<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/12/blt-kota-madiun-3282366999.jpg" alt="Ilustrasi pencairan BLT oleh Pemkot Madiun, Jatim untuk wilayah Kecamatan Kartoharjo di Aula Kantor Kelurahan Kartoharjo, Madiun. (ANTARA/Diskominfo Pemkot Madiun)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pencairan BLT oleh Pemkot Madiun, Jatim untuk wilayah Kecamatan Kartoharjo di Aula Kantor Kelurahan Kartoharjo, Madiun. (ANTARA/Diskominfo Pemkot Madiun)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Sosial (Kemensos) mewanti-wanti keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan sosial (bansos) untuk menggunakannya secara bijak guna memenuhi kebutuhan dasar membeli makanan untuk diri sendiri dan juga keluarga.&nbsp; Kemensos mewanti-wanti penggunaan dana bansos di luar peruntukannya. Misalnya dibuat untuk membeli rokok, minuman keras, atau barang terlarang. Bansos juga dilarang digunakan untuk bayar utang, cicilan, beli motor, handphone, atau perhiasan. Meski bukan untuk memenuhi kebutuhan dasar, dana bansos diperbolehkan digunakan untuk membangun usaha kecil produktif. "Mungkin untuk memulai usaha kecil yang produktif karena bantuan sosial akan ditindaklanjuti dengan program pemberdayaan menuju keluarga yang lebih berdaya. Mari kita gunakan bansos dengan jujur dan penuh rasa syukur. Bansos sementara, berdaya selamanya," kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf dalam video diunggah di kanal YouTube Kemensos RI. Gus Ipul, sapaan akrabanya, mengimbau masyarakat penerima bansos untuk menggunakannya secara bijak sesuai peruntukannya. Karena jika terbukti digunakan di luar itu, bisa terancam dikeluarkan dari daftar penerima bansos. "Pergunakanlah bansos dengan bijak untuk membelli makanan bergizi, kebutuhan sekolah anak, dan mendukung kesehatan keluarga," ungkapnya. Gus Ipul meminta semua pihak untuk ikut terlibat dalam mengawasi dan memastikan dana bansos diterima oleh mereka yang berhak.Jika ternyata bansos diterima oleh orang yang tidak berhak, harus diadukan ke pihak terkait supaya dicoret dari daftar penerima dan dialihkan ke orang yang memang membutuhkan. Selain itu, Kemensos juga mewanti-wanti dana bansos tidak digunakan untuk kepentingan politik."Bansos tidak boleh digunakan untuk kepentingan politik dan kampanye. Bansos adalah hak sosial rakyat, bukan alat politik siapapun," tegasnya. Menjelang akhir tahun 2025, berbagai jenis bantuan sosial (bansos) disalurkan pemerintah untuk masyarakat yang membutuhkan. Mulai program PKH, BPNT, BLT Kesra, dan lain-lain. Berdasarkan informasi, sejumlah bantuan sudah mulai diberikan secara bertahap untuk masyarakat di berbagai daerah di Indonesia. Seperti pencairan bansos PKH, BPNT tahap 4, BLT Kesra Rp 900.000, hingga bantuan beras 20 kg dan minyak goreng

Kemensos ingatkan keluarga penerima bansos untuk menggunakan dana secara bijak, sesuai peruntukannya, dan tidak untuk kepentingan politik.

Meski Bukan Kebutuhan Dasar, Kemensos Perbolehkan Dana Bansos Digunakan untuk Hal ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/13/gus-ipul-3-2856182464.jpg" alt="Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul. (istimewa)" width="100%">
<figcaption>Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul. (istimewa)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyampaikan pesan terkait Sekolah Rakyat yang akan diluncurkan pada 14 Juli mendatang secara serentak. Salah satunya, jangan ada yang pura-pura miskin untuk bisa masuk ke sekolah yang dipastikan gratis ini. "Jangan ada yang pura-pura miskin. Ini pesan Presiden (Prabowo Subianto) juga. Jadi jangan sampai ada KKN, jangan sampai ada titipan-titipan, jangan sampai ada bayar membayar," kata Mensos, seperti dikutip dari tayangan video ANTARA TV, Minggu (13/7). Oleh sebab itu, lanjut Gus Ipul, pemerintah sendiri telah membuat mekanisme untuk Sekolah Rakyat. Diantaranya, hanya mereka yang terdata dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSN) untuk bisa di Sekolah Rakyat. "Maka itu kita buat mekanismenya yang bisa sekolah di sini ini (SR) basis pertamanya adalah data dulu. Data yang dimiliki pemerintah berdasarkan &nbsp;inpres nomor 4 namanya DTSN," lanjut Gus Ipul. Selain itu, menurut Gus Ipul setelah masuk dalam data tersebut. Maka nantinya akan ada pendamping dari Kementerian Sosial (Kemensos) yang akan mendatangi calon siswa tersebut. Dalam hal ini mereka akan memastikan dengan melakukan dialog dan sekaligus melihat kondisi rumahnya seperti apa. Jika kemudian, orang tersebut memenuhi untuk menjadi siswa Sekolah Rakyat. Maka, lanjut Gus Ipul, pendamping tersebut akan berkoordinasi dengan Dinas Sosial (Dinsos) setempat di masing-masing kabupaten/kota.&nbsp; "Lalu, kalau kemudian itu dianggap memenuhi syarat administrasi, dia misalnya miskin ekstrem. Memang dari keluarga yang tidak mampu akan berkoordinasi dengan dinas setempat, dinsos setempat. Jadi dinsos kabupaten atau kota," ungkap Gus Ipul. Untuk diketahui, Sekolah Rakyat akan diluncurkan pada 14 Juli mendatang secara serentak. Sekolah Rakyat akan diluncurkan di 100 titik yang tersebar di seluruh Indonesia. Sekolah tahap pertama ini merupakan sekolah rintisan yang menggunakan gedung atau bangunan milik Kementerian Sosial (Kemensos). Setidaknya, ada 9.755 siswa dari keluarga miskin dan miskin ekstrem yang akan menjadi murid Sekolah Rakyat di jenjang SD, SMP, dan SMA pada tahap pertama ini. Mereka akan dibimbing oleh 1.554 guru dan 3.390 tenaga pendidikan pendukung.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf meluncurkan Sekolah Rakyat, mengingatkan pentingnya kejujuran dalam pendaftaran untuk akses pendidikan gratis

Pesan Mensos soal Sekolah Rakyat: Jangan Ada yang Pura-pura Miskin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/11/20240911092550_4J3A1322JPG-4273641342.jpg" alt="Irjen Pol Eddy Hartono (beri hormat) dilantik sebagai Kepala BNPT di Istana Negara, Jakarta, Rabu (11/9). (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Irjen Pol Eddy Hartono (beri hormat) dilantik sebagai Kepala BNPT di Istana Negara, Jakarta, Rabu (11/9). (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah resmi melantik Saifullah Yusuf alias Gus Ipul sebagai Menteri Sosial (Mensos) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (11/9). Gus Ipul menggantikan posisi Tri Rismaharini yang memilih mundur untuk maju sebagai calon gubernur (cagub) pada Pilkada Jawa Timur 2024. Pelantikan tersebut sesuai Surat Keputusan Presiden Nomor 102P tahun 2024 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri Sosial Kabinet Indonesia Maju. Gus Ipul akan menjadi Mensos di sisa akhir masa jabatan Presiden Jokowi yang tinggal 40 hari. Seiring pelantikan sebagai Menteri, harta kekayaan Gus Ipul dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) juga diumumkan. Dalam laman&nbsp;<a href="http://elhkpn.kpk.go.id/">elhkpn.kpk.go.id</a>, pada Rabu (11/9), Gus Ipul tercatat memiliki harta kekayaan sejumlah Rp 24.770.376.467 atau Rp 24,7 miliar.&nbsp; Harta Wali Kota Pasuruan itu paling banyak berupa tanah dan bangunan sebanyak enam bidang yang tersebar di Jakarta Selatan, Depok, Surabaya, Jombang, dan Pasuruan. Nilai harta tidak bergerak milik Gus Ipul itu berjumlah Rp 15.151.898.000. Selain itu, Gus Ipul juga tercatat memiliki harta berupa alat transportasi dan mesin di antaranya Toyota Innova 2004 dan Toyota Alphard 2019. Harta kendaraan milik Gus Ipul itu senilai Rp 870.000.000. Gus Ipul juga tercatat memiliki harta bergerak lainnya sejumlah Rp 600.000.000 dan surat berharga Rp 3.000.000.000. Selanjutnya, kas dan setara kas berjumlah Rp 5.148.478.476. Sehingga total harta seluruhnya mencapai Rp 24.770.376.467 atau Rp 24,7 miliar.

Gus Ipul tercatat memiliki harta kekayaan sejumlah Rp 24.770.376.467 atau Rp 24,7 miliar, paling banyak berupa tanah dan bangunan.

Resmi Dilantik jadi Mensos di Istana Negara Jakarta Gantikan Risma, Gus Ipul Punya Harta Senilai Rp 24,7 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/11/Screenshot_20240911_090703_YouTube-2911472563.jpg" alt="Saifullah Yusuf alias Gus Ipul resmi dilantik sebagai Menteri Sosial (Mensos) dan Irjen Pol Eddy Hartono sebagai Kepala BNPT di Istana Negara, Jakarta, Rabu (11/9). (tangkapan layar YouTube Setpres)" width="100%">
<figcaption>Saifullah Yusuf alias Gus Ipul resmi dilantik sebagai Menteri Sosial (Mensos) dan Irjen Pol Eddy Hartono sebagai Kepala BNPT di Istana Negara, Jakarta, Rabu (11/9). (tangkapan layar YouTube Setpres)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Saifullah Yusuf alias Gus Ipul sebagai Menteri Sosial (Mensos) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (11/9). Gus Ipul akan menjabat sebagai Mensos di sisa masa jabatan pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin yang tinggal 40 hari lagi. Pelantikan tersebut sesuai Surat Keputusan Presiden Nomor 102P tahun 2024 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri Sosial Kabinet Indonesia Maju. Di saat yang sama, Presiden Jokowi juga melantik Irjen Pol Eddy Hartono sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Eddy menggantikan posisi Komjen Pol Rycko Amelza Dahniel. Kepala negara memimpin pembacaan sumpah jabatan terhadap keduanya. Kedua pejabat baru yang dilantik itu mengikuti sumpah jabatan yang dipimpin Presiden Jokowi. "Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undang dengan selurus-lurusnya,&rdquo; kata Jokowi yang diikuti Mensos dan Kepala BNPT baru. Jokowi juga mengingatkan kepada menteri dan wakil menteri yang baru dilantik untuk dapat menjalankan tugasnya dengan menjunjung etika jabatan. "Demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjujung etika jabatan berkerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab,&rdquo; imbuhnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Saifullah Yusuf alias Gus Ipul sebagai Menteri Sosial di Istana Negara, Jakarta, Rabu (11/9).

Presiden Jokowi Resmi Lantik Gus Ipul jadi Mensos dan Irjen Eddy Hartono jadi Kepala BNPT di Istana Negara Jakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/07/JKT_Respon-PBNU-Terkait-Pelaporan-Ke-Bareskrim_MIFTAHUL-HAYAT11-339984105.jpeg" alt="Sekjen PBNU Saifullah Yusuf (Gus Ipul) memberikan keterngan di Kantor PBNU, Jakarta, Selasa (6/8/2024). (Miftahul Hayat/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Sekjen PBNU Saifullah Yusuf (Gus Ipul) memberikan keterngan di Kantor PBNU, Jakarta, Selasa (6/8/2024). (Miftahul Hayat/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan melantik Saifullah Yusuf sebagai Menteri Sosial (Mensos) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (11/9). Saifullah Yusuf yang karib disapa Gus Ipul itu menggantikan posisi Tri Rismaharini yang memilih mundur untuk maju sebagai calon gubernur (cagub) pada Pilkada Jawa Timur 2024. "Hari ini, hari Rabu, 11 September 2024, pukul 09.00 WIB, Bapak Presiden diagendakan akan melantik Bapak Saifulah Yusuf sebagai Menteri Sosial untuk Sisa masa jabatan tahun 2019&ndash;2024," kata Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana kepada wartawan, Rabu (11/9). Lantas, siapa sosok Gus Ipul? Gus Ipul merupakan pria kelahiran Pasuruan, Jawa Timur, pada 28 Agustus 1964. Saat ini, Gus Ipul tengah menjabat sebagai Wali Kota Pasuruan sekaligus Sekretaris Jenderal (Sekjen) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Sebelum masuk arena politik, Gus Ipul dikenal aktif saat menjadi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Nasional, Jakarta dan menjadi ketua senat&nbsp;pada 1988&ndash;1990. Setelah itu, dia dipercaya sebagai Ketua Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar NU pada 1990&ndash;1995. Karier politik Gus Ipul berawal pada 1999. Kala itu dia pernah menjadi calon anggota legislatif (caleg) DPR RI dari PDI Perjuangan. Namun, dia memutuskan keluar dari PDIP dan bergabung dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada 2001. Setahun kemudian, Gus Ipul menjabat sebagai Sekjen DPP PKB. Karier politiknya terbilang mulus. Gus Ipul pernah&nbsp;menjadi Menteri Negara Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal pada Kabinet Indonesia Bersatu era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 2004&ndash;2007. Bahkan, saat itu juga dia menjabat Ketua Umum GP Ansor dua periode pada 2000&ndash;2005 dan 2005&ndash;2010. Gus Ipul juga pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur (Wagub) Jatim dua periode mendampingi Soekarwo pada 2008-2013 dan 2013-2018.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan melantik Saifullah Yusuf sebagai Menteri Sosial (Mensos) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (11/9).

Profil Saifullah Yusuf Alias Gus Ipul, Wali Kota Pasuruan dan Sekjen PBNU yang akan Dilantik jadi Mensos Gantikan Risma

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/07/JKT_Respon-PBNU-Terkait-Pelaporan-Ke-Bareskrim_MIFTAHUL-HAYAT07-3027351565.jpeg" alt="Sekjen PBNU Saifullah Yusuf (Gus Ipul) memberikan keterngan di Kantor PBNU, Jakarta, Selasa (6/8/2024). (Miftahul Hayat/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Sekjen PBNU Saifullah Yusuf (Gus Ipul) memberikan keterngan di Kantor PBNU, Jakarta, Selasa (6/8/2024). (Miftahul Hayat/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan melantik Sekjen Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang juga Wali Kota Pasuruan Saifullah Yusuf sebagai Menteri Sosial pada hari ini, Rabu (11/9). "Hari ini, Rabu, 11 September 2024, pukul 09.00 WIB, Bapak Presiden akan melantik Bapak Saifullah Yusuf sebagai Menteri Sosial untuk sisa masa jabatan tahun 2019&mdash;2024," kata Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana dalam pesan singkat di Jakarta, Rabu (11/9) pagi sebagaimana dilansir dari Antara. Gus Ipul, sapaan Saifullah Yusuf, akan menggantikan posisi Tri Rismaharini yang sebelumnya mengundurkan diri dari kursi Menteri Sosial. Karena Risma akan maju di Pilkada Jawa Timur&nbsp;2024. Selain melantik Gus Ipul, Presiden juga dijadwalkan melantik Aida Suwandi Budiman sebagai anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Presiden juga akan melantik Irjen Eddy Hartono sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). "Acara pelantikan akan dilakukan di Istana Negara, Jakarta," jelas Ari.

Presiden Jokowi dijadwalkan melantik Sekjen PBNU yang juga Wali Kota Pasuruan Saifullah Yusuf sebagai Menteri Sosial hari ini, Rabu (11/9).

Hanya Kerja Satu Bulan Lebih, Jokowi akan Lantik Gus Ipul Sebagai Mensos di Istana Hari Ini untuk Gantikan Risma

<div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/07/Screenshot_20231107-171645-1983480684.jpg" alt="Ilustrasi BLT." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi BLT.</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com&nbsp;- Kementerian Sosial (Kemensos) mengkaji ulang sekitar 18,8 juta keluarga miskin calon penerima bantuan langsung tunai (BLT) untuk mengantisipasi dampak El Nino. Hal itu dilakukan agar manfaat BLT tersebut tepat sasaran.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menteri Sosial Tri Rismaharini mengkaji ulang jumlah keluarga miskin tersebut karena mendapat masukan dari Anggota Komisi VIII DPR RI, Selasa (7/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Hasil rapat pertama yang masuk dalam daftar penerima ialah 18,8 juta. Tapi saya akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk memfinalisasi jumlah penerima itu," ujar Risma.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/013233663/sri-mulyani-beberkan-alasan-blt-el-nino-senilai-rp-400-ribu-belum-cair-bulan-ini">Sri Mulyani Beberkan Alasan BLT El Nino Senilai Rp 400 Ribu Belum Cair Bulan ini</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mantan Walikota Surabaya tersebut mengatakan 18,8 juta calon penerima dana bantuan tersebut adalah masyarakat dalam kategori kelompok miskin dan rentan, serta terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam usulan, para penerima akan mendapat BLT senilai Rp 200 ribu per bulan pada November - Desember 2023.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pemberian BLT tersebut bertujuan untuk meningkatkan daya beli keluarga miskin yang terdampak El Nino, misalnya mereka yang menjadi korban kekeringan ekstrem.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/013222606/selesaikan-kemiskinan-di-indonesia-ganjar-lewat-pendidikan-prabowo-berikan-blt">Selesaikan Kemiskinan di Indonesia, Ganjar Lewat Pendidikan, Prabowo Berikan BLT</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, Komisi VIII DPR RI meminta Kemensos mempertimbangkan apakah masyarakat yang terdampak El Nino itu termasuk kategori miskin atau rentan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pasalnya, komisi VIII menemukan bahwa dampak El Nino tidak hanya dirasakan masyarakat miskin, namun juga menimpa golongan berpenghasilan menengah hingga membuat mereka kehilangan mata pencaharian.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Makanya secara persis terkait bantuan tunai El Nino ini belum bisa kami pastikan," imbuh Risma.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013204875/siap-cair-begini-cara-cek-penerima-blt-el-nino-2023">Siap Cair! Begini Cara Cek Penerima BLT El Nino 2023</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam draf paparan Menteri Sosial Tri Rismaharini, bantuan langsung tunai termasuk dalam penganggaran tambahan Tahun Anggaran 2023 dengan jumlah total senilai Rp7,250 triliun. Penyaluran ditargetkan paling lambat pada akhir November 2023 melalui PT Pos Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Seperti diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pemerintah akan menyerahkan bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat yang terdampak El Nino senilai Rp 400 ribu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Karena ada super El Nino, dan jangan sampai hal itu mengurangi daya beli masyarakat maka pemerintah juga akan mengeluarkan BLT El Nino," kata Presiden Jokowi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/013112311/sri-mulyani-siapkan-rp-752-triliun-untuk-blt-el-nino-per-kpm-dapat-rp-200-ribu-per-bulan">Sri Mulyani Siapkan Rp 7,52 Triliun untuk BLT El Nino, Per KPM Dapat Rp 200 Ribu per Bulan</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Presiden menyatakan BLT El Nino senilai Rp 400 ribu akan diserahkan dua kali pada November dan Desember 2023, masing-masing Rp 200 ribu.</div>

Menteri Sosial Tri Rismaharini mengkaji ulang jumlah keluarga miskin tersebut karena mendapat masukan dari Anggota Komisi VIII DPR RI.

Kementerian Sosial Kaji Ulang Penerima BLT Pasca DPR Temukan Korban El Nino Ada dari Golongan Menengah 