<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/12/Gus-Ipul-1052399110.jpg" alt="Menteri Sosial Saifullah Yusuf menangis saat meresmikan 166 Sekolah Rakyat, menegaskan pentingnya pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Menteri Sosial Saifullah Yusuf menangis saat meresmikan 166 Sekolah Rakyat, menegaskan pentingnya pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Peresmian 166 Sekolah Rakyat di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, pada Senin (12/1) berlangsung penuh emosi. Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf tak kuat menahan tangis saat menyampaikan rasa harunya atas capaian Sekolah Rakyat enam bulan terakhir. Emosi yang tak terbendung itu berakhir dengan momen pelukan dari Presiden RI Prabowo Subianto. Presiden tampak menenangkan dengan menepuk-nepuk pundaknya usai turun dari panggung. Dalam sambutannya, Mensos mengaku bahwa Sekolah Rakyat merupakan bagian dari sejarah. Di mana, anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem bisa bersekolah dengan gratis. Bukan hanya itu, mereka bahkan mendapat fasilitas yang sangat memadai di asrama dan sekolah. &ldquo;Ini saya anggap sejarah, Bismillahirrahmanirrahim, kami ingin memastikan gagasan ini dikenang sebagai peristiwa sejarah,&rdquo; ujarnya. Usai menyampaikan hal tersebut, ia pun tampak tertunduk. Suaranya bergetar saat melanjutkan sambutannya. Dia menyebut, harapan mungkin tidak diwariskan dari masa lalu. Tapi bisa disiapkan saat ini untuk masa depan. Sehingga, ke depan, anak-anak Indonesia bisa menyongsong masa depan cerah. &ldquo;Dan kelak ketika anak-anak di tepian sungai, lereng, bukit, dan sudut-sudut negeri berdiri sejajar di tengah bangsa ini, orang akan berkata pelan.. Di masa itu, pernah ada seorang presiden yang menanam harapan dan menamainya Sekolah Rakyat,&rdquo; tuturnya sambil menyeka air mata. &ldquo;Presiden itu adalah Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto,&rdquo; sambungnya terbata. Usai mengucapkan kalimat tersebut, menteri yang akrab disapa Gus Ipul itu menunduk sejenak sebelum mengakhiri sambutannya. Ia kemudian disambut Prabowo ketika turun dari panggung dengan memeluk sang anak buah. Presiden menepuk-nepuk pundak Gus Ipul untuk menguatkan. Sementara, dalam kesempatan yang sama, Prabowo mengaku tak kuasa menahan haru saat mensos meneteskan air mata di panggung. Bukan lantaran bangga atas program yang digagasnya, melainkan bangga setelah melihat kebahagiaan anak-anak yang bisa bersekolah. &ldquo;Mudah-mudahan kamera nggak tertuju ke saya tadi, karena saya juga sulit menahan air mata, sama dengan Mensos. Kita terharu, kita keluar air mata, karena apa? Karena bangga, karena bahagia melihat anak-anak kita,&rdquo; paparnya. Prabowo turut mengingatkan pada para siswa Sekolah Rakyat untuk tidak minder karena punya latar belakang ekonomi yang kurang mampu. Dia menegaskan, dengan pendidikan maka mereka tetap bisa memiliki masa depan yang cerah. &ldquo;Jangan kau kecil hati, jangan kau malu orang tuamu hanya buruh, atau hanya petani miskin, atau hanya tukang pemulung. Jangan malu. Mereka mulia, mereka kerja keras, halal, bekerja dengan keringat untuk masa depanmu,&rdquo; tegasnya. Usai menyampaikan sambutannya, Prabowo kemudian meresmikan 166 Sekolah Rakyat yang sudah beroperasi di 34 provinsi Indonesia. Adapun sekolah-sekolah tersebut tersebar di Jawa sebanyak 70 titik, Bali dan Nusa Tenggara 7 titik, Kalimantan 13 titik, Sulawesi 28 titik, Maluku 7 titik, dan Papua 6 titik.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menangis saat meresmikan 166 Sekolah Rakyat, menegaskan pentingnya pendidikan bagi anak-anak dari keluarga

Di Peresmian Sekolah Rakyat, Tangis Gus Ipul Pecah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/10/Screenshot_2025-02-10-13-59-50-011_comgoogleandroidgm-edit-2553737899.jpg" alt="Menteri Sosial Gus Ipul minta KPM bijak menggunakan bansos. (Novia Herawati/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Sosial Gus Ipul minta KPM bijak menggunakan bansos. (Novia Herawati/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com- Keluarga Penerima Manfaat (KPM) harus berhati-hati menggunakan dana bansos. Jika tidak sesuai peruntukan, KPM dapat dikeluarkan dari daftar penerima bansos. Peringatan tegas tersebut disampaikan Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf. Dia meminta para penerima bansos menggunakan bansos yang dicairkan pemerintah dengan baik dan bijak supaya tidak dikeluarkan dari daftar penerima. "Bansos harus digunakan sesuai peruntukannya untuk memenuhi kebutuhan dasar penerima manfaat, bukan untuk kepentingan lain," kata Saifullah Yusuf dalam video di kanal YouTube Kemensos RI. Kemensos memberikan aturan tegas dan lugas bahwa dana bansos tidak boleh digunakan untuk membeli rokok, membeli minuman keras, narkoba, atau barang terlarang lainnya. "Bansos tidak boleh digunakan untuk bayar utang pribadi atau cicilan lainnya, membeli perhiasan, gawai mahal, atau kendaraan pribadi," tegas pria yang kerap disapa Gus Ipul itu. Kemensos juga tegas menyatakan bansos tidak boleh digunakan untuk judi online. Selain itu, barang dari bantuan sosial tidak boleh diperjualbelikan, dipindahtangankan atau dipotong pihak manapun&nbsp; "Mari saling semua mengingatkan. Pendamping sosial, RT/RW, aparat desa, wajib memastikan bantuan diterima 100 persen oleh keluarga penerima manfaat (KPM)," tegas Saifullah Yusuf. Menjelang akhir 2025, berbagai jenis bantuan sosial (bansos) disalurkan pemerintah untuk masyarakat yang membutuhkan. Mulai program PKH, BPNT, BLT Kesra, dan lain-lain. Berdasar informasi, sejumlah bantuan sudah mulai diberikan secara bertahap untuk masyarakat di berbagai daerah di Indonesia. Seperti pencairan bansos PKH, BPNT tahap 4, BLT Kesra Rp 900.000, hingga bantuan beras 20 kg dan minyak goreng.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengingatkan Keluarga Penerima Manfaat agar bijak menggunakan dana bansos untuk kebutuhan dasar

Mensos Gus Ipul Ancam Cabut Bansos Kalau Dipakai untuk Beli Rokok, Minuman Keras, atau Narkoba

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/30/seskab-2978146597.jpg" alt="Menteri PU Dody Hanggodo bersama Menteri Sosial Syaifullah Yusuf&nbsp;dan Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya&nbsp;(Ilham Wancoko/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri PU Dody Hanggodo bersama Menteri Sosial Syaifullah Yusuf&nbsp;dan Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya&nbsp;(Ilham Wancoko/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo dan Menteri Sosial Syaifullah Yusuf bekerja keras memastikan pembangunan sekolah rakyat tuntas dalam waktu dekat. Progres pembangunan sekolah rakyat secara nasional rata-rata mencapai 83 persen. Sebagian sudah menembus 90 persen. Pembangunan 63 sekolah rakyat tahap IA bakal tuntas antara 8 Juli 2025 hingga 14 Juli 2025.&nbsp; Pada Minggu (29/6), Menteri PU dan Mensos bersama Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya mengecek pembangunan sekolah rakyat di Sentra Handayani, Bambu Apus, Jakarta Timur. Ketiganya sempat berkomunikasi dengan para calon wali murid dan calon murid. Mereka lantas menilik kondisi terkini sekolah rakyat.&nbsp; Menteri PU Dody Hanggodo menuturkan, secara nasional pembangunan sekolah rakyat tahap I mencapai progres fisik 83 persen. Namun, ada beberapa sekolah rakyat yang progres fisiknya mencapai 88 persen hingga 90 persen. "Bahkan di Sentra Handayani ini mencapai 92,29 persen," paparnya.&nbsp; Karena itulah, Dody optimis untuk bisa mencapai target pembangunan sekolah rakyat pada 8 Juli dan beroperasi pada 14 Juli. "Pasti selesai itu sesuai target," tegasnya di Sentra Handayani.&nbsp; Menurut dia, berbagai pengawasan telah dilakukan dengan menggunakan Continuous Auditing Continuous Monitoring (CACM), Building Information Modelling (BIM), drone, serta CCTV yang terhubung secara daring. "Untuk memastikan pembangunan sesuai target, serta hingga saat ini pembangunan sangat klir. Tidak ada temuan apapun kendati diawasi ketat," paparnya.&nbsp; Sementara itu, Menteri Sosial Syaifullah Yusuf menerangkan, dengan dukungan dari Menteri PU Dody Hanggodo, Kemensos percaya diri memulai operasional sekolah rakyat pada 14 Juli 2025. "Dengan fisik yang tuntas, maka tinggal jalan ini operasional dibawah Kemensos," ujarnya.&nbsp; Bahkan untuk sumber daya manusia (SDM) yang mengoperasikan sekolah rakyat kini telah mencapai hampir 100 persen. Baik untuk kepala sekolah, tenaga pendidik dan lainnya. "Hampir 100 persen untuk SDM yang mengelola sekolah rakyat," terangnya.&nbsp; Menurut dia, yang perlu diketahui bahwa sekolah rakyat ini merupakan kerja sama antara pemda dengan pemerintah pusat. Pemda menyiapkan lahan dan pemerintah pusat membangun serta mengoperasionalkan. "Kita sudah menentukan 100 titik pertama sekolah rakyar, artinya sudah dalam proses finalisasi. Baik, gurunya, muridnya dan perangkat-perangkat lain sudah jalan yang insyaallah di akhir Juli ini semuanya tuntas," tegasnya.&nbsp; Bahkan, Kemensos dan Kementerian PU sekarang menuju ke 100 titik sekokah rakyat berikutnya. "Di mana sekarang ini kira-kira ada 70 titik lebih sudah yang direstui oleh Kementerian PU dan dinyatakan layak untuk menjadi rintisan sekolah rakyat," paparnya. (idr)

Program pembangunan sekolah rakyat mencapai progres 83 persen, ditargetkan tuntas pada 8 Juli 2025. Sekolah rakyat siap beroperasi.

Pembangunan Sudah 83 hingga 90 Persen, Sekolah Rakyat Siap Beroperasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/23/6b3c42ac-66b4-40ac-a91c-862b99f0dfa2-1273791007.jpeg" alt="Menteri Sosial Saifullah Yusuf. (Mia/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Sosial Saifullah Yusuf. (Mia/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusus memastikan dana penebalan atau tambahan untuk bantuan sosial (bansos) segera cair. Pencairan dijanjikan usai penyaluran bansos reguler rampung.&nbsp; Mensos menyatakan, pihaknya tengah mengupayakan penyaluran bansos reguler akan rampung di minggu ini. Pihaknya masih menunggu pembuatan rekening untuk keluarga penerima manfaat (KPM) baru yang pada triwulan II ini masuk ke dalam daftar penerima bansos sesuai Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).&nbsp; &ldquo;InsyaAllah minggu ini yang reguler semua salur. Minggu ini tuntas,&rdquo; ujarnya ditemui usai membuka retret Kepala Sekolah Rakyat di Jakarta, Selasa (17/6). Sehingga, lanjut dia, pencairan dana penebalan bansos dapat direalisasikan pada pekan depan. Penebalan bansos ini sendiri diberikan pada 18 juta KPM, yang merupakan penerima program sembako atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Seperti diketahui, penebalan bansos ini masuk dalam paket stimulus Presiden Prabowo Subianto. Stimulus ini diberikan dengan tujuan meningkatkan daya beli masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi. Untuk penebalan bansos, pemerintah memberikan tambahan dana bansos pada bulan Juni dan Juli, masing-masing sebesar Rp 200 ribu. Nantinya, pencairan dilakukan dalam satu waktu. &ldquo;Nah minggu depan insyaallah yang penebalan. Nanti yang penebalan untuk 18 juta lebih KPM penerima BPNT itu akan mendapatkan tambahan Rp 200 ribu kali 2 bulan Juli dan Juli,&rdquo; papar pria yang akrab disapa Gus Ipul tersebut. Di sisi lain, dia turut menyampaikan kembali mengenai updating data penerima bansos yang ada dalam DTSEN. Menurutnya, data akan diperbarui tiga bulan sekali. Selain itu, masyarakat juga bisa melakukan sanggah data penerima bansos secara langsung melalui fitur "Usul Sanggah" di aplikasi Cek Bansos dari Kemensos. Usulan sanggah ini dapat digunakan untuk melaporkan jika ada kesalahan dalam data penerima, seperti ketidaktepatan status ekonomi, kesalahan data keluarga, hingga ketidaksesuaian dengan dokumen kependudukan.&nbsp;

Menteri Sosial memastikan pencairan dana tambahan untuk bantuan sosial akan dilakukan minggu depan setelah bansos reguler selesai.

Menteri Sosial Pastikan Pencairan Dana Penebalan Bansos Segera Dilakukan Setelah Bansos Reguler Rampung

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/04/n1rJU2fd48jLCpcLWQTNj6GO6S0AVGMVexS1UzVh-275112849.jpg" alt="Dialog Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf Bersama Calon Siswa Sekolah Rakyat dan Orangtua yang digelar di Sentra Terpadu Kartini Temanggung, Jawa Tengah, Minggu (4/5). (Humas Kemensos)" width="100%">
<figcaption>Dialog Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf Bersama Calon Siswa Sekolah Rakyat dan Orangtua yang digelar di Sentra Terpadu Kartini Temanggung, Jawa Tengah, Minggu (4/5). (Humas Kemensos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Proses seleksi calon murid Sekolah Rakyat terus bergulir. Hingga saat ini, sudah 9 ribu anak yang masuk dalam daftar calon murid sekolah yang dirancang dengan konsep boarding school tersebut. Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengungkapkan, seluruh calon murid tersebut telah diasesmen oleh tim dan pemerintah daerah melalui pertemuan dengan pihak orang tua di rumah masing-masing. Selain memastikan komitmen dari calon siswa dan orang tua, asesmen ini juga digunakan untuk memverifikasi data bahwa mereka memang berada di Desil 1 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Yang artinya, mereka berada di kondisi miskin dan miskin ekstrem. &ldquo;Seleksinya pun tanpa ada tes akademik. Yang ada, setelah secara administrasi memenuhi syarat, mereka nanti ada cek kesehatan,&rdquo; tutur Saifullah Yusuf ditemui usai Rapat Koordinasi Pengadaan Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Rakyat di Kantor Kementerian Sosial (Kemensos), Jakarta, Kamis (15/5). Hal ini untuk mengantisipasi adanya calon murid yang memiliki penyakit menular. Mengingat, konsep sekolah ini adalah asrama sehingga dikhawatirkan akan menularkan ke murid lain. Kendati begitu, dia memastikan bagi yang terdeteksi sakit maka tidak serta merta dicoret. Calon murid tersebut justru bakal diobati hingga sembuh sebelum akhirnya ikut bergabung dalam proses pembelajaran. Dalam kesempatan tersebut, Gus Ipul--sapaan akrab Saifullah turut menyampaikan soal rencana pengadaan guru dan tenaga kependidikan sekolah rakyat. Diperkirakan, kebutuhan guru dan tenaga kependidikan di Sekolah Rakyat mencapai 1.600-2.000 orang untuk mengabdi di 100 titik Sekolah Rakyat. &ldquo;Tapi ini kita masih simulasi terus ya. Tapi kalau dari 53 itu kira-kira hampir 1.000 dibutuhkan gurunya, ini di luar kepala sekolah ya,&rdquo; paparnya. Seleksi calon guru dan tenaga kependidikan ini disebutnya akan dilakukan segera. Targetnya, Juni 2025 sudah rampung semua. Beda dengan guru, seleksi kepala sekolah untuk Sekolah Rakyat justru mendekati garis finish. Sudah ada sekitar 150 calon kepala sekolah yang dinyatakan layak dari 500 orang lebih yang mendaftar. Selanjutnya, mereka akan memasuki seleksi tambahan untuk kemudian bisa dinyatakan lolos dan ditempatkan. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Rini Widyantini menyampaikan, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025, pihaknya mendapat dua mandat utama dalam program Sekolah Rakyat ini. Yakni, penguatan kelembagaan Sekolah Rakyat dan penyediaan tenaga pendidik. Untuk kelembagaan, kata dia, sudah disepakati jika Sekolah Rakyat akan menjadi bagian dari Kementerian Sosial. Pihaknya pun sudah mempersiapkan kebijakan mengenai struktur kelembagaan ini. Sementara, terkait penyediaan guru, KemenPANRB bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendiksasmen) telah menyusun beberapa skema. &ldquo;Skema-skema ini nanti akan kami laporkan kepada Bapak Presiden. Sehingga nanti dengan skema-skema penyediaan guru bisa membantu percepatan pelaksanaan Sekolah Rakyat,&rdquo; paparnya. Dirjen Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru Kemendikdasmen Nunuk Suryani turut mengamini. Pihaknya telah menyiapkan sejumlah skema terkait pengadaan guru dan tenaga kependidikan untuk Sekolah Rakyat. &ldquo;Ada (skema, red) redistribusi, ada skema seleksi khusus, tapi kan belum, belum (ditetapkan, red), nanti mau dilaporkan ke Bapak Presiden dulu,&rdquo; tuturnya. Dia memastikan ketersediaan guru dan tenaga kependidikan ini untuk mengisi 65 titik Sekolah Rakyat. Dia pun menjamin, bahwa para guru yang ditempatkan nantinya sudah sesuai dengan kriteria yang diberikan Mensos. Mulai dari memiliki sertifikat pendidik dan berstatus aparatur sipil negara (ASN). Meski akan menempatkan guru ASN pada Sekolah Rakyat, Nunuk mengatakan, tidak akan menggeser guru-guru yang sudah ada di sekolah eksisting. Yang mana, dikhawatirkan pergeseran ini justru menimbulkan kekosongan atau kekurangan guru di sekolah asal. &ldquo;Ya, harapannya tidak mengganggu proses belajar-mengajar di sekolah yang ada,&rdquo; ujarnya. Sementara itu, Wakil Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto menyampaikan kesiapan sistem seleksi tenaga pendidik yang akan digunakan. Menurut dia, mekanisme yang digunakan akan menyerupai rekrutmen PPPK yang telah berjalan selama ini. &ldquo;Kami sudah mempunyai kurang lebih 35 titik dengan fasilitas 3.500 (peserta). Sehingga kalau misalnya sudah ditetapkan, kurang lebih maksimal enam hari seleksi sudah bisa kita selesaikan,&rdquo; ungkapnya. (mia)

Proses seleksi calon murid Sekolah Rakyat terus bergulir. Hingga saat ini, sudah 9 ribu anak yang masuk dalam daftar calon murid sekolah.

Seleksi Calon Murid Sekolah Rakyat, 9 Ribu Peserta Ikut Asesmen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/22/B742A88E-AF29-4BC2-820E-6B035843567F-1373189255.jpeg" alt="Mensos Saifullah Yusuf atau Gus Ipul. (Zalzilatul Hikmia/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Mensos Saifullah Yusuf atau Gus Ipul. (Zalzilatul Hikmia/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Proses rekrutmen kepala sekolah dan guru untuk program Sekolah Rakyat telah dimulai. Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf meminta, dalam rekrutmen ini tak mengorbankan sekolah eksisting. Hal ini lantaran, guru dan kepala sekolah untuk Sekolah Rakyat akan disaring dari guru aparatur sipil negara (ASN) seperti yang diamanatkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Mereka yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) akan diprioritaskan. Disusul guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), dan guru PPG prajabatan bila memang masih belum terpenuhi kuotanya. &ldquo;Ya jadi pertama prioritas ASN. ASN dulu di daerah itu. Kalau ASN yang tidak ada, nanti PPPK, baik yang penuh maupun paruh waktu. Kalau sudah tidak ada lagi, nanti baru dipertimbangkan untuk rekrutmen dari PPG,&rdquo; jelasnya ditemui usai acara peringatan Hari Kartini di Kantor Kementerian Sosial (Kemensos), Jakarta, Senin (21/4). Dengan skema ini besar kemungkinan ada pergeseran guru ASN dari sekolah eksisting ke Sekolah Rakyat. Artinya, ada risiko kekosongan tenaga pengajar pada sekolah-sekolah yang ada. Disinggung mengenai hal ini, menteri yang akrab disapa Gus Ipul mengatakan, nanti ada pengaturan khusus oleh Bupati dan Wali Kota untuk jenjang SD dan SMP. Sementara, untuk jenjang SMA bakal diatur oleh gubernur. Dia menegaskan, sudah berkoordinasi terkait hal ini dengan seluruh pemerintah daerah (pemda) yang akan menyelenggarakan Sekolah Rakyat. Termasuk, dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu&rsquo;ti. &ldquo;Ya nggak boleh ada kekosongan. Kita sudah sampaikan tidak boleh ada kekosongan (di sekolah eksisting, red), tapi kita mencari guru-guru yang memang memenuhi syarat dan belum penempatan,&rdquo; paparnya. Gus Ipul melanjutkan, saat ini pun sudah mulai dilakukan proses penjaringan baik untuk calon guru maupun kepala sekolah. Untuk kepala sekolah sendiri, sudah ada lebih dari 500 orang guru yang dinyatakan layak untuk ikut seleksi kepala sekolah. &ldquo;Jadi kita ini sudah buka, Dikdasman sudah membuka kesempatan untuk mereka yang ingin menjadi kepala sekolah rakyat. Kepala sekolah ya. Gurunya baru proses,&rdquo; jelasnya. Rekrutmen ini simultan dengan rekrutmen siswa. Saat ini, prosesnya tengah dalam tahap penjaringan oleh pemda kabupaten/kota dan PKH. Targetnya, anak-anak yang masuk dalam desil 1 dan desil 2 DTSEN, khususnya anak-anak tidak sekolah (ATS) di daerah terdekat dari Sekolah Rakyat.

Gus Ipul mengatakan, nanti ada pengaturan khusus oleh Bupati dan Wali Kota untuk jenjang SD dan SMP. Sementara, untuk jenjang SMA.

Guru Sekolah Rakyat dari ASN, Gus Ipul: Tidak Boleh Ada Kekosongan di Sekolah Eksisting

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/24/gus-ipul-2-1940028053.jpg" alt="Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf alias Gus Ipul, dalam Konferensi Pers Rapat Penyelarasan Kebijakan Pengentasan Kemiskinan. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf alias Gus Ipul, dalam Konferensi Pers Rapat Penyelarasan Kebijakan Pengentasan Kemiskinan. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Rapat koordinasi percepatan proses integrasi data kemiskinan kementerian/lembaga (K/L) menjadi data tunggal terus dilakukan. Harapannya, tahun depan penyaluran bantuan sosial (bansos) sudah bisa menggunakan data yang dikelola Badan Pusat Statistik (BPS). Kemarin (24/12) Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf alias Gus Ipul kembali bertemu dengan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti. Keduanya membahas progres sinkronisasi dan integrasi data kemiskinan di semua instansi, khususnya Kementerian Sosial (Kemensos). Gus Ipul memastikan, proses integrasi data yang dilakukan BPS berjalan lancar. Dengan begitu, data tunggal sosial ekonomi hasil arahan Presiden Prabowo Subianto bisa segera diimplementasikan dalam penyaluran bansos. &rsquo;&rsquo;Dengan adanya data tunggal itu, artinya kan standarnya sudah sama, kriterianya sudah sama. Dengan begitu, program-program pemerintah akan lebih tepat sasaran,&rdquo; ujar Gus Ipul seusai pertemuan di kantor Kemensos, Jakarta, kemarin (24/12). Lebih lanjut, dia menjelaskan, nanti data tunggal bersifat dinamis. Akan ada pembaruan data setiap hari. Sebab, kondisi individu dan keluarga penerima manfaat bisa cepat berubah. Entah karena pindah tempat tinggal, meninggal, naik kelas, ataupun lainnya. Disinggung soal bansos khusus untuk masyarakat terdampak kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen, mantan wakil gubernur Jawa Timur itu mengatakan belum ada. Saat ini, menurut dia, yang tengah ditekankan pemerintah adalah percepatan penyaluran bansos guna membantu daya beli masyarakat. Pasalnya, ada sekitar 21 juta keluarga penerima manfaat (KPM) yang mendapatkan berbagai jenis program bansos dari Kemensos. Mulai program keluarga harapan (PKH), bantuan permakanan bagi lansia dan penyandang disabilitas, hingga lainnya. Dalam kesempatan yang sama, Plt Kepala BPS Amalia menjelaskan, pengumpulan data dilakukan sejak awal November 2024. Saat ini BPS terus berkoordinasi intensif dengan Kemensos, Kementerian PPN/Bappenas, Kemenko Pemberdayaan Masyarakat (PM), dan kementerian terkait lain mengenai data tunggal tersebut.(mia/c7/oni)

Tahun depan penyaluran bantuan sosial (bansos) sudah bisa menggunakan data yang dikelola Badan Pusat Statistik (BPS).

Tahun Depan Penyaluran Bansos Pakai Data Tunggal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/02/IMG_20241201_224202-2682276384.jpg" alt="Menteri Sosial Saifullah Yusuf saat peluncuran e-katalog HDI dalam acara peringatan Hari Disabilitas Internasional (HDI) 2024, di Jakarta, Minggu (1/12). (Zalzilatul Hikmia/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Sosial Saifullah Yusuf saat peluncuran e-katalog HDI dalam acara peringatan Hari Disabilitas Internasional (HDI) 2024, di Jakarta, Minggu (1/12). (Zalzilatul Hikmia/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemberdayaan penyandang disabilitas masih jadi pekerjaan rumah bagi pemerintah. Berbagai upaya dilakukan termasuk menelurkan e-katalog HDI, platform digital yang memamerkan dan memasarkan karya seni lukis dari penyandang disabilitas di seluruh Indonesia. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkapkan ada tiga hal yang harus dipenuhi kepada kelompok difabel. Yakni, pendidikan, kesehatan, dan akses pekerjaan. Terkait pekerjaan itu, pemerintah pun sudah mengeluarkan aturan untuk mendorong pemberi kerja untuk menciptakan kesetaraan kesempatan kerja bagi difabel. Salah satunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang mewajibkan instansi pemerintah maupun perusahaan swasta untuk mempekerjakan difabel. Pada Pasal 53 disebutkan bahwa instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) wajib mempekerjakan difabel minimal dua persen dari total pegawainya. Sementara di perusahaan swasta minimal satu persen dari jumlah pegawai. Selain itu, akses kebekerjaan ini juga coba dibuka melalui akses para disabilitas untuk bisa memasarkan karyanya. Salah satunya melalui platform digital yang khusus dibuat untuk mereka. &ldquo;Tiga hari ini adalah hari yang membahagiakan untuk kita semua dalam rangka untuk memberikan peluang yang sama buat siapa pun warga negara Indonesia dan juga akhirnya ada yang namanya kesetaraan berkarya,&rdquo; tutur Saifullah Yusuf yang biasa disapa Gus Ipul saat melaunching e-katalog HDI dalam acara peringatan Hari Disabilitas Internasional (HDI) 2024, di Jakarta, Minggu (1/12). Dalam kesempatan yang sama, Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Norman Yulian menyambut baik inisiatif itu. Dia berharap kehadiran e-katalog ini bisa jadi wadah bagi para seniman disabilitas untuk memamerkan dan menjual karyanya. &ldquo;Alhamdulillah, berarti ini kan sekelas dengan LKPP ya Pak Menteri? Bisa langsung dipesan gitu ya jadi produk-produk kita, disabilitas, bisa pesan melalui e-katalog ini,&rdquo; ungkapnya. Oleh sebab itu, dia mendorong semua seniman disabilitas bisa segera mendaftar. Sebagai informasi, E-Katalog HDI menampilkan 170 lukisan hasil kurasi tim Taman Ismail Marzuki, yang mencakup beragam gaya seni. Seperti realisme, abstrak, hingga ilustrasi tokoh anime. Potret Gus Ipul dan Wamensos Agus Jago juga terpajang di antara karya-karya tersebut. Karya-karya ini berasal dari seniman penyandang disabilitas fisik, rungu wicara, hingga disabilitas mental. E-katalog HDI ini dapat diakses melalui laman <a href="https://kataloghdi.com">https://kataloghdi.com</a>.

Kementerian Sosial meluncurkan e-katalog HDI, platform digital yang memamerkan dan memasarkan karya seni lukis dari penyandang disabilitas.

E-katalog HDI untuk Kesetaraan, Mensos Gus Ipul Ingatkan Alokasi Karyawan Disabilitas di Setiap Perusahaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/12/JKT-1-PELANTIKAN-MENSOS-DAN-KEPALA-BNPT-FED-12JPG-1445781430.jpg" alt="Presiden Joko Widodo saat melantik Saifullah Yusuf dan Irjen Pol Eddy Hartono sebagai Menteri Sosial dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (11/9/2024). (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo saat melantik Saifullah Yusuf dan Irjen Pol Eddy Hartono sebagai Menteri Sosial dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (11/9/2024). (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Presiden Joko Widodo melantik tiga pejabat negara kemarin (11/9). Saifullah Yusuf menjabat sebagai menteri sosial menggantikan Tri Rismaharini yang mengundurkan diri karena maju sebagai calon gubernur Jawa Timur. Pejabat lain yang dilantik adalah Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Irjen Pol Eddy Hartono dan anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Aida Suwandi. Sebelumnya, menteri sosial sementara diserahkan kepada Menko PMK Muhadjir Effendy. Seluruh kegiatan dikerjakannya, termasuk hadir pada rapat kerja dengan Komisi VIII DPR kemarin. Setelah rapat, Muhadjir melakukan serah terima jabatan dengan Gus Ipul, sapaan akrab Saifullah Yusuf, di kantor Kementerian Sosial. Gus Ipul mengaku baru dikabari menggantikan Risma dua hari sebelum pelantikan. Dia menerima posisi baru dan meninggalkan jabatannya sebagai wali kota Pasuruan. &rdquo;Ini suatu kepercayaan,&rdquo; katanya. Karena baru dilantik, dia minta waktu dua hari untuk mempelajari. Sejauh ini, pria yang juga menjabat Sekjen PBNU itu belum berkomunikasi dengan Risma tentang tugas sebagai menteri sosial. &rdquo;Saya akan koordinasi dengan Pak Muhadjir. Setelah itu, saya akan beri pernyataan apa yang akan dilakukan ke depan,&rdquo; ucapnya. Dia berupaya untuk membantu pemerintahan Jokowi-Ma&rsquo;ruf Amin meski cuma hitungan hari. Selain menuntaskan program Mensos sebelumnya, Gus Ipul punya misi soal memuluskan masa transisi pemerintahan baru di Kemensos. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi turut melantik Eddy Hartono. Dia dilantik berlandasan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 124/TPA Tahun 2024. Eddy menyampaikan apresiasi kepada kepala negara yang telah memberikan kepercayaan kepada dirinya untuk menjabat sebagai kepala BNPT. &rdquo;BNPT sebagai koordinator untuk menyinergikan kementerian/lembaga untuk sama-sama melakukan pencegahan supaya kondisi penanggulangan terorisme ini berjalan dengan baik,&rdquo; tutur Eddy. Pejabat lain yang diambil sumpahnya adalah Aida Suwandi. Dia dilantik sebagai anggota Dewan Komisioner LPS. Pengangkatan Aida didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 101/P Tahun 2024. Jabat Tidak sampai Dua Bulan Seusai dilantik, Gus Ipul langsung menghadiri acara serah terima jabatan (sertijab) pada siangnya di kantor Kemensos, Jakarta. Sertijab dilakukan Muhadjir Effendy sebagai Plt Mensos yang baru bertugas lima hari. Muhadjir kali kedua menjabat Plt Mensos setelah sebelumnya dirinya menggantikan Juliari Batubara yang diciduk KPK terkait kasus bansos. Suasana sertijab sangat cair. Guyonan demi guyonan dilontarkan keduanya. Diawali dengan Muhadjir yang mengenalkan Gus Ipul sebagai profesor. Keduanya pun memiliki gelar yang sama. &rdquo;Jadi, sama-sama profesor ini. Tapi beda artinya. Profesor kalau kata beliau protolan Pemuda Ansor,&rdquo; katanya disambut gelak tawa. Selain itu, dia meminta agar Sekjen PBNU tersebut segera fokus untuk memimpin Kemensos. Muhadjir menitipkan pesan untuk segera merapikan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Hal itu sangat penting karena basis DTKS merupakan rujukan yang dipakai semua kementerian yang berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, terutama pengentasan kemiskinan hingga masalah gizi, yang nantinya terkoneksi dengan program-program gizi dari pemerintah yang baru. Apalagi, DPR sudah menyetujui kenaikan anggaran Kemensos di sektor permakanan dari Rp 1,3 triliun menjadi Rp 3,7 triliun. &rdquo;Dan itu saya kira cukup nanti untuk meningkatkan kapasitas kinerja dari Kementerian Sosial, terutama di dalam mendukung program unggulan presiden terpilih, yaitu meningkatkan gizi masyarakat,&rdquo; jelasnya. Guyonan Muhadjir turut disambut Gus Ipul yang mengatakan bahwa Muhadjir sepertinya memang memiliki spesialisasi menjadi Plt Mensos. Sebab, sudah dua kali menjabat sebagai Plt Mensos. &rdquo;Jarang itu Plt sampai dua kali dan lama. Yang pertama lama ya, cukup lama ya. Terima kasih, Prof,&rdquo; ujarnya. Disinggung soal waktu tugasnya kurang dari dua bulan, mantan wakil gubernur Jawa Timur itu mengaku setiap waktu berharga. Dia akan menjalankan tugasnya sesuai kapasitas dengan bantuan para pegawai dan jajaran Kemensos. &rdquo;Satu detik berharga, satu menit berharga, satu hari berharga,&rdquo; katanya. Dalam dua hari ini, dia akan berkonsultasi dan berkoordinasi dengan jajaran pejabat Kemensos. Termasuk soal pesan yang disampaikan Menko PMK Muhadjir Effendy tentang DTKS. Hal itu akan dijadikan koreksi untuk bisa lebih baik. Sementara itu, mengenai jabatannya sebagai wali kota, bapak empat anak tersebut mengaku sudah langsung mengajukan surat pengunduran diri begitu dikabari akan dilantik sebagai Mensos. Namun, untuk jabatannya di PBNU, dia mengaku masih menjabat. Pramono Selesaikan Tugas hingga 22 September Menteri Kabinet Indonesia Maju lain yang mencalonkan diri dalam kontestasi calon kepala daerah adalah Pramono Anung. Dia menjabat sebagai sekretaris kabinet. Hingga kemarin, dia masih menjalankan tugasnya. &rdquo;Mudah-mudahan disetujui Pak Presiden. Saya akan mundur pada 22 September karena itu merupakan waktu penetapan sebagai calon,&rdquo; katanya. Pramono maju sebagai calon gubernur Jakarta. Menurut dia, tugas-tugas kenegaraan masih dilakukan. Terutama terkait dukungan penyiapan dokumen presiden. &rdquo;Ada memori selama saya menjabat dua periode dan risalah rapat yang harus saya selesaikan. Masih banyak juga naskah pertanggungjawaban pemerintah ini yang akan diberikan kepada pemerintah selanjutnya,&rdquo; tuturnya. Pramono berjanji akan menyelesaikan pekerjaan rumahnya. (lyn/mia/c19/dio)

Presiden Jokowi melantik tiga pejabat negara kemarin (11/9). Saifullah Yusuf menjabat sebagai menteri sosial menggantikan Tri Rismahari.

Sebulan Jelang Lengser, Presiden Jokowi Lantik Gus Ipul Jadi Mensos dan Minta Rapikan Data Terpadu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/06/20240906_104434_YouTube-2247688537.jpg" alt="Tangkapan layar Presiden Jokowi saat menyampaikan pernyataan usai mengunjungi Pasar Soponyono, Surabaya. (Andi Firdaus/Antara)" width="100%">
<figcaption>Tangkapan layar Presiden Jokowi saat menyampaikan pernyataan usai mengunjungi Pasar Soponyono, Surabaya. (Andi Firdaus/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Presiden RI Joko Widodo sudah menyetujui pengunduran diri Tri Rismaharini dari jabatan Menteri Sosial. Sebab, yang bersangkutan maju Pilkada 2024. &rdquo;Sudah ... sudah mengajukan pengunduran diri dan sudah saya tanda tangani pengunduran dirinya,&rdquo; kata Jokowi singkat di sela kunjungan kerja di Surabaya seperti dilansir dari Antara, Jumat (6/9). Sebelumnya, Risma&nbsp;dikabarkan mengajukan pengunduran diri dari jabatan Menteri Sosial. Sebab, dia maju sebagai calon gubernur pada Pemilihan Kepala Daerah (PIlkada) Jawa Timur 2024. Presiden saat dikonfirmasi pada kesempatan sebelumnya juga menyatakan bahwa akan lebih baik jika Menteri Sosial Tri Rismaharini mengundurkan diri dari jabatan menteri karena maju dalam Pilkada Jatim. &rdquo;Ya, itu lebih baik kalau mengundurkan diri. Akan tetapi, kalau tidak, kan aturannya kan juga tidak apa-apa memperbolehkan,&rdquo; ujar Jokowi. Risma juga menyampaikan permohonan maaf dan mengucapkan pamit dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR beberapa saat lalu. Sementara itu, Jokowi belum mengungkapkan siapa yang akan menggantikan Risma sebagai Menteri Sosial di sisa masa pemerintahan Kabinet Indonesia Maju hingga 20 Oktober 2024.

Presiden RI Joko Widodo sudah menyetujui pengunduran diri Tri Rismaharini dari jabatan Menteri Sosial sebab Risma maju Pilkada 2024

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#menteri sosial

Berita Terkini