<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/07/JKT_Gerakan-Nasional-Pangan-Merah-Putih_MIFTAHUL-HAYAT10-1084561025.jpeg" alt="Mentan Andi Amran Sulaiman memberikan sambutan pada acara  Gerakan Nasional Pangan Merah Putih Menuju Swasembada Pangan Berkelanjutan di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta, Rabu (6/11/2024). (Miftahul Hayat/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Mentan Andi Amran Sulaiman memberikan sambutan pada acara  Gerakan Nasional Pangan Merah Putih Menuju Swasembada Pangan Berkelanjutan di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta, Rabu (6/11/2024). (Miftahul Hayat/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Lembaga riset independen IndoStrategi merilis hasil evaluasi kinerja kementerian selama satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ada 10 kementerian terbaik, tiga di antaranya Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Kementerian Pertanian (Kementan), dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).</p> <p>Peran ketiga kementerian itu yang menuai sorotan soal swasembada pangan sebagaimana bagian dari program Presiden Prabowo. Prabowo menugaskan Menhan Sjafrie Sjamsoeddin, Mentan Amran Sulaiman, dan Mendagri Tito Karnavian untuk mengawal swasembada pangan.</p> <p>Menurut pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah, secara keseluruhan ketiga menteri itu sudah menjalankan tugasnya dengan baik dalam mewujudkan swasembada pangan. Hal tersebut bisa dilihat dari ketersediaan pangan yang ada sekarang.</p> <p>&ldquo;Kalau dilihat dari tingkat ketersediaan pangan sampai hari ini memang cukup memadai, artinya masyarakat tercukupi, kan kita tidak lihat berita ada masyarakat kelaparan,&rdquo; ujarnya, Senin (20/10).</p> <p>Trubus menekankan bahwa perlu dicatat, biasanya hampir setiap negara berkembang tak luput dari masalah kelaparan. Sementara bangsa Indonesia saat ini tidak mengalami persoalan tersebut. &ldquo;Ini kita gak ada, ini menjadi penegasan bahwa swasembada kita sukses,&rdquo; imbuhnya.</p> <p>Ketiga menteri yang ada, seperti Mentan Amran diketahui memainkan fungsinya untuk mengawal produksi pangan, sedangkan Mendagri Tito mengawal proses koordinasi antara stakeholder pangan sekaligus mencegah inflasi. Sedangkan, Menhan Sjafrie menyiapkan lahan dan pengamanan.</p> <p>Dengan melihat kondisi yang ada dari kinerja kementerian itu, ditambah dengan badan dan lembaga lainnnya, tampak bahwa impor menurun dari tahun-tahun sebelumnya. &ldquo;Artinya, pangan itu berasal dari budidaya kita sendiri, dari masyarakat lokal, masyarakat dari kabupaten/kota itu umumnya,&rdquo; katanya.</p> <p>Lalu, kolaborasi pemerintah pusat dan daerah juga cukup baik. Menurut Trubus, sebelumnya di daerah itu selama ini sering mengalami masalah, mengingat Indonesia negara luas, ada daerah yang hujan terus, ada daerah yang minim hujan, ada yang kekeringan, ada yang subur dan tidak subur sama sekali.</p> <p>&ldquo;Tetapi kita berhasil bisa mencukupi itu, dan harga pangan terjangkau. Meskipun memang mahal, ini yang menjadi tugas pemerintah untuk memotong distribusi itu. Ini kan sebenarnya ditugaskan Koperasi Merah Putih itu ke sana, jadi tidak melalui pedagang lagi, jadi masyarakat membeli dari Koperasi Merah Putih, jadi koperasi langsung membeli dari produsennya,&rdquo; katanya.</p> <p>Trubus menambahkan, dari sisi konektivitas cukup baik karena infrastruktur memadai. Meski, jarak antar-pulau jauh, namun adanya pelabuhan-pelabuhan membuat setiap kabupaten/kota bisa terkoneksi dengan baik.</p>

Peran ketiga kementerian itu yang menuai sorotan soal swasembada pangan sebagaimana bagian dari program Presiden Prabowo.

Program Swasembada Pangan Unggulan Prabowo Dinilai Sukses, Ini 3 Menteri yang Berperan

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/06/LHKPN-3584355646.jpg" alt="Halaman LHKPN di website KPK. (elhkpn.kpk.go.id)" width="100%">
<figcaption>Halaman LHKPN di website KPK. (elhkpn.kpk.go.id)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan tercatat 90 dari total 124 wajib lapor Kabinet Merah Putih telah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), atau telah mencapai sekitar 72 persen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Adapun rinciannya, dari 52 Menteri/Kepala Lembaga Setingkat Menteri, sejumlah 44 telah menyampaikan LHKPN," kata tim juru bicara KPK, Budi Prasetyo kepada wartawan, Rabu (8/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kemudian dari 57 Wakil Menteri/Wakil Kepala Lembaga Setingkat Menteri, sejumlah 38 telah menyampaikan laporan harta kekayaannya," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Serta, dari 15 Utusan Khusus/Penasihat Khusus/Staf Khusus, sebanyak 8 orang telah menyerahkan LHKPN. KPK mengimbau kepada para wajib lapor yang belum melaporkan harta kekayaannya agar segera menyampaikannya. Dimana, batas akhir pelaporan LHKPN yakni tiga bulan pasca pelantikan, atau 21 Januari 2025.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Apabila dalam pengisian LHKPN terdapat kendala, KPK terbuka untuk melakukan pendampingan dan bantuan dalam pengisiannya," ucap Budi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/015252373/zarof-ricar-simpan-uang-tunai-hampir-rp-1-triliun-kpk-sebut-manfaatkan-celah-lhkpn">Zarof Ricar Simpan Uang Tunai Hampir Rp 1 Triliun, KPK Sebut Manfaatkan Celah LHKPN</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Budi menekankan LHKPN sebagai instrumen pencegahan, merupakan bentuk transparansi pejabat publik atas kepemilikan aset dan hartanya. Sehingga masyarakat bisa secara terbuka ikut memantau dan melakukan pengawasan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Hal ini menjadi perwujudan dari pelibatan masyarakat dalam pemberantasan korupsi," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan tercatat 90 dari total 124 wajib lapor Kabinet Merah Putih telah menyerahkan LHKPN

KPK Sebut Baru 72 Persen Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih Serahkan LHKPN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/22/JKT-1-PRABOWO-LANTIK-MENTERI-KABINET-MERAH-PUTIH-FED-24JPG-3178936392.jpg" alt="Presiden Prabowo Subianto (depan, tengah) didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka (depan, keempat kanan) berfoto bersama jajaran Menteri dan Kepala Lembaga Tinggi Negara Kabinet Merah Putih yang baru dilantik di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (21" width="100%">
<figcaption>Presiden Prabowo Subianto (depan, tengah) didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka (depan, keempat kanan) berfoto bersama jajaran Menteri dan Kepala Lembaga Tinggi Negara Kabinet Merah Putih yang baru dilantik di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (21</figcaption>
</figure> <p dir="ltr"><strong>JawaPos.com</strong> - Presiden Prabowo Subianto disebut akan melakukan evaluasi kerja para menteri dan wakil memteri di Kabinet Merah Putih setiap 6 bulan sekali.</p> <p>Hal ini sebagaimana disampaikan Adim Kandung Prabowo, Hashim Djojohadikusumo yang merupakan Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang Industri (Kadin) Indonesia versi Munaslub, pada Rabu (23/10).</p> <p>"Dan saya sudah dengar bahwa setelah 6 bulan, bulan Maret tahun depan, April tahun depan, setiap menteri dan wakil menteri akan dievaluasi," kata Hashim dalam sebuah dialog ekonomi di Menara Kadin, Jakarta.</p> <p dir="ltr">Hashim mengatakan, dalam evaluasi itu Prabowo akan mengambil sikap tegas kepada jajarannya. Mulai dari mereka yang tidak bekerja efisien hingga kurang bertenaga saat bekerja.</p> <p dir="ltr">"Ya, so ini kalau dalam 6 bulan pertama, ya maaf, yang kurang efisien, korup, atau kurang berdaya, atau mungkin lelah, atau kurang tenaga. Ya, bisa ngerti kan? Akan dievaluasi dan dia orangnya tegas," ujar Hashim.</p> <p dir="ltr">"Orangnya tegas. Saya kira banyak yang sudah tahu. So itu yang saya maksud," sambungnya.</p> <p dir="ltr">Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah melantik menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (21/10). Pelantikan itu dibagi menjadi dua sesi.</p> <p dir="ltr">Pada sesi pertama, sekitar pukul 10.00 WIB, Presiden Prabowo melantik jajaran menteri dan kepala badan. Sedangkan siang harinya, melantik para wakil menteri.</p> <p dir="ltr">Secara total Prabowo Subianto melantik 48 menteri dan lima pejabat setingkat menteri. Terdiri dari tujuh menteri koordinator (menko), 41 menteri teknis, dan enam pejabat setingkat menteri.</p> <p dir="ltr">Adapun jumlah wakil menteri yang dilantik sebanyak 56 orang. Bahkan, turut dilantik pula Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dan Wakil Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari.</p>

Presiden Prabowo Subianto disebut akan melakukan evaluasi kerja para menteri dan wakil memteri di Kabinet Merah Putih setiap 6 bulan sekali.

Presiden Prabowo Bakal Evaluasi Kinerja Menteri dan Wakil Menteri Tiap 6 Bulan Sekali

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/21/828DE4D9-C977-4D91-8E1B-137AD365475C-347815994.jpeg" alt="Menko Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra. (Instagram Yusril Ihza Mahendra)" width="100%">
<figcaption>Menko Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra. (Instagram Yusril Ihza Mahendra)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com -</strong> Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sudah resmi bekerja sejak Minggu (20/10). Namun, baru dua hari bekerja, sejumlah menteri di Kabinet Prabowo sudah melakukan hal kontroversial.&nbsp;</p> <div dir="auto">Dalam kurun waktu dua hari kerja, setidaknya ada dua pernyataan dan kelakuan kontroversial yang dilakukan menteri yang ditunjuk Prabowo.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pernyataan kontroversial itu pertama disampaikan oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra. Ia menyebut bahwa peristiwa berdarah tahun 1998 bukan pelanggaran HAM berat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sedangkan kelakuan kontroversial dari menteri Prabowo yang kedua adalah Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT). Ia membuat surat resmi dari kementerian, tetapi untuk acara tasyakuran pribadi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sports/015226380/inspeksi-cibubur-youth-elite-sport-center-wapres-gibran-tempat-latihan-sudah-cukup-tinggal-genjot-prestasinya">Inspeksi Cibubur Youth Elite Sport Center, Wapres Gibran: Tempat Latihan Sudah Cukup, Tinggal Genjot Prestasinya</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Berikut adalah rangkumannya:</strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">1. Pernyataan kontroversial Yusril</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Usai dilantik sebagai Menko, Yusril menyebut kasus 1998 bukan termasuk kategori pelanggaran HAM berat. Menurut Yusril, beberapa tahun belakangan ini tidak pernah terjadi kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia, termasuk kasus 1998.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Enggak (kasus 1998 tidak termasuk pelanggaran HAM berat)," kata Yusril di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (21/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Yusril mengaku, dulu saat mendukung Menteri Hakim dan HAM, dirinya mengikuti sidang di PBB soal kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM, tetapi tidak terkait kasus dugaan pelanggaran HAM Berat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Selama beberapa tahun terakhir tidak terjadi kasus pelanggaran HAM yang berat. Waktu saya jadi menteri hakim dan HAM, saya tiga tahun menjalani sidang komisi HAM PBB di Jenewa dan kita ditantang menyelesaikan soal-soal besar," ucap Yusril.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015226341/orang-yang-menemukan-tujuan-hidup-sejati-di-usia-70-an-dan-lebih-biasanya-memiliki-8-kebiasaan-sehari-hari-ini">Orang yang Menemukan Tujuan Hidup Sejati di Usia 70-an dan Lebih Biasanya Memiliki 8 Kebiasaan Sehari-hari Ini</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pernyataan kontroversial Yusril itu kemudian menuai respons negatif karena dinilai tak berempati pada perasaan keluarga korban 98 yang hingga saat ini masih mencari keadilan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Usman Hamid menyatakan, tidak sepantasnya pejabat pemerintah mengeluarkan pernyataan yang keliru tentang hak asasi manusia (HAM).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Apalagi, dari pejabat yang salah satu urusannya soal legislasi bidang HAM. Itu tidak mencerminkan pemahaman undang-undang yang benar, khususnya pengertian pelanggaran HAM yang berat pada penjelasan Pasal 104 Ayat (1) dari UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM maupun Pasal 7 UU Nomor 26/2000 tentang Pengadilan HAM.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Usman menegaskan, pernyataan Yusril mengabaikan laporan-laporan resmi pencarian fakta tim gabungan bentukan pemerintah dan penyelidikan pro-justisia Komnas HAM atas sejumlah peristiwa pada masa lalu, yang menyimpulkan terjadinya pelanggaran HAM berat dalam bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan atau crimes against humanity.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi, pelanggaran HAM yang berat menurut hukum nasional bukan hanya genosida dan pembersihan etnis," kata Usman kepada wartawan, Selasa (22/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tak hanya itu, pernyataan Yusril pun tidak dibenarkan oleh Komnas HAM yang justru sejak lama telah menyimpulkan bahwa peristiwa 98 termasuk pada pelanggaran HAM berat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pertama terkait dengan pernyataan Pak Yusril, saya ingin menegaskan bahwa Komnas HAM sudah melakukan penyelidikan terhadap peristiwa kerusuhan Mei 98 pada tahun 2003, hasil penyelidikan tersebut menemukan bahwa terjadi pelanggaran HAM berat dalam peristiwa Kerusuhan Mei 98," kata Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah kepada JawaPos.com, Selasa (22/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">2. Yandri diduga gunakan jabatan menteri untuk urusan pribadi</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/015226348/paul-munster-ungkap-teror-media-sosial-usai-kekalahan-pertama-persebaya-surabaya-di-mana-mereka-saat-kita-menang">Paul Munster Ungkap Teror Media Sosial Usai Kekalahan Pertama Persebaya Surabaya: Di Mana Mereka saat Kita Menang?</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kontroversi yang ditimbulkan politisi PAN ini bermula dari unggahan mantan Menko Politik, Hukum, dan HAM, Mahfud Md yang menyoroti adanya surat undangan untuk menghadiri acara haul keluarga Yandri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Masalahnya, undangan itu justru menggunakan kop surat Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal yang dipimpinnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saran hari ke-2 kpd Menteri Desa. Kalau benar surat di bwh ini dari Menteri, maka ini keliru. Acara keluarga spt. haul Ibu dan peringatan hari agama di ponpes mestinya yg mengundang pribadi atau pengasuh ponpes. Tak boleh pakai kop dan stempel kementerian. Utk ke depannya, hati2," tulis Mahfud.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menanggapi hal itu, Yandri mengucapkan terima kasih ke Mahfud dan berjanji tidak akan mengulangi hal serupa di kemudian hari.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Baru dua hari bekerja, sejumlah menteri di Kabinet Prabowo sudah melakukan hal kontroversial yang menjadi perhatian publik.

2 Kontroversi Menteri Prabowo yang Baru 2 Hari Kerja, Dari Yusril Soal Tragedi 1998 dan Yandri Soal Penyalahgunaan Jabatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/22/siti-nurbaya-3757519249.jpg" alt="Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menitipkan pesan kepada Menteri baru dalam serah terima jabatan (Sertijab) di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Selasa (22/10/2024)." width="100%">
<figcaption>Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menitipkan pesan kepada Menteri baru dalam serah terima jabatan (Sertijab) di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Selasa (22/10/2024).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menggelar serah terima jabatan (Sertijab) dari Menteri Siti Nurbaya dan Wakil Menteri Alue Dohong ke dua kementerian baru yakni Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kementerian Lingkungan Hidup dipimpin oleh Menteri Hanif Faisol Nurofiq dan Wamen Diaz Hendropriyono. Sedangkan Menteri Kehutanan dijabat oleh Raja Juli Antoni dan Wamen Sulaiman Umar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Siti Nurbaya mengungkapkan, keanekaragaman hayati, deforestasi dan kualitas hidup merupakan isu penting yang menjadi perhatian dunia. Pihaknya telah melakukan sejumlah upaya dalam hal mengatasi itu.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015225422/inspirasi-ucapan-selamat-ulang-tahun-romatis-untuk-pasangan-dijamin-bikin-si-dia-meleleh">Inspirasi Ucapan Selamat Ulang Tahun Romatis untuk Pasangan, Dijamin Bikin Si Dia Meleleh</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Salah satunya, lanjut Siti, ialah menjaga keseimbangan dalam hal akses tata kelola hutan. Ia juga menyoroti isu krusial seperti Peraturan Anti-Deforestasi dari Uni Eropa (EUDR) terutama terkait langkah kementerian untuk mempersiapkan petani dan pengusaha dalam implementasinya ke depan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pada konteks kehutanan yang paling penting saya kira pesan dari Bapak Presiden terkait dengan tata kelola dan kita sudah mengawalinya dengan tata kelola hutan Sustainable Forest Management and Governance," ujar Siti saat Sertijab di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Selasa (22/10/2024).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Siti menerangkan pihaknya juga telah mulai menerapkan Environmental Governance/Tata Kelola Lingkungan dalam rangka pelaksanaan Nilai Ekonomi Karbon di Indonesia. Ia berharap apa yang telah dilakukannya dapat dilanjutkan dan semakin baik kedepannya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya kira ke depan ini akan semakin baik lagi di bawah kepemimpinan dua menteri yang baru, Menteri LH dan Menteri Kehutanan," ucapnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015225424/5-shio-kerja-cerdas-rahasia-cepat-kaya-dan-menikmati-hasil-hidup-santai-selamanya">5 Shio Kerja Cerdas: Rahasia Cepat Kaya dan Menikmati Hasil Hidup Santai Selamanya</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memastikan akan melanjutkan program-program baik yang telah ada sebelumnya. Sebab, pemerintahan saat ini ialah pemerintahan yang melanjutkan dari pemerintahan Presiden Joko Widodo.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Seperti yang dipesankan pak Presiden Subianto, bahwa pemerintahan ini pemerintahan yang berkelanjutan dan menyempurnakan apa yang dikerjakan, dilaksanakan Pemerintahan Joko Widodo dalam hal ini ibu Siti Nurbaya," ucap Raja Juli.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia juga memastikan tidak akan melakukan pergantian-pergantian nomenklatur hanya untuk menghilangkan jejak keberhasilan pemerintahan sebelumnya. Meski begitu, ia juga meminta agar jajarannya tetap berinovasi demi meningkatkan pelayanan yang telah ada.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Capaian-capaian yang baik tersebut akan kita teruskan. Akan tetapi saat bersamaan saya meminta juga melakukan untuk berinovasi memperbaiki yang sudah baik tadi," terang Raja Juli.</div>

Siti Nurbaya mengungkapkan, keanekaragaman hayati, deforestasi dan kualitas hidup merupakan isu penting yang menjadi perhatian dunia.

Siti Nurbaya Serahkan Estafet Kepemimpinan, Menteri Baru Janjikan Keberlanjutan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/01/Nusron-Wahid-Dery-RidwansahJPG-1796550871.jpg" alt="Nusron Wahid telah ditunjuk menduduki jabatan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Nusron Wahid telah ditunjuk menduduki jabatan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Nusron Wahid telah ditunjuk menduduki jabatan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Posisi ini sebelumnya dijabat oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Nusron sendiri terkenal sebagai seorang birokrat dan politikus senior dari Partai Golkar. Di DPR RI bahkan dia sudah menjabat selama 4 periode, terhitung sejak 2004 hingga 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pada Pileg 2024 dirinya pun masih lolos. Namun, dia diperkirakan tidak akan menjalanian tugas di DPR RI untuk periode kelima, sebab diberi jabatan menteri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015221169/tips-parenting-intip-8-percakapan-yang-harus-dilakukan-orang-tua-dengan-anak-remaja-mereka">Tips Parenting! Intip 8 Percakapan yang Harus Dilakukan Orang Tua dengan Anak Remaja Mereka</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menjabat Anggota DPR RI, Nusron ditempatkan di&nbsp;Komisi VI. Di komisi ini, ia bertugas sebagai pengawas kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan&nbsp;perdagangan,&nbsp;<wbr />perindustrian,&nbsp;investasi,&nbsp;<wbr />koperasi,&nbsp;UKM,&nbsp;BUMN, dan Standardisasi Nasional.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Nusron menghabiskan pendidikan masa kecilnya di Kudus, Jawa Tengah. Dia kemudian mengeyam pendidikan sarjana Ilmu Sejarah di&nbsp;Universitas Indonesia, dan Magister Ekonomi, Program Studi Ilmu Ekonomi, Pasca Sarjana&nbsp;Institut Pertanian Bogor (IPB).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelum ke dunia politik, Nusron aktif di berbagai organisasi. Seperti Ketua Umum PB&nbsp;PMII&nbsp;(2000-2003), Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor (2010-2015), Pada 2014 hingga 2019, Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Komisaris PT. CBN, dan Komisaris PT. Palima Timada.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015221155/orangtua-wajib-tahu-cek-8-pengaruh-media-sosial-terhadap-perkembangan-kepribadian-remaja">Orangtua Wajib Tahu! Cek 8 Pengaruh Media Sosial Terhadap Perkembangan Kepribadian Remaja</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Prabowo Subianto secara resmi mengumumkan susunan jajaran menteri yang akan membantu masa pemerintahannya, pada 5 tahun mendatang. Kabinet pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka itu bernama,&nbsp;Kabinet Merah Putih.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pengumuman kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran dilakukan di Istana Kepresidenan Jakarta, Minggu (20/10) malam. Prabowo didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Setelah saya dilantik pada tanggal 20 Oktober 2024, malam harinya saya akan umumkan kabinet pemerintah Republik Indonesia periode 2024-2029," kata Prabowo saat mengumumkan susunan kabinet.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Total ada 48 menteri dalam kabinet ini. Selain itu, terdapat 56 wakil menteri dalam Kabinet Merah Putih.</div> <div class="yj6qo">&nbsp;</div> <div class="adL" dir="auto">&nbsp;</div>

Nusron Wahid telah ditunjuk menduduki jabatan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Profil Nusron Wahid, Mantan Ketua GP Ansor Kini Jadi Menteri ATR/BPN era Prabowo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/17/prabowo-3401761988.jpg" alt="Presiden terpilih Prabowo Subianto merayakan ulang tahun ke-79. (Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Presiden terpilih Prabowo Subianto merayakan ulang tahun ke-79. (Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> Presiden Prabowo Subianto akan mengumumkan menteri di kabinet kerjanya usai dilantik pada 20 Oktober mendatang. Hal itu diungkapkan Menteri Dalam Negri (Mendagri) Tito Karnavian di gedung Mendagri, Jumat (18/10/2024).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Nanti yang mengumumkan bapak Prabowo sendiri. Tanggal 20 (Desember) saya denger pelantikan pagi, sorenya atau malamnya kalau tidak salah para calon Menteri akan dikenalkan oleh publik," ujar Tito.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Diketahui, Presiden Terpilih Prabowo Subianto memanggil sejumlah nama ke kediamannya di bilangan Kartanegara, Jakarta Selatan pada Senin (14/10). Mulai politisi sampai pejabat yang saat ini menduduki posisi menteri menghadap kepada Prabowo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015211822/anies-sindir-erina-mau-makan-sushi-tapi-bilang-nggak-perlu-yang-level-omakase">Anies Sindir Erina? Mau Makan Sushi, tapi Bilang Nggak Perlu yang Level Omakase</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Salah satu diantaranya adalah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Tito diminta membantu Prabowo setelah dilantik pada 20 Oktober 2024 mendatang.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski membocorkan waktu pengumuman, Tito enggan menginformasikan lebih lanjut perihal dirinya akan menduduki posisi apa dalam kabinet menteri Prabowo nantinya.&nbsp; &nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya lebih baik gak ngomong tentang itu. Itu kewenangan pak Presiden saya gak berani," ucap Tito.</div>

Presiden Prabowo Subianto akan mengumumkan menteri di kabinet kerjanya usai dilantik pada 20 Oktober mendatang.

Usai Dilantik, Prabowo Akan Umuman Langsung Menteri di Kabinet Kerjanya 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/16/Dudung-Abdurachman-Dery-Ridwansah-1JPG-849748234.jpg" alt="Mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman menyapa wartawan setibanya di kediaman Presiden Terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Selasa (15/10/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman menyapa wartawan setibanya di kediaman Presiden Terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Selasa (15/10/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p dir="ltr">&nbsp;</p> <p dir="ltr"><strong>JawaPos.com -</strong> Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman menjadi salah seorang tokoh yang dipanggil oleh Presiden Terpilih Prabowo Subianto ke kediamannya di bilangan Kertanegara, Jakarta Selatan. Dudung datang ke Kertanegara pada Selasa (15/10).</p> <p dir="ltr">Kepada awak media, eks Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) itu mengakui bahwa dirinya diminta membantu Prabowo di bidang strategi pertahanan.</p> <p dir="ltr">Sebagai salah seorang purnawirawan TNI dengan pangkat terakhir jenderal, Dudung mengaku siap membantu Prabowo. Dia pun berharap mampu menjalankan tugas dengan baik.</p> <p dir="ltr"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/hankam/015202191/situasi-masih-panas-mabes-tni-pastikan-satgas-mtf-masih-patroli-di-lebanon">Situasi Masih Panas, Mabes TNI Pastikan Satgas MTF Masih Patroli di Lebanon</a></strong></p> <p dir="ltr">&rdquo;Mudah-mudahan amanah ini bisa ini saya laksanakan dengan sebaik-baiknya,&rdquo; kata dia. &rdquo;Arahannya (apa saja), nanti Pak Prabowo yang akan menyampaikan secara langsung,&rdquo; tambahnya.&nbsp;</p> <p dir="ltr">Dudung merupakan lulusan Akademi Militer (Akmil) 1998. Dia menghabiskan karirnya di TNI dengan mengisi sejumlah posisi dan melakoni berbagai tugas. Dudung menjadi KSAD pada 2021 sampai menjelang pensiun di 2023. Sebelum bertugas sebagai KSAD, dia pernah menjadi panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad).&nbsp;</p> <p dir="ltr"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/015202176/pemprov-mulai-susun-grand-design-pengelolaan-ruang-laut-terpadu-di-jakarta">Pemprov Mulai Susun Grand Design Pengelolaan Ruang Laut Terpadu di Jakarta</a></strong></p> <p dir="ltr">Selain itu, Dudung juga pernah menjadi panglima Kodam Jaya/Jayakarta, Gubernur Akmil, komandan kodim, komandan yonif, hingga komandan peleton. Dudung adalah Pangdam Jaya yang langsung mengambil sikap ketika melihat baliho-baliho yang dipasang oleh Front Pembela Islam (saat ini sudah dibubarkan). Dudung memerintahkan anak buahnya mencopot dan menurunkan baliho tersebut.&nbsp;</p> <p dir="ltr">Tidak sampai satu tahun bertugas sebagai Pangdam Jaya, Dudung mendapat promosi jabatan dan kenaikan pangkat. Dia menjadi panglima Kostrad ke-42. Menggantikan Letjen TNI Eko Margiyono. Pada 17 November 2021, Presiden Jokowi menunjuk Dudung menjadi KSAD. Dia bertugas selama satu tahun lebih 342 hari.&nbsp;</p>

Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman menjadi salah seorang tokoh yang dipanggil oleh Presiden Terpilih Prabowo Subianto ke Kertanegara.

Profil Dudung Abdurachman, Eks KSAD yang Berpeluang Masuk Kabinet Prabowo-Gibran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/15/IMG_5519JPG-1343758186.jpg" alt="Politisi PSI Giring Ganesha tiba di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto, Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin (14/10/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Politisi PSI Giring Ganesha tiba di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto, Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin (14/10/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Anggota Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Giring Ganesha turut menghadap Presiden RI terpilih Prabowo Subianto di kediamannya, Jalan Kertanegara IV, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (15/10). Giring mengaku dirinya akan mendampingi politikus Partai Gerindra, Fadli Zon yang disinyalir akan menjadi menteri pada pemerintahan kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.</p> <div class=""> <div id=":3fr" class="ii gt"> <div id=":3fq" class="a3s aiL "> <div dir="auto"> <div dir="auto">"Ya sebetulnya seputar apa yang kemarin sudah dibicarakan dengan bang Fadli Zon bahwa kita punya tugas besar membangun bangsa dan negara," kata Giring usai bertemu Prabowo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia memberi sinyal, akan menempati posisi Wakil Menteri Kebudayaan, pada pemerintahan 5 tahun mendatang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015199625/top-3-weton-dalam-primbon-jawa-peluang-emas-terbuka-lebar-kesuksesan-hadir-bahkan-tanpa-usaha-keras">TOP 3 Weton dalam Primbon Jawa: Peluang Emas Terbuka Lebar, Kesuksesan Hadir Bahkan Tanpa Usaha Keras</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tugas besar untuk reinventing Indonesian culture," ungkap Giring.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, mantan Ketua Umum PSI itu enggan mengungkapkan secara rinci tugas yang diamanahkan Prabowo terhadap dirinya. Ia menyerahkan sepenuhnya kepada Prabowo untuk mengumumkan secara resmi tugasnya pada pemerintahan mendatang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Nanti pak Prabowo yang jawab. Pokoknya nanti tolong langsung tanya ke bapak," pungkas Giring.</div> </div> </div> </div> </div>

Giring mengaku akan mendampingi politikus Partai Gerindra, Fadli Zon yang disinyalir akan menjadi menteri pada pemerintahan Prabowo-Gibran.

Temui Prabowo di Kertanegara, Giring Ganesha jadi Wamen Kebudayaan?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/08/JKT-1-KPK-RIKSA-AHOK-FED-1JPG-1335167576.jpg" alt="Komisaris PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok (tengah) berjalan menuju mobilnya usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (7/11/2023)." width="100%">
<figcaption>Komisaris PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok (tengah) berjalan menuju mobilnya usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (7/11/2023).</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> Politikus PDI Perjuangan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menanggapi kabar terkait mantan istrinya, Veronica Tan menjadi calon menteri pada kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Menurut Ahok, pemilihan menteri merupakan hak prerogatif Presiden terpilih Prabowo Subianto.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pemilihan Mentri adalah hak prerogratif Presiden," kata Ahok dikonfirmasi, Selasa (15/10).<br /> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Veronica Tan turut dipanggil ke kediaman Presiden RI terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara IV, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (14/10). Kedatangan Veronica bersama sejumlah tokoh lainnya itu diisukan akan duduk sebagai menteri pada kabinet pemerintahan 5 tahun mendatang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015199105/tak-perlu-kata-kata-8-tanda-ini-membuktikan-anda-dan-pasangan-saling-mencintai-satu-sama-lain-menurut-psikologi">Tak Perlu Kata-kata, 8 Tanda Ini Membuktikan Anda dan Pasangan Saling Mencintai Satu Sama Lain Menurut Psikologi</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Veronica mengungkapkan bahwa dirinya diminta untuk mengurus kesejahteraan ibu dan anak.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ya beliau bersama-sama kita membantu untuk masyarakat, ibu-ibu, anak-anak, saya bilang, ya siap pak," kata Veronica usai bertemu Prabowo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015199089/ciri-ciri-anak-sukses-7-tanda-halus-bahwa-anak-anda-kelak-bakal-punya-masa-depan-cemerlang">Ciri-ciri Anak Sukses: 7 Tanda Halus Bahwa Anak Anda Kelak Bakal Punya Masa Depan Cemerlang</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, saat disinggung akan mengisi pos Menteri Perempuan dan Anak, Veronica menyerahkan sepenuhnya kepada Prabowo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Nanti nunggu dari Pak Presiden aja," pungkas Veronica.</div> </div> </div>

Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menanggapi kabar terkait mantan istrinya, Veronica Tan menjadi calon menteri pada kabinet Prabowo-Gibran.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Menteri Prabowo

Berita Terkini