<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/susi-pujiastuti-issak-ramadan.jpg" alt="Menteri KKP Susi Pudjiastuti (DOK. JAWAPOS.COM)" width="100%">
<figcaption>Menteri KKP Susi Pudjiastuti (DOK. JAWAPOS.COM)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Insiden penabrakan KRI Tjiptadi 381 oleh kapal Vietnam benar-benar membuat Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti geram. Apalagi, penabrakan itu terjadi saat KRI berusaha menghentikan pencurian ikan. Selama ini, Susi memang dikenal sebagai ujung tombak perlawanan terhadap kapal asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia. Kemarin Susi menyatakan, aksi tersebut membuat tekadnya semakin bulat.  Dia makin semangat membekuk kapal-kapal asing yang menangkap ikan di laut Indonesia. Untuk menunjukkan keseriusannya, Susi menegaskan, Sabtu nanti (4/5) pihaknya menenggelamkan 51 kapal yang tertangkap basah mencuri ikan.  Menariknya, 38 di antara 51 kapal itu berbendera Vietnam. "Selain itu, ada 6 kapal Malaysia, 2 kapal Tiongkok, 1 kapal Filipina, dan 4 kapal milik asing yang berbendera Indonesia," ucap Plt Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Agus Suherman.  Mengapa ada kapal milik asing yang berbendera Indonesia? Agus menjelaskan, biasanya ada oknum-oknum perusahaan asing yang menggunakan kapal laut lokal untuk menangkap ikan di laut Indonesia. Setelah itu, hasil tangkapan tersebut dibawa ke laut lepas untuk dipindahkan ke kapal asing.  Dia menegaskan, kapal asing yang tertangkap pasti ditenggelamkan. Bukan dilelang. Sebab, melelang kapal-kapal nakal itu malah merugikan Indonesia. Mengapa? Kapal-kapal tersebut akan digunakan kembali untuk kejahatan serupa.  Lebih detail, Susi menjelaskan, kapal yang dilelang biasanya laku Rp 100 juta sampai Rp 500 juta. Padahal, keuntungan perusahaan asing yang mengeruk kekayaan laut Indonesia mencapai Rp 2 miliar sekali melaut. ''Makanya kami menemukan banyak kapal residivis,'' ujar menteri berusia 54 tahun itu.  Duit hasil lelang yang masuk pendapatan negara bukan pajak (PNBP) masih terlalu kecil jika dibandingkan dengan keuntungan perusahaan perikanan asing yang nakal. Tidak sepadan dengan kerugian ekonomi dan risiko keselamatan petugas patroli di lapangan.  "Makanya saya tidak pernah setuju dengan kebijakan lelang kapal ikan asing ilegal. Itu akan mengurangi ketegasan dan tekad kuat Indonesia di mata para pelaku illegal fishing," tegas Susi.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/Kapal-Ikan-Vietnam.jpg" alt="Kapal berbendera Vietnam yang sempat diamankan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). (dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Kapal berbendera Vietnam yang sempat diamankan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). (dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure> Kapal asing ilegal berbendera Malaysia yang diamankan tim patroli KKP di Selat Malaka. (Kementerian Kelautan dan Perikanan for Jawa Pos)  Dia menuturkan, penenggelaman kapal merupakan sikap tegas pemerintah untuk memberikan efek jera. Juga, meningkatkan intensitas dan menambah kekuatan patroli di laut. Susi menegaskan, tidak ada tawar-menawar dalam penegakan hukum. Menjaga integritas aparat sangatlah penting. ''Tidak bisa kebijakan hari ini begini, tapi besok berbeda. Celah itu akan dimanfaatkan para kriminal ini,'' ujarnya.  Setahun akhir, agresivitas intrusi kapal ikan asing di wilayah perairan Natuna meningkat. Pada 2019 sudah empat kali kapal patroli maupun KRI diintimidasi kapal asing. Yaitu, dua kali oleh Malaysia dan dua kali oleh Vietnam.  Sebagaimana diberitakan, Sabtu (27/4) KRI Tjiptadi 381 ditabrak ketika menghentikan kapal Vietnam BD 979 yang tengah menangkap ikan tanpa izin. "Itu wilayah ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) kita. Apa yang dilakukan TNI-AL sudah benar," ungkap Susi.  Sebab, konvensi PBB tentang Hukum Laut Internasional alias United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), terutama pasal 57, menyebutkan, ZEE adalah 200 mil laut dari garis pangkal di mana lebar laut teritorial diukur.  Nah, Vietnam berasumsi bahwa perairan itu berada dalam garis batas kontinen mereka. Dasarnya adalah perjanjian landas kontinen Indonesia-Vietnam 2003. Padahal, belum ada kesepakatan tentang perjanjian itu sampai sekarang.  Pasal 74 ayat 1 Konvensi PBB tentang Hukum Laut menyatakan, mengatur penetapan batas ZEE antarnegara pantai harus berdasar persetujuan hukum internasional untuk mencapai penyelesaian yang adil. Selama persetujuan belum tercapai, ayat 3 menyebutkan, negara yang bersangkutan wajib bekerja sama. Serta, tidak membahayakan atau menghalangi dicapainya persetujuan akhir.  ''Ya, berarti seharusnya tidak ada kegiatan perikanan di wilayah tersebut sampai tercapainya kesepakatan dua pemerintahan. Begitu juga, perbatasan ZEE seharusnya tidak disamakan dengan perbatasan landas kontinen,'' jelas perempuan yang juga menjabat presiden direktur PT ASI Pudjiastuti Marine Product tersebut.  Karena itu, secara prosedur, tugas TNI-AL menangkap kapal ikan di perairan Natuna sudah benar. Sekaligus menunjukkan bahwa Vietnam tidak menghormati kedaulatan maritim Indonesia. Vietnam juga dinilai tidak kooperatif dan tidak menjunjung tinggi perjanjian yang berlaku.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/kapalpatroli-KKP-agas-750x356.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Kapal berbendera Vietnam yang sempat diamankan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). (dok. JawaPos.com)  Kini 14 anak buah kapal BD 979 Vietnam yang berstatus nonyustisia akan dipulangkan. ''Sedangkan nakhoda dan teknisi masih menunggu putusan pengadilan. Sering kali korporasi tidak mau menebus ABK yang ditahan. Harusnya kapal-kapal besar dikejar sampai korporasinya,'' tambah Agus.  Dia mengungkapkan, Laut Sulawesi Utara dan Laut Natuna Utara merupakan daerah yang paling sering dilanggar. ''Di Laut Sulawesi Utara, rawan masuk kapal ilegal dari Filipina, sedangkan di Laut Natuna Utara banyak yang dari Vietnam dan Malaysia,'' jelasnya.  Penangkapan kapal ikan ilegal dilakukan melalui patroli yang terintegrasi. Baik melalui operasi udara (airborne surveillance) maupun informasi dari masyarakat melalui SMS Gateway. Cara tersebut cukup ampuh untuk memberantas praktik illegal fishing.  ''Ada 19 hari operasi. Yang pertama di Pangkalan Operasi Natuna, Banjarmasin, Manado, dan Batam, meliputi wilayah penangkapan perikanan (WPP) 711, 712, 713, dan 716. Hasilnya, ada 9 kapal yang ditangkap, ada penyitaan 12 alat tangkap terlarang, dan ada 9 rumpon yang kami potong di wilayah tersebut,'' ungkap Agus.  Sementara itu, dosen Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro (Undip) Semarang Suradi Wijaya Saputra menuturkan, kekayaan laut dan perikanan Indonesia memang sangat melimpah. Tetapi tidak diikuti pengelolaan yang baik secara menyeluruh.  Pria yang juga menjabat wakil dekan I Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Undip itu menilai efek ekonomi sebagai salah satu faktor maraknya penangkapan ikan ilegal. Tidak jarang pemilik kapal lokal menyewakan kapalnya kepada perusahaan asing untuk menangkap ikan. Mereka diiming-imingi uang sewa yang cukup besar.  "Bagi mereka mungkin uang sewa itu lebih menjanjikan daripada harus melaut. Padahal, uang yang diberikan tidak sebanding dengan keuntungan yang didapat dari kekayaan laut Indonesia. Mereka tidak memikirkan itu," urai dosen kelahiran Kebumen 59 tahun lalu tersebut.  Meski begitu, Suradi mengakui, secara perlindungan, pemerintah dalam kurun waktu lima tahun terakhir sangat protektif. Tidak ada kompromi.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/kri-bung-tomo-357-sempat-dihadang-ketika-amankan-4-kapal-vietnam_c_288075.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti akan menenggelamkan 38 kapal asing pencuri ikan. Kapal itu berbendera Vietnam. (Dok. JawaPos.com).  Versi Pemerintah Vietnam  Namun, pemerintah Vietnam punya versi lain. Sebagaimana dilansir vnexpress.net, Le Thi Thu Hang, juru bicara menteri luar negeri Vietnam, Selasa lalu menyatakan bahwa insiden penabrakan itu terjadi di wilayah perairan Vietnam. Dia mengungkapkan, KRI-lah yang membuat kapal ikan Vietnam bernomor BD 97916TS tenggelam. ''Kapal Indonesia nomor 381 menangkap dan menarik kapal Vietnam dengan kecepatan tinggi hingga menyebabkan kapal Vietnam tenggelam,'' katanya.  Dalam media online papan atas di Vietnam itu, Hang menyatakan, insiden tersebut kemudian diketahui kapal pengawas perikanan Vietnam nomor 213 yang saat itu bertugas. Dua awak kapal yang tenggelam berhasil diselamatkan mereka. Kapal tersebut kemudian meminta KRI meninggalkan perairan Vietnam. ''Tapi, ada 12 nelayan Vietnam yang dibawa ke perairan Indonesia,'' katanya.  Pemerintah Vietnam telah mengirim nota diplomatik ke Kedutaan Besar Republik Indonesia di Hanoi. Isinya, meminta verifikasi dan investigasi atas insiden tersebut. Vietnam juga meminta Indonesia tidak membiarkan insiden serupa terjadi di kemudian hari. Mereka juga mendesak Indonesia segera membebaskan awak kapal yang ditahan.  Selain itu, Indonesia diminta memberikan kompensasi yang layak kepada para nelayan itu. Kedubes Vietnam di Indonesia juga diinstruksi untuk meminta informasi serta mengambil langkah-langkah yang dibutuhkan untuk melindungi warga Vietnam.
<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/kapalpatroli-KKP-agas-750x356.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>
<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/Kapal-Ikan-Vietnam.jpg" alt="Kapal berbendera Vietnam yang sempat diamankan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). (dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Kapal berbendera Vietnam yang sempat diamankan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). (dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure>
<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/kri-bung-tomo-357-sempat-dihadang-ketika-amankan-4-kapal-vietnam_c_288075.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>

Menteri Susi Balas Vietnam, Akan Tenggelamkan 38 Kapal Pencuri Ikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/menteri-susi-ajak-generasi-milenial-cintai-laut_m_.jpg" alt="Talkshow Festival Laut Masa Depan Bangsa di Gedung Sanusi Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung, Selasa (26/2)" width="100%">
<figcaption>Talkshow Festival Laut Masa Depan Bangsa di Gedung Sanusi Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung, Selasa (26/2)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Kelatutan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengajak, seluruh generasi muda atau milenial untuk mencintai dan peduli kepada laut Indonesia. Pasalnya laut adalah salah sumber daya alam yang sangat kaya yang bisa menjadi masa depan bangsa. Hal itu disampaikan dalam acara Talkshow Festival Laut Masa Depan Bangsa di Gedung Sanusi Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung, Selasa (26/2). Sejumlah nara sumber yang juga aktivis peduli laut turut dihadirkan. Salah satunya&nbsp;suami penyanyi Raisa, Hamish Daud. "Sangat baik membumikan laut masa depan, untuk mendukung misi visi pemerintah dalam memastikan laut menjadi masa depan bangsa," kata Susi di Unpad, Bandung, Selasa (26/2). Menurutnya, Indonesia menjadi poros kemaritiman dunia. Pihaknya pun memperkenalkan kepada mahasiswa dan milenial di Bandung untuk paham dan mencintai, menjaga dan merawat laut Indonesia. "Saya pikir itu sangat penting sekali dan semoga setelah (acara) ini orang Bandung cinta laut," ujarnya. Sebab, dalam hal ini, Jawa Barat merupakan provinsi yang memiliki potensi alam yang bagus termasuk lautnya. Maka harus didorong dan mengikuti provinsi lain yang telah peduli dan bahkan telah membuat regulasi berupa Pergub pelarangan kantong plastik. "Saya harap Jawa Barat akan mengikuti Bali, Banjarmasin dan kota-kota lainnya yang telah memutuskan say no to use plastic bag. Ya dengan Pak Gubernur saya juga ngobrol masalah Jawa Barat, masa kalah sama Bali. Bali kan pulau kecil, kota kecil sementara Bandung, Jawa Barat besar sekali," tegasnya. Selama talkshow, menteri Susi yang ditugaskan sebagai moderator pun lebih aktif dalam menyuarakan berupa ajakan untuk mencintai dan peduli terhadap laut Indonesia. Salah satunya dengan hal kecil yakni mengurangi kantong plastik sejak dini.

Menteri Susi ajak Generasi Milenial Cintai Laut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/susi-sebut-10-dari-34-kapal-yang-terbakar-di-muara-baru-tak-terdata_m_.jpg" alt="Penyebab kebakaran kapal nelayan di Muara Baru masih diselidiki" width="100%">
<figcaption>Penyebab kebakaran kapal nelayan di Muara Baru masih diselidiki</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan 10 dari 34 kapal yang terbakar di Muara Baru, Jakarta Utara tidak terdata pemiliknya. Dilhawatirkan itu merupakan milik para mafia ikan baik asing maupun lokal. "Dari 34 kapal yang terbakar, 10 tidak terdata di mana-mana, namanya (kapal) ada tapi tidak ada data," kata Susi di Bandung, Senin (25/2). Menurutnya, tidak terdatanya kapal-kapal tersebut merupakan modus illegal fishing, baik asing maupun domestik. Bahwa kebiasaan di lapangan pemilik hanya mendata izin satu kapal, namun ternyata memiliki lima hingga sepuluh kapal lainnya yang turut digunakan. "Jadi illegal fishing asing atau domistik itu sama, mafia atau melakukannya sama ya tidak bayar pajak, pokoknya semau dia saja. Jadi kapal itu tidak terdaftar," jelasnya. Disinggung soal faktor kebarakan di Muara Baru tersebut, Susi mengatakan bahwa sedang pihak berwajib melakukan investigasi. Namun yang pasti kejadian tersebut timbul karena banyaknya pelanggaran di pelabuhan Muara Baru. "Yakni banyak kapal-kapal melakukan droping perbaikan pembangunan di pelabuhan. Padahal pelabuhan digunakan untuk keluar, masuk, landing ikan, hanya itu bukan untuk droping yang tidak diperuntukan itu. Itu kan (diduga) dari ledakan gas atau apa, kan masih penyelidikan juga," paparnya. Untuk diketahui, saat kejadian kebakaran kondisi di Muara Baru tidak terlalu padat. Karena tercatat kapal di Muara Baru itu jumlahnya mencapai 1.550 unit, namun saat kebakaran hanya ada 792 unit. Jadi itu hanya separuh dari yang terdata. "Cuma karena ada angin dia bergerak ke sana kemari. Kalau dilihat dari awal kebakaran itu di tengah kapal yang sedang melakukan perbaikan. Saya sudah lama peringatkan pelabuhan itu tidak dipakai untuk preparasi pembangunan kapal," pungkasnya.

Susi sebut 10 dari 34 Kapal yang Terbakar di Muara Baru Tak Terdata

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kementerian-kelautan-dan-perikanan-salurkan-bantuan-kapal-nelayan_m_.jpg" alt="Menteri KKP Susi Pudjiastuti saat di acara Security Summits: New Paradigm-Integratif Security Resilince Into Bussiness Excellence di Hotel Tentrem, Kota Jogjakarta, Kamis (18/10)." width="100%">
<figcaption>Menteri KKP Susi Pudjiastuti saat di acara Security Summits: New Paradigm-Integratif Security Resilince Into Bussiness Excellence di Hotel Tentrem, Kota Jogjakarta, Kamis (18/10).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Satuan Kerja Khusus (SKK) Migas memberi bantuan kapal nelayan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Bantuan yang diterima oleh Menteri KKP Susi Pudjiastuti itu pun nantinya akan disalurkan ke daerah terdampak bencana di Lombok dan Palu. Kepala SKK Migas, Amien Sunaryadi mengatakan, bantuan tersebut merupakan bagian dari peningkatan kerja sama dengan KKP. Pihaknya memberikan 10 kapal nelayan bantuan ke KKP. "MoU (memorandum of understanding) ini merupakan komitmen kami mendukung program pemberdayaan masyarakat nelayan dengan Pemerintah," katanya, dalam acara Security Summits: New Paradigm-Integratif Security Resilince Into Bussiness Excellence di Hotel Tentrem, Kota Jogjakarta, Kamis (18/10). Secara rinci, peningkatan kerja sama ini akan dibahas kemudian hari. Seperti operasi hulu migas yang dilakukan di laut. "Kami harap ini bisa berjalan dengan baik dan efektif," tuturnya. Sementara itu, Menteri KKP, Susi Pudjiastuti menambahkan, sebelum adanya bantuan ini, pihaknya juga telah menerima 10 kapal nelayan. Total ada 20 kapal nelayan bantuan yang kemudian nantinya akan disalurkan ke korban terdampak gempa. "Sebelumnya sudah ada 10 kapan nelayan bantuan. Saya bagikan ke Palu sebagian, ke Lombok sebagian. Jadi nanti ada 10 (kapal untuk Lombok) 10 (kapal untuk Palu)," ucapnya.

Kementerian Kelautan dan Perikanan Salurkan Bantuan Kapal Nelayan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/menteri-susi-ajak-ustad-somad-kampanye-makan-ikan_m_.jpg" alt="Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti saat berkunjung ke IBS Pekanbaru, Riau, Rabu (3/10)." width="100%">
<figcaption>Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti saat berkunjung ke IBS Pekanbaru, Riau, Rabu (3/10).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tahun depan tepatnya pada tanggal 20 Oktober 2019, masa jabatan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti akan habis. Ia pun menyatakan dalam jelang masa jabatannya habis, ia akan berkeliling Indonesia untuk mengkampanyekan makan ikan. "Saya berkampanye sekarang ke seluruh pesantren, sekolah dan kelompok masyarakat untuk menyukai makan ikan. Kita harus seperti orang Jepang yang suka makan ikan. Makanya mereka itu pintar-pintar. Kalau sekarang kita di Indonesia, lebih banyak makan nasi daripada ikannya," ujar Susi saat berkunjung ke Islamic Boarding School (IBS) Pekanbaru, Riau, Rabu (3/10). Di acara yang juga dihadiri oleh Ustad Abdul Somad (UAS), Plt Gubernur Riau Wan Thamrin Hasyim, forkopimda, para ulama dan ratusan santri ini, Menteri Susi menyebut makan ikan lebih baik daripada makan daging merah maupun ayam. "Ikan lebih sehat daripada daging merah karena mengandung protein tinggi, ada omeganga juga. Selain itu, ikan lebih murah daripada daging dan ayam," kata Menteri dari Kabinet Kerja tahun 2014-2019 ini. Selain itu, ia juga mengimbau masyarakat agar dapat mengawal Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 terkait sektor perikanan tangkap nasional. Sebab, Perpres ini merupakan kedaulatan dan kemenangan nelayan, sehingga pemerintah dapat meningkatkan kembali sektor perikanan. "Jagalah wilayah bapak. Bangsa Indonesia bukan untuk 10 tahun kedepan. Pemerintah sudah memutuskan asing tidak boleh nangkap di wilayah kita baik modal, kapal maupun orang. Jangan sampai Perpres ini diganti. Masa nangkap ikan minta orang dari luar negeri. Kelewatan toh," tegasnya. Ia menjelaskan, dalam Perpres Nomor 44 Tahun 2016 tersebut, diatur bahwa investasi asing hanya untuk sektor pengolahan, sementara penangkapan ikan sepenuhnya diserahkan kepada nelayan Indonesia. "Saya mengimbau agar pemerintah dan aparat dapat melindungi nelayan tradisional. Karena ikan di laut Indonesia sepenuhnya milik masyarakat," bebernya. Meski begitu, ia juga mempertegas tata cara penangkapan ikan yang benar. Yaitu tidak menggunakan alat tangkap yang sudah dilarang. "Seperti cantrang, alat setrum dan trol. Itu kan dilarang karena sudah merusak kekayaan alam bawah laut. Akan mengurangi populasi ikan. Masa nanti kita punya laut biru dan sungai tapi gak ada ikannya lagi. Mau makan apa kita," ujarnya. Selain itu, Menteri Susi juga mengajak UAS yang merupakan tuan guru dan ulama tersohor di negeri ini untuk ikut mengkampanyekan makan ikan. "Saya juga ajak Ustad Abdul Somad untuk mengkampanyekan makan ikan dan menjaga kedaulatan. Negeri tanpa kedaulatan sama saja tanpa harga diri," pungkasnya.

Menteri Susi Ajak Ustad Somad Kampanye Makan Ikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/menteri-susi-daripada-beli-pulsa-mending-beli-ikan_m_.jpg" alt="Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti saat memberikan kuliah tamu Kemaritiman dalam kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PK2MABA) UB, Selasa (14/8)." width="100%">
<figcaption>Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti saat memberikan kuliah tamu Kemaritiman dalam kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PK2MABA) UB, Selasa (14/8).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti menghimbau seluruh generasi milenial untuk bijak menggunakan teknologi, terutama smartphone. Dia mengatakan, perubahan teknologi seperti saat ini perlu disikapi secara hati hati dan bijaksana. Jika tidak, kata dia, penggunnya bisa tergerus dengan arus teknologi. Hal itu, lanjut dia, tentunya harus dibarengi dengan penggunaan teknologi yang tidak berlebihan atau hal-hal yang bersifat alay. "Gunakan smartphone dengan sebaik baiknya. Jangan gunakan dengan hal-hal yang tidak berguna seperti chatting yang bersifat alay yang tidak berguna dan membuang waktu. Jika hidup kalian 70 tahun maka penggunaan smartphone akan menyia-nyiakan lima tahun hidup Anda," ujarnya saat memberikan kuliah tamu Kemaritiman dalam kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PK2MABA) UB, Selasa (14/8). Bahkan, Susi juga menyampaikan, generasi milenial saat ini lebih baik menggunakan uangnya untuk membeli ikan daripada membeli pulsa hanya untuk hal-hal tidak bermanfaat. "Daripada beli pulsa (untuk hal tidak bermanfaat), mending beli ikan," serunya diikuti sorakan dari ribuan mahasiswa baru. Susi menghimbau, pemanfaatan smartpone harus lebih smart karena barang itu fungsinya membuat masyarakat lebih cerdas dan semakin cerdas. Dia mengungkapkan, kecerdasan teknologi saat ini sudah mulai digunakan oleh beberapa perusahaan untuk memangkas tenaga kerja. Sehingga nantinya job convensional akan digantikan oleh kecanggihan teknologi. "Era globalisasi membawa arus teknologi canggih, sehingga seluruh stakeholder harus bersiap-siap dengan masuknya arus teknologi dan digitalisasi," kata dia. Oleh karena itu, dia berharap agar generasi milenial bisa menggunakan waktunya untuk hal-hal yang lebih baik. Apalagi, lanjut dia, saat ini kompetisi akan semakin keras dengan datangnya era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

Menteri Susi: Daripada Beli Pulsa, Mending Beli Ikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/saat-jadi-menteri-anies-yang-bujuk-susi-ambil-paket-c_m_227788.jpg" alt="Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti." width="100%">
<figcaption>Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menyatakan dirinyalah sosok yang membujuk Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti mengambil Kejar Paket C untuk mendapatkan ijazah SMA. Mantan Menteri Pendidikaan dan Kebudayaan ini saat itu membujuk Susi pada suatu rapat kabinet. Pada kesempatan itu, Anies meminta Susi untuk mendaftarkan diri. "Saya senang bu susi lulus dan menjadi contoh. Saya bilang Ibu Susi daftar Kejar Paket C, saya dukung, siap enggak? tahun depan ujian. Beliau langsung ketawa khasnya Bu Susi, enggak lah katanya," ujar Anies, di Tebet, Jakarta Selatan, Sabtu (14/7). Anies meyakinkan Susi, jika mendapat ijazah nantinya dirinya dapat membuat masyarakat lain termotivasi untuk mengejar paket C. Sehingga, keuntungannya tidak hanya untuk Susi pribadi tetapi juga untuk masyarakat yang ragu mengejar ijazah SMA. Tentunya, dengan memiliki ijazah SMA, lanjut Anies, masyarakat dapat lebih mudah meraih&nbsp; lapangan kerja. Dengan dijelaskan seperti itu, Susi pun qakhirnya mau untuk mendaftar. "Kalau bu Susi ambil Paket C sampai lulus kan bisa jadi contoh. Kalau Bu Susi saja mau, meyakinkan yang lain mudah. Terus, dia (Susi) mikir, ya sudah deh kalau gitu'" ujar Anies. Seperti yang diketahui, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, berhasil mendapatkan ijazah Kejar Paket C dari PKBM Bina Pandu Mandiri, Ciamis pada Jumat (13/7). Sebelum mendapatkan ijazah tersebut, Susi mengikuti ujian pada 11-13 Mei lalu.

Saat Jadi Menteri, Anies yang Bujuk Susi Ambil Paket C

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/sandiaga-selamat-ibu-susi-lulus-sma_m_227713.jpg" alt="Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti." width="100%">
<figcaption>Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengapresiasi dan memberikan selamat atas usaha yang membuahkan kelulusan akademik bagi Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti. Menteri yang dikenal sering menenggelamkan kapal asing ini diketahui baru mendapatkan ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) penyetaraan melalui program paket C, di SMA 1 Pangandaran, Jawa Barat pada Mei 2018 lalu. &ldquo;Oh iya Ibu Susi ya, Selamat Ibu Susi lulus SMA, jelas membanggakan sekali,&rdquo; ujar Sandi di Rumah Dinas Wakil Gubernur, Jalan Denpasar, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (13/7). Sandiaga mengatakan seharusnya Susi dapat menggunakan program Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP Plus) DKI Jakarta besutan dirinya dan Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan untuk mempermudah kelengkapannya. &ldquo;Kita sebetulnya di DKI itu punya program yang KJP Plus itu untuk memberikan pendanaan untuk paket A, paket B, paket C. Bu Susi ambil paket C kan? Jadi ya kita sebetulnya bisa kasih KJP Plus buat Bu Susi,&rdquo; terangnya. Menurutnya, KJP Plus merupakan program Pemprov DKI Jakarta yang berupa bantuan dana kepada warga ibu kota yang ingin mengejar paket C. Dengan KJP Plus, seluruh biaya akan ditanggung secara gratis. &ldquo;KJP Plus itu salah satu yang dicanangkan Pak Anies dan saya (bagi mereka) yang tidak pernah menyelesaikan SMA, buat warga Jakarta, kita kasih kesempatan untuk mengambil paket C. Dan beliau (Susi) baru kejar paket C,&rdquo; tutur Sandi. Selain itu, Sandi mengakui senang dengan kepribadian Susi. Bahkan politikus Gerindra ini mengaku sempat menawari Susi untuk maju dalam Pilpres 2019 menemani Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto. &ldquo;Gerindra kan sudah diajak, terus dia kan ketakutan. Saya bercanda, belum serius. Bu Susi (bilang) awas kau, awas ya. Saya tenggelamkan. Ya udah saya bilang kalau Gerindra kan (akan menerima) siapa pun yang punya potensi untuk mendorong pembangunan ekonomi yang lebih baik ke depan, lapangan kerja,&rdquo; pungkasnya.

Sandiaga: Selamat Ibu Susi Lulus SMA

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pujian-fahri-hamzah-buat-menteri-susi-yang-lulus-sma_m_228558.jpg" alt="Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti." width="100%">
<figcaption>Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengucapkan selamat atas keberhasilan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti lulus dalam ujian Paket C dan memperoleh ijazah setara SMA. Bahkan, dirinya memuji atas kegigihan Susi untuk belajar lagi. "Saya mengucapkan selamat kepada Bu Susi sebagai contoh orang yang gigih belajar," tuturnya di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan (17/7). Terlepas dari perseteruannya, Fahri kembali mempertanyakan tujuan Susi mengambil Paket C. Menurutnya tanpa hal tersebut, Susi dinilai sudah hebat dan mumpuni sehingga tidak perlu repot-repot mengambil ujian penyetaraan. "Ya hanya mempertanyakan menurut saya,&nbsp;ngapain&nbsp;dia ambil gelar SMA.&nbsp;Udah&nbsp;jago dia," tegas Fahri. Berkembangnya isu bahwa pengambilan paket C oleh Susi hanya untuk memenuhi syarat menjadi calon wakil Presiden, Fahri menanggapi dengan santai. Dirinya melihat setiap orang berhak menentukan hak politiknya. "Kalau ada motif begitu, namanya juga ya selera. Dia berhak maju, karena dia menganggap itu syarat ya mungkin saja. Namanya juga usaha," tandasnya. Sebelumnya diberitakan, Susi mendapat ijazah Paket C setelah mendaftar di PKBM Bina Pandu Mandiri pada 2015 dan ikut ujian pada 11-13 Mei 2018. Susi mengikuti ujian menggunakan komputer atau UNBK di SMA Negeri 1 Pangandaran.&nbsp;

'Pujian' Fahri Hamzah Buat Menteri Susi yang Lulus SMA

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/harapan-besar-presiden-jokowi-begini-yang-dilakukan-menteri-susi_m_207146.jpeg" alt="Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti di Panati Pangandaran, Jawa Barat." width="100%">
<figcaption>Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti di Panati Pangandaran, Jawa Barat.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Proyek Keramba Jaring Apung Lepas Pantai (KJA offshore) pertama di Indonesia menjadi harapan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi), sebagai nilai tambah budi daya perikanan Indonesia. Oleh sebab itu, Jokowi pun ingin semakin banyak pihak yang terlibat dalam KJA offshore ini. Karena nantinya, pemasaran hasil budi daya ikan bisa eksport, seperti ke Timur Tengah, Australia, dan Jepang. Pasalnya ekspor ikan masih ada dalam posisi yang baik. "Negara-negara lain sudah kehabisan ikan. Tapi kita masih ada peluang untuk meningkatkan produksinya lagi. Kita harus ingat, bahwa 2/3 negara kita adalah air, 70 persen negara kita adalah air, ini kita harus ingat," kata Jokowi di Pangandaran, Jawa Barat, Selasa (24/4). Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti yang juga hadir menuturkan, KJA offshore merupakan wujud dari cita-cita Presiden, yang ingin Indonesia maju dalam budi daya aquaculture. "Di Pangandaran ini, saya selain aquaculture ini juga mengembangkan politeknik untuk pendidikan, research, dan juga membesarkan KJA, juga terkait urusan pakan," kata Susi di Pangandaran, Jawa Barat, Selasa (24/4). Pihaknya pun akan mengelola KJA nanti adalah KUD Minasari, Minapadi, dan Minarasa, dari Parigi, Batu Karas, dan Pangandaran. Nelayan akan mendapatkan hasil dari Sisa Hasil usaha (SHU) dari kelola usaha KJA offshore yang dilakukan kerjasama dengan BUMN, Perindo, dan Perinus. Sehingga, bersama masyarakat hasilnya untuk dijual di dalam negeri ataupun untuk ekspor. Alasan dipilihnya kakap putih sebagai bibit yang dikembangkan untuk mengembalikan jenis ikan tersebut yang sudah hampir jarang. Padahal sebelumnya kakap putih merupakan salah satu ikan yang paling banyak dicari di Pangandaran. Selain itu, kakap putih juga dinilai bisa diolah menjadi berbagai produk ketimbang jenis ikan budidaya lainnya. Pasar kakap putih pun dilihat lebih luas. Permintaan kakap putih lebih banyak dari Amerika Serikat (AS), Eropa, dan Australia. "Mudah-mudahan cita-cita Presiden menjadikan poros maritim tercapai, selain penangkapan, juga ada KJA Offshore, teknologi ini luar biasa," ungkapnya. Menurut Susi, perlu satu kekuatan besar baik dari koperasi, kemudian BUMN untuk sinergi. Sebab ini pekerjaan besar. Kalau KJA Offshore dua tahun berhasil, akan ditambah keberadaannya di beberapa tempat lagi. Tak lupa, Susu pun mengimbau kepada nelayan dan masyarakat setempat untuk saling bahu membahu menjaga lingkungan dan laut Pangandaran.

Harapan Besar Presiden Jokowi, Begini Yang Dilakukan Menteri Susi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#menteri susi

Berita Terkini