<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/18/menteri-pppa-di-bali-2793308617.jpg" alt="Perlindungan Anak (MenPPPA) Bintang Puspayoga" width="100%">
<figcaption>Perlindungan Anak (MenPPPA) Bintang Puspayoga</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com-Angka kekerasan terhadap perempuan dan anak tercatata masih tinggi pada tahun ini. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (MenPPPA) Bintang Puspayoga menyampaikan, angkanya menyentuh ribuan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal ini disampaikan olehnya usai menghadiri acara roadshow Peringatan Hari Ibu (PHI) berlangsung di Gedung Dharma Negara Alaya, Senin (18/12).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tingginya angka kekerasan ini disebutnya lantaran masyarakat sudah berani melapor. Sudah ada kesadaran bahwa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) atau kekerasan seksual bukan lagi aib. Sehingga, kasus pun bisa diproses secara hukum.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau disimak sekarang kan sudah berani istri melaporkan suaminya menyetubuhi anak, terungkap ayah dan anak kandung sampai punya 2 anak, artinya itu kasus yang terungkap yang meningkat," tuturnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurutnya, ini juga termasuk kemajuan yang patut disyukuri. Dengan makin banyaknya kasus yang terlapor maka keadilan untuk korban dapat ditegakkan. Tak kalah penting, ada hukuman untuk pelaku yang bisa memberi efek jera.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Apalagi, kata dia, sudah ada pula payung hukum yang komprehensif untuk isu kekerasan seksual. Yakni, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Di mana, dalam aturan turunannya nanti diatur secara terperinci mengenai tugas dan kewajiban masing-masing lembaga dalam mencegah, memproses, hingga menangani kasus kekerasan seksual.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Semua harus memiliki kacamata yang sama dalam menangani setiap kasus dan memiliki komitmen bersama," katanya. Termasuk adanya bujukan-bujukan untuk berdamai itu harus dihindarkan karena tidak semua kasus selesai dengan berdamai.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita pasti mengarahkan kasus ini tetap diproses, apalagi dengan UU No 12 Tahun 2022 dengan satu alat bukti kasus itu bisa diproses," tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam kesempatan itu, ia juga meminta para perempuan Indonesia untuk saling mendukung, saling belajar, saling memberi motivasi, saling menginspirasi dan saling membantu. Sehingga memiliki kekuatan besar untuk mendobrak stigma yang masih melekat pada perempuan. "Sesama perempuan jangan saling menjatuhkan," ujarnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia menegaskan, perempuan harus berdaya. Upaya pemberdayaan ini telah dilakukan pihaknya dari akar rumput melalui pelatihan pemberdayaan ekonomi. Diharapkan, dengan berdaya terutama secara ekonomi maka kasus-kasus kekerasan dan lainnya bisa diminimalisir.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagai informasi, tahun ini, perayaan Peringatan Hari Ibu dilaksanakan Roadshow PHI di 3 wilayah.&nbsp; Diawali di Provinsi Papua Barat, lanjut Provinsi Aceh dan terakhir, Kota Denpasar, Bali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/infotainment/013629384/hampir-sepekan-ammar-zoni-ditahan-irish-bella-belum-datang-menjenguk">Hampir Sepekan Ammar Zoni Ditahan, Irish Bella Belum Datang Menjenguk</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menariknya, peserta yang hadir pada Roadshow PHI ke-95 dapat melakukan konsultasi di Pos Pengaduan SAPA129. Sehingga masyarakat bisa turut melaporkan kekerasan yang dilihat, didengar, ataupun yang telah dialami. (*)</div>

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (MenPPPA) Bintang Puspayoga menyampaikan, angkanya menyentuh ribuan.

Menteri PPPA Sebut Angka Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Capai Ribuan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/07/Capture-2023-08-07-114810-1127184653.jpg" alt="Natasha bersama kuasa hukumnya membuat laporan polisi terkait proses body checking yang diduga dilakukan penyelenggara Miss Universe Indonesia tanpa SOP." width="100%">
<figcaption>Natasha bersama kuasa hukumnya membuat laporan polisi terkait proses body checking yang diduga dilakukan penyelenggara Miss Universe Indonesia tanpa SOP.</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Kuasa hukum korban pelecehan seksual kontes kecantikan Mellisa Anggraini menyebut sejumlah korban telah bertemu dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusti Ayu Bintang Darmawati pada Rabu (9/8). "Jadi kemarin kami sudah membawa para korban ini bertemu dengan Ibu Menteri serta mereka sudah diberikan support (dukungan), " kata Mellisa saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (10/8). Mellisa menyebutkan Menteri I Gusti Ayu Bintang Darmawati mengapresiasi keberanian para korban untuk melaporkan kasus yang dialami mereka ke pihak berwajib. "Yang mereka lakukan saat ini itu adalah hal yang luar biasa, hal yang patut diapresiasi karena ini akan memutus mata rantai jangan ada lagi ada korban-korban seperti mereka di masa yang akan datang, " kata Mellisa mengutip Menteri PPPA. Mellisa juga menjelaskan Menteri PPPA I Gusti Ayu Bintang Darmawati juga berjanji untuk memberikan dukungan dan bantuan yang dibutuhkan. "Iya, beliau memberikan support kepada saya. Nanti beliau akan memfasilitasi terkait ahli-ahli pidana jika dibutuhkan, " ucapnya. Sebelumnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak siap mengawal proses hukum kasus dugaan pelecehan seksual dalam ajang Miss Universe Indonesia dan memastikan para korban mendapatkan perlindungan. "Saya sudah mengomunikasikan hal ini dengan Bapak Kapolri dan saya sampaikan agar kasus ini bisa dikawal hingga tuntas," kata Menteri PPPA Bintang Puspayoga dalam keterangan di Jakarta, Rabu (9/8) malam. Pihaknya, kata Bintang, prihatin dan menyayangkan kejadian yang menimpa para peserta kontes kecantikan tersebut. "Kami tentu saja sangat menyayangkan dugaan kasus pelecehan seksual yang oleh panitia mengatasnamakan proses body checking. Perlakuan yang merendahkan martabat perempuan dan ini sudah melanggar HAM. Padahal&nbsp; korban-korban ini mengikuti ajang kontes Miss Universe Indonesia untuk aktualisasi diri, kompetisi bakat dan kepribadian untuk nantinya diharapkan bisa menjadi duta bangsa," katanya. (*)

Menteri I Gusti Ayu Bintang Darmawati mengapresiasi keberanian para korban untuk melaporkan kasus yang dialami mereka ke pihak berwajib.

Kuasa Hukum Pelecehan Kontes Kecantikan Temui Menteri PPPA

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/WhatsApp-Image-2022-03-25-at-14.08.18.jpg" alt="Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga." width="100%">
<figcaption>Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga.</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga mendorong WM (57), pengasuh pondok pesantren (ponpes) di Batang, Jawa Tengah, yang menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap 25 santri perempuan, agar mendapat hukuman maksimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan. "Pelaku layak dihukum seberat-beratnya dan mendapat hukuman maksimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Menteri Bintang Puspayoga dalam keterangan, di Jakarta, Selasa (18/4). Hal itu merujuk pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi UU. Pada pasal 81 Ayat (1), (2), (3), (5), (6), dan (7), pelaku dapat diancam dengan hukuman pidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 tahun dan paling lama 20 tahun serta denda paling banyak Rp5 miliar. Selain itu, dapat dikenakan pidana tambahan berupa tindakan berupa kebiri kimia, pengumuman identitas pelaku, dan pemasangan alat pendeteksi elektronik. Lebih lanjut, korban berhak mendapat restitusi, berpedoman pada UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) jo UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, jo Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Restitusi, Kompensasi, Bantuan Saksi, dan Korban jo PP Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana. Dalam UU TPKS, Pasal 30 Ayat (1) menyatakan Korban TPKS berhak mendapatkan restitusi dan layanan pemulihan. Pada Ayat (2) menyatakan ganti kerugian tersebut berupa ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan; ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat TPKS; penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau ganti kerugian atas kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat TPKS. Dalam kasus yang terjadi sejak 2019 hingga 2023 ini, korban kekerasan seksual diduga ada sebanyak 25 anak, terdiri dari 21 anak korban persetubuhan dan empat anak korban pencabulan. (*)

Menteri PPPA Bintang Puspayoga minta pengasuh ponpes di Batang, yang menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap 25 santri perempuan

Menteri PPPA Minta Pengasuh Ponpes di Batang yang Lecehkan 25 Santrinya Dihukum Maksimal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/Bintang-Puspayoga-Dok.-KemenPPA.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga menyatakan bahwa saat ini masyarakat terus menyoroti kinerja pemerintah dalam menyelesaikan kasus kekerasan seksual pada anak-anak.  “Sorotan mata dan dampak media sosial sekarang ini betul-betul menjadi tantangan yg luar biasa bagi kita semua, yang diberikan amanat dalam hal penanganan kasus (kekerasan seksual pada anak),” kata Menteri Bintang saat ditemui Sabtu (19/11).  Bintang menuturkan bahwa beberapa waktu belakangan ini, masyarakat selalu diterpa isu kekerasan seksual yang disiarkan melalui media sosial. Tren pelaporan kasus juga menunjukkan peningkatan sejak tahun 2020 sampai dengan 2022.  Beberapa jenis kasus kekerasan seksual yang belakangan terjadi dan dirinya sebutkan adalah pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang ayah yang disertai dengan pemukulan. “Kalau kita bicara masalah isu kekerasan, kasus kasus kekerasan sering kita sampaikan ini memang fenomena gunung es. Sejatinya memang banyak kasus yang terjadi, tapi masih belum banyak terungkap,” ujarnya.  Banyaknya kasus yang mencuat ke publik itu, justru membuat masyarakat mempertanyakan dimana kehadiran dari Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU-TPKS) yang pada bulan Mei 2022 sudah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo itu.  Hal lain yang dipertanyakan adalah alur koordinasi kementerian/lembaga terkait bersama Aparat Penegak Hukum (APH) dalam memberikan pendampingan serta penyelesaian kasus pada para korban.  Sebab jika kasus terus dipendam dan tidak diselesaikan sebagaimana dengan mestinya, maka kasus pelecehan seksual akan terus berulang dan menggentayangi perempuan dan anak.  Oleh karenanya, Bintang mengajak seluruh pihak dari pusat, UPTD daerah dan pemerintah daerah untuk bersinergi bersama menggaungkan UU-TPKS lebih kuat lagi dan mensosialisasikan layanan SAPA 129 milik KPPPA yang mempermudah korban untuk mendapatkan bantuan menangani kasus yang menimpanya. “Saya mengajak teman-teman di kementerian bagaimana kita fokus menangani setiap kasus secara cepat dan tuntas. Sinergi, kolaborasi, gerak kerja bersama itu sangat penting untuk kita lakukan,” ujarnya.  Di sisi lain dirinya merasa bersyukur karena dengan banyaknya kasus yang terungkap, artinya kekerasan seksual bukan lagi sebuah hal tabu yang harus ditutup-tutupi melainkan harus diselesaikan dan disuarakan lebih keras untuk melindungi para korban dan memberikan efek jera baik melalui hukum ataupun sanksi sosial pada para pelaku.  KPPPA juga menyatakan akan terus memperkuat kampanye “Dare to Speak Up”, supaya masyarakat semakin teredukasi dan berani melawan para pelaku kekerasan seksual.  “Jangan karena aturan kita mengabaikan sisi kemanusiaan. Siapa yang bisa mengerjakan terebih dahulu (segera lakukan), tapi tetap harus ada komunikasi dan koordinasi serta jangan saling sikut mengambil tugas tanggungjawab. Dengan begitu kasus dapat ditangani,” katanya. (*)

Menteri PPPA: Kinerja Pemerintah Atasi Kekerasan Seksual Disorot

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/STUNTING.jpg" alt="Ilustrasi stunting. Dimas Pradipta/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi stunting. Dimas Pradipta/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga menegaskan pentingnya penanganan dan pencegahan stunting. Mengingat pemerintah juga menargetkan penurunan angka stunting sebesar 14 persen pada 2024 mendatang.  Bintang sempat mengunjungi Desa Pusu, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur (NTT). Di sana terdapat 102 anak mengalami stunting.  “Konsentrasi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dari pemerintah pusat, perlu didukung sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak. Mulai dari tingkat desa seperti di Desa Pusu ini harus diperhatikan pemenuhan hak anak dan perlindungannya. Karena, ketika kita bicara pembangunan sumber daya manusia, berbeda dengan pembangunan sumber daya fisik yang tampak jelas," kata Bintang dalam keterangan tertulis, Kamis (19/5).  Bintang menilai, pembekalan terhadap ibu-ibu di Desa Pusu menjadi penting agar dapat menekan angka stunting. Kementerian PPPA telah menjalin kerjasama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes) untuk mewujudkan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak. Hal tersebut diharapkan dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan hak anak secara optimal, salah satunya melalui menekan angka stunting anak.  “Bicara masalah stunting bukan hanya dari pola makan anak, tapi juga pola asuh dan sanitasi menjadi penting. Selain itu, intervensi 1000 hari kehidupan yang diawali dengan 9 (sembilan) bulan ketika janin masih dalam kandungan dan 2 (dua) tahun setelah anak lahir menjadi hal penting yang harus ibu-ibu perhatikan,” imbuhnya.  Lebih lanjut, Bintang mengapresiasi peran serta mama-mama di Desa Pusu dalam menekan dan mengatasi stunting melalui dibentuknya 10 orang kader yang memberikan pendampingan kepada para ibu dan anak melalui posyandu.

Turunkan Angka Stunting, Ini Langkah Menteri Bintang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/herry_dituntut.jpg" alt="PREDATOR SEKS: Herry Wirawan digiring petugas setelah menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Kota Bandung kemarin (11/1). (TAOFIK ACHMAD HIDAYAT/RADAR BANDUNG)" width="100%">
<figcaption>PREDATOR SEKS: Herry Wirawan digiring petugas setelah menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Kota Bandung kemarin (11/1). (TAOFIK ACHMAD HIDAYAT/RADAR BANDUNG)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Terdakwa kasus pemerkosaan 13 santriwati, Herry Wirawan telah divonis pidana mati oleh Pengadilan Tinggi Bandung, Jawa Barat. Menyikapi putusan tersebut, Herry mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA).  Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Menteri PPPA), Bintang Puspayoga mengatakan, pihaknya menghormati langkah hukum yang dilakukan oleh Herry. Hal itu merupakan hak dia sebagai terdakwa.  “Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak akan mengawal proses hukum ini, sebagaimana yang telah dilakukan pada persidangan tingkat pertama dan tingkat banding,” kata Bintang.  Bintang mengharapkan, Majelis Hakim di tingkat kasasi dapat menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung yang memenuhi rasa keadilan korban dan keluarganya. Mengingat kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh terdakwa dianggap sangat keji dan melanggar kemanusiaan. Pelaku juga berstatus pendidik saat melakukan pencabulan. Serta perbuatannya dilakukan di lembaga pendidikan.  Dalam proses kasasi, Bintang juga mendorong tetap memperhatikan pula hak-hak korban dalam pemulihan setelah proses peradilan. Hukuman yang dijatuhkan hendaknya dapat menimbulkan efek jera, sehingga mencegah berulangnya kasus serupa.  “Sangat perlu melihat bahwa setiap kasus kekerasan seksual disikapi secara zero tolerance, sebab kekerasan seksual menimbulkan dampak yang sangat panjang yang dialami oleh korban. Kekerasan seksual menimbulkan trauma dalam hidup korban baik secara mental dan psikis,” tegas Bintang.  Sebelumnya, Herry Wirawan divonis hukuman pidana penjara seumur hidup atas kasus pencabulan kepada 21 santriwati. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung memilih menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup karena alasan keadilan. Herry pun terhindar dari tuntutan JPU untuk dihukum kebiri kimia.  “Majelis hakim perlu memberikan keadilan bagi para korban, maka didapatkan manfaat dan keadilan bagi korban terdakwa dan masyarakat,” kata Ketua Majelis Hakim, Yohanes Purnomo, di PN Bandung, Bandung, Jawa Barat, Selasa (15/2)  Menurut hakim, hukuman penjara seumur hidup sudah cukup untuk menjauhkan Wirawan dengan para korban. Pasalnya menurut hakim para korban mengalami trauma sangat besar terhadap WIrawan.  “Kontak dalam bentuk apapun, di mana pun, kapan pun, akan memungkinkan timbulnya trauma, oleh karena itu adalah baik antara terdakwa dan anak korban dan terdakwa tidak bertemu atau bertatap muka,” kata hakim.  “Menimbang bahwa hidup manusia adalah adalah suci, maka majelis hakim berpendapat akan baik memberikan pidana kepada terdakwa yang demikian, namun tidak memungkinkan lagi terdakwa bertemu dengan para anak korban,” tambah hakim.  Jaksa kemudian memutuskan mengajukan banding atas putusan tersebut. Hasilnya Pengadilan Tinggi Bandung menjatuhkan pidana mati kepada terdakwa pada 4 Maret 2022. Herry juga diwajibkan membayar restitusi atau ganti rugi kepada para korban.

Herry Wirawan Banding Usai Divonis Mati, Bintang: Tak Ada Toleransi!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/WhatsApp-Image-2022-03-25-at-14.08.18.jpg" alt="Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga." width="100%">
<figcaption>Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusti Ayu Bintang Darmawati Puspayoga memastikan, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) merupakan UU yang implementatif khusus kepentingan terbaik bagi korban kekerasan seksual. Karena itu, Pemerintah akan bergerak cepat untuk membuat atuaran-aturan turunan agar UU TPKS aplikatif.  “Tentu kami sering sampaikan bagaimana rancangan UU ini nantinya menjadi UU yang implementatif. Ketika kita bicara implementatif bagaimana kita ke depannya adalah mengatur peraturan pelaksanaan baik itu melalui peraturan presiden maupun PP (peraturan pemerintah),” kata Bintang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/4).  Bintang mengungkapkan, pihaknya juga akan melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait pelaksanaan UU TPKS. Termasuk sosialisasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah.  “PR kami dari pemerintah juga tentu langkah-langkah yang akan kita lakukan adalah sosialisasi dan koordinasi dengan lintas kementerian/lembaga demikian juga pemerintah daerah agar RUU betul-betul implementatif untuk kepentingan yang terbaik kepada korban,” ucap Bintang.  Bintang merasa bahagia, RUU TPKS akhirnya disahkan menjadi UU. Sebab hal ini tidak terlepas dari kerja kolaboratif dan sinergi antara DPR, pemerintah dan masyarakat sipil. Menurutnya, kemauan politik dari semua pihak telah mempercepat pembahasan RUU TPKS.  “Tentunya kita menyampaikan apresiasi, ini luar biasa sinergi, kolaborasi yang kita lakukan, baik dari pemerintah, demikian juga komitmen yang luar biasa dari DPR dan tentunya pendampingan dari teman-teman masyarakat sipil akhirnya penantian yang amat sangat panjang hari ini bisa kita sahkan,” pungkas Bintang.

Pemerintah Segera Buat Aturan Turunan dari UU TPKS yang Baru Disahkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Menteri-PPPA-I-Gusti-Bintang-Puspayoga-Dery-Ridwansah.jpg" alt="Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmavati saat pertemuan konsolidasi dengan tujuh menteri dan sembilan kepala lembaga di bawah lingkup koordinasi Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (31/10/2019). Adapun konsolidasi tersebut membahas pe" width="100%">
<figcaption>Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmavati saat pertemuan konsolidasi dengan tujuh menteri dan sembilan kepala lembaga di bawah lingkup koordinasi Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (31/10/2019). Adapun konsolidasi tersebut membahas pe</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) masih disorot oleh berbagai pihak, meskipun akan dibawa ke rapat paripurna. Kritik muncul karena tidak adanya pasal tentang pemerkosaan dan aborsi.  Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga mengatakan, tidak adanya pasal tersebut sudah melalui pembahasan bersama. Pemerintah dan DPR sepakat memasukan pemerkosaan dan aborsi di dalam RKUHP.  "Kalau masalah pemerkosaan tadi kan sudah ditegaskan, saya yakin teman-teman sudah mendengarkan bersama, itu termuat dalam RKUHP nanti yang juga akan dikawal oleh Prof Eddy," kata Bintang kepada wartawan, Kamis (7/4).  Oleh karena itu, Bintang mengaku tidak keberatan tidak dimasukannya pasal pemerkosaan dan aborsi di dalam RUU TPKS. Selain itu, juga guna menghindari adanya tumpang tindik aturan.  "Ya karena ini kan supaya tidak terjadinya tumpang tindih ya, itu yang kita harapkan karena itu sudah kita putuskan bersama," jelasnya.  Sebelumnya, sebanyak delapan Fraksi di DPR RI dan pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) dalam rapat pleno tingkat satu. Hanya satu fraksi yakni Partai Keadilan Sosial (PKS) yang tidak sepakat RUU TPKS dibawa ke Paripurna untuk disahkan.  Dalam kesempatan ini, pihak pemerintah diwakilkan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga. Rapat dipimpin oleh Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas.  Mayoritas fraksi di DPR menyatakan setuju untuk membawa RUU TPKS ke Paripurna DPR. Hal ini setelah ditanyakan Supratman Andi Atgas kepada para legislator.  “Apakah Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini bisa kita setujui untuk diteruskan dalam sidang paripurna untuk pembicaraan tingkat II?” tanya Supratman Andi Agtas selaku pimpinan sidang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/4).  “Setuju,” seru para peserta.  Sementara itu, Fraksi PKS meminta pengesahan RUU TPKS dilakukan setelah RKUHP disahkan atau keduanya dibahas secara bersamaan. Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi PKS, Almuzzammil Yusuf, menilai bahwa pembahasan RUU TPKS harus dilakukan dengan paradigma berpikir yang lengkap, integral, komprehensif serta pembahasannya dilakukan secara cermat, hati-hati, dan tidak terburu-buru.

Tak Ada Pasal Pemerkosaan-Aborsi di RUU TPKS, Menteri PPPA Bilang Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/WhatsApp-Image-2021-11-05-at-21.31.12.jpeg" alt="uasana aksi mahasiswa di depan gedung Rektorat Universitas Riau di Pekanbaru, Jumat (5/11/2021). (ANTARA/Putri)" width="100%">
<figcaption>uasana aksi mahasiswa di depan gedung Rektorat Universitas Riau di Pekanbaru, Jumat (5/11/2021). (ANTARA/Putri)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru telah memvonis bebas Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Riau non aktif, Syafri Harto, atas kasus dugaan pencabulan kepada mahasiswanya berinisial LM. Majelis Hakim menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sesuai dakwaan primer dan subsider.  Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga mengaku sempat terkejut atas putusan tersebut. Karena tidak selaras dengan upaya pemberantasan dan pencegahan kekerasan seksual. Menteri PPPA mengharapkan putusan tersebut tidak menjadi preseden pada peradilan kasus-kasus kekerasan seksual lainnya.  “Putusan tersebut saya harap tidak meruntuhkan semangat perjuangan untuk menegakkan keadilan atas kasus-kasus kekerasan seksual. Saya percaya, pengadilan sebagai benteng terakhir bagi korban untuk mendapatkan keadilan, akan tetap memberikan jaminan perlindungan dan keadilan hukum terhadap korban,” kata Bintang, Senin (4/4).  Bintang mendorong korban kekerasan seksual untuk tetap tegar dan tidak diam maupun takut. Semakin cepat korban bersuara akan mencegah terjadinya kasus berulang dan korban mendapatkan perlindungan.  Selain itu, masyarakat diminta tidak memberikan stigma negatif kepada korban kekerasan seksual, sekalipun pelakunya telah divonis bebas. Putusan vonis bebas dapat memberikan tambahan beban psikis bagi korban LM karena putusan tersebut sekaligus tidak mengakui keberadaan korban.  “Saya harap masyarakat turut mendukung seluruh korban kekerasan seksual pulih dari trauma yang dialaminya, khususnya korban LM,” jelasnya.  Lebih lanjut, Bintang mengatakan ketiadaan keterangan saksi yang dapat menjadi alat bukti memang kendala utama untuk membuktikan kasus kekerasan seksual. Pasal 184 KUHAP hanya menyebutkan ada lima jenis alat bukti, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.  “Artinya, dalam KUHAP, apabila tidak ada saksi lain yang melihat langsung kasus tersebut, maka keterangan saksi korban tidak mempunyai kekuatasan pembutian. Ini menjadi kesulitan untuk membuktikan kasus kekerasan seksual,” imbuhnya.  Karena itu, RUU TPKS yang tengah dibahas di DPR saat ini dianggap bisa memberikan jalan keluar untuk memberikan keadilan terhadap korban. RUU TPKS menambahkan alat bukti lain, yaitu keterangan korban, surat keterangan psikolog dan/atau psikiater, rekam medis, rekaman pemeriksaan dalam proses penyidikan, informasi elektronik, dokumen, dan pemeriksaan rekening bank.  Dalam Daftar Isian Masalah (DIM) pemerintah RUU TPKS, pada pasal 23, menyatakan Keterangan Saksi dan/atau Korban sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah apabila disertai dengan satu alat bukti sah lainnya dan hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar telah terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.  “Tingginya angka kekerasan seksual, maka sangat penting dan mendesak agar RUU TPKS dapat segera disahkan sehingga vonis bebas seperti pada kasus pencabulan terhadap mahasiswa UNRI dapat dicegah. Rasa keadilan korban harus menjadi prioritas dan yang utama,” tegas Bintang.  Sebagai informasi, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam perkara ini, menuntut Dosen UNRI dengan dakwaan primer melanggar Pasal 289 KUHP (pencabulan), subsider: melanggar Pasal 294 Ayat (2) ke-2 KUHP, lebih subsidair: melanggar Pasal 281 ke-2 KUHP.  Majelis hakim menyatakan sejumlah pertimbangan dalam mengambil keputusan, antara lain, tidak ada bukti kekerasan dan pengancaman yang dilakukan oleh terdakwa kepada korban LM. Pertimbangan lainnya adalah tidak ada saksi di kasus itu yang dapat membuktikan terjadi kekerasan seksual. Sebab, semua saksi di kasus itu hanya mendengar testimoni dari saksi korban LM.

Dekan FISIP Unri Divonis Bebas, Menteri Bintang Singgung RUU TPKS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/WhatsApp-Image-2022-03-25-at-14.08.18.jpg" alt="Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga." width="100%">
<figcaption>Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polres Metro Jakarta Selatan telah berhasil menangkap pria berinsial K, 38, pelaku pemerkosaan terhadap anak berusia 6 tahun di Jagakarsa. Pelaku sebelumnya sempat buron selama 3 bulan karena melarikan diri usai melakukan pencabulan.  Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga menyambut baik penangkapan ini. Dia memihta agar pelaku segera diadili atas perbuatannya.  “Saya berharap proses hukum akan dilakukan dengan seadil - adilnya dan pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku,” ujar Bintang, Senin (4/3).  Bintang juga mengapresiasi keberanian korban yang mau menceritakan kekerasan seksual yang dialaminya kepada ayahnya. Sehingga orang tua bisa segera melapor kepada polisi.  Bintang mengimbau para orang tua jangan takut atau malu untuk melapor bila buah hatinya menjadi korban kekerasan seksual. Dengan begitu korban bisa mendapatkan penanganan sedini mungkin dan kejadian serupa tidak terulang kembali.  Saat ini korban sudah dilakukan pemeriksaan Visum et Repertum oleh dokter pada RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta guna melengkapi berkas penyidikan Polres Jakarta Selatan. Korban pun didampingi layanan psikologis dari Satwil Jaksel UPT P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) DKI Jakarta.  Apabila perbuatan kejahatan pencabulan pelaku K terbukti, maka pelaku dapat dijerat pasal berlapis, yaitu melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, atau memaksa, atau melakukan tipu muslihat, atau serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.  Pelaku dapat dijerat pasal berlapis, Pasal 76E UU 35/2014 jo Pasal 82 ayat 1, 5, UU 17/2016 dengan ancaman hukuman pidana paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun penjara dan denda paling banyak Rp. 5 milyar. Pelaku juga diberikan pidana tambahan berupa Pengumuman Identitas Pelaku (Pasal 82 ayat 5).  Tim SAPA KemenPPPA telah berkoordinasi dengan UPT P2TP2A DKI Jakarta untuk memastikan korban dan keluarganya mendapat pendampingan atau intervensi psikologis berdasarkan hasil asesmen lanjutan sesuai kebutuhan spesifik korban anak.

Pemerkosa Bocah di Bawah Umur Ditangkap, Menteri Bintang Minta Ini

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Menteri PPPA Bintang Puspayoga

Berita Terkini