<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Menteri-Susi-Istimewa.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti melepasliarkan 173.800 ekor benih loster di Bali, Sabtu (13/7). Kegiatan tersebut dilakukan di dua tempat yakni perairan Pulau Nusa Penida dan Nusa Dua.  Benih lobster tersebut merupakan sebagian hasil ungkap kasus Direktorat Kriminal Khusus Polda Lampung. Bersama Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM), aparat menggerebek sebuah rumah di Teluk Betung Utara, Bandar Lampung yang menjadi tempat penampungan dan pengemasan paket benih lobster.  Di sana, petugas menemukan 306.650 ekor benih lobster. "Total barang barang bukti tersebut senilai Rp 47,3 miliar," ucap Kepala BKIPM Rina.  Susi menegaskan, sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2016, lobster, kepiting, dan rajungan di bawah ukuran normal panen dan sedang bertelur tidak boleh diambil dari perairan Indonesia. Jika dibiarkan akan mengancam keberlanjutan dan ketersediaan lobster di alam.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/menteri-Susi-1-Istmewa.jpg" alt="Menteri Susi Pudjiastuti saat melepasliarkan benih lobster di perairan Nusa Penida dan Nusa Dua (Istimewa for JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Susi Pudjiastuti saat melepasliarkan benih lobster di perairan Nusa Penida dan Nusa Dua (Istimewa for JawaPos.com)</figcaption>
</figure> Menteri Susi Pudjiastuti saat melepasliarkan benih lobster di perairan Nusa Penida dan Nusa Dua (Istimewa for JawaPos.com)  "Sebab, lobster belum bisa dibudidayakan di laboratorium secara in house," kata menteri asal Pangandaran itu.  Selain itu, penjualan benih lobster dianggap merugikan. Karena nilai jualnya kecil dibanding nilai jual lobster dewasa siap panen. Susi berharap, agar bibit lobster yang telah dilepasliarkan dibiarkan tumbuh di alam dan dipanen oleh nelayan saat sudah dewasa.  "Mudah-mudahan bisa tumbuh besar. Saya berharap semua sadar untuk tidak mengambil bibit-bibit lobster lagi. Kalau bibitnya diambil nanti habis lama-lama," pesannya.

Lepas Benih Lobster, Menteri Susi Pudjiastuti: Jangan Ditangkap Lagi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/kapalpatroli-KKP-agas.jpg" alt="Kapal asing ilegal berbendera Malaysia yang diamankan tim patroli KKP di Selat Malaka. (Kementerian Kelautan dan Perikanan for Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Kapal asing ilegal berbendera Malaysia yang diamankan tim patroli KKP di Selat Malaka. (Kementerian Kelautan dan Perikanan for Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Beberapa hari terakhir media sosial dibanjiri video amatir yang memperlihatkan kapal Indonesia dikejar kapal Malaysia. Tampak dalam video itu, lambung speedboat bertulisan Maritim Malaysia berada di samping kapal milik Indonesia. Katanya, kapal patroli Indonesia tidak berdaya dikejar tentara Malaysia.  Seorang netizen yang menyebarkan kabar itu adalah pemilik akun Andri Pam Pam (fb.com/chernobyl.theviking). Video yang di-posting Andri penuh dengan watermark. Bunyinya, "Kapal patroli Indonesia dikejar oleh coasguard Malaysia di perairan Indonesia."  Video itu juga dilengkapi narasi yang dikait-kaitkan dengan debat pilpres 13 April lalu. "Saat debat cawapres PAK PRABOWO mengatakan negara kita lemah. Dan sekarang terbukti. Kapal patroli Indonesia tak berdaya di kejar tentara Malaysia di area perairan Indonesia," tulisnya pada 11 April 2019.  https://www.facebook.com/chernobyl.theviking/videos/2153442141404726/  Video dengan durasi satu menit itu juga memperlihatkan cuplikan debat calon presiden antara Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Juga, menggabungkan beberapa video tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI).  Narasi yang ditulis Andri jelas ngawur. Berita tentang dua kapal yang bersitegang itu sudah diberitakan banyak media mainstream. Misalnya, jawapos.com yang memberitakan peristiwa itu pada 10 April 2019. Judulnya, <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/10/04/2019/anak-buah-menteri-susi-bersitegang-dengan-aparat-malaysia-di-selat-malaka/">Anak Buah Menteri Susi Bersitegang dengan Aparat Malaysia di Selat Malaka</a>.  Dalam berita itu disebutkan, pada 3 April 2019 radar KP Hiu 08 mendeteksi dua kapal ikan asing memasuki zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia di Selat Malaka. Satu jam kemudian, terlihat dua kapal tersebut berbendera Malaysia. Yakni, KM PKFB 1852 dan KM KHF 1256. Saat itu pula dilakukan pengejaran.  Hasil pemeriksaan, KKP mendapati alat tangkap trawl di dua kapal tersebut. Saat tim KKP membawa dua kapal asing itu, tiba-tiba muncul kapal Maritim Malaysia Penggalang 13 bersama tiga helikopter yang mengudara di atasnya. Awak kapal negeri jiran itu meminta KP Hiu 08 melepaskan dua kapal asing yang dicokok tadi.  "Permintaan tersebut ditolak awak KP Hiu 08. Awak kapal Penggalang 13 mencoba nego dengan meminta kembali satu kapal saja yang dilepas," terang Plt Direktur Jenderal PSDKP KKP Agus Suherman.  Selanjutnya, KP Hiu Macan Tutul 02 mengalami hal serupa enam hari kemudian. Mereka kembali menghentikan dua kapal asing. Satu berbendera Malaysia dan satunya tidak. Saat hendak dibawa ke Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), helikopter Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) juga meminta hal serupa. Namun, permintaan itu ditolak. Anda dapat mengakses berita itu di bit.ly/TangkapPencuriIkan.  &nbsp;  FAKTA  Kabar kapal patroli (KP) Indonesia yang dikejar tentara Malaysia adalah hoax. Justru, KP Indonesia telah menangkap kapal pencuri ikan dan menolak untuk melepasnya.

Anak Buah Menteri Susi Bukan Dikejar, Justru Tangkap Kapal Malaysia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/kapalpatroli-KKP-agas.jpg" alt="Kapal asing ilegal berbendera Malaysia yang diamankan tim patroli KKP di Selat Malaka. (Kementerian Kelautan dan Perikanan for Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Kapal asing ilegal berbendera Malaysia yang diamankan tim patroli KKP di Selat Malaka. (Kementerian Kelautan dan Perikanan for Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Upaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam memberantas kapal penangkap ikan ilegal di wilayah perairan Nusantara tidak selalu berjalan mulus. Dua kali kapal patroli (KP) Indonesia harus bersitegang dengan kapal maritim Malaysia. Mereka meminta kapal dengan bendera negara Malaysia dilepas. Kejadian tersebut sempat viral di instagram melalui unggahan awak tim KKP.  Yang pertama dialami oleh KP Hiu 08 pada 3 April lalu. Saat itu, pukul 07.20, radar KP Hiu 08 mendeteksi ada dua kapal ikan asing memasuki Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di Selat Malaka. Berselang satu jam kemudian, terlihat dua kapal berbendera Malaysia, KM. PKFB 1852 dan KM. KHF 1256 yang kemudian dilakukan pengejaran.  Hasil pemeriksaan, anak  buah Menteri Susi Pudjiastuti itu mendapati alat tangkap trawl di dua kapal tersebut. Lebih parah lagi, kedua kapal itu tidak disertai dengan izin. Atas penangkapan itu lima orang dengan kewarganegaraan Thailand dan dua orang Kamboja diamankan di Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Belawan untuk diperiksa.  Saat tim akan membawa dua kapal tangkapan itu, tiba-tiba KP Hiu 08 disatroni Kapal Maritim Malaysia Penggalang 13 bersama tiga helikopter yang mengudara di atasnya. Awak kapal Negeri Jiran itu meminta agar melepaskan dua kapal asing yang dicokok tadi.  ”Permintaan tersebut ditolak awak KP. Hiu 08. Awak kapal Penggalang 13 mencoba nego dengan meminta kembali satu kapal saja yang dilepas,” terang Plt. Direktur Jenderal PSDKP KKP Agus Suherman.  Selama negosiasi, tiga helikopter Malaysia terbang mengitari KP Hiu 08. Seperti mengintimidasi supaya permintaan mereka dituruti. Mereka juga mengejar hingga memasuki perairan Indonesia. Namun, negosiasi buntu. Tim KKP enggan menuruti permintaan tim maritim Malaysia. ”Mungkin karena dicuekin, kapal dan helikopter Malaysia itu mundur. Dua kapal asing itu tiba di dermaga PSDKP Belawan pukul 21.30.  Sementara itu, KP Hiu Macan Tutul 02 juga mengalami hal serupa enam hari kemudian. Kapal tim KKP itu menghentikan dan memeriksa KM. PKFA 8888 WPP-NRI 571 dengan bendera Malaysia yang disinyalir menangkap ikan secara illegal di Selat Malaka pukul 14.50 WIB. Berselang setengah jam, tim KKP kembali meringkus kapal asing dengan nomor PKFA 7878 yang tidak jauh dari lokasi penangkapan pertama. ”Tapi tanpa bendera,” terang Agus.  Kapal Malaysia itu diawaki 5 orang berkewarganegaraan Myanmar. Sedangkan kapal tanpa bendera lainnya didapati menggunakan alat tangkap trawl. Di dalamnya terdapat empat orang berkewarganegaraan Myanmar yang mengoperasikannya.  Saat hendak membawa dua Kapal itu ke PSDKP Belawan, helikopter Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) terbang rendah mengitari KP Hiu Macan Tutul 02. Melalui komunikasi radio, mereka meminta kepada tim KKP untuk melepaskan dua dari tiga kapal Malaysia yang diamankan. Tak puas, helicopter itu melakukan intervensi.  Agus menilai, tindakan tersebut merupakan pelanggaran kedaulatan. Untuk mencegah kejadian tersebut terulang. KKP akan didampingi oleh TNI Angkatan Laut dan Badan Keamanan Laut saat berpatroli. Harapannya, mampu menangkal dan melawan upaya intervensi pemerintah Malaysia di Wilayah Natuna Utara.  ”Kami akan segera mengirimkan surat permintaan kepada Kementerian Luar Negeri untuk melayangkan nota protes kepada Pemerintah Malaysia. Semoga Pemerintah Malaysia bisa mengambil langkah-langkah untuk mencegah kegiatan illegal fishing yang dilakukan oleh kapal-kapal perikanannya di perairan Indonesia,” tegas Agus.

Anak Buah Menteri Susi Bersitegang dengan Aparat Malaysia di Selat Malaka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/masuk-top-100-pemikir-global-susi-gini-gini-pemikiran-saya-diakui_m_.jpg" alt="Menteri Perikanan dan Kelautan Susi Pudjiastuti" width="100%">
<figcaption>Menteri Perikanan dan Kelautan Susi Pudjiastuti</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengaku senang dan bangga saat dirinya masuk ke dalam jajaran Top 100 Pemikir Global versi Foreign Policy. Susi masuk dalam kategori defense and security, bersanding dengan 10 nama lain dari beragam bidang dan negara. "Ya gembira, bangga. Gini-gini saya pemikirannya diakui gitu kan," jelas Susi ditemui di Kompleks Istana Kepresiden, Jakarta, Rabu (23/1). Susi pun mengaku bangga jika kategori yang diberikan itu karena keberhasilan dirinya dalam memberantas illegal fishing. Menurutnya, upaya yang dilakukan Susi sudah masuk kategori itu. Dalam memberantas illegal fishing, Susi menindak para pelakunya dengan meledakkan kapal. Kebijakan itu kerap menuai pro dan kontra. Bahkan atasan Susi di kabinet, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan juga sempat mengkritiknya. Atas penghargaan itu, Susi mengaku senang pemikirannya diakui. "Berarti aku dianggap pintar, dong. Pemikirannya dianggap bagus," jelasnya. Dalam daftar ini, Susi bersanding dengan orang-orang hebat lainnya di seluruh dunia. Berikut daftar lengkapnya: Qassem Suleimani - Komandan Pasukan Quds Iran Ursula von der Leyen - Menteri Pertahanan Jerman Olga Sanchez Cordero - Sekretaris Dalam Negeri Meksiko Abiy Ahmed - Perdana Menteri Ethiopia Gwynne Shotwell - Presiden dan COO SpaceX Alex Carp - Co-Founder dan CEP Palantir Eliot Higgins - Jurnalis dan Pendiri Bellingcat Vladislav Surkov - Ajudan Presiden Rusia Vladimir Putin Sheikh Hasina - Perdana Menteri Bangladesh Susi Pudjiastuti - Menteri Kelautan dan Perikanan RI.

Masuk Top 100 Pemikir Global, Susi: Gini-Gini Pemikiran Saya Diakui

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/nelayan-soal-cantrang-jokowi-yes-ibu-susi-no_m_.jpg" alt="Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti" width="100%">
<figcaption>Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo menggelar silaturahmi dengan Perwakilan Nelayan Seluruh Indonesia. Salah satu perwakilan nelayan, Agus Mulyono, mengungkap keberlanjutan mata pencahariannya gara-gara &lsquo;surat sakti&rsquo; Jokowi. Meski aturan itu telah dicabut sejak satu tahun lalu, namun penggunaan cantrang sempat dilarang hingga dilakukan razia. &ldquo;Alhamdulillah kita (bisa melanjutkan) hidup lagi. Tapi sayang tidak dibarengi dengan perizinan (legalitas), tapi surat sakti bapak (Presiden) itu kan sudah kita copy kita sebar ke teman-teman ini. Pak Presiden sudah boleh, (Jadi) engga ditangkap, sampai sekarang. Alhamdulillah,&rdquo; kata Agus yang berasal dari Lamongan di Istana Negara, Jakarta, Selasa (22/1). Agus yang juga menjabat sebagai Kepala Desa ini menuturkan, dari dulu mata pencahariannya adalah sebagai nelayan. Selama delapan bulan terakhir ini, ia mengaku sudah mulai ada perubahan. Dimana, ia dan kawan-kawan nelayan lain tidak lagi dirazia saat menangkap ikan memakai cantrang. Dalam kesempatan itu, ia pun meyakinkan kepada Presiden bahwa cantrang tidaklah merusak lingkungan. &ldquo;Belum ada razia, ramah lingkungan kok pak. Dan selama ini teman-teman nelayan sangat bersyukur, pak,&rdquo; kata Agus. Dia pun meminta legalitas penggunaan cantrang kepada Jokowi. Sebab, meski sudah dibolehkan lagi namun izin penggunaan alat tangkap itu belum ada. Dia berharap Presiden bisa segera mengesahkannya. Sehingga ia tidak perlu khawatir lagi jika sewaktu-waktu ada perubahan kebijakan. &ldquo;Walaupun sampai saat ini belum diperbaharui. Tidak apa-apa, selama bapak jadi presiden. Pak Jokowi tetap YES tapi Bu Susi No. terima kasih bapak,&rdquo; pungkas Agus.

Nelayan Soal Cantrang: Jokowi Yes, Ibu Susi No!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/alasan-menteri-susi-harus-terbitkan-izin-lokasi-reklamasi-teluk-benoa_m_.jpg" alt="Menteri KKP Susi Pudjiastuti" width="100%">
<figcaption>Menteri KKP Susi Pudjiastuti</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengaku telah mengeluarkan izin lokasi terkait reklamasi Teluk Benoa Bali. Namun, izin lokasi ini berbeda konteksnya dengan izin pelaksanaan reklamasi itu sendiri. Menteri KKP Susi Pudjiastuti pun angkat bicara mengenai alasan kenapa pihaknya harus mengeluarkan izin lokasi. &ldquo;Berdasarkan Perpres Sarbagita, ini menunjuk tata ruang di Benoa itu adalah Kawasan Proyek Strategis Nasional (KSN). KKP harus kasih, karena izin lokasi ini bukan izin reklamasi tetapi izin untuk membuat AMDAL di KLHK,&rdquo; kata Susi di kantornya, Jakarta, Jum&rsquo;at (21/12). Adapun, kata Susi, izin yang sama juga pernah diajukan PT Angkasa Pura I saat akan membangun perpanjangan apron bandara. Dia bilang selama tertulis dalam tata ruang bahwa itu merupakan Kawasan Strategis Nasional maka AP I boleh meminta izin lokasi. &ldquo;Buat apa AMDAL itu? Memperpanjang apron. Kalau itu tertulis tata ruangnya untuk strategis nasional berarti boleh meminta izin lokasi. Nah kemarin AP mau memperpanjang sampai yang ke konservasi kita tidak kasih,&rdquo; jelas Susi. Sebelumnya, Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Ditjen PRL) KKP, Brahmantya Satyamurti Poerwadi memastikan&nbsp; KKP belum pernah menerbitkan Izin Pelaksanaan Reklamasi dimaksud.&nbsp; "Ini hal yang keliru. KKP tidak memberi izin reklamasi di Teluk Benoa, melainkan izin lokasi reklamasi. Penerbitan izin lokasi dilakukan untuk menilai kesesuaian rencana tata ruang dengan rencana kegiatan," kata Brahmantya di Jakarta, Kamis (20/12).&nbsp; Dia membenarkan, permohonan izin lokasi reklamasi memang telah disampaikan PT Tirta Wahana Bali Internasional (TWBI).&nbsp; Pemohon telah melengkapi persyaratan izin, termasuk membayar PNBP sebesar Rp 13,076 miliar yang disetor ke kas negara. Brahmantya menyebutkan, izin lokasi reklamasi Teluk Benoa yang diterbitkan KKP pada 29 November 2018 tersebut telah sesuai dengan Perpres Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dan Surat Edaran MKP Nomor 543/MEN-KP/VIII/2018 tentang Proses Pelayanan Perizinan Sektor Kelautan dan Perikanan. &nbsp; Permohonan PT TWBI ini juga telah sesuai dengan alokasi tata ruang dalam Perpres Nomor 45 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 51 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan. Brahmantya menjelaskan, dengan diterbitkannya izin lokasi, bukan berarti kegiatan reklamasi dapat langsung dilakukan.&nbsp;

Alasan Menteri Susi Harus Terbitkan Izin Lokasi Reklamasi Teluk Benoa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/4-tahun-jokowi-jk-rp-316-m-sumber-daya-ikan-berhasil-diselamatkan_m_.jpg" alt="Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti." width="100%">
<figcaption>Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tidak terasa masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) telah memasuki tahun keempat. Selama itu, banyak capaian yang sudah diraih, salah satunya di sektor perikanan. Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Susi Pudjiastuti mengungkapkan, sejak ia menjabat sebagai MKP, sebanyak 1.911.701 ekor sumber daya ikan berhasil diselamatkan. Jika ditotal, nilai dari sumber daya itu mencapai Rp 316,83 miliar. "Upaya ini membuat produksi menjadi meningkat," ujarnya di Auditorium Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Selasa (23/10). Adapun rinciannya untuk lobster sebanyak 1,8 juta ekor diselamatkan dengan total nilai Rp 306 miliar, kepiting sebanyak 10.238 ekor dengan nilai Rp 2,4 miliar, benih lobster sebanyak 1,8 juta ekor diselamatkan dengan nilai Rp 305 miliar, lobster berleur sebanyak 392 ekor dengan nilai Rp 158 juta dan lobster undersize sebanyak 5.991 ekor dengan nilai Rp 1,07 miliar. Selain itu, sampai dengan 6 September 2018 sebanyak 369 kasus penyelundupan sumber daya ikan juga berhasil digagalkan.

4 Tahun Jokowi-JK, Rp 316 M Sumber Daya Ikan Berhasil Diselamatkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/soal-pelabuhan-kulon-progo-menteri-susi-ini-mau-diapain_m_232382.jpg" alt="PEMBANGUNAN: Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti (kanan) bersama Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X saat Rapat Kerja Pengendalian Triwulan ke-2 Pemda DIJ di Hotel Inna Garuda Jogjakarta, Rabu (1/8)." width="100%">
<figcaption>PEMBANGUNAN: Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti (kanan) bersama Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X saat Rapat Kerja Pengendalian Triwulan ke-2 Pemda DIJ di Hotel Inna Garuda Jogjakarta, Rabu (1/8).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengeluhkan pembangunan Pelabuhan Tanjung Adikarto di Kabupaten Kulon Progo, <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/01/08/2018/rusuh-suporter-polda-dij-kami-tangkap-sebanyak-banyaknya-perusuh" target="_blank">Daerah Istimewa Jogjakarta</a> (DIJ) yang tak kunjung selesai. Hal itu berakibat luas, dan menyebabkan tidak efektif dan efisiennya kegiatan para nelayan dalam mengeksplor produk perikanan.  "Sebetulnya sedih pembangunan pelabuhan di Kulon Progo tidak selesai-selesai. Seharusnya Sultan (Gubernur DIJ) minta rapat koordinasi khusus dengan Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) dan kami, tentukan ini mau diapain," kata Susi dalam sambutannya di Rapat Kerja Pengendalian Triwulan ke-2 Pemda DIJ di Hotel Inna Garuda Jogjakarta, Rabu (1/8).  Pembangunan pelabuhan di selatan Jawa ini, diakuinya memang tidak murah. Karena gelombang lautnya yang sangat besar. "Jadi pembangunan pelabuhannya tidak bisa main-main atau hanya sekedar dermaga saja. Karena biasanya dermaga dalam 5 tahun sudah akan habis," katanya.  Untuk itulah, pembangunan pelabuhan ini harus ada tindakan aktif dari daerah yang berkoordinasi dengan pusat. Melakukan sinergitas, agar proyek tersebut bisa diselesaikan dengan baik.  "Persoalan di pantai selatan semuanya sama, keberadaan pelabuhan, tempat sandar dan landing. Menyebabkan tidak bisa efektif dan efisien untuk para nelayan melakukan kegiatan penangkapannya," katanya.  Antar departemen dan daerah, menurutnya juga harus ada sinergitas. Agar pelabuhan umum dan pelabuhan ikan tak lagi dipisah-pisah.  Sebab, dari pengalamannya, pelabuhan ikan yang dibangun dari departemennya tak bisa dimaksimalkan. Karena tidak adanya fasilitas pendukung lain, seperti jalan utama atau kebutuhan air. Karena fasilitas pendukung itu sudah masuk dalam kategori program di Kementerian PUPR. Seperti contoh Pelabuhan Untia di Kota Makassar, Sulawesi Selatan.  "Masyarakat belum bisa pindah ke situ karena air tidak ada, yang membangun fasilitas itu bukan kami juga. Kalau kami minta juga akan lama. Kemudian jalan, mobil mau lewat tidak bisa, bagaimana truk kontainer bisa lewat situ," ucapnya. Terpisah, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan DIJ, Bayu Mukti Sasongko mengatakan, pihaknya saat ini sedang melakukan kajian ulang dalam rencana dan potensi pelabuhan itu. "Hasilnya baru bisa diketahui tahun depan," katanya.  Kajian itu dibutuhkan untuk mengetahui kembali berapa nilai investasi yang diperlukan. Pihaknya juga meyakinkan, Pemda berkomitmen membangun fasilitas dan sarananya.

Soal Pelabuhan Kulon Progo, Menteri Susi: Ini Mau Diapain

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/daging-ayam-dan-sapi-mahal-susi-ajak-masyarakat-beralih-makan-ikan_m_230335.jpg" alt="Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti" width="100%">
<figcaption>Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dalam beberapa pekan terakhir, harga daging ayam terus merangsek naik. Di sejumlah pasar, harganya bisa mencapai hingga Rp 40 ribu-Rp 50 ribu per ekor. Sementara, harga daging sapi juga menembus hingga Rp 120 ribu per kilogram (kg) Melihat kondisi itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengajak masyarakat untuk beralih makan ikan. Hal itu disampaikan Susi melalui akun resmi twitternya. "Ayam mahal?? Daging mahal?? Saatnya makan ikan!!! Lebih sehat, bebas kolesterol jelek, banyak omega yang bisa bikin kita lebih pintar dan sehat," ujar Susi seperti dikutip JawaPos.com lewat akun twitter resminya, Selasa (24/7). Dia mengungkapkan harga ikan banyak yang jauh lebih murah dibanding daging ayam dan sapi. "Ini WA (WhatsApp) saya terima dari Dirjen Budidaya. Benar ibu info harga lele di Pasar Jambi Rp 16 ribu per kg, patin Rp 16-17 ribu per kg," Cuitan bos maskapai Susi Air itu direspon positif oleh sebagian netizen. Seperti akun @Dolley_Agri, dia mengaku siap beralih makan ikan asalkan diracik dengan sambal tomat pedas. "Siap Bu. Ini perintah mantan pacar di rumah beralih segera ke ikan. Mau ikan asin, teri, ikan tongkol, terserah asal disambal tomat pedas," katanya. Ada juga yang menyebut ikan sama mahalnya dengan daging ayam dan daging sapi. "Ikan laut mah sama saja mahal bu," kata akun @RoqiyulMSyam. Susi lantas membalasnya. Menurut Susi, banyak ikan laut yang harganya lebih terjangkau dan tinggi protein. "Duhhhh jangan malas cari tahu dong!! ikan laut tongkol, layur, berasan, kakap hitam dll. Harganya dibawah Rp 30.000 atau sambil berekreasi mancing. Hati senang ikan dapat," pungkasnya.

Daging Ayam dan Sapi Mahal, Susi Ajak Masyarakat Beralih Makan Ikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/prabowo-sebut-negara-kebocoran-uang-ribuan-triliun-ini-respons-susi_m_222797.jpeg" alt="Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti" width="100%">
<figcaption>Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti merespons Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang menyebut ada uang negara yang masih tersimpan di luar negeri hingga ribuan triliun rupiah. Menurutnya, pernyataan tersebut bukan hanya dikatakan oleh Prabowo, melainkan Bank Dunia dan beberapa pihak lain yang menghitung potensi kebocoran kerugian negara yang jumlahnya sangat besar. "Ya bukan kata Pak Prabowo saja, World Bank, semua juga menghitung kerugian negara besar sekali dan itu memang kerugian besar," kata Susi di Widya Chandra, Jakarta, Senin (25/6). Susi mengatakan, penyebutan namanya oleh Prabowo dalam pidatonya tersebut tidak memiliki maksud tertentu. Melainkan lantaran posisinya sebagai Menteri KKP. "Karena saya Menteri Kelautan dan Perikanan. Itu saja bukan karena apa, karena saya Menteri Kelautan dan Perikanan," tututnya. Namun Susi mengklaim, potensi kebocoran tersebut sudah berkurang. Sejalan dengan berkurangnya aksi penangkapan ikan secara ilegal atau illegal fishing. "Sudah balik, kan stok ikan sudah naik banyak. Surplus kita dari perdagangan kuartal pertama saja perikanan USD 1 miliar," tandasnya.

Prabowo Sebut Negara Kebocoran Uang Ribuan Triliun, Ini Respons Susi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#menteri susi pudjiastuti

Berita Terkini