<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/12/forum-disabilitas-asean-290316131.jpg" alt="Forum Tingkat Tinggi ASEAN tentang Pembangunan Inklusif Disabilitas dan Kemitraan Pasca Tahun 2025 digelar di Makassar" width="100%">
<figcaption>Forum Tingkat Tinggi ASEAN tentang Pembangunan Inklusif Disabilitas dan Kemitraan Pasca Tahun 2025 digelar di Makassar</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Penasehat Khusus Amerika Serikat untuk perwujudan dan penghormatan isu disabilitas Sara Minkara mengapresiasi langkah Menteri Sosial Tri Rismaharini dalam penyelenggaraan Forum Tingkat Tinggi ASEAN tentang Pembangunan Inklusif Disabilitas dan Kemitraan Pasca Tahun 2025. Agenda yang secara khusus membahas pengarusutamaan hak penyandang disabilitas ini merupakan yang pertama bagi forum kerja sama kawasan dengan Amerika Serikat. &ldquo;Kami senang bisa kesini, ini pertama kali forum tingkat tinggi antara US-ASEAN, terima kasih kepada Menteri Sosial Indonesia sudah menjadi tuan rumah acara ini,&rdquo; katanya di sela-sela agenda yang berlangsung di Hotel Fourpoints by Sheraton Makassar. Menurutnya, forum tingkat tinggi ini dapat meningkatkan perspektif para delegasi dan peserta tentang isu disabilitas, baik dari segi keamanan maupun fasilitas penunjang bagi kelompok disabilitas. Diskriminasi pada kelompok disabilitas harus dihapuskan karena banyak masyarakat global yang belum memahami konsep inklusif terhadap penyandang disabilitas. Diskriminasi atau batasan tersebut dapat dihapuskan melalui perluasan akses bagi kelompok disabilitas agar mereka bisa mengembangkan nilai-nilai dan potensi yang ada di dalam diri mereka. Hal ini termasuk akses pada pengembangan teknologi seperti Artificial Intelegence (AI), pendidikan, transportasi, dan ekonomi. Oleh karena itu, dikatakan Sara, inovasi adalah sebuah keharusan. Berbicara soal inovasi, dalam kurun dua tahun terkahir, Kemensos telah menelurkan tiga inovasi alat bantu disabilitas dengan fitur teknologi tinggi. Inovasi itu berupa tongkat penuntuf adaptif, gelang Gruwi untuk penyandang disabilitas sensorik rungu wicara, serta gelang Grita untuk penyandang disabilitas intelektual. Teknologi ini terbukti mampu mempermudah para penyandang disabilitas dalam kesehariannya. &ldquo;Alat bantu ini meningkatkan aksesibilitas penyandang disabilitas sehingga mereka dapat berfungsi secara optimal dalam kehidupan sehari-hari,&rdquo; kata Mensos Risma saat membuka forum. Tongkat adaptif misalnya, diciptakan dan didesain dengan fitur-fitur yang mampu mendukung aktivitas para penyandang disabilitas sensorik netra seperti mengeluarkan peringatan suara ketika menangkap suatu objek di depannya. Secara fungsi, TPA juga mampu mendeteksi jarak yang ada di depan tongkat, mendeteksi air atau genangan air, mendeteksi asap, dan panas. Adapun Grita dan Gruwi diciptakan untuk mencegah tindakan kekerasan terhadap penyandang disabilitas. Gruwi memiliki fitur tombol panik dengan alarm darurat, sensor suara dengan pengaturan level tangkapan dan jarak, indikator LED dan getaran yang dapat mendeteksi suara. Sedangkan Grita dilengkapi dengan fitur unggulan seperti&nbsp; sensor denyut nadi dengan alarm jika melebihi batas wajar, lampu indikator darurat untuk perhatian sekitar, dan 8 level sensitivitas denyut nadi yang dapat diatur, dan koneksi ponsel untuk mengirim koordinat GPS dan data realtime. (*)

Penasehat Khusus Amerika Serikat untuk perwujudan dan penghormatan isu disabilitas Sara Minkara mengapresiasi langkah Menteri Sosial

Utusan Khusus Presiden Amerika Apresiasi Mensos Sukses Gelar Forum Disabilitas ASEAN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/04/JKT-1-MENSOS-KEKERINGAN-PAPUA-FED3-509312696.jpg" alt="Menteri Sosial Tri Rismaharini." width="100%">
<figcaption>Menteri Sosial Tri Rismaharini.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kementerian Sosial (Kemensos) mengklaim berhasil menyelamatkan uang negara hingga Rp 523 miliar setelah memperbaiki data penerima bantuan sosial (bansos). Setidaknya ada 2.284.992 keluarga penerima manfaat (KPM) yang di-kick dari data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Kemensos bersama pemda juga berhasil memperbaiki 41.377.528 data dan telah diterima 21.072.271 data usulan baru. Dengan perincian, yang sudah mendapatkan bansos sebanyak 15.294.921 jiwa dan yang diusulkan masuk DTKS 4.473.332 jiwa. Menteri Sosial Tri Rismaharini menjelaskan, DTKS tahun 2020 banyak mendapat catatan dari BPK, BPKP, dan KPK. Ada potensi kerugian ratusan miliar karena sebagian data bermasalah. &rdquo;Sejak awal menjabat sebagai menteri sosial, saya menerima banyak surat cinta dari BPK, BPKP, atau lembaga lain yang isinya data kami tidak berintegritas. Ada juga masalah transparansi dan regulasi data bansos. Dari sanalah kami bertekad melakukan perbaikan,&rdquo; paparnya. Bersih-bersih data ini ternyata juga sukses menggagalkan potensi kerugian negara dalam penyaluran bansos. Aksi penyelamatan itu berhasil dilakukan berkat kerja sama KPK, Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, Ditjen AHU Kementerian Hukum dan HAM, Badan Kepegawaian Negara, serta BPJS Ketenagakerjaan. Melalui sinkronisasi data, diketahui ada 493.137 penerima bansos yang gajinya di atas UMK. Kemudian, ada 23.879 ASN yang menerima bansos dan 13.369 dobel data yang terdaftar pada Ditjen AHU. Seluruhnya sudah dikembalikan ke daerah untuk verifikasi ulang. &rdquo;Sehingga per Agustus 2023 sebanyak 68. 211.528 data sudah ditidurkan atau di-nonops-kan,&rdquo; katanya. Risma menilai, pembaruan data selama dua tahun sesuai ketentuan UU atau bahkan enam bulan sekali masih sangat lambat. Padahal, data kependudukan berubah cepat. Sebab, ada penduduk yang meninggal, berpindah domisili, bayi lahir, dan sebagainya. Karena itu, dia mengusulkan pembaruan data sebulan sekali. &rdquo;Pada 2021, kami sudah mencoba evaluasi tiap enam bulan, itu data sudah tidak update. Karena itu, deviasinya terlalu tinggi jika kami melakukan pembaruan dua tahun sekali. Risiko ketidakakuratan data sangat tinggi. Akhirnya, saya usulkan agar memperbarui data tiap bulan,&rdquo; jelasnya. Mensos juga menyinggung peran penting pemda. Sesuai UU No 13/2011, kewajiban pengusulan data dimulai dari tingkat desa/kelurahan dan naik secara berjenjang. Penetapan itulah yang menjadi dasar pemerintah atau pemerintah daerah dalam memberikan bantuan dan/atau pemberdayaan. Menteri sosial tidak berwenang untuk mengubah data. Pihaknya hanya berwenang menetapkan. Bukan mengubah atau mengusulkan data. (mia/c18/oni)

Kemensos mengklaim berhasil menyelamatkan uang negara hingga Rp 523 miliar setelah memperbaiki data penerima bansos.

Kemensos Klaim Selamatkan Uang Negara Rp 523 M setelah Benahi Data Bansos

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/24/Konferensi-Pers-Mensos-Terkait-Pengeledahan-KPK-Dery-Ridwansah-6-1855492201.jpg" alt="Menteri Sosial Tri Rismaharini saat konferensi terkait penggeledehan gedung Kementerian Sosial oleh KPK di Jakarta, Rabu (24/5/2023). Tri Rismaharini menyatakan tidak mengetahui penggeledahan pada (23/5/2023) yang dilakukan KPK terkait dugaan kasus korups" width="100%">
<figcaption>Menteri Sosial Tri Rismaharini saat konferensi terkait penggeledehan gedung Kementerian Sosial oleh KPK di Jakarta, Rabu (24/5/2023). Tri Rismaharini menyatakan tidak mengetahui penggeledahan pada (23/5/2023) yang dilakukan KPK terkait dugaan kasus korups</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Tangis Menteri Sosial Tri Rismaharini pecah saat menceritakan penderitaan dan perjuangan warga di Kabupaten Puncak, Papua Tengah, yang mengalami bencana kelaparan. Dia terdiam lama sambil menundukkan kepala. Dalam temu media update bantuan kekeringan Papua Tengah di Jakarta kemarin (3/8), Risma mengungkapkan, bantuan logistik sudah dikirim secara perodik untuk mengatasi kasus kelaparan imbas kekeringan dan gagal panen di Distrik Agandugume dan Lambewi. Proses penyalurannya tidak mudah. Bahkan, karena situasi cuaca tidak memungkinkan, bantuan hanya bisa dibawa hingga Sinak. Warga harus berjalan dua hari satu malam menuju Sinak. Menurut Risma, bantuan tersebut paling hanya cukup untuk satu bulan. Karena itu, dia khawatir apabila Agustus ini fenomena embun beku masih terjadi. Tanaman pangan tidak akan bisa tumbuh ketika cuaca ekstrem yang mencapai minus. &rdquo;Satu bulan lagi kita harus stok lagi. Tapi, memang permasalahannya terkait anggaran,&rdquo; jelasnya. Dia sudah melaporkan hal itu kepada Presiden Joko Widodo. Selain bantuan untuk saat ini, Risma berjanji membantu warga agar tidak mengalami hal yang sama tahun depan. Salah satu solusi yang menjadi pertimbangan adalah pembangunan lumbung pangan. Yang jadi persoalan, kondisi cuaca di sana berbeda. Ada kekhawatiran ketika menyimpan beras terlalu lama justru akan rusak. Pihaknya akan tetap mencoba dengan bantuan penanaman umbi-umbian di musim panas yang dimulai November 2023. Selain itu, Kemensos akan memberikan babi untuk diternak warga sehingga bisa menjadi tambahan pangan saat musim dingin atau hujan. Sementara itu, kemarin Menko PMK Muhadjir Effendy bersama Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyerahkan bantuan kepada 200 warga dari tiga distrik terdampak, yakni Distrik Agandugume, Lambewi, dan Oneri. Selebihnya akan disalurkan oleh bupati melalui kepala suku masing-masing. Muhadjir menjelaskan, musim kemarau dan kekeringan di Kabupaten Puncak, Papua Tengah, selalu terjadi periodik pada pertengahan tahun. Setiap datang musim kemarau dan fenomena embun beku akan berdampak pada gagal panen tanaman pangan, kekurangan bahan makanan, dan air bersih. Terkait pembangunan lumbung pangan, langkah itu akan disampaikan kepada Presiden Joko Widodo dalam upayamengatasi risiko dampak kekeringan di Kabupaten Puncak. (mia/syn/wan/c7/fal)

Tangis Menteri Sosial Tri Rismaharini pecah saat menceritakan penderitaan dan perjuangan warga di Kabupaten Puncak, Papua Tengah,.

Solusi Krisis Pangan Imbas Cuaca Ekstrem di Papua Tengah, Pemerintah Siapkan Pembangunan Lumbung Pangan

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/13/RISMA-1-1922830074.jpg" alt="Menteri Sosial Tri Rismaharini" width="100%">
<figcaption>Menteri Sosial Tri Rismaharini</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Kasus siswa SMP yang membakar tetangganya yang masih bocah di Semarang, Jawa Tengah menjadi perhatian Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini. Risma mengatakan, jajarannya akan melakukan pengecekan atas kondisi pelaku. Risma merasa, ada kejanggalan. Sebab, pelaku sudah menginjak remaja, bukan anak-anak lagi. Ia tak yakin anak usia remaja tega membakar temannya tanpa sebab. Dikhawatirkan, pelaku ternyata memiliki masalah kejiwaan yang mendorongnya berbuat hal tersebut. &rdquo;Karena saya kok nggak yakin dia kondisi normal-normal saja, enggak mungkinlah. Jadi saya minta pelaku maupun korban untuk ditangani,&rdquo; ujarnya dalam keterangannya, kemarin (18/7). Keduanya, baik pelaku maupun korban, akan dilakukan asesmen. Ia pun sudah menugaskan dinas sosial (dinsos) setempat untuk bertindak. Termasuk, membantu korban yang sudah empat kali operasi untuk bisa kembali pulih dari trauma pascatragedi pembakaran yang menimpanya. Sebagai informasi, seorang bocah perempuan berinisial SP (7), warga Doplang II, Desa Pakis, Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang diduga dibakar oleh temannya, F (12), pada 24 Juni lalu. SP diduga dibakar saat menuju ke warung dekat rumahnya. F menyalakan korek di rambut dan rok SP. Sadar api sudah merembet di tubuhnya, SP langsung lari dan berteriak. Tetangga yang melihatnya terbakar langsung mengguyur korban dengan air bak di masjid. Setelahnya, dia dilarikan ke bidan dan dirujuk untuk dirawat di RSUD dr Gunawan Mangunkusumo, Ambarawa, Kabupaten Semarang. Akibat aksi kejam ini, SP mengalami luka bakar hingga 32 persen di tubuhnya. Terutama, di bagian punggung hingga kakinya. Sampai saat ini, dia sudah menjalani empat kali operasi pembersihan luka di RSUD dr Gunawan Mangunkusumo. Masih belum diketahui motif pembakaran. Pihak kepolisian masih terus melakukan penyelidikan. Minimnya saksi membuat kasus ini masih belum menemukan titik terang. Sementara, korban pun masih mengalami trauma berat atas musibah yang dialaminya. (*) &nbsp; &nbsp;

Kasus siswa SMP yang membakar tetangganya yang masih bocah di Semarang, Jawa Tengah menjadi perhatian Menteri Sosial Tri Rismaharini

Risma Sebut Kejiwaan Siswa SMP yang Bakar Teman Bakal Diperiksa 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/Menteri-Sosial-Tri-Rismaharini-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Menteri Sosial Tri Rismaharini. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Menteri Sosial Tri Rismaharini. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>PERJALANAN haji selalu menyisakan banyak kenangan tak terlupakan. Begitu pula yang dialami Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini. Dia mengaku mengalami sejumlah pengalaman spiritual selama berada di Tanah Suci.  Salah satunya tidak merasa kepanasan ketika menjalani serangkaian rukun haji. Padahal, suhu rata-rata saat itu 40–50 derajat Celsius. ”Waktu wukuf tiba-tiba mendung,” ujarnya setelah menerima opini WTP dari BPK atas laporan keuangan Kemensos tahun 2021. Padahal, Risma mengaku sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi panas.  Mengingat, dari pengalaman sebelumnya, mantan wali kota Surabaya itu hampir menyerah saat harus beribadah di bawah suhu 37 derajat Celsius. Pengalaman itu dia rasakan saat berhaji bersama sang ibu sebelumnya. ”Mungkin Allah (merasa) wes rodok bener (sudah lumayan baik) kamu Risma. Jadi dikasih kemudahan,” ucapnya, lantas tertawa.  Kemudahan tersebut tak disia-siakan oleh Risma. Dimaksimalkanlah waktunya di Tanah Suci itu untuk memperbanyak ibadah. ”Makanya, jam berapa saja aku tawaf. Alhamdulillah, tiap salat bisa di depan Kakbah,” pungkasnya.

Tri Rismaharini Tak Kepanasan Selama Berhaji

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/warga-masih-mengungsi.jpg" alt="BERDESAKAN: Warga beristirahat di tenda pengungsian sehari setelah terjadi gempa di Pasaman Barat, Sumatera Barat, kemarin. (ARDHY FERNANDO AFP)" width="100%">
<figcaption>BERDESAKAN: Warga beristirahat di tenda pengungsian sehari setelah terjadi gempa di Pasaman Barat, Sumatera Barat, kemarin. (ARDHY FERNANDO AFP)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Kerusakan akibat gempa dengan magnitudo 6,1 yang berpusat di Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar), Sumatera Barat, Jumat (25/2), terus diinventarisasi.  Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pasaman mencatat jumlah korban meninggal bertambah menjadi sembilan orang.  Dilansir dari Padang Ekspres, informasi yang dirangkup hingga kemarin (26/2) sore, di antara korban meninggal tersebut ada 4 orang di Kabupaten Pasaman Barat dan 5 orang di Kabupaten Pasaman. Korban tertimpa bangunan saat gempa.  Kalaksa BPBD Pasaman Alim Bazar mengatakan, satu tambahan korban tewas di Pasaman berjenis kelamin laki-laki. Saat ini masih ada lima warga di Malampah yang hilang. Mereka diperkirakan terbawa arus sungai akibat turunnya sebagian tanah di lereng Gunung Talamau ke arah Sungai Batang Timah di daerah Siparayo, Nagari Malampah.  Selain korban meninggal, BNPB melaporkan total 10 ribu warga yang mengungsi. Sementara itu, kerusakan fisik yang dipicu gempa, antara lain, 103 rumah rusak berat, 5 rumah rusak sedang, dan 317 rumah rusak ringan. Kemudian, tiga unit fasilitas pendidikan rusak berat, satu balai masyarakat rusak ringan, aula kantor bupati Pasaman Barat rusak ringan, serta kerusakan yang belum terkategori seperti fasilitas ibadah (2 unit), fasilitas umum lain (1 unit), dan bank (1 unit).  Sementara itu, BMKG menurunkan tim untuk meneliti keadaan tanah di lokasi gempa di Pasaman Barat. Kepala BMKG Dwikorita Karnawati menyatakan, pihaknya ingin mengetahui seberapa besar risiko dampak jika kembali terjadi gempa. "Tim BMKG juga bakal melakukan survei dan mengukur tanah serta bebatuan yang ada di sekitar episentrum gempa," ujarnya kepada awak media setiba di Bandara Internasional Minangkabau kemarin.  Hasil pengecekan itu berguna bagi pemerintah daerah untuk mengambil kebijakan terhadap bangunan warga. Ke depan, konstruksi bangunan harus tahan gempa untuk mencegah timbulnya korban.  Pengecekan itu juga bermanfaat bagi pemerintah daerah jika nanti diambil kebijakan relokasi.  Di sisi lain, Menteri Sosial Tri Rismaharini tiba di Nagari Kajai, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasbar, kemarin (26/2) siang. Selain mengecek rumah yang rusak karena gempa, dia memberikan santunan kepada ahli waris korban meninggal, menyerahkan bantuan logistik, dan menghibur anak-anak di tenda pengungsian. "Bantuan didrop dari gudang di Palembang. Langsung dikirim ke Kabupaten Pasaman Barat," ucap Risma yang didampingi Bupati Pasaman Barat Hamsuardi.  Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Mayjen TNI Suharyanto meninjau Kampung Aur, Nagari Malampah, Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman, dan Kampung Tengah, Kajai, Pasaman Barat. Dua daerah itu merupakan yang terdampak paling parah. Suharyanto pun memastikan korban gempa tertangani dengan baik.  "Bupati Pasaman telah menetapkan daerah tanggap darurat selama 14 hari sehingga kita bisa masuk," jelasnya di Malampah.

10 Ribu Orang Mengungsi karena Gempa Pasaman Barat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/WhatsApp-Image-2022-01-18-at-22.01.jpg" alt="Menteri Sosial Tri Rismaharini. Devi Nindy/Antara" width="100%">
<figcaption>Menteri Sosial Tri Rismaharini. Devi Nindy/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Menteri Sosial Tri Rismaharini mengaku tak pernah meminta jabatan apa pun meski digadang-gadang masuk bursa Pemilihan Gubernur DKI Jakarta.  ”Demi Allah, saya tidak pernah meminta jabatan karena berat pertanggungjawaban itu. Kenapa disumpah? Karena pertanggungjawabannya tidak hanya di dunia,” ujar Risma seperti dilansir dari Antara di Jakarta, Selasa (18/1) malam.  Risma tidak pernah menyangka akan menjadi Wali Kota Surabaya sebelum menduduki jabatan sekarang sebagai Mensos. Bahkan, hal itu tidak pernah terpikirkan olehnya.  ”Saya pernah debat di Mesir, di Al-Azhar, ada seseorang menyampaikan bahwa (jabatan) itu harus direbut, bagi saya tidak. Kalau saya merebut itu kemudian saya tidak mampu, seperti apa? Itu saya tekankan pada saya,” tutur Risma.  Risma mengenang saat pencalonan untuk pemilihan Wali Kota Surabaya. Dia sempat emosional hingga tidak bisa makan selama 1 minggu.  Risma juga mengaku tidak berani berharap atau berdoa untuk menduduki jabatan tertentu. Dia lantas beranggapan suatu jabatan adalah amanah atau titipan, bukan diminta.  Sebelumnya, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengklaim jika partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri memiliki banyak kader yang siap didukung untuk Pilkada DKI Jakarta. Terkait dengan nama Mensos Tri Rismaharini, Hasto menilai sosok tersebut sudah teruji saat memimpin sebagai Wali Kota Surabaya.  Hasto menyatakan, daya kepemimpinan Risma memang pantas dijadikan contoh untuk membangun seluruh daerah di Indonesia, termasuk DKI Jakarta.

Risma Nyatakan Tak Pernah Minta Jabatan Terkait Pilgub DKI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/IMG-20220114-WA0009.jpg" alt="Menteri Sosial Tri Rismaharini mendampingi penerima manfaat mencairkan bantuan sosial (bansos) di Kantor Cabang Unit BRI Doyo, Kabupaten Jayapura, Papua, Jumat (14/1). Devi Nindy/Antara" width="100%">
<figcaption>Menteri Sosial Tri Rismaharini mendampingi penerima manfaat mencairkan bantuan sosial (bansos) di Kantor Cabang Unit BRI Doyo, Kabupaten Jayapura, Papua, Jumat (14/1). Devi Nindy/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Menteri Sosial Tri Rismaharini menemui sejumlah kendala pencairan bantuan sosial (bansos) saat melakukan inspeksi mendadak di Bank Himbara BRI Unit Doyo, Kabupaten Jayapura, Papua, Jumat (14/1). Risma menemukan kendala masih adanya penerima manfaat yang harus mengaktivasi rekening untuk pencairan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) untuk menerima bantuan. ”Kalau masih aktivasi, enggak keburu. Saya minta tunai, serahkan tunai. Ini seluruh Indonesia, aneh kalau masih ada yang aktivasi,” ujar Risma. Selain itu, ditemukan penerima manfaat bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang merupakan nasabah lama. Bantuan sejak 2020 hingga 2021, ternyata belum pernah diambil, namun saldonya terpotong. Penerima manfaat tersebut mengaku tidak tahu jika dirinya mendapat bantuan yang nilai totalnya sekitar Rp 7,2 juta. Sehingga, dia tidak bisa mencairkan total bantuan secara utuh. Risma juga menemukan penerima bantuan BPNT tahap 4 yang seharusnya menerima sekitar Rp 800 ribu, namun tidak bisa mencairkan karena saldo kosong. ”Ini aneh, padahal BNI kota baik-baik saja,” ujar Risma. Atas temuan tersebut, Risma meminta investigasi dari tim Kementerian Sosial, pihak Bank Himbara serta kepolisian untuk menemukan asal muasal bantuan yang terpotong tersebut. Selain itu, Risma juga meminta BRI Cabang Doyo untuk segera mencairkan bantuan PKH tahap empat 2021 secara tunai untuk penerima manfaat.

Risma Temukan Kendala Pencairan Bansos di Kabupaten Jayapura

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/Risma-dan-Armuji-PKH.jpg" alt="Mensos Tri Rismaharini dan Wakil Wali Kota Surabaya Armuji saat membagikan PKH tunai di Kelurahan Pakis, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, Senin (27/12). Pemkot Surabaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Mensos Tri Rismaharini dan Wakil Wali Kota Surabaya Armuji saat membagikan PKH tunai di Kelurahan Pakis, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, Senin (27/12). Pemkot Surabaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Menteri Sosial Tri Rismaharini meminta warga penerima bantuan sosial berupa program keluarga harapan (PKH) dijemput di rumah masing-masing saat pencairan PKH di Kota Surabaya, Senin (27/12).  ”Ayo Pak Camat, Bu Lurah, ini dibagi per kelurahan dijemput satu persatu supaya segera menerima,” Kata Mensos Tri Rismaharini seperti dilansir dari Antara saat membagikan PKH tunai di Kelurahan Pakis, Kecamatan Sawahan, Surabaya.  Mensos Risma meminta, pencairan bansos kepada para penerima manfaat di semua daerah bisa dipercepat sebelum 31 Desember. Untuk Surabaya, Mensos Risma membagikan PKH tunai di Kecamatan Tambaksari dan Kecamatan Sawahan.  Permintaan Risma agar penerima PKH dijemput di rumahnya masing-masing karena pada saat pencairan PKH hanya melihat 70 orang saja yang hadir. Sehingga, Risma sontak memerintahkan perangkat daerah setempat untuk menjemput semua calon penerima bansos.  Mendapati hal itu, Wakil Wali Kota Surabaya Armuji memerintahkan jajarannya agar mengirim mobil untuk membantu menjemput warga. ”Tolong segera dikirim dua unit untuk bantu jemput warga penerima PKH agak cepat ya,” ujar Armuji.  Beberapa waktu kemudian calon penerima yang berdatangan langsung dilakukan verifikasi berkas dan diserahkan buku tabungan dan ATM untuk dapat mengurus pencairan di gerai bank yang telah disediakan. Bansos PKH hanya diberikan kepada keluarga yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan yang sesuai kategori penerima PKH menurut Kementerian Sosial.  Besaran bantuan PKH per 2021 yang diberikan yakni ibu hamil menerima Rp 3.000.000 per tahun, anak usia dini 0 sampai 6 tahun menerima Rp 3.000.000 per tahun, pendidikan anak SD/sederajat menerima Rp 900.000 per tahun, pendidikan anak SMP/sederajat menerima Rp 1.500.000 per tahun, pendidikan anak SMA/sederajat menerima Rp 2.000.000 per tahun, penyandang disabilitas berat menerima Rp 2.400.000 per tahun.

Mensos Minta Penerima PKH di Surabaya Dijemput di Rumahnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/PRESIDEN-JOKOWI-SETPRES-9.jpeg" alt="Presiden Jokowi saat melantik Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/11). (SETPRES)" width="100%">
<figcaption>Presiden Jokowi saat melantik Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/11). (SETPRES)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menambah posisi wakil menteri di lingkungan Kementerian Sosial (Kemensos). Nantinya pejabat tersebut akan mendampingi Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini.  Penambahan posisi wakil menteri tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 110/2021 tentang Kementerian Sosial. Perpres tersebut diteken Presiden Jokowi pada 14 Desember 2021.  "Dalam memimpin Kementerian Sosial, Menteri dapat dibantu oleh Wakil Menteri sesuai dengan penunjukan Presiden. Wakil Menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Wakil Menteri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Wakil Menteri mempunyai tugas membantu Menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian Sosial," demikian isi Pasal 2 Perpres tersebut dikutip Kamis (23/12).  Dalam Perpres tersebut juga dijelaskan ruang lingkup bidang tugas wakil menteri yaitu membantu membantu Mensos Risma dalam perumusan atau pelaksanaan kebijakan Kemensos.  Kemudian membantu Risma dalam mengoordinasikan pencapaian kebijakan strategis lintas unit organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau Eselon I di lingkungan Kementerian Sosial.  "Menteri dan Wakil Menteri merupakan satu kesatuan unsur pemimpin kementerian," bunyi pasal 3.  Diketahui saat ini sudah ada tujuh kursi wakil menteri kosong di pemerintah Jokowi. Jabatan tersebut diantaranya Wakil Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Dikbud Ristek), Wakil Menteri Sosial, Wakil Menteri Perindustrian.  Selanjutnya, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB), Wakil Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, dan Wakil Menteri Ketenagakerjaan.

Jokowi Teken Perpres Jabatan Wakil Menteri Sosial

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Menteri Sosial Tri Rismaharini

Berita Terkini