<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/05/pertumbuhan-ekonomi-1279785721.jpg" alt="Ilustrasi: Pertumbuhan ekonomi. (Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Pertumbuhan ekonomi. (Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas menyampaikan sudah terhitung 20 tahun terakhir ekonomi Indonesia tumbuh stagnan pada kisaran 5 persen. Sehingga membuat RI terjebak dalam pendapatan kelas menengah selama lebih dari 30 tahun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal ini disampaikan Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy dalam Sosialisasi Undang-Undang Nomor 59 tahun 2024 tentang Rencana Pemerintah Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2025-2045 di Kantor PPN/Bappenas, pada Selasa (19/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ekonomi Indonesia tumbuh stagnan pada kisaran 5 persen selama 20 tahun terakhir. Hal ini menyebabkan terjebak dalam pendapatan kelas menengah selama lebih dari 30 tahun," kata Rachmat Pambudy.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia menjelaskan, kondisi tersebut menjadi tantangan pembangunan di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Padahal, kata dia, Indonesia sendiri memiliki potensi luar biasa untuk menjadi sebuah negara besar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terlebih, menurutnya, saat ini Indonesia merupakan negara dengan Produk Domestik Bruto (PDB) ke-16 terbesar di dunia, serta jumlah penduduk terbesar ke-empat di dunia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tak hanya itu, tantangan lain dalam pembangunan nasional adalah soal kualitas sumber daya manusia yang masih rendah. Ia membeberkan bahwa Indeks modal manusia baru mencapai 0,54 persen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurutnya, angka itu masih tercatat rendah jika dibandingkan dengan indeks modal manusia di Singapura yang mencapai 0,88 persen. Itu sebabnya, Rachmat menyebut pemerintah telah memiliki beberapa strategi transformasi agar Indonesia bisa keluar dari middle income trap.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dengan Transformasi Sosial, Indeks Modal Manusia diharapkan akan meningkat hingga 0,73 atau setara negara maju seperti Amerika Serikat yang saat ini berada di angka 0,72," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selanjutnya, Rachmat juga membeberkan soal transformasi ekonomi yang diarahkan untuk membawa Indonesia keluar dari Middle Income Trap dengan mendorong produktivitas sektor ekonomi. Meliputi mendorong peningkatan ekonomi melalui lima arah pembangunan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terdiri dari iptek, inovasi, dan produktivitas ekonomi dengan berbagai kebijakan reformasi struktural dan pengembangan sektor ekonomi. Terutama industrialisasi, ekonomi biru, ekonomi kreatif dan pariwisata, ekonomi syariah, dan modernisasi pertanian.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Lalu, penerapan ekonomi hijau, transformasi digital penerapan ekonomi domestik dengan menciptakan nilai dari rantai pasok domestik. Hingga pembangunan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi," pungkasnya.</div>

Rachmat menjelaskan, kondisi tersebut menjadi tantangan pembangunan di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Bappenas Sebut Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Stagnan di Angka 5 Persen dalam 20 Tahun Terakhir

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/30/bappenas-3381411963.jpg" alt="Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa" width="100%">
<figcaption>Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa ikut merespons soal kabar sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mundur.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Suharso menegaskan, dalam beberapa momen rapat kabinet di Istana Kepresidenan, tidak ada perbedaan suasana. Justru menurutnya, rapat kabinet yang diikuti para menteri sering ramai diisi ketawa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Situasi kabinet baik-baik. Enggak ada (ketegangan). Kita ketawa-ketiwi ramai-ramai," kata Suharso saat ditemui di Kantor Bappenas, Jakarta, Selasa (30/1) kemarin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bahkan, saat ditanya soal isu terkait Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang akan mundur. Suharso menilai, Sri Mulyani adalah sosok yang profesional dan jika dikaitkan dengan isu politik itu terjadi karena selera publik aja.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pengabdiannya luar biasa terhadap keprofesionalannya. Saya respect di situ. Kalau sampai ada isu-isu politik saya kira mungkin selera publik saja untuk membawa-bawa beliau ke mana-mana," ujarnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Secara khusus, Suharso juga mengatakan bahwa selama ini ia selalu berkomunikasi baik dengan Sri Mulyani. Ia menilai, Sri Mulyani sebagai partner kerja di kabinet yang sering memiliki cara berpikir sama.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Cara berpikir kita sama, jadi enak, tektokannya enak. Jadi saya enggak tahu kalau Bu Menkeu punya pandangan lain," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Ekonom Senior Faisal Basri sempat mengajak sejumlah kalangan untuk membujuk beberapa anak buah Presiden Jokowi untuk mundur dari Menteri Kabinet Indonesia Maju.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Seruan Faisal itu tak terlepas dari kekecewaan terhadap kebijakan pemerintahan Jokowi, yang dianggap berpihak pada pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ayo sama-sama kita bujuk Bu Sri Mulyani (menteri keuangan), Pak Basuki (menteri PUPR Basuki Hadimuljono), dan beberapa menteri lagi untuk mundur. Itu efeknya dahsyat. Secara moral, saya dengar Bu Sri Mulyani paling siap untuk mundur. Pramono Anung (sekretaris kabinet) sudah gagap. Kan PDI (PDI Perjuangan) belain Jokowi terus, pusing," klaim Faisal dalam Political Economic Outlook 2024 di Tebet, Jakarta Selatan, Sabtu (13/1) lalu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

"Pengabdiannya (Sri Mulyani) luar biasa terhadap keprofesionalannya. Saya respect di situ," kata Suharso.

Sejumlah Menteri Jokowi Diisukan Mundur, Suharso: Situasi Kabinet Baik-baik, Kita Ketawa-ketiwi Ramai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/07/Screen-Shot-2023-04-06-at-1447-2462254452.jpg" alt="Menteri/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa . (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Menteri/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa . (ANTARA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Tujuh triwulan berturut-turut Indonesia mencatatkan pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen. Kendati begitu, catatan tersebut masih jauh dari target agar mampu mencapai visi Indonesia Emas pada 2045 sebagai negara maju. Cita-cita itu bisa terwujud lebih cepat pada 2038. Kalkulasi Bappenas, dalam skenario normal, pertumbuhan ekonomi harus mencapai 5,7 persen per tahun. Pertumbuhan itu perlu dicapai secara konsisten sejak 2022 hingga 2045. Jika target dipercepat ke 2038, pertumbuhan ekonomi Indonesia harus mencapai 7 persen. Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa menyatakan, meski pertumbuhan ekonomi RI saat ini belum menyentuh 5,7 persen, capaian triwulan II yang mampu tumbuh 5,17 persen harus diapresiasi. &rdquo;Kita sudah menunjukkan tren pemulihan yang baik. Dengan tren ini, kita harus jaga pace-nya itu dan agar mendekati pertumbuhan potensial. Karena menurut kami di Bappenas, itu pertumbuhan potensialnya bisa sampai 7 persen,&rdquo; ujar Suharso saat ditemui di kantornya kemarin (8/8). Suharso menjelaskan, target-target yang dicanangkan pemerintah bukan tidak mungkin tercapai. Sebab, saat ini pemulihan ekonomi terus terjadi. Meski begitu, dia menggarisbawahi, posisi Indonesia masih riskan dan perlu dijaga. Sebab, produk domestik bruto (PDB) per kapita Indonesia yang berkisar USD 4.580 masih sensitif atau riskan. Itu disebabkan syarat negara yang masuk dalam kategori upper middle-income countries memiliki PDB per kapita antara USD 4.066&ndash;USD 12.535. Artinya, ada potensi untuk kembali ke kategori low middle income countries dengan pendapatan PDB per kapita di bawah USD 4.066. &rdquo;Jadi, kalau kita terjerembap, ke situ lagi, kita masuk di low middle income. Kita jaga ini supaya lebih jauh jaraknya dari batasnya. Kalau bisa kita lakukan, artinya pertumbuhan harus lebih,&rdquo; jelasnya. Terpisah, menanggapi capaian pertumbuhan yang di atas angka pertumbuhan ekonomi nasional, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengatakan bahwa semua lapangan usaha di Jatim mengalami pertumbuhan positif. Itu disokong meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat yang mendorong tumbuhnya permintaan domestik, meningkatnya volume perdagangan, serta menggeliatnya aktivitas pada sektor jasa. Khofifah mengatakan, peningkatan kinerja investasi di Kawasan Ekonomi Khusus Gresik juga menjadi faktor penggerak ekonomi Jatim. &rdquo;Pertumbuhan positif di triwulan II 2023 ini menjadi modal besar bagi Jatim untuk mengakselerasi roda perekonomian hingga akhir 2023,&rdquo; jelas Khofifah. Terpisah, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani menilai pertumbuhan ekonomi di kuartal II 2023 adalah pencapaian yang baik. Apindo meyakini Indonesia mampu mempertahankan pertumbuhan tersebut. &rdquo;Kami selalu meyakini bahwa Indonesia bisa mempertahankan stabilitas ekonomi meski di tengah pelemahan ekonomi global karena Indonesia punya fundamental ekonomi yang baik dan pemerintah juga selalu melakukan intervensi-intervensi kebijakan moneter dan fiskal secara prudent,&rdquo; ujar Shinta. Pertumbuhan ekonomi yang positif, kata Shinta, juga akan meningkatkan level konfiden sektor usaha. (dee/agf/hen/c7/c19/fal)

Tujuh triwulan berturut-turut Indonesia mencatatkan pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen. Kendati begitu, catatan tersebut masih jauh.

Ekonomi Indonesia Konsisten Tumbuh, tapi Masih Riskan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/Nurhayati-Monoarfa-Komisi-V-DPR.jpg" alt="dpr.go.id" width="100%">
<figcaption>dpr.go.id</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dikabarkan menggugat cerai istrinya, Nurhayati Effendi ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Kabar itu dibenarkan langsung oleh Nurhayati.  "Iya benar," kata Nurhayati, Kamis (24/3).  Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PPP ini berupaya mempertahankan rumah tangganya. Oleh karena itu, dia ingin hubungan rumah tangga bersama Ketua Umum PPP itu kembali membaik.  "Doakan saya dan Pak Harso bisa kembali dan baik-baik saja, untuk berita lainnya saya yakin itu tidak benar," tegas Nurhayati.  Kabar gugatan perceraian Suharso Monoarfa sebelumnya dibenarkan oleh Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan Taslimah. Dia menyampaikan, saat ini gugatan tersebut sudah memasuki agenda mediasi.  Taslimah menyampaikan, agenda mediasi yang dilakukan pada Rabu (23/3) kemarin. Nurhayati hadir ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sementara Suharso diwakili oleh kuasa hukumnya.  “Kebetulan termohon (Nurhayati-Red) hadir, didampingi kuasa hukumnya,” ungkap Taslimah.  Adapun pengajuan gugatan cerai tersebut diajukan Suharso terhadap sang istri yang diketahui sebagai anggota DPR RI tersebut dengan nomor berkas perkara: 568/PDt G/PA.JS. Pengajuan gugatan cerai itu dilakukan pada 31 Januari 2022.

Akui Digugat Cerai, Istri Menteri PPN Ingin Rumah Tangganya Membaik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/daerah-ikn.jpg" alt="RAMAH LINGKUNGAN: Ilustrasi desain kantor istana kepresidenan yang akan dibangun di ibu kota negara (IKN) di Kalimantan Timur. Tahapan pembangunan rencana dimulai tahun ini. (NYOMAN NUARTA/AFP)" width="100%">
<figcaption>RAMAH LINGKUNGAN: Ilustrasi desain kantor istana kepresidenan yang akan dibangun di ibu kota negara (IKN) di Kalimantan Timur. Tahapan pembangunan rencana dimulai tahun ini. (NYOMAN NUARTA/AFP)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Suharso Monoarfa menyampaikan, ibu kota negara (IKN) Nusantara akan dibangun di atas tanah seluas 256 ribu hektare. Luas tanah ribuan hektare tersebut akan dibagi beberapa wilayah di IKN Nusantara, yang berlokasi di Kalimantan.  "Kami juga menyampaikan luas wilayah yang akan dibangun sekitar 199 ribu hektare sebagai pengembangan kemudian 56 ribuan hektare sebagai kawasan ibu kota negaranya sendiri dan 6.700 hektare kawasan inti, total semua adalah 256 ribu hektare," kata Suharso di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (2/2).  Dia menjelaskan, diperkirakan seluas 20 persen akan dibangun ibu kota negara. Sementara 80 persen lainnya akan dibiarkan menjadi hutan kota.  "Sehingga wilayah NKRI adalah wilayah menjadi forest, kota hutan," ujar Suharso.  Ketua Umum Partai Perstuan Pembangunan (PPP) ini juga mengklaim, pembangunan IKN diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan timur Indonesia. Karena ekonomi Indonesia sebagian besar adalah di wilayah Jawa.  "Ibu kota negara yang akan datang adalah ibu kota negara yang benar-benar dapat menjawab kebutuhan masa depan terkait emition, karena pada tahun 2060 Indonesia mencanangkan untuk mencapai niat dan kemudian juga bagaimana kita tidak hanya sekedar pindah, tetapi cara-cara kerja baru akan kita kenal kan di sana, cara-cara kerja yang selama ini kerja yang saat itu menjadi kerja kerja yang kolektif kolegial," tegas Suharso menandaskan.

IKN Dibangun Seluas 256 Ribu ha, Suharso: 80 Persen jadi Hutan Kota

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/plt-ketum-ppp-suharso-monoarfa-ist.jpeg" alt="plt ketum ppp suharso monoarfa - ist" width="100%">
<figcaption>plt ketum ppp suharso monoarfa - ist</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena menggunakan jet pribadi dalam acara partai. Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Syaifullah Tamliha menduga pelaporan tersebut dikarenakan Suharso mencalonkan diri sebagai calon ketua umum PPP pada Desember 2020 mendatang.  "Kita ini sedang sibuk menghadapi Muktamar IX, dari tanggal 19 sampai 21 Desember. Problemnya itu adalah kita sudah terlalu lelah bertengkar. Jadi, sebaiknya semua pihak itu menahan diri. Kalau punya calon yang lain silakan bersaing secara fair," ujar Tamliha kepada wartawan, Sabtu (7/11).  Anggota Komisi I DPR ini juga menegaskan bahwa Nizar Dahlan tidak memiliki jabatan di partai bernuansa hijau ini. Tamliha merasa tak tepat jika Nizar Dahlan mengaku-aku sebagai elite PPP.  "Saya tegaskan kalau dia (Nizar Dahlan) mengaku sebagai anggota majelis pakar, itu tidak benar," katanya.  Tamliha juga merasa aneh dengan sikap Nizar yang memilih melaporkan Suharso ke KPK, lantaran Nizar mengaku berteman baik dengan Suharso. Tamliha tidak ingin PPP kembali bermasalah setelah kerumitan dualisme kepengurusan beberapa waktu lalu  "Kalau mau mengkritik, secara langsung saja. Katanya Nizar kan berteman sejak masih mahasiswa dengan Pak Suharso. Kalau tujuannya baik kenapa tidak japri saja langsung ke Pak Suharso, mengingatkan soal itu," ungkapnya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/06/11/2020/diduga-terima-gratifikasi-jet-pribadi-menteri-ppn-dilaporkan-ke-kpk/">Diduga Terima Gratifikasi Jet Pribadi, Menteri PPN Dilaporkan ke KPK</a>  Sebelumnya, Menteri PPN atau Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia dilaporkan ke lembaga antirasuah oleh Anggota Majelis Pakar PPP Nizar Dahlan.  Nizar Dahlan menyampaikan, laporan terhadap Suharso disampaikan ke KPK pada Kamis (5/11) kemarin. Dia mengaku melaporkan Plt Ketum PPP itu terkait dugaan penerimaan gratifikasi pemakaian pesawat jet.  https://www.youtube.com/watch?v=CWnWTX0bGfE&ab_channel=jawapostvofficial

Elite PPP Duga Suharso Dilaporkan karena Ikut Bursa Caketum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/plt-ketum-ppp-suharso-monoarfa-ist.jpeg" alt="plt ketum ppp suharso monoarfa - ist" width="100%">
<figcaption>plt ketum ppp suharso monoarfa - ist</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia dilaporkan ke lembaga antirasuah oleh Anggota Majelis Pakar Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Nizar Dahlan.  Kepada JawaPos.com, Nizar Dahlan menyampaikan, laporan terhadap Suharso disampaikan ke KPK pada Kamis (5/11) kemarin. Dia mengaku melaporkan Plt Ketum PPP itu terkait dugaan penerimaan gratifikasi pemakaian pesawat jet.  "Jadi kan begini, dia kan pakai pesawat waktu konsolidasi ke Medan dan Aceh. Saya persoalkan ini pesawat dari mana. Ternyata dijawab oleh Sayifullah Tamliha, Ketua DPP PPP pesawat itu hasil pinjaman dari temannya Suharso. Ini kan sudah berbau gratifikasi, karena dia seorang pejabat negara," kata Nizar dihubungi JawaPos.com, Jumat (6/11).  Nizar mengaku sudah meminta kepada DPP PPP untuk menjelaskan terkait penggunaan pesawat pribadi yang digunakan Suharso. Namun, permintaan penjelasan itu tidak digubris, hingga akhirnya dia memilih untuk membuat laporan ke KPK.  "Nggak tahu pesawat itu di-carter dari uang PPP atau uang pribadinya. Itulah saya minta konfirmasi tidak dijawab juga akhirnya saya ke KPK ngaduin," cetus Nizar.  Nizar tak menginginkan Suharso bernasib seperti Ketua PPP sebelumnya Romahurziy yang terjerat perkara korupsi di KPK. "Ini menyakitkan sekali, kita lagi susah, saya mengingatkan tapi tidak ada konfirmasi. Apalagi dia mau jadi calon Ketum. Nasibnya takut seperti Romahurmuziy ini," ungkap Nizar.  Sementara itu, pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri mengakui adanya dugaan penerimaan gratifikasi berupa bantuan carter pesawat pribadi (Private Jet) dalam kegiatan kunjungan Kepala Bappenas ke Medan dan Aceh. KPK akan menganalisis terlebih dahulu laporan tersebut.  "Setelah kami cek, berdasarkan informasi yang kami terima benar ada laporan dimaksud. Berikutnya terhadap setiap laporan masyarakat, tentu KPK akan melakukan langkah-langkah analisis lebih lanjut dengan lebih dahulu melakukan verifikasi mendalam terhadap data yang diterima," ucap Ali.  Juru bicara KPK bidang penindakan ini menegaskan, selanjutnya akan dilakukan telaahan dan kajian terhadap informasi dan data yang diterima pihaknya tersebut. Tak tertutup kemungkinan, laporan ini akan ditingkatkan statusnya sepanjang ditemukan alat bukti yang cukup untuk penyelidikan.  "Apabila dari hasil telaahan dan kajian memang ditemukan adanya indikasi peristiwa pidana maka tidak menutup kemungkinan KPK tentu akan melakukan langkah-langkah berikutnya sebagaimana hukum yang berlaku," pungkas Ali.  Menanggapi ini, Plt Ketum PPP Suharso Monarfa enggan berbicara banyak. Dia menegaskan, akan menjelaskan hal tersebut. "Saya siap jelaskan soal jet itu," pungkasnya.  https://www.youtube.com/watch?v=xs2xIECNB4o

Diduga Terima Gratifikasi Jet Pribadi, Menteri PPN Dilaporkan ke KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/plt-ketum-ppp-suharso-monoarfa-ist.jpeg" alt="plt ketum ppp suharso monoarfa - ist" width="100%">
<figcaption>plt ketum ppp suharso monoarfa - ist</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa, mengapresiasi pada seluruh pemangku kepentingan yang telah memberikan dukungan kepada Indonesia, dalam mengatasi pandemi Covid-19 yang cukup sulit.  “Terima kasih atas dukungannya. Pemerintah Indonesia saat ini terus melakukan upaya keras untuk menghadapi situasi yang berat dan terus melakukan berbagai upaya untuk bangkit. Sebagaimana kita ketahui bersama, dampak Covid-19 sangatlah besar dan tidak ada satu negarapun di dunia yang siap menghadapi pandemi yang sedemikian dahsyat dan begitu cepat penularannya,” ujarnya dalam keterangannya, Sabtu (23/10).  Mengutip data dari IMF, Suharso menyebutkan bahwa, pada World Economic Outlook Oktober 2020, pandemi Covid-19 telah mengganggu aktivitas ekonomi dunia di tahun 2020.  Perdagangan dunia diperkirakan turun 10 persen. Hal ini sama seperti kondisi perdagangan pada saat global finansial krisis tahun 2009. Sehingga diperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2020 akan turun menjadi minus 4,4 persen. Ini bisa berdampak pada naiknya tingkat pengangguran dunia yang diperkirakan sebesar 7,09 persen, atau 80 juta orang akan berada dalam kemiskinan ekstrim (pendapatan dibawah USD 1,9 per perhari).  “Pertumbuhan ekonomi Indonesia akibat Covid-19 mengalami kontraksi sebesar 5,32 persen pada kuartal II tahun 2020 dan diperkiraan pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat menyentuh level minus 1,1 persen,” ungkap Menteri.  Selain itu, lanjutnya, kontraksi ekonomi tersebut juga berpotensi meningkatkan jumlah pengangguran sekitar 2,9 juta orang, mengakibatkan tingkat pengangguran berada pada kisaran 7,8 hingga 8,5 persen. “Kondisi ini tentu akan berdampak pada pencapaian agenda tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia,” imbuhnya.  Dalam menghadapi masalah pandemi Covid-19 saat ini, terutama di bidang kesehatan, maka Pemerintah Indonesia akan terus menggiatkan peningkatan fasilitas kesehatan. Seperti penetapan Rumah Sakit Rujukan Covid-19 yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, pemenuhan kapasitas laboratorium seperti reagen, alat tes dan sarana laboratorium untuk melakukan upaya deteksi terhadap masyarakat yang memiliki risiko terhadap penularan Covid-19, serta meningkatkan penanganan pasien, dengan terus memberikan dukungan penyediaan dan distribusi alat pelindung diri dan alat kesehatan bagi tenaga medis.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/22/09/2020/sri-mulyani-ramal-ekonomi-indonesia-masih-minus-resesi-di-depan-mata/">Sri Mulyani Ramal Ekonomi Indonesia Masih Minus, Resesi Di Depan Mata</a>  Oleh karena itu, Suharso mengajak semua pihak untuk bersama-sama bangkit dari pandemi Covid-19 dan bersama-sama melanjutkan capaian agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs).  Sebab menurutnya, SDGs merupakan acuan bagi kita semua tanpa terkecuali untuk melakukan strategi pemulihan yang lebih baik dengan paradigma pembangunan baru, yang mengintegrasikan dan menyeimbangkan dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan secara bersamaan.  “Kompleksnya situasi yang kita hadapi saat ini menyadarkan kita untuk bekerja saling bahu membahu untuk menghadapi pandemi Covid-19 dan pemulihan kehidupan sosial masyarakat dan ekonomi pasca pandemi. Pemulihan untuk pembangunan yang lebih baik disebut sebagai: Build Forward Better, yang akan menjadi tema SDGs kita ke depan,” ucapnya .  Sementara, Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Arifin Rudiyanto mengatakan, bahwa Bappenas dalam rangka melaksanakan tugas koordinasinya sejak tahun 2018 sudah menginisiasi penyelenggaraan road to SDGs annual conference.  “Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai koordinator pelaksanaan SDGSs di Indonesia mengajak seluruh platform partisipasi dan masyarakat umum untuk bersama merumuskan solusi terbaik terhadap dampak covid 19 untuk pencapaian SDGs di Indonesia,” tutupnya.  &nbsp;  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=d51_R4S8e04&amp;ab_channel=jawapostvofficial

Menteri PPN Ajak Semua Pihak Tak Putus Asa Hadapi Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/pulau-dewata-1.jpg" alt="Ilustrasi Pulau Bali/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Pulau Bali/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pulihnya pariwisata Bali diyakini menjadi kunci dari bangkitnya sektor pariwisata nasional. Setidaknya demikian diyakini oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa.  "Kepulihan Bali menjadi penting untuk pariwisata nasional dan regional," katanya dalam Pabligbagan (dialog) virtual bertema Bali Bangkit di Jakarta, Minggu (26/7).  Suharso menyebut, dua sektor yang menjadi ujung tombak pemulihan ekonomi nasional adalah pariwisata dan manufaktur. Pulau Dewata sebagai jantung pariwisata Indonesia sendiri menyumbang sekitar 50 persen dari penerimaan sektor wisata Tanah Air.  Devisa yang dihasilkan dari geliat pariwisata Bali mencapai USD 10 miliar dari total devisa pariwisata sebesar USD 18 miliar. Atas dasar itu, Suharso berharap seluruh pemangku kepentingan terkait menyadari betapa pentingnya menggairahkan kembali pariwisata Bali.  Suharso menambahkan, Bali memiliki keunggulan dalam pemulihan pariwisata karena didukung infrastruktur hingga kearifan lokal masyarakatnya. Sistem keamanan adat atau Pecalang berperan aktif membantu pengawasan untuk menekan penyebaran Covid-19.  Akibat pandemi, lanjut dia, perekonomian Bali tertekan hingga mencapai di bawah nol pada kuartal-I. Kunjungan pariwisata mengalami kontraksi atau minus 82,8 persen.  "Kunjungan wisatawan ke Indonesia 2020 diprediksi turun 12-16 juta, tentu akan kehilangan devisa sekitar USD 15-16 miliar dolar," ucapnya dilansir dari Antara.

Pariwisata RI, Setengahnya Bergantung pada Bali

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Suharso-Manoarfa-Raka-Denny.jpg" alt="Suharso Manoarfa di Istana Negara, Selasa (22/10). (Raka Denny/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Suharso Manoarfa di Istana Negara, Selasa (22/10). (Raka Denny/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Hampir seluruh dunia telah terpapar pandemi Covid-19, termasuk Indonesia. Untuk menghalau penyebaran tersebut, beberapa kebijakan pun telah diterapkan, salah satunya adalah work from home (WFH).  Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa mengatakan bahwa bekerja online dapat membuat pegawai lebih produktif.  "Kalau dulu ke kantor atau pabrik itu bisa satu setengah jam, pergi pulang 3 jam, sekarang kita produktifkan. Kita nambah 3 jam kerja kalau kita bisa kerja di rumah," terangnya dalam diskusi daring Strategi Besar Pemulihan Nasional Pascapandemi, Selasa (9/6).  Apalagi, saat ini semua negara juga mengembangkan teknologinya untuk bisa masuk ke era ekonomi digital, hal itu pun yang juga diupayakan oleh pemerintah Indonesia. Dengan adanya Covid-19, kata Suharso, hal tersebut pun bisa terwujud.  "(Kerja) online orang kehilangan pekerjaan itu salah, sekarang ekonomi digital, kita mengkhayal kita masuk ekonomi digital, sekarang saatnya kita masuk ke ekonomi digital, katakan less mobility society, sekarang ini waktunya, tapi jam kerja harus tetap," terangnya.  Terkait pengangguran, dirinya pun menyebutkan bahwa saat ini pemerintah sedang mengupayakan terciptanya jam kerja baru, yang sebelumnya tersita dengan penerapan New Normal untuk meminimalisir adanya tingkat masyarakat miskin yang baru. Hal ini diharapkan mampu untuk memicu daya beli masyarakat.  "Pengangguran artinya apa, kehilangan jam kerja, pengangguran itu jam kerja itu tidak ada, yg perlu kita sediakan lagi adalah jam kerja, jadi kehilangan jam kerja waktu adalah menambah jumlah jam kerja yang sudah tidak ada sebelumnya," tuturnya.  "Jadi kalau Anda mengatakan ada pengangguran satu juta dan mereka bekerja 40 jam per minggu, dalam waktu 50 Minggu artinya adalah 2.000 jam kerja dan kalau 2.000 jam kerja dibayar misalnya Rp 10.000 saja, itu berarti sudah Rp 200 miliar, itu anda kali kan berapa orang, ini hitungannya sederhana, itu buat saya, jadi jam kerja itu yang harus kita buat, apa yang dimaksud dengan penciptaan lapangan kerja adalah menciptakan jam kerja," sambung dia.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=TbEMmoqLpsc  https://www.youtube.com/watch?v=PppuHQXWA94  https://www.youtube.com/watch?v=zItcUsjdvx0

Menteri PPN Sebut Kerja Online Bisa Jadi Lebih Produktif

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#menteri ppn

Berita Terkini