<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/30/menperin2-2445112827.jpg" alt="Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. (ANTARA)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan kewajiban penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI)&nbsp;untuk&nbsp;food tray&nbsp;(nampan makanan) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan diberlakukan mulai tahun ini untuk menjaga kualitas dan mendukung keberhasilan program nasional tersebut. Agus menekankan kebijakan utama Kementerian Perindustrian adalah memastikan&nbsp;food tray&nbsp;wajib berstandar minimal SNI 3.04, agar keamanan pangan terjamin serta mencegah beredarnya produk nonstandar di Indonesia. "Jadi akan kita wajibkan standarnya, standar 3.04,&nbsp;at least&nbsp;kalau dia tidak punya standar 3.04 maka tidak boleh beredar di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia," kata Menperin ditemui usai penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kemenko Infra bersama Kementerian Transmigrasi dan Kementerian Perindustrian terkait pengembangan industri di kawasan transmigrasi di Jakarta, Jumat. Dia menuturkan SNI wajib&nbsp;food tray&nbsp;saat ini sedang disusun sebagai upaya mendukung Program MBG Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan menghadirkan asupan bergizi bagi anak-anak melalui sistem penyajian makanan yang higienis. "Untuk&nbsp;food tray&nbsp;yang akan kami lakukan adalah untuk menjaga kualitas dari&nbsp;food tray-nya yang selama ini SNI-nya adalah SNI sukarela,&nbsp;voluntary, kita sekarang sedang menyusun SNI&nbsp;food tray, itu wajib," ujarnya. Menurut dia, penerapan SNI wajib tersebut merupakan langkah preventif agar kualitas&nbsp;food tray&nbsp;konsisten, sehingga manfaat program MBG dapat benar-benar tercapai sesuai harapan dalam membangun generasi yang sehat. "Ini sekarang secepatnya kita lagi rumuskan, ini juga dalam rangka kita mendukung program mulia dari Bapak Presiden, program MBG, agar program MBG itu memang&nbsp;outputnya,&nbsp;outcome-nya bisa sesuai dengan harapan kita," tuturnya. Ia memastikan regulasi SNI wajib yang tengah disusun akan diberlakukan secepatnya, dengan target implementasi dimulai tahun ini demi mendukung ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan. "Jadi anak-anak betul-betul sehat. Jadi kita akan segera menerbitkan SNI wajib bagi&nbsp;food tray. (Penerbitannya) pasti tahun ini," imbuh Menperin. Sebelumnya, Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengusulkan setiap produk&nbsp;food tray&nbsp;atau nampan makan baik dalam dan luar negeri untuk memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI). Hal ini disampaikan Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso merespons kasus dugaan&nbsp;food tray&nbsp;pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mengandung lemak babi. "Kita mengusulkan, sudah kita rapat dengan kementerian/lembaga lain, kita mengusulkan supaya&nbsp;food tray&nbsp;itu pakai SNI. Jadi kalau misalnya diragukan, kan sudah pakai SNI," ujar Budi ditemui di Jakarta, Kamis (28/8).

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan kewajiban penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk food tray

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Tegaskan Penggunaan Food Tray SNI mulai Tahun Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/07/JKT_Peluncuran-Mobil-Listrik-Polytron-_SALMAN-TOYIBI-07JPG-1403885172.jpg" alt="Menteri Perindustrian Agus Gumiwang. (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Perindustrian Agus Gumiwang. (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan bahwa penerapan ekonomi sirkular telah banyak dilakukan oleh industri di Indonesia sebagai langkah penting menuju transformasi hijau dan target net zero emission 2050. Menurutnya, pendekatan ini bukan hanya menekan emisi dan mengurangi limbah, tetapi juga menciptakan nilai tambah ekonomi, mengurangi ketergantungan impor, sekaligus membuka lapangan kerja hijau. &ldquo;Ekonomi sirkular menjadi pilar penting dalam mewujudkan transformasi industri hijau. Banyak perusahaan sudah melakukannya, seperti mengolah sampah plastik menjadi kemasan baru, melebur scrap metal menjadi baja, hingga memanfaatkan sekam padi untuk biomassa sebagai energi alternatif,&rdquo; ujar Agus dalam sambutannya di ajang Annual Indonesia Green Industry Summit (AIGIS) 2025 di Jakarta Convention Center, Minggu (24/8). AIGIS tahun ini juga menjadi momentum pemberian Penghargaan Industri Hijau bagi pelaku industri, lembaga sertifikasi, auditor, dan pemerintah daerah yang konsisten menerapkan prinsip berkelanjutan. Salah satu penerima penghargaan adalah PT Sarihusada Generasi Mahardhika &ndash; Pabrik Prambanan yang berhasil meraih Peringkat Pertama Kinerja Terbaik Penerapan Industri Hijau untuk kategori industri menengah dan besar. Ini merupakan kali kedua Sarihusada meraih penghargaan serupa secara berturut-turut. Karyanto Wibowo, Senior Director Public Affairs and Sustainability Danone Indonesia, menyebut capaian ini sebagai bukti nyata konsistensi perusahaan dalam mendukung agenda nasional maupun target global menuju net zero carbon. &ldquo;Pencapaian ini memperkuat keyakinan kami bahwa praktik industri hijau merupakan elemen krusial untuk masa depan yang lebih sehat dan berkelanjutan,&rdquo; katanya. Selain penghargaan untuk Sarihusada, Menperin juga menekankan bahwa agenda dekarbonisasi perlu dipandang sebagai peluang, bukan beban. Transformasi industri, lanjutnya, harus dilakukan dengan langkah nyata seperti efisiensi energi, pemanfaatan energi terbarukan, teknologi carbon capture and utilization (CCU), serta praktik ekonomi sirkular. Andi Rizaldi, Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri, menambahkan bahwa AIGIS diharapkan bisa menjadi platform kolaborasi lintas sektor dalam mempercepat pengurangan emisi karbon. &ldquo;Dengan membangun ekosistem industri hijau, transformasi menuju ekonomi rendah karbon tidak hanya menjaga daya saing global, tetapi juga membuka peluang investasi dan inovasi berkelanjutan,&rdquo; tandasnya.&nbsp;

Menteri Perindustrian menegaskan pentingnya ekonomi sirkular untuk transformasi hijau dan net zero emission 2050 di AIGIS 2025.

Menperin Agus Gumiwang Sebut Sudah Banyak Industri yang Gunakan Ekonomi Sirkular untuk Wujudkan Transformasi Hijau

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/24/Screenshot_2023-08-24-15-35-52-490-edit_comgoogleandroidgm-4123181325.jpg" alt="Ilustrasi rangka eSAF" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi rangka eSAF</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, mendesak Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita, berperan aktif menanggapi laporan masyarakat terkait rendahnya kualitas rangka enchanged Smart Architecture Frame (eSAF) produksi Astra Honda Motor (AHM). Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/pendidikan/012817373/tidak-lagi-nyaleg-di-pdip-effendi-simbolon-tegaskan-tak-ada-kaitanya-dengan-prabowo">Tidak Lagi Nyaleg di PDIP, Effendi Simbolon Tegaskan Tak Ada Kaitanya dengan Prabowo</a> Mulyanto meminta Kementerian Perindustrian segera memanggil dan memeriksa pihak AHM secara objektif. Hal ini terkait produk yang dilaporkan gampang karatan dan patah dan dianggap menyangkut keamanan dan keselamatan masyarakat dalam berkendara. Kementerian Perindustrian harus memeriksa dan menguji kualitas bahan baku pembuatan rangka dan prosedur produksi untuk memastikan kelayakan suatu produk. Jangan sampai masyarakat dirugikan karena produk yang digunakan tidak berkualitas dan membahayakan. "Kementerian Perindustrian jangan menunggu sampai ada korban jiwa baru bergerak menanggapi keluhan ini. Segera kirim tim pemeriksa ke pabrik produksi rangka eSAF. Selidiki kenapa rangka tersebut mudah berkarat dan patah sehingga kendaraan tidak dapat digunakan lagi," kata Mulyanto melalui keterangannya. Berdasarkan pantauannya di media sosial keluhan terhadap kualitas rangka eSAF ini sudah mengkhawatirkan. Sebab yang mengalami kejadian patah rangka akibat karat ini lumayan banyak. Hal itu menandakan ada kekeliruan pada pemilihan jenis bahan baku dan prosedur produksinya. "Yang patut disayangkan, menanggapi kejadian ini pihak produsen bukannya memberi penggantian tapi malah menjadikan rangka eSAF ini sebagai produk tersendiri yang dijual terpisah seperti suku cadang," lanjut Mulyanto. Itu pun garansinya hanya satu tahun. Padahal rata-rata tenor kredit pembelian motor oleh masyarakat minimal tiga tahun. Mulyanto juga mendesak Kementerian Perindustrian mengusut masalah ini dengan serius. "Kementerian Perindustrian harus minta produsen bertanggungjawab terhadap produk yang dihasilkan. Bukan malah membiarkannya sehingga masyarakat mengalami kerugian. Bila perlu rekomendasikan recall terhadap seluruh produk yang menggunakan rangka eSAF sebagai wujud pertanggungjawaban pihak produsen," tegas Mulyanto.

Mulyanto, mendesak Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita, berperan aktif menanggapi laporan masyarakat terkait eSAF

Anggota Komisi VII DPR Minta Kemenperin Periksa AHM Buntut Rangka eSAF yang Kerap Bermasalah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/Target-Pemerintah-2-Juta-Unit-Motor-Listrik-Terjual-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Konsumen saat melihat produk sepeda motor listrik di salah satu Dealer di Jakarta, Kamis (15/12/2022). Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia menyampaikan data penjualan motor listrik di Indonesia sepanjang Januari hingga September 2022 ada 28 ribu sepe" width="100%">
<figcaption>Konsumen saat melihat produk sepeda motor listrik di salah satu Dealer di Jakarta, Kamis (15/12/2022). Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia menyampaikan data penjualan motor listrik di Indonesia sepanjang Januari hingga September 2022 ada 28 ribu sepe</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Target pemerintah membangun ekosistem kendaraan listrik tak berjalan mulus. Berbagai insentif yang disiapkan belum efektif mendorong masyarakat untuk beralih dari kendaraan berbahan bakar fosil. Motor listrik misalnya. Berdasar Sistem Informasi Pemberian Bantuan Pembelian Kendaraan Listrik Roda Dua (SISAPIRa), hingga 31 Juli 2023 pukul 18.00 WIB, baru 1.096 pembeli yang ada pada tahap pendaftaran, 189 pembeli dalam proses verifikasi, dan baru 36 insentif yang tersalurkan. Dengan demikian, sisa kuota sementara untuk insentif motor listrik adalah 198.679 unit dari target kuota 200.000 unit pada 2023. Pemerintah pun membahas secara khusus persoalan kendaraan listrik tersebut dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin (31/7). Presiden Joko Widodo memanggil sejumlah menteri terkait. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang mengatakan, ratas telah memutuskan beberapa hal. Di antaranya, pemerintah akan menghapus syarat mendapatkan subsidi. Sebelumnya, persyaratan yang harus dipenuhi adalah penerima KUR, penerima bantuan upah kerja di bawah Rp 3,5 juta, pengguna listrik di bawah 90 VA, dan penerima bantuan sosial. &rdquo;Yang mendapat bantuan pemerintah untuk pembelian kendaraan roda dua berbasis NIK atau KTP. Satu KTP itu cuma boleh beli satu motor listrik,&rdquo; katanya setelah ratas. Selanjutnya, pemerintah akan menyiapkan regulasi untuk memberikan insentif terhadap calon investor. &rdquo;Jadi, kami ingin insentif fiskal itu kompetitif dibandingkan negara kompetitor,&rdquo; terang dia. Agus mencontohkan pajak completely built up (CBU) dan PPN bisa dinolkan. Skemanya sedang dibahas dengan Kementerian Keuangan. &rdquo;Tadi Pak Presiden sudah menyetujui. Jadi, semua kebijakan fiskal kita harus kompetitif,&rdquo; imbuhnya. Dalam konteks percepatan ekosistem electrical vehicle (EV), aturan komponen lokal mobil listrik juga akan dilonggarkan. Pada Peraturan Presiden No 55/2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan telah diatur tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) diwajibkan 40 persen pada 2024. Artinya, pada tahun depan diharapkan TKDN mobil listrik di tanah air mencapai 40 persen. Namun, ratas kemarin memutuskan waktunya diundur hingga 2026. &rdquo;Capaian TKDN 40 persen ini belum tentu di 2026, bisa lebih cepat karena tergantung dari kesiapan industri kita menyuplai baterai,&rdquo; kata Agus. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia ditemui di tempat yang sama menyebut pembangunan investasi mobil listrik terus dipercepat. Sejauh ini baru Hyundai yang sudah memproduksi mobil listrik di Indonesia pada 2022. &rdquo;Ke depan akan masuk BYD sama Wuling serta beberapa pabrik mobil lain lagi,&rdquo; ungkapnya. Secara terpisah, Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia (Aismoli) Hanggoro Ananta mengaku pihaknya mengantongi banyak feedback dari berbagai kalangan, termasuk pemerintah, terkait implementasi kebijakan subsidi motor listrik. &rdquo;Ada yang bilang bahwa kebijakan subsidi motor listrik tidak tersosialisasikan secara optimal. Ada pula yang bilang bahwa cakupan penerima manfaat subsidi tersebut terlalu sempit. Jadi, sah-sah saja kalau ada hal-hal yang perlu diperbaiki,&rdquo; ujarnya. Menurut dia, pemerintah dan stakeholder terkait pasti memiliki analisis yang mendalam terkait kekurangan subsidi motor listrik yang telah berjalan beberapa bulan. &rdquo;Kalau dari sisi pelaku industri, kami tentu akan siapkan unit-unit motor listrik dengan harapan target subsidi bisa terpenuhi,&rdquo; tegasnya. Pada bagian lain, Kementerian ESDM resmi menetapkan biaya layanan pengisian listrik pada stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU). Ketentuan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 182.K/TL.04/MEM.S/2023 tentang Biaya Layanan Pengisian Listrik pada SPKLU. Dirjen Ketenagalistrikan Jisman Hutajulu menjelaskan, pemilik kendaraan listrik dapat dikenai biaya layanan pengisian listrik untuk setiap satu kali pengisian listrik pada SPKLU fast charging atau ultrafast charging. Besaran biaya layanan pengisian listrik untuk SPKLU fast charging paling banyak Rp 25.000. Sedangkan untuk ultrafast charging paling banyak Rp 57.000. &rdquo;Biaya layanan ini bersifat ceiling atau batasan maksimum dan dikenakan untuk setiap satu kali charging,&rsquo;&rsquo; terang Jisman di Jakarta kemarin. Seperti diketahui, teknologi pengisian pada SPKLU untuk kendaraan roda empat atau lebih meliputi teknologi pengisian lambat (slow charging), teknologi pengisian menengah (medium charging), teknologi pengisian cepat (fast charging), dan teknologi pengisian sangat cepat (ultrafast charging). Biaya layanan tersebut merupakan insentif bagi badan usaha SPKLU untuk terus mengembangkan dan memperbanyak SPKLU fast charging dan ultrafast charging. Saat ini terdapat 129 unit SPKLU fast charging dan 47 unit SPKLU ultrafast charging. &rdquo;Harapannya, dengan biaya layanan ini akan semakin banyak lagi unit SPKLU fast dan ultrafast charging, khususnya pada jalur-jalur jarak jauh seperti jalan tol, jalan nasional, dan lainnya,&rsquo;&rsquo; jelas Jisman. (dee/lyn/agf/c6/fal)

Target pemerintah membangun ekosistem kendaraan listrik tak berjalan mulus. Berbagai insentif yang disiapkan belum efektif.

Syarat Dapat Subsidi Motor Listrik Dihapus, Bantuan Pemerintah untuk Pembelian Berbasis NIK atau KTP