<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/IMG_20221201_121414.jpg" alt="Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa. Indra Arief Pribadi/Antara" width="100%">
<figcaption>Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa. Indra Arief Pribadi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menepis anggapan yang menyebutkan Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara disusun secara tergesa-gesa oleh pemerintah dan DPR. Sehingga, undang-undang tersebut harus direvisi.  ”Lebih bagus juga kalau kita bisa revisi sekarang. Kemarin itu bukan berarti kita tergesa-gesa, tidak,” kata Suharso seperti dilansir dari Antara di Jakarta, Kamis (1/12).  Suharso mengatakan, UU Nomor 3 Tahun 2022 soal IKN juga tidak cacat. Saat ini, UU tersebut juga bisa diterapkan. Namun, pemerintah ingin merevisi UU IKN agar UU tersebut lebih kuat.  Misalnya, kata dia, beberapa ketentuan yang terdapat dalam produk turunan UU 3/2022 berbentuk Peraturan Presiden dan Peraturan Pemerintah akan dicantumkan dalam revisi UU IKN. Hal itu agar segala ketentuan dalam Perpres dan PP itu dapat lebih kuat karena dilindungi UU.  ”PP dan Perpres dia berhadapan dengan UU (UU lain). Kita menginginkan tidak ada perdebatan kewenangannya,” ucap Suharso.  Suharso menjelaskan, beberapa poin utama revisi IKN yakni mengenai struktur organisasi Otorita IKN, soal pertanahan, struktur pembiayaan, dan kewenangan dari kementerian/lembaga, yang dapat dimandatkan ke otorita IKN. Selain itu, pemerintah juga mendengarkan putusan Mahkamah Konstitusi terkait gugatan yang dilayangkan terhadap UU IKN.  Dia mencontohkan soal revisi ketentuan aturan pertanahan dalam UU IKN.  ”Tanah, kita ingin pastikan lagi. karena para investor menginginkan untuk bisa bukan hanya mendapatkan hak selama 90 tahun, atau bisa dua kali lipat 180 tahun, tapi bagaimana orang bisa beli tidak tanah di sana. Itu kita sedang masukkan aturan itu,” ujar Suharso.  Pemerintah sebelumnya mengusulkan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) kepada DPR untuk dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2023.

Revisi UU IKN, Menteri PPN Sebut Bukan karena Disusun Tergesa-gesa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/IMG_20220321_124338.jpg" alt="Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa didampingi Gubernur Sulut Olly Dondokambey. Karel A. Polakitan/Antara" width="100%">
<figcaption>Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa didampingi Gubernur Sulut Olly Dondokambey. Karel A. Polakitan/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, Presiden Joko Widodo berharap belanja daerah mampu mendorong peningkatan produksi lokal.  ”Terkait dengan titipan Presiden agar belanja-belanja daerah itu mendorong produksi dari daerah yang bersangkutan,” ujar Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengutif pesan Presiden Jokowi seperti dilansir dari Antara pada Rapat Koordinasi Gubernur (Rakorgub) di Manado, Sulawesi Utara, Senin (21/3).  Bila ada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) jauh lebih baik agar serapan belanja barang dan jasa tidak merembes keluar. ”Harapannya agar berputar di provinsi dan kabupaten dan kota masing-masing,” kata Suharso Monoarfa.  Menteri mencontohkan keluhan dari Papua dan Papua Barat dimana yang memenangkan tender atau kegiatan barang dan jasa berasal dari luar. ”Kita berharap bisa kembali ke daerah sehingga perputaran ekonomi terjadi di daerah,” ucap Suharso Monoarfa.  Karena itu, dia berharap LKPP sebagai market place dapat mendorong usaha mikro kecil dan menengah di daerah agar benar-benar efektif dalam rangka penyediaan barang dan jasa. Daerah harus mengalokasikan setidaknya 40 persen belanja pengadaan barang/jasa pemerintah daerah kepada UMKM lokal, sesuai amanat PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil, dan Menengah.  Rapat Koordinasi Gubernur (Rakorgub) Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua) yang digelar di Manado, Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Senin (21/3), menyepakati pentingnya koordinasi daerah.  ”Sekarang Kementerian PPN/Bappenas menjemput bola, mana program-program yang benar-benar bisa sinkron antara daerah dan pusat, supaya lokasi prioritas itu tidak salah. Ketika major project (proyek besar) itu dilaksanakan di lokasi tertentu, kepala daerah juga tahu. Kemudian apa yang kita harapkan adalah kontribusi dari daerah dan apakah itu bagian dari yang diprioritaskan daerah,” kata Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa.  Selain memastikan sinkronisasi program, replikasi praktik terbaik, seperti penerapan tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) Bali dan Gorontalo untuk mendukung Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) juga menjadi salah satu fokus pembahasan.  Terkait percepatan pembangunan Papua, sejumlah usul Papua Barat seperti pembangunan Balai Latihan Kerja Provinsi Papua Barat dan pembangunan Pusat Pengembangan Teknologi dan Inovasi Produk Kakao dan Kopi juga menjadi prioritas.  Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas Taufik Hanafi menjelaskan, pentingnya koordinasi antara daerah dan pusat sebagai tindak lanjut usul. Saat ini, Kementerian PPN/Bappenas sedang me-review major project.  ”Kami juga mengharapkan kalau ada informasi terbaru tentang status terakhir, mohon disampaikan karena akan menjadi masukan penting. Informasi termasuk readiness criteria (peninjauan ulang kriteria persiapan), keterpaduan dalam hal pendanaan, juga mohon dilengkapi,” tutur Taufik Hanafi.  Rakor dihadiri, antara lain Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan, Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba, Wakil Gubernur Sulawesi Barat Enny Anggraeny Anwar, dan Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim.

Presiden Minta Belanja Daerah Dorong Produksi Lokal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/suharso.jpg" alt="Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa. Bappenas/Antara" width="100%">
<figcaption>Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa. Bappenas/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menegaskan, pembangunan Istana Negara di ibu kota negara (IKN) baru bukan berada di titik nol. ”Titik nol itu bukan berarti di situ kita akan mulai. Istana memang bukan di titik nol, dia agak ke atas,” kata Suharso seperti dilansir dari Antara dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XI DPR di Jakarta, Kamis (3/2). Suharso menyatakan, titik nol IKN Nusantara adalah sebagai titik referensi untuk menghitung tingkat ketinggian bangunan di atas permukaan air laut. Nanti, Istana Negara di IKN Nusantara akan dibangun di daerah yang sedikit lebih tinggi dengan sayap sebelah kanan dibangun gedung DPR dan MPR serta bagian yudikatif di sayap sebelah kiri. ”Jadi saya kira bagus sekali kalau itu memang bisa terwujud,” ujar Suharso. Dia menjelaskan, pembangunan IKN akan dilakukan secara bertahap sampai 2045. Namun, pihaknya telah memastikan ketersediaan air yang merupakan aspek paling penting serta mulai membangun Bendungan Sepaku Semoi dan jalan untuk logistik. Menurut dia, jika jalan tol dari Balikpapan ke IKN selesai, bandara ke IKN akan sama waktu tempuhnya seperti dari Cengkareng, Jakarta Barat; ke Semanggi, Jakarta Selatan. ”Kemudian dari Samarinda ke IKN juga akan lebih cepat sekitar 1 jam lebih sedikit,” terang Suharso.

Menteri PPN Sebut Istana Negara di IKN Baru Bukan di Titik Nol

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/DSC04492.jpg" alt="Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dan Ketua KPK Firli Bahuri di gedung KPK Jakarta, Rabu (2/2). Humas KPK/Antara" width="100%">
<figcaption>Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dan Ketua KPK Firli Bahuri di gedung KPK Jakarta, Rabu (2/2). Humas KPK/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengajak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pengawasan lebih tajam dalam perencanaan dan pembangunan ibu kota negara (IKN) di Kalimantan Timur.  ”KPK sudah masuk pokja (kelompok kerja) yang ikut mengawasi. Akan tetapi, kami ingin lebih tajam lagi dalam hal persiapan, perencanaan, dan pembangunan,” kata Suharso seperti dilansir dari Antara di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Rabu (2/2).  Pemerintah sejak 2019 mempersiapkan IKN baru di kawasan Sepaku, perbatasan Kabupaten Penajam Pasert Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara; Kalimantan Timur. IKN tersebut bernama Nusantara.  ”Agar pertama, tidak terjadi inefisiensi dalam harga-harga lahan dan inefisiensi harga lain sehingga terjadi kenaikan yang memberatkan semua pihak dalam pembangunan ibu kota negara,” tambah Suharso.  Suharso menyebut, KPK juga sudah mempersiapkan sejumlah program pencegahan korupsi terkait dengan prosedur pengadaan. ”Kebetulan KPK bersama Bappenas bersama di Stranas (Strategi Nasional) Pencegahan Korupsi sehingga kami akan buat rencana aksi khusus terhadap pembangunan IKN,” ungkap Suharso.  Meski sudah minta KPK melakukan pengawasan di IKN, Suharso mengakui, pemerintah belum memulai pembangunan IKN. ”Pembangunan ibu kota belum dimulai. Akan tetapi, supporting ke arah sana telah dimulai, misalnya pembangunan Bendungan Sepaku Semoi untuk penyediaan air, menyelesaikan jalan logistik supaya memudahkan pengangkutan logistik,” terang Suharso.  Menurut Suharso, luas wilayah yang akan dibangun sebagai IKN adalah 256.000 hektare. Yakni luas wilayah yang akan dibangun sekitar 199.000 hektare, sebagai wilayah pengembangan 56.000 hektare, dan 6.700 hektare kawasan inti.  ”Namun, tidak semuanya akan dibangun gedung pemerintahkan karena sebagian besar wilayah malah dibiarkan sebagai hutan. Dengan luas luar biasa itu, 20 persen yang jadi built up area dan 80 persen jadi hutan sehingga IKN wilayah forest ibu kota kita. Kami juga siapkan nursery yang menghasilkan 15 juta benih tiap tahun yang akan ditanamkan kembali di tempat-tempat yang ditinggalkan menjadi gundul saat ini,” jelas Suharso.  Suharso juga mengklaim melibatkan masyarakat setempat dalam pembangunan IKN agar mereka tidak terpinggirkan dengan kehadiran IKN.  Rapat Paripurna Ke-13 DPR Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021–2022 juga sudah menyetujui mengesahkan Undang-Undang IKN pada 18 Januari. Pemerintah sedang menyusun 10 aturan turunan Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN). Hal itu meliputi pembentukan tiga peraturan pemerintah (PP), lima peraturan presiden (perpres), satu keputusan presiden (keppres), dan satu peraturan kepala Otorita IKN.  Pembangunan dan pemindahan IKN rencananya melalui lima tahap. Yakni tahap pertama pada 2022 sampai 2024 dengan mengutamakan ketersediaan infrastruktur dasar. Sedangkan tahap dua sampai lima mulai 2025 sampai 2045.  Pemerintah memperkirakan total kebutuhan anggaran untuk IKN mencapai Rp 466 triliun yang akan dipenuhi melalui APBN sebesar Rp 89,4 triliun, Rp 253,4 triliun dari kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), serta Rp 123,2 triliun dari swasta. Nama IKN baru juga telah diputuskan menjadi Nusantara yang dideskripsikan sebagai konseptualisasi atas wilayah geografi Indonesia dengan konstituenta pulau-pulau yang disatukan lautan.  Pemerintahan IKN disepakati dalam bentuk pemerintah daerah khusus (pemdasus), yaitu pemerintahan daerah yang memiliki kekhususan dan berada setingkat provinsi yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan IKN. Pemerintahan Daerah Khusus IKN Nusantara yang disebut sebagai Otorita IKN itu setingkat kementerian dan bertugas melakukan persiapan, pembangunan, dan pemindahan IKN sekaligus pengguna anggaran atau pengguna barang.

Bappenas Ajak KPK Awasi Pembangunan IKN Lebih Tajam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/antarafoto-raker-menteri-ppn_bappenas-dengan-pansus-ikn-13012022-gp-4.jpg" alt="Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa (kiri). Galih Pradipta/Antara" width="100%">
<figcaption>Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa (kiri). Galih Pradipta/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengumumkan nama ibu kota negara (IKN) di Kalimantan Timur adalah Nusantara. Nama tersebut dipilih Presiden Joko Widodo.  ”Saya baru mendapatkan konfirmasi dan perintah langsung dari Bapak Presiden itu pada Jumat ((14/1). Beliau mengatakan, ibu kota negara ini namanya Nusantara,” kata Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa seperti diansir dari Antara dalam Rapat Pansus RUU IKN di Jakarta, Senin (17/1).  Suharso menjelaskan, nama Nusantara dipilih karena telah dikenal masyarakat luas sejak dahulu. Baik domestik maupun global, sehingga menjadi ikon bagi Indonesia.  Tak hanya itu, menurut dia, pemilihan nama Nusantara juga karena mampu menggambarkan kenusantaraan atau keberagaman Republik Indonesia. ”Saya kira kita semua setuju dengan istilah Nusantara itu,” ujar Kepala Bappenas Suharso.  Suharso mengaku, sebenarnya nama Nusantara untuk ibu kota baru itu telah ditentukan sejak lama. Namun belum diizinkan untuk dibuka ke publik.  ”Mengenai nama ibu kota titik-titik itu memang semula sudah ingin dimasukkan pada waktu penulisan surat presiden itu tapi kemudian ditahan,” jelas Suharso.  Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) ditargetkan selesai pada Januari. Saat ini, pemerintah gencar mendengarkan masukan dari berbagai pihak termasuk para akademisi untuk menyempurnakan regulasi tersebut.  Sementara itu Panja RUU IKN Ahmad Doli Kurnia meminta menyiapkan penjelasan dari penamaan Nusantara. Menurut dia, hal itu penting dilakukan untuk menambah pengetahuan meskipun Panja RUU IKN menyepakati penamaan tersebut.  ”Saya juga meminta pemerintah menyiapkan penjelasan agar pasal 1 ini tidak multitafsir. Saya menilai IKN adalah statusnya namun namanya Nusantara,” terang Doli.

Menteri PPN Umumkan Nusantara Jadi Nama Ibu Kota Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/antarafoto-raker-menteri-ppn_bappenas-dengan-pansus-ikn-13012022-gp-5.jpg" alt="Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa (kanan). Galih Pradipta/Antara" width="100%">
<figcaption>Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa (kanan). Galih Pradipta/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, pemerintah menerima sekitar 80 nama calon ibu kota negara (IKN). Nama-nama itu disampaikan para ahli dan yang diputuskan Presiden Joko Widodo adalah Nusantara.  ”Ada sekitar 80 lebih nama yang diusulkan namun akhirnya dipilih presiden yaitu Nusantara tanpa kata Jaya,” kata Suharso seperti dilansir dari Antara dalam Rapat Kerja Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (17/1).  Dia menjelaskan, sebelum presiden memilih nama Nusantara, pihaknya telah memanggil ahli sejarah dan ahli bahasa untuk memberikan pengetahuan terkait nama-nama calon ibu kota negara. Nama-nama tersebut seperti Negara Jaya, Nusantara Jaya, Nusa Karya, Nusa Jaya, Pertiwi Pura, Wana Pura, dan Cakrawala Pura.  Selain itu, dia mengatakan, setelah pemerintah menyampaikan Nusantara sebagai nama Ibu Kota Negara maka diusulkan adanya perubahan kalimat di pasal 1 ayat 2 RUU IKN.  ”Kami mendapatkan masukan dari ahli bahasa, pasal 1 ayat 2 untuk menghindari pengulangan maka menjadi ibu kota negara yang bernama Nusantara adalah satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi,” ujar Suharso.  Sebelumnya, Suharso Monoarfa mengatakan, Presiden Joko Widodo telah menyampaikan nama ibu kota negara (IKN) yaitu Nusantara. ”Saya baru mendapatkan konfirmasi dari Bapak Presiden Jokowi pada Jumat (14/1) dan beliau mengatakan ibu kota negara ini namanya Nusantara,” terang Suharso.  Dia menjelaskan alasan pemilihan nama tersebut adalah nama Nusantara sudah dikenal sejak dahulu dan menjadi ikonik di dunia internasional. Selain itu, nama Nusantara itu mudah dan menggambarkan kenusantaraan bangsa Indonesia.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Sebut Ada 80 Usul Nama Ibu Kota Negara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/1904-menteri-suharso.jpeg" alt="Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa bersama istri di Padang Sabana Taman Nasional Baluran Situbondo. Novi Husdinariyanto/Antara" width="100%">
<figcaption>Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa bersama istri di Padang Sabana Taman Nasional Baluran Situbondo. Novi Husdinariyanto/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengemukakan, pembangunan infrastruktur sejumlah tujuan wisata pantai di kawasan Taman Nasional Baluran Situbondo, Jawa Timur, sudah masuk prioritas nasional.  ”Pembangunan infrastruktur tujuan wisata Merak-Baluran masuk prioritas nasional. Yang penting daerah menjaganya dengan baik, karena ujung tombaknya pemerintah daerah,” ujar Suharso seperti dilansir dari Antara.  Pemkab Situbondo telah mengusulkan pembukaan akses ke sejumlah objek wisata pantai di kawasan taman nasional itu, di antaranya Pantai Merak Baluran, Pantai Sijile, Pantai Lempuyang, Batu Hitam, dan beberapa wisata pantai lain yang lokasinya masih dalam satu kawasan. Pembangunan infrastruktur di kawasan Merak-Baluran diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan sehingga ekonomi di Situbondo bisa terus tumbuh.  Sementara itu, Bupati Situbondo Karna Suswandi optimistis kawasan Merak-Baluran bisa menjadi destinasi wisata utama di Situbondo serta dapat bisa menjadi daya ungkit pertumbuhan ekonomi. ”Keindahan alam lautnya melebihi wisata di Bali. Harapannya wisatawan di Bali juga mau berkunjung ke Merak-Baluran. Apalagi lokasinya dekat dengan Pelabuhan Ketapang Banyuwangi,” terang Karna.  Bung Karna menyebutkan, sekitar 17 kilometer jalan belum diaspal di Kawasan Merak-Baluran. Selain itu juga terdapat delapan destinasi wisata dan sekitar seribu penduduk yang tinggal di Dusun Merak, Desa Sumberwaru, Kecamatan Banyuputih itu.  ”Kami telah melakukan MoU dengan Kementerian LHK mengenai pembangunan jalan dan listrik ke Dusun Merak. Salah satu tujuannya membuat penduduk di Merak merasa nyaman dan aman. Begitu juga dengan wisatawan,” tutur Karna.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=FgbEHhxPIg8

Menteri PPN Sebut Pembangunan Infrastruktur Baluran Prioritas Nasional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/Desain-istana-IKN-IG-Suharso-Monoarfa-2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah membuka opsi untuk melakukan sayembara desain istana negara yang akan dibangun di ibu kota negara baru di Kalimantan Timur.  ”Nanti kita lihat apakah membuat sayembara istana negara atau sayembara arsitek dari gagasan bentuk garuda atau bagaimana. Nanti kita pikirkan,” ujar Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa seperti dilansir dari Antara di Jakarta.  Jika sayembara desain istana negara dilakukan, lanjut Suharso, pemerintah akan menerapkan kaidah yang ketat sesuai dengan undang-undang arsitek.  ”Gambar arsitektur harus dibuat oleh orang yang ahli dan bisa dipertanggungjawabkan. Begitu juga dengan IKN, ketika bangun master plan kita undang konsultan dunia yang punya sejarah dan pengalaman di sektor perencanaan kota yang diakui secara internasional sehingga tidak melanggar undang-undang yang ada di kita,” kata Suharso.  Suharso turut menjelaskan desain istana negara berbentuk burung garuda yang ramai diperbincangkan masyarakat. Desain tersebut tidak dirancang arsitektur, melainkan karya seniman patung bernama Nyoman Nuarta. Menurut dia, makna dari karya tersebut harus menjadi perhatian karena pemerintah menginginkan istana negara di ibu kota baru bersifat Indonesia sentris dan turut melambangkan identitas bangsa.  ”Sebagai gagasan gedung why not. Nanti kearsitekturannya silakan arsitek mikir, dari sisi security, civil engineering, affordable atau tidak. Yang penting adalah pesan di balik ini, kenapa diinginkan bangunan yang bentuknya seperti itu,” jelas Suharso.  Suharso menegaskan bahwa gambar burung tersebut merupakan pra desain dan terbuka untuk perubahan. ”Kalau ada yang bisa mewakili identitas bangsa ya monggo. Untuk sebuah gagasan ide presiden menawarkan, ini pra desain jadi silakan kita terbuka,” ucap Suharso.  Sebelumnya Presiden Joko Widodo melalui laman instagram resminya turut menegaskan bahwa desain istana negara buatan Nyoman Nuarta merupakan pra desain yang sarat dengan unsur filosofi lambang burung garuda sebagai pemersatu bangsa sesuai semboyan Bhinneka Tunggal Ika.  ”Usul ini, sekali lagi, masih pada tahap pradesain. Karena itu, saya sangat mengharapkan masukan dari bapak ibu dan saudara-saudara semua tentang pra desain istana ini,” tegasnya.  Setelah sejumlah masukan diterima, Jokowi akan kembali mengundang para arsitek dan para ahlinya untuk melakukan pengayaan pra desain menjadi basic desain Istana Negara.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/rtMI8Nk6lJk

Pemerintah Buka Opsi Sayembara Desain Istana Negara di Ibu Kota Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/Screen_Shot_2021-02-18_at_12.13.26.jpg" alt="Menteri PPN/Kelapa Bappenas Suharso Monoarfa. Bappenas/Antara" width="100%">
<figcaption>Menteri PPN/Kelapa Bappenas Suharso Monoarfa. Bappenas/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menargetkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) oleh DPR bisa dimulai pada Mei.  ”DPR kan akan reses, Mei baru masuk. Mungkin setelah reses, baru surpresnya (surat presiden) masuk. Mudah-mudahan bisa lebih cepat,” kata Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa seperti dilansir dari Antara di Jakarta.  Suharso menjelaskan, saat ini naskah akademik RUU IKN telah mencapai tahap final dan menunggu presiden melayangkan draf dan surpres kepada DPR. Pihaknya optimistis pembahasan RUU IKN akan berlangsung cepat.  ”Saya kira dan mudah-mudahan tidak akan lama karena hanya 34 pasal. Undang-Undang Cipta Kerja yang ribuan saja bisa diselesaikan dengan cepat, dalam waktu yang relatif bisa di-concise (singkat),” kata Kepala Bappenas Suharso Monoarfa  Bahkan jika diminta hitung sendiri, lanjut dia, RUU IKN bisa disahkan menjadi undang-undang dalam kurun waktu kurang dari 68 hari.  ”Menurut saya, let’s say satu pasal bisa diselesaikan satu hari atau dua hari, jadi hanya 68 hari ya kalau saya katakan mudahnya,” ujar Suharso Monoarfa.  RUU pemindahan IKN ditetapkan menjadi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2021. Meski menuai kritik dari sejumlah pihak, Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas sebelumnya menyatakan memaklumi kritikan tersebut.  ”Memang perdebatan itu wajar terjadi di masyarakat karena dari sisi ruang fiskal kita, apakah kemudian proyek ibu kota negara ini memungkinkan untuk jalan,” tutur Supratman.  Dia pun optimistis dengan dibentuknya pembiayaan lembaga investasi rencana pembangunan IKN tidak akan berjalan sulit.  ”Kan masalahnya cuma satu terkait IKN ini, tentu hasil kajian dari Bappenas dan penyusunan RUU ini sudah sangat matang, satu satunya kendala yang kita miliki hanya proses pembiayaan. Kalau seandainya pembiayaan investasi tidak terbentuk, kemungkinan barang ini akan sulit karena ruang fiskal kita sangat terbatas, apalagi di masa pandemi refocusing semua anggaran dilakukan dalam rangka pemulihan ekonomi,” terang Supratman.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/acjHz4d8qwU

Bappenas Targetkan RUU IKN Dibahas Bulan Depan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/kepala-bappenas.jpg" alt="Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa. Kuntum Riswan/Antara" width="100%">
<figcaption>Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa. Kuntum Riswan/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa akan berangkat ke lokasi ibu kota negara (IKN) di Kalimantan Timur pada pekan depan. Kunjungan itu untuk memastikan titik nol yang akan dijadikan sebagai lokasi istana negara.  ”Sekarang kita memastikan titik nol. Kira-kira minggu depan saya akan ke IKN untuk melihat apakah musim hujan banjir atau tidak, mau melihat mengalirnya air dan kita bisa lihat strukturnya,” kata Suharso seperti dilansir dari Antara di Jakarta, Rabu (7/4).  Suharso mengatakan, titik nol telah ditentukan di masterplan. Dia perlu meninjau secara langsung lokasi titik nol guna menghindari kemungkinan terjadi kesalahan.  ”Saya ingin pastikan apakah di situ atau bergeser sedikit. Kita lihat kurang lebihnya karena melihat daerah fisik pasti akan berbeda dengan masterplan, bahkan bisa sampai 200 persen salahnya,” ujar Suharso.  Saat mengunjungi lokasi IKN, lanjut dia, hal yang pertama kali akan dilakukan adalah memastikan delinasi atau batasan IKN. Dimulai dari batasan 256 ribu hektare yang akan menjadi lokasi IKN, hingga delinasi 5.600 hektare yang akan dibangun menjadi kawasan pemerintahan.  ”Di titik 5.600 hektare tentu harus dihubungkan dengan dunia luar seperti Balikpapan dan Samarinda. Kita memastikan seluruh public utility seperti air, listrik infrastruktur dasar seperti jalan itu semua harus sudah bisa dibangun,” ungkap Suharso.  Kemudian, Suharso juga akan memastikan pembangunan bendungan yang kini tengah berjalan dan akan digunakan sebagai penyedia air bersih untuk kawasan Balikpapan, Samarinda, dan ibu kota baru nanti. Setelah itu, barulah pihaknya akan mengambil transmisi awal untuk power plan guna mewujudkan IKN yang environmental friendly dan blue energy.  ”Itu semua yang ingin kita pastikan, detail plan sudah ada tapi kesaksian mata menjadi lebih penting bagi saya,” tegas Suharso.  Suharso optimistis pembangunan istana negara bisa groundbreaking pada tahun ini dan pada 17 Agustus 2024, presiden bisa merayakan ulang tahun kemerdekaan Indonesia di ibu kota baru.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/acjHz4d8qwU

Menteri PPN Segera Pastikan Lokasi Istana Negara di Ibu Kota Baru

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#menteri ppn/kepala bappenas

Berita Terkini