman, bertaqwa, dan berahlak mulia. "Membangun masjid merupakan hal penting, tetapi membangun manusia yang mau bersujud itu jauh lebih penting dan memerlukan waktu lebih lama daripada membangun masjid," ujar Syafrudin dihadapan Pengurus Pusat IPIM, di Jakarta, Selasa (4/3). Dalam sejarahnya, Masjid Nabawi memiliki peranan penting dalam perkembangan Islam karena memiliki imam yang berkarakter kuat yaitu Rasulullah SAW. Pada kesempatan itu, Syafruddin juga menyampaikan pesan dari Ketua Umum DMI, Jusuf Kalla, yang mengapresiasi kepengurusan IPIM dalam peran aktifnya untuk mengembangkan Islam di Indonesia. "Pak Jusuf Kalla tadi menyampaikan pesan melalui saya, beliau sangat mengapresiasi kontribusi positif yang telah ditunjukan pengurus IPIM selama ini dalam pengembangan kualitas imam masjid di Indonesia," kata Syafruddin yang juga menjabat sebagai Menteri PAN RB. Kualitas imam masjid di Indonesia saat ini sangat baik. Terbukti banyaknya permintaan dari dunia internasional agar Indonesia mengirimkan imam. "Emir Qatar melalui DMI meminta imam-imam Indonesia untuk mengajar dan menjadi pemimpin di masjid mereka. Bahkan saat saay berkunjung ke Uni Emirat Arab, dubes kita (Indonesia) mengatakan permintaan imam asal Indonesia sangat tinggi," ungkap Syafruddin. Menurutnya ini merupakan kesempatan baik bagi Indonesia untuk menunjukan kepada dunia bahwa Islam itu penuh kedamaian. Pada kesempatan itu Syafruddin juga menjelaskan program kerja yang dilakukan DMI selama ini yaitu memakmurkan dan dimakmurkan masjid. Selain itu juga DMI berhasil menyatukan seluruh organisasi remaja dan pemuda masjid yang ada di Indonesia saat ini. "Melalui DMI kami menyatukan seluruh organisasi remaja dan pemuda masjid dalam kepengurusan bersama agar langkah dan gerak mereka semakin selaras untuk perkembangan Islam," ucap Syafruddin. Ia juga menjelaskan saat ini DMI sedang membangun gedung yang nantinya akan ditempati secara bersama. "Insya Allah semua akan berada dalam satu tempat yang sama termasuk pengurus IPIM. Tujuannya agar memudahkan koordinasi," ujar Syafruddin yang disambut ucapan Alhamdullilah oleh para pengurus IPIM. Pengukuhan Pengurus Pusat IPIM dihadiri oleh Ketua Umum IPIM yang juga Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar. Hadir pula Plt Sekjend DMI yang juga pengurus IPIM Arief Rosyid dan seluruh pengurus baru IPIM yang berjumlah 75 orang. Syafruddin meminta para imam masjid untuk terus menjaga persatuan antara umat beragama di Indonesia. Selain itu juga saling membantu dengan sesama organisasi Islam yang ada. "Sebab organisasi Islam yang kuat menjadi modal utama bangsa Indonesia menghadapi tantangan yang ada," pungkasnya.

Dunia Internasional Akui Kualitas Imam Masjid Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/sakip-wilayah-iii-berhasil-hemat-anggaran-negara-rp-69-triliun_m_.jpg" alt="Menteri PAN Reformasi Birokrasi Syafruddin" width="100%">
<figcaption>Menteri PAN Reformasi Birokrasi Syafruddin</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin mengatakan, penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di 186 pemda Wilayah III berhasil menghemat anggaran hingga Rp 6,9 triliun sepanjang 2018.  “Melalui SAKIP, paradigma kinerja pemerintah diubah, bukan lagi hanya melakukan program yang dianggarkan, tetapi cara paling efektif dan efisien mencapai sasaran. Efisiensi atau penghematan yang berhasil dicapai dengan SAKIP, bukanlah kebocoran,” ujar Shafruddin dalam keterangannya di Makasar, Selasa (19/2). Dikatakan, penerapan SAKIP memastikan anggaran hanya dipergunakan untuk membiayai program ataupun kegiatan prioritas yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan. Penghematan anggaran terjadi dengan dihapusnya sejumlah kegiatan yang tidak penting dan yang tidak mendukung kinerja instansi. Kementerian PANRB melalui Kedeputian Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan (RB Kunwas) memberikan pendampingan kepada setiap pemerintah daerah guna menggelorakan perubahan di masing-masing daerah. Mantan Wakapolri ini berharap agar tata kelola kinerja seluruh kementerian/lembaga dan pemda, serta program programnya dapat berjalan secara tepat sasaran, efektif dan efisien. Dalam kesempatan itu, Menteri mengajak para kepala daerah untuk tidak lagi bekerja hanya untuk membuat laporan atau hanya untuk menyerap anggaran, namun sekarang waktunya bekerja fokus dari hulu ke hilir program. Efisiensi bukan hanya tentang cara memotong anggaran, tetapi juga penerapan manajemen berbasis kinerja. Sementara itu Deputi Bidang RB Kunwas Kementerian PANRB M. Yusuf Ateh menjelaskan hasil evaluasi yang disampaikan kepada Pemerintah Daerah bertujuan untuk mengukur perkembangan implementasi SAKIP serta melakukan pembinaan yang berkesinambungan. Kementerian PANRB setiap tahunnya melaksanakan evaluasi atas implementasi SAKIP pada seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Penyerahan hasil evaluasi SAKIP kali ini diperuntukkan bagi 186 pemda di wilayah III yang terdiri dari seluruh 174 pemerintah kabupaten/kota dan 12 pemerintah provinsi se-Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Dearah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Tengah.

SAKIP Wilayah III Berhasil Hemat Anggaran Negara Rp 6,9 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/serapan-anggaran-rendah-kemenpan-rb-diminta-cari-ahli-belanja-baik_m_.jpg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) agar memperbaiki serapan anggarannya di 2019. Sebab, tahun lalu serapan mereka termasuk yang rendah dibanding rata-rata kementerian/lembaga (K/L) lainnya. "Saya berharap untuk KemenPAN-RB, pak menteri (Syafruddin) untuk bisa merealisasikan belanja secara lebih baik. Karena tahun lalu kemenpan hanya belanja 85 persen dari anggaran yang kita sediakan, itu lebih kecil dari rata-rata (serapan anggaran) nasional yang mencapai 94 persen, jadi masih perlu ahli belanja yang baik," ujarnya di Kementerian PAN-RB, Jakarta, Kamis (31/1). Meski demikian, pihaknya senang karena KemenPAN-RB menggunakan anggaran dengan optimal. Dia berharap, kinerja itu bisa ditingkatkan lebih baik lagi tahun ini. "Tapi saya juga akan sangat senang kalau memang Kemenpan melakukan efisiensi dan transformasi, sehingga tidak perlu membelanjakan yang tidak perlu dibelanjakan," jelas dia. "Jadi saya tidak akan mengatakan 85 persen itu jelek, tapi dia saya harap menunjukan suatu semangat efisienasi dan kinerja yang tinggi. 2019 semangat itu tetap dijaga," tambahnya. Selain itu, Sri Mulyani membanggakan capaian negara sebesar 102,5 persen. Adapun rinciannya total penerimaan sebesar Rp 1.942,3 triliun dengan target dalam APBN 2018 sebesar Rp 1.894,7 triliun. Capaian ini realisasi pertumbuhannya sebesar 16 persen. "Pada 2018, kami berhasil mengumpulkan penerimaan negara 1942 t yaitu 102,3 persen dari target. Dengan penerimaan yang baik kami bisa mendukung belanja di kementerian lembaga dan daerah dalam rangka memperbaiki kesejahteraan rakyat," tandasnya. &nbsp;

Serapan Anggaran Rendah, KemenPAN-RB Diminta Cari Ahli Belanja Baik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/syafruddin-ajak-pemuda-muslim-hadapi-revolusi-industri-40_m_.jpg" alt="Menteri PANRB, Syafruddin ketika memberikan sambutan di acara Rakernas JPRMI, Minggu (20/1) malam." width="100%">
<figcaption>Menteri PANRB, Syafruddin ketika memberikan sambutan di acara Rakernas JPRMI, Minggu (20/1) malam.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin, mengajak semua pemuda untuk menghadapi tantangan global, salah satunya adalah revolusi industri 4.0. Ia juga menekankan untuk menjaga persatuan Indonesia sebagai negara yang pluralis. Hal tersebut disampaikan Menteri Syafruddin, saat menutup Rakernas Jaringan Pemuda dan Remaja Masjid Indonesia (JPRMI), di Jakarta Islamic Center, Minggu (20/1) malam. "Kita tidak bisa menghindari revolusi industri 4.0, kita harus menguasai kecanggihan teknologi," ujarnya. Penguasaan teknologi informasi, adalah salah satu jalan untuk mencapai visi Indonesia tahun 2045. Di usia 100 tahun kemerdekaan itu, Indonesia bercita-cita untuk menjadi lima besar negara di dunia. Untuk mencapai tujuan bersama itu, dibutuhkan sinergi antara pemuda Masjid dengan tokoh intelektual Muslim Indonesia. Sebagai Wakil Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI), Syafruddin mengatakan, dirinya menjembatani generasi muda Muslim dengan tokoh intelektual Muslim Indonesia, seperti Wakil Presiden Jusuf Kalla. Perjalanan menuju visi besar Indonesia itu, juga harus ditata dengan baik mulai dari sekarang. "Visi Indonesia 2045 itu ada di tangan kalian pemuda, bukan lagi di tangan saya," imbuhnya. Tak lupa, mantan Wakapolri ini juga mengajak seluruh pemuda masjid di Indonesia untuk menjaga kerukunan dan persatuan NKRI. Apalagi, Indonesia adalah negara yang terdiri dari banyak suku bangsa, budaya, dan agama. Menurutnya kemajuan peradaban Islam di dunia, terutama di Indonesia, harus sejalan dengan adat istiadat ketimuran. "Kita jaga bangsa yang plural ini. Kita jaga keseimbangan itu semua untuk menyongsong visi Indonesia 2045," pungkasnya.

Syafruddin Ajak Pemuda Muslim Hadapi Revolusi Industri 4.0

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pacu-layanan-ke-masyarakat-pemerintah-gagas-mal-pelayanan-publik_m_.jpg" alt="Menteri PAN RB Syafruddin saat meresmikan Mal Pelayanan Publik di Purwokerto, Jumat (18/1)." width="100%">
<figcaption>Menteri PAN RB Syafruddin saat meresmikan Mal Pelayanan Publik di Purwokerto, Jumat (18/1).</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Perbaikan layanan publik menjadi salah satu fokus pemerintah untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses kebutuhan administrasi kependudukan. Salah satunya dengan menghadirkan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang menyatukan pelayanan dari pemerintah pusat, daerah dan swasta dalam satu tempat. "Hadirnya MPP menyatukan pelayanan publik lintas kewenangan yang tadinya sulit dilakukan, dengan mengakomodir kearifan lokal," ujar Menteri PANRB, Syafruddin saat meresmikan MPP Banyumas, di Purwokerto, Kab. Banyumas, Jumat (18/1). Kementerian PANRB terus mendorong reformasi birokrasi sebagai bagian dari upaya perubahan tata kelola pemerintahan agar dapat menghadirkan pelayanan kepada masyarakat dengan kualitas yang semakin baik. Langkah ini dilakukan dengan memposisikan pemerintah sebagai representasi publik dengan membangun institusi publik yang berintegritas, responsif dalam pengelolaan kebijakan publik. Lahirnya Mal Pelayanan Publik merupakan tindak lanjut dari langkah pemerintah membuat pelayanan terpadu satu atap (PTSA), yang kemudian disusul dengan pembuatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu(PTSP). Pemerintah menghadirkan MPP Banyumas karena melihat potensi daerah dimana banyak warganya menjadi pekerja migran sebagai pahlawan devisa. "MPP ini sebagai prototipe yang menyatukan layanan terpadu satu atap untuk pelayanan penempatan dan perlindungan pekerja migran," ujar Menteri PANRB. Berdasarkan fakta yang ada, daerah yang telah memiliki MPP pertumbuhan ekonomi diharapkan akan berkembang secara pesat. Sebab semua proses pelayanan perizinan dapat dilakukan secara efisien. Oleh karena itu Kementerian PANRB mendukung penuh upaya penyederhanaan perizinan melalui sistem online single submission yang juga sejalan dengan pembangunan sistem pemerintahan berbasis elektronik (E-Goverment). "Saat berada di Korea, saya pelajari penerapan E-Goverment mengarahkan pengembangan pelayanan pemerintah secara maksimal dan tingkat kepuasan masyarakat mencapai puncak tertiggi," ungkap Syafruddin. Syafruddin berharap pembentukan MPP adalah jawaban bagi harapan publik tentang kemudahan perizinan dan kecepatan pelayanan. MPP ini menjadi tempat pelayanan terpadu dengan berbagai jenis layanan. Terdapat 7 instansi vertikal, Gerai Jateng dan 10 OPD Kabupaten yang memberi pelayanan antara lain Polres Banyumas, Kantor Imigrasi, BP3TKI Jateng, PBJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan Kantor Pelayanan Pajak dan Bank Jateng.

Pacu Layanan ke Masyarakat, Pemerintah Gagas Mal Pelayanan Publik