<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/30/383205442_18387264259038464_6422605840675295197_n-2030099519.jpg" alt="Mendag Zulkifli Hasan mengunjungi Pasar Asemka pasca penerbitan Permendag No. 31 Tahun 2023." width="100%">
<figcaption>Mendag Zulkifli Hasan mengunjungi Pasar Asemka pasca penerbitan Permendag No. 31 Tahun 2023.</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menyebut memang sedang ada "badai" di kementeriannya terkait dengan penggeledahan oleh penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) pada hari Selasa. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/013040320/12-helikopter-pengebom-air-dikerahkan-atasi-karhutla-sumsel">12 Helikopter Pengebom Air Dikerahkan Atasi Karhutla Sumsel</a> "Ya 'kan memang saya masuk (Kemendag) 'badai' sampai sekarang belum kelar, ya," kata Zulhas, sapaan akrab Mendag ketika ditemui di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa. Zulhas dilantik menjadi Mendag pada tanggal 15 Juni 2022 menggantikan Muhammad Lutfi. Menurut Zulhas, "badai" di Kemendag itu terkait dengan perkara mengenai minyak goreng, besi, garam dan lainnya. Ia menjamin Kemendag di bawah kepemimpinannya akan mendukung agar "badai" tersebut bisa tuntas. "Badai tetapi pelan-pelan kemarin 'kan Kemendag sudah Lebaran, Natal, dan tahun baru sudah bisa dikendalikan. Akan tetapi, badai itu masih ada sampai sekarang sisanya, mudah-mudahan nanti bisa diselesaikan," ujarnya. Pernyataan Zulhas tersebut ketika menanggapi upaya penggeledahan oleh penyidik Kejagung di Kantor Kemendag pada hari ini (3/10). Kejagung menggeledah Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag) terkait dengan dugaan penyalahgunaan wewenang impor gula pada Selasa. Penggeledahan usai penyidik usai resmi menaikkan kasus tersebut ke tahap penyidikan. Kejagung menduga terjadi tindak pidana korupsi terkait dengan penyalahgunaan wewenang dalam kebijakan importasi gula terkait dengan pemenuhan stok gula nasional dan stabilisasi harga. Selain kasus impor gula, Kejagung juga sebelumnya menangani dugaan korupsi terkait dengan ekspor minyak goreng yang melibatkan mantan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Indra Sari Wisnu Wardhana sebagai tersangka. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/infrastruktur/013040326/resmi-dioperasionalkan-ini-jadwal-kereta-cepat-jakarta-bandung-yang-harus-kamu-ketahui">Resmi Dioperasionalkan, Ini Jadwal Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang Harus Kamu Ketahui!</a> Kini, dalam kasus yang merugikan negara Rp6,47 triliun itu, Indra Sari telah dipidana 3 tahun penjara. (*)

Zulkifli Hasan menyebut memang sedang ada "badai" di kementeriannya terkait dengan penggeledahan oleh penyidik Kejaksaan

Zulhas Akui Kemendag Diterpa Badai Terkait Penggeledahan yang Dilakukan Kejagung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/12/Beras-Dery-Ridwansah-4JPG-2498811529.jpg" alt="Ilustrasi pedagang beras" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pedagang beras</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Tren kenaikan harga beras belum berhenti. Bahkan, lonjakan harga beras diproyeksikan terus terjadi hingga beberapa bulan ke depan. Harga beras dan bahan pangan lainnya terus merangkak naik seiring dinamika El Nino. &rdquo;Untuk beras, rata-rata dari puncak El Nino akan ada inflasi beras yang meningkat. Waktunya sekitar 6&ndash;9 bulan setelah puncak El Nino,&rdquo; ulas Chief Economist Bank Permata Josua Pardede pada media briefing di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kemarin (25/9). Dia menjelaskan, lag time atau jeda waktu itu lumrah terjadi dalam dinamika inflasi. Hal tersebut juga terjadi pada inflasi pangan yang disebabkan El Nino. Josua menyatakan, harga beras rata-rata akan terus naik. &rdquo;Inflasi pangan akan melonjak sekitar enam sampai sembilan bulan setelah El Nino terjadi. Ada lag time,&rdquo; katanya. Senada, Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Abdurohman menjelaskan, sumbangan harga beras pada inflasi cukup besar. Dalam hitungan inflasi kelompok pangan, beras memiliki bobot terbesar, yakni mencapai 3,33 persen. Sekecil apa pun kenaikan harga beras akan mengerek capaian inflasi. &rdquo;Memang, kalau dilihat, bobot inflasi beras ke inflasi mencapai 3,33 persen. Ini cukup besar. Pergerakannya (harga beras, Red) terus mengalami kenaikan,&rsquo;&rsquo; jelasnya. Kenaikan harga beras itu meluas ke berbagai wilayah. BPS mencatat, kenaikan harga beras dirasakan secara merata di 284 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Plt Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti menyatakan, beras menjadi komoditas nomor satu yang memengaruhi perubahan indeks perkembangan harga (IPH) sampai minggu ketiga September 2023. Setelah beras, ada komoditas gula pasir, cabai merah, daging ayam ras, hingga minyak goreng. &rdquo;Belum terlihat ada tanda-tanda menurun ataupun flat,&rdquo; ungkap Amalia pada rakor pengendalian inflasi daerah yang diadakan Kemendagri kemarin. Jika dibandingkan dengan minggu-minggu sebelumnya, lanjut dia, jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga beras ini terus bertambah. Perinciannya, minggu pertama ada 230 kabupaten/kota dan minggu kedua bertambah menjadi 263 kabupaten/kota. &rdquo;Lalu, minggu ketiga bertambah sehingga ada 284 kabupaten/kota yang mengalami kenaikan beras,&rdquo; bebernya. Pada Agustus 2023, beras memberikan andil inflasi terbesar, yaitu mencapai 0,05 persen. Secara akumulatif, hingga Agustus 2023, beras mengalami inflasi 7,99 persen. Di tengah lonjakan harga beras, potensi defisit produksi beras terus terjadi. Amalia menuturkan, perlu diwaspadai potensi defisit produksi beras yang makin meningkat hingga November 2023. Amalia menyebut kondisi tersebut sebagai siklus tahunan yang biasanya berulang pada periode akhir tahun. BPS mencatat, produksi padi nasional pada September 2023 mencapai 4,07 juta ton. Lalu, produksi turun menjadi 3,82 juta ton pada Oktober dan akan berkurang lagi menjadi 2,88 juta ton pada November. Padahal, konsumsi beras per bulan sekitar 2,55 juta ton. Saat ini pemerintah berupaya mendistribusikan beras jenis stabilisasi pasokan dan harga pasar (SPHP) ke pasaran. Tujuannya, harga beras yang sedang melambung tinggi dapat diredam. Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) sudah mengadakan meeting dengan Bulog dan Bapanas agar bisa menyalurkan beras ke ritel. &rdquo;Karena ritel ini yang paling menjaga harga. Dengan sistem ritel yang menggunakan MT (modern trade), stok dan persebaran SPHP bisa dicek secara transparan,&rdquo; ujar Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey. Aprindo sudah meminta Bulog untuk memasok suplai beras pemerintah ke jaringan ritel modern. Aprindo berharap mendapat alokasi suplai sekitar 2.500 ton, khususnya untuk ritel modern berjenis minimarket dan supermarket. Sebab, kata Roy, minimarket dan supermarket memiliki porsi sekitar 80 persen dari total ritel modern yang berjumlah 50 ribu unit. &rdquo;Ya, lumayan bisa merepresentasikan untuk minimarket-supermarket di sekitaran 44 ribu toko gerai,&rdquo; urainya. Nanti permintaan tambahan beras itu disalurkan bertahap. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyatakan, pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk menstabilkan harga beras. Kemendag bersama Bapanas dan Bulog melakukan Gerakan Pangan Murah (GPM) di berbagai kota. &rdquo;Operasi pasar ini penting dilakukan untuk menjamin harga beras Bulog di harga Rp 11 ribu per kg. Kemarin saya ke Makassar, Papua, Lampung, lalu ke Jambi dan ke Solo untuk mengecek harga beras dan ketersediaan stok beras,&rdquo; ujarnya. Sebagai upaya menekan kenaikan harga beras, pemerintah telah menugasi Perum Bulog menyalurkan beras SPHP dengan harga jual sesuai harga eceran tertinggi (HET) di tingkat konsumen. Bulog juga diminta menggencarkan GPM yang berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk menyediakan pangan dengan harga terjangkau. Selain itu, pemerintah mempercepat penyaluran bantuan pangan beras sebesar 10 kg kepada 21,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM) yang semula dijadwalkan berlangsung pada Oktober menjadi September. &rdquo;Bantuan pangan beras akan dibagikan selama September, Oktober, dan November. Kalau APBN longgar, semoga pada Januari, Februari, dan Maret bantuan pangan akan dibagikan lagi,&rdquo; katanya. Sementara itu, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa harga beras belum normal. El Nino menjadi penyebabnya. Kondisi itu makin diperparah dengan kekeringan di sejumlah wilayah. Jokowi menyebutkan, 19 negara juga menyetop ekspor beras. &rdquo;Ya, Super El Nino, kekeringan. Dan juga karena banyak negara, 19 negara, sudah menyetop ekspor beras,&rdquo; jelasnya. Usulan HET Gabah Ombudsman RI (ORI) mengusulkan tujuh langkah dalam penanganan stabilisasi harga beras di pasaran. Salah satunya mengenai dicabutnya HET beras, kemudian menerapkan HET gabah. ORI mencatat, harga beras premium naik hingga 15 persen jika dibandingkan dengan harga antara September 2022 dan September 2023. Sejak November 2022, harga beras premium selalu di atas HET. Begitu pun beras medium yang mengalami kenaikan harga hingga 20 persen jika dihitung perbandingan harga antara September 2022 dan September 2023. Anggota ORI Yeka Hendra Fatika menuturkan, penerapan HET gabah diperlukan untuk menekan harga beras. Sebab, saat ini di beberapa daerah terjadi kelangkaan gabah. Sementara, supply and demand beras masih memenuhi meski harganya terus naik. &rdquo;Usulan HET untuk menekan harga gabah di pasaran bisa turun. Tentu dengan melakukan evaluasi,&rdquo; katanya. Jika harga gabah kembali terkendali, lanjut dia, bisa dipertimbangkan pencabutan HET gabah. Pola pengaturan HET gabah itu penting karena terkait dengan harga beras. Menurut dia, lebih mudah mengontrol harga beras lewat HET gabah. ORI juga menyarankan ada pembatasan distribusi dan penjualan harga gabah lintas provinsi. Hal itu penting agar tidak ada perebutan gabah antar penggilingan. ORI menemukan beberapa kasus wisata beras antarprovinsi. Misalnya, gabah dari Jatim dibeli di Pasar Cipinang, kemudian dijual lagi di Jatim. (dee/agf/elo/c14/fal)

Tren kenaikan harga beras belum berhenti. Bahkan, lonjakan harga beras diproyeksikan terus terjadi hingga beberapa bulan ke depan.

Imbas El Nino dan Kekeringan, Harga Beras Tetap Tinggi dalam 6–9 Bulan

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/17/mendag-potong-pita-3903491011.jpeg" alt="Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) meresmikan tujuh Toko Jama" width="100%">
<figcaption>Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) meresmikan tujuh Toko Jama</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) meresmikan tujuh Toko Jama'ah NU-Mandiri (NUMAN) Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi DIY di Pondok Pesantren Jamhariyah, Sleman, DIY. Ini merupakan rangkaian dari target program 1.000 warung kerja sama Kementerian Perdagangan (Kemendag) dengan PBNU. Zulhas menjelaskan, bahwa program warung yang dikelola oleh usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan salah satu ikhtiar untuk untuk mengangkat ekonomi umat. &ldquo;Kita umat Islam harus melangkah maju. Membuat rakyat kita pintar dagang itu juga (bagian dari) Islam. Membuat ekonomi rakyat kita kuat juga itu Islam,&rdquo; ujar Zulhas. Ketua Umum PAN itu juga menjelaskan toko atau warung NUMAN merupakan rangkaian dari program 1.000 warung yang dicanangkan Kemendag bekerja sama dengan perbankan maupun ritel modern. Selain dengan PBNU, Kemendag juga menargetkan 1.000 warung dengan PP Muhammadiyah. Sementara itu, Ketua Tanfidziyah PWNU DIY, KH A. Zuhdi Muhdlor berterima kasih atas program Kemendag yang dinilaiknya dapat memberi manfaat bagi ekonomi umat. &ldquo;Kita akan terus mendorong memberdayakan umat. Program ini di-backup Menteri Perdagangan, terima kasih Pak Menteri, tidak bosan-bosannya mendorong program ini. Terima kasih juga Indogrosir dan Bank Mandiri, semoga (program ini) memberi manfaat bagi umat,&rdquo; ujarnya. Dalam kesempatan itu, Zulhas juga turut memberikan bantuan untuk pengurus PWNU DIY. Zulhas juga membeli beras milik salah satu pemiliki Toko NUMAN lalu membagikannya ke masyarakat. Sebagai informasi, Toko NUMAN PWNU bekerja sama dengan Indogrosir dalam suplai komoditas serta Bank Mandiri untuk akses permodalan. Dalam peresemian itu turut hadir pula Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Oke Nurwan, Sekjen Kemendag Suhanto, Rois Syuriah PWNU DIY, KH Mas'ud Masduki, dan Ketua Tanfidziyah PWNU DIY, KH A. Zuhdi Muhdlor.

“Kita umat Islam harus melangkah maju. Membuat rakyat kita pintar dagang itu bagian dari Islam.  ekonomi rakyat kuat juga perintah Islam,"

Dorong Peningkatan Ekonomi Umat, Mendag Resmikan 7 Toko NU Mandiri di Jogja

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/11/jokowi-dan-zulhas-797897078.jpeg" alt="Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mendampingi Presiden Jokowi meninjau persediaan dan membagikan beras di Gudang Bulog Sunter Timur II Kelapa Gading, Jakarta Utara, DKI Jakarta, hari ini." width="100%">
<figcaption>Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mendampingi Presiden Jokowi meninjau persediaan dan membagikan beras di Gudang Bulog Sunter Timur II Kelapa Gading, Jakarta Utara, DKI Jakarta, hari ini.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mendampingi Presiden Jokowi meninjau persediaan&nbsp; dan membagikan beras di Gudang Bulog Sunter Timur II Kelapa Gading, Jakarta Utara, DKI Jakarta, hari ini.&nbsp; Zulhas mengatakan&nbsp; pembagian 10 Kg beras ke 21,3 juta masyarakat Indonesia memang dipercepat. Adapun alasanya adalah untuk menekan harga beras di pasaran.&nbsp; "Ya ini dipercepat, emang harusnya bulan Oktober. (Tujuannya) agar harga beras ini harganya mudah-mudahan bisa turun," kata Zulhas usai mendampingi Jokowi, Senin (11/9).&nbsp; Zulhas menambahkan proses pembagian ini masih akan berlanjut hingga bulan November mendatang. Sedangkan untuk berapa jumlah beras yang akan dibagikan, semua akan diberikan sesuai pemerintah presiden.&nbsp; "Jadi perintah Presiden, beberapa pun digelontorkan," ujar Zulhas.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/012953845/bantuan-beras-resmi-disalurkan-jokowi-minta-bulog-keluarkan-beras-210-ribu-ton-per-bulan">Bantuan Beras Resmi Disalurkan, Jokowi Minta Bulog Keluarkan Beras 210 Ribu Ton Per Bulan</a> Sebelumnya, Ketua Umum PAN ini mengatakan pemerintah akan menyalurkan beras bantuan kepada 21,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Ini dilakukan pemerintah di tengah harga beras yang saat ini dinilai masih tinggi.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/012952618/mulai-hari-ini-pemerintah-salurkan-bantuan-beras-10-kg-untuk-21353-juta-masyarakat">Mulai Hari Ini, Pemerintah Salurkan Bantuan Beras 10 Kg untuk 21,353 Juta Masyarakat</a> "Terkait harga yang masih naik, Untuk menekan harga, pemerintah dalam hal ini Presiden Jokowi berkomitmen akan membagikan beras gratis sebanyak 10 kg kepada 21,3 juta rakyat," ucap Zulhas beberapa waktu lalu.&nbsp; Sebagai informasi, Presiden Jokowi juga memberikan bantuan pangan kepada keluarga penerima manfaat (PKM) di kawasan gudang bulog dan juga didampingi Menteri BUMN Erick Thohir, Kepala Bulog Budi Waseso, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi, dan Mensesneg Pratikno.

Di depan Jokowi, mendag mengatakan, pemerintah akan menyalurkan beras bantuan kepada 21,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

Dampingi Jokowi Salurkan Bansos Beras, Zulhas Lakukkan Percepatan untuk Tekan Harga

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/25/Zulkifli-Hasan-G20-1862464481.jpeg" alt="Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan saat hadir di pertemuan G20 Mumbai di India." width="100%">
<figcaption>Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan saat hadir di pertemuan G20 Mumbai di India.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Hari kedua Pertemuan Tingkat Menteri Bidang Perdagangan dan Investasi G20 atau Trande &amp; Investment Ministers&rsquo; Meeting (TIM) di Jaipur, India, dibuka dengan tema yang menarik, &ldquo;Leveraging Technology for Paperless Trade&rdquo;. Jumat (25/8) menteri-menteri dari 20 negara terbesar dunia membahas masa depan perdagangan di era digital. Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan memberikan pidato intervensinya pada pertemuan tersebut dengan menekankan pentingnya teknologi dn transformasi digital dalam perdagangan dunia di masa kini dan yang akan datang.&nbsp; &ldquo;Saya yakin, salah satu masa depan Perdagangan adalah digitalisasi. Kemajuan teknologi dan meningkatnya tuntutan akan efisiensi dan isu keberlanjutan telah mendorong transformasi perdagangan global,&rdquo; Kata Zulhas dalam pidatonya. Ketua Umum PAN itu memandang transisi perdagangan digital menghadirkan manfaat yang signifikan, namun tantangan akan tetap muncul dalam bentuk &nbsp;kesenjangan literasi dan lemahnya infrastruktur digital. Oleh karena itu, semua pihak perlu terus merangkul solusi digital untuk menyederhanakan dan meningkatkan kelancaran proses perdagangan global serta meningkatkan upaya dalam menjembatani kesenjangan digital. Salah satu yang sedang dan terus berubah adalah persoalan rantai pasok. Menurut Mendag Zulhas, di sinilah peningkatan pemanfaatan teknologi digital menjadi sangat penting dalam perdagangan dunia ke depan.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/012800693/hadiri-g20-di-mumbai-mendag-zulhas-disambut-hangat-pemerintah-india">Hadiri G20 di Mumbai, Mendag Zulhas Disambut Hangat Pemerintah India</a> &ldquo;Fasilitasi perdagangan dengan pemanfaatan teknologi digital memungkinkan konektivitas sistem rantai pasok yang kompleks serta mendorong efektivitas sistem logistik,&rdquo; papar Zulhas. Dalam pidato di hadapan para menteri negara-negara G20 tersebut, Zulhas menegaskan komitmen Indonesia dalam hal transformasi digital ini. Salah satunya adalah dengan mengikuti WTO Free Trade Agreement.&nbsp; &ldquo;Upaya G20 dalam mendukung transformasi digital merupakan bagian dari agenda yang lebih besar yang meliputi dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Perannya vital,&rdquo; pungkasnya.

Salah satu masa depan Perdagangan adalah digitalisasi. Kemajuan teknologi dan meningkatnya tuntutan akan efisiensi dan isu keberlanjutan.

Di Hadapan Peserta G20 India Mendag Zulhas Dorong Transformasi Perdagangan Digital

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/WAPRES-TINJAU-STOK-PANGAN-DI-GUDANG-BULOG-FEDRIK-TARIGAN-5.jpg" alt="Pekerja memanggul karung berisi beras usai pengepakan dari mesin" width="100%">
<figcaption>Pekerja memanggul karung berisi beras usai pengepakan dari mesin</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Sejak 20 Juli 2023, India dikabarkan menghentikan ekspor beras. Negara tersebut merupakan pengekspor beras terbesar di dunia dengan kontribusi lebih dari 40 persen pengiriman global. Meski sejauh ini, khususnya di tahun ini, Indonesia belum memiliki kerja sama impor beras dari India, situasi tersebut tetap dicermati. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan, kondisi tersebut menegaskan bahwa Indonesia memang sebaiknya tidak bergantung pada impor beras. &rdquo;Makanya kita harus mandiri pangan. Walaupun menteri perdagangan, saya tidak suka adanya impor beras,&rdquo; ujarnya pada Jumat (28/7) lalu. Lebih lanjut, Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga menambahkan, Indonesia akan tetap mengutamakan pemenuhan stok beras lokal. &rdquo;Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh menteri perdagangan, bahwa ini ke depan yang penting bagaimana stok itu cukup. Ya, tentunya kita mengutamakan kemandirian lokal,&rdquo; kata Jerry. Pihaknya akan terus memastikan stok beras di Indonesia mencukupi serta terus memantau dan membahas perkembangan dari kebijakan tersebut. &rdquo;Yang penting, kita seperti hari ini kan dalam kondisi kondusif. Pokoknya, intinya yang paling penting adalah pemenuhan kebutuhan dan tentunya pengutamaan beras-beras lokal,&rdquo; ujarnya. India diketahui mengeluarkan kebijakan stop ekspor beras lantaran hujan lebat yang telah merusak panen. Akibatnya, harga beras naik lebih dari 11 persen selama 12 bulan terakhir. Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas/NFA) Arief Prasetyo Adi menegaskan bahwa Indonesia tak bergantung pada pemenuhan stok beras dari India. Pemenuhan cadangan beras pemerintah (CBP) diprioritaskan bersumber dari dalam negeri. &rdquo;Meski ada penugasan untuk impor sebanyak 2 juta ton beras, tapi itu tak diambil dari India. Justru pemerintah India yang menawarkan dilakukannya trade balancing dengan Indonesia,&rdquo; ujarnya. Arief mengatakan, pemerintah telah mempersiapkan berbagai langkah untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga beras. Utamanya dalam memastikan stok CBP bisa dipenuhi lebih dulu dari produksi dalam negeri. &rdquo;Kita akan pastikan bahwa Indonesia memiliki stok yang cukup. Hitungannya carry over dari 2022 ke 2023 itu ada sekitar 4 juta ton, kemudian dari amatan KSA (kerangka sampel area, Red) kita punya produksi lebih dari 2,8 juta ton amatan bulan Mei. Jadi, kita optimistis beras aman,&rdquo; ungkapnya. (agf/c6/fal)

Sejak 20 Juli 2023, India dikabarkan menghentikan ekspor beras. Negara tersebut merupakan pengekspor beras terbesar di dunia.

India Stop Ekspor Beras, RI Andalkan Stok Lokal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/15/zulhas-di-mesir-ist-4101837930.jpg" alt="Menteri Perdagangan (Mendag) RI Zulkifli Hasan bertemu dengan Menteri Perdagangan dan Industri Mesir Ahmed Samir Saleh." width="100%">
<figcaption>Menteri Perdagangan (Mendag) RI Zulkifli Hasan bertemu dengan Menteri Perdagangan dan Industri Mesir Ahmed Samir Saleh.</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Menteri Perdagangan (Mendag) RI Zulkifli Hasan bertemu dengan Menteri Perdagangan dan Industri Mesir Ahmed Samir Saleh di Kairo, Mesir, Senin (15/5). Dalam pertemuan itu disepakati penandatanganan Join Trade Commitee (JTC), mencapai kontrak dagang senilai Rp 12,88 triliun. Pejabat yang biasa disapa Zulhas itu mengatakan, kesepakatan perdagangan atau total transaksi bisnis dengan Menteri Perdagangan dan Industri Mesir mencakup sejumlah hal. Seperti Apical 300.000MT RBD Palm Oil senilai USD 330.000.000 dan Wilmar 480.000MT RBD Palm Oil senilai USD 528.000.000. Sedangkan imbal dagang yakni mencakup PT PPI berupa kurma, anggur dan delima senilai USD 505.000 dan kontrak dagang On the Spot senilai USD 580.000. &rsquo;&rsquo;Total USD 859.085.000. Equivalen Rp 12,88 triliun,&rdquo; kata Zulhas. Zulhas bersama Menteri Perdagangan dan Industri Mesir Ahmed Samir Saleh menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) Pembentukan Komite Perdagangan Bersama atau JTC. JTC Indonesia&ndash;Mesir merupakan forum bilateral antara Indonesia dan Mesir yang bertujuan untuk mempromosikan dan meningkatkan kerja sama perdagangan kedua negara. &rsquo;&rsquo;Selain penandatanganan MoU JTC, kedua Menteri juga melakukan pertemuan bilateral untuk membahas beberapa isu peningkatan hubungan perdagangan kedua negara, antara lain kemungkinan dimulainya pembahasan Indonesia-Mesir Preferential Trade Agreement (Indonesia-Mesir PTA),&rdquo; tegasnya. Menteri yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menerangkan, JTC dibentuk berdasarkan Pernyataan Bersama (Leaders&rsquo; Joint Statement) Presiden RI Joko Widodo dan Presiden Mesir Abdel Fatah al-Sisi saat kunjungan ke Jakarta pada 4 September 2015. &rsquo;&rsquo;Forum JTC akan dipimpin oleh pejabat setingkat Direktur Jenderal, yakni Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional bagi Indonesia dan First Secretary of Egyptian Commercial Services bagi Mesir,&rdquo; ucap Zulhas. Bentuk kerja sama perdagangan dalam forum JTC tersebut, bertujuan untuk promosi serta meningkatkan kerja sama bilateral perdagangan kedua negara. Antara lain melalui identifikasi dan penerapan langkah-langkah peningkatan hubungan perdagangan, penyelesaian masalah atau hambatan perdagangan, serta sebagai media konsultasi dan pertukaran informasi perdagangan. "Forum JTC ini, diproyeksikan menjadi media yang dapat mengakomodasi aspirasi dan masukan dari komunitas pelaku usaha kedua negara," pungkas Zulhas. (*) &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

Zulkifli Hasan bertemu dengan Menteri Perdagangan dan Industri Mesir Ahmed Samir Saleh di Kairo, Mesir, Senin (15/5).

Bertemu Menteri Mesir, Zulhas Teken Kontrak Dagang Senilai Rp 12,8 T

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/pengadaan_migor.jpg" alt="SESUAIKAN TAKARAN: Pedagang mengemas migor curah yang akan diperjualbelikan di Pasar Senen, Jakarta, kemarin. (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>SESUAIKAN TAKARAN: Pedagang mengemas migor curah yang akan diperjualbelikan di Pasar Senen, Jakarta, kemarin. (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto memberikan kritikan pada ide Menteri Perdagangan (Mendag) yang baru dilantik, Zulkifli Hasan yang ingin menghapus minyak goreng (migor) curah. Ia menyebut Mendag payah karena belum berbuat apa-apa, sudah menyerah untuk mengurus masalah migor curah.   Harusnya, Mendag baru hadir dengan gagasan-gagasan dan terobosan baru, bukan malah kembali pada wacana lama yang berisiko menimbulkan masalah baru. "Keinginannya Ini senada dengan wacana yang dikembangkan oleh Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan, untuk menghapus dan melepas migor curah mengikuti mekanisme pasar," kata dia, Jumat (17/6).   Dirinya menyatakan tidak setuju dengan ide tersebut, sebab dinilai belum saatnya pemerintah mengambil langkah kebijakan tersebut di tengah sengkarut persoalan migor sekarang ini. Jangan seperti pepatah, buruk rupa cermin dibelah, karena ketidakmampuan mengendalikan pasokan dan harganya, maka migor curah tersebut dihapuskan dan dilepas mengikuti mekanisme pasar.  "Negara tidak boleh lepas tangan, dengan dalih menyerahkannya pada mekanisme pasar. Negara harus hadir dan bertanggung-jawab melindungi segenap bangsa," terang Wakil Ketua FPKS DPR RI ini.  Mulyanto menganggap kondisi ini seperti sebuah paradoks karena di negeri yang kaya sumber daya alam (SDA) dan produsen migor nomor satu dunia, namun harga CPO internasional yang tinggi tidak menjadi berkah, malah justru menuai musibah.   Sampai hari ini harga migor curah bertengger di angka Rp 18.150 sementara migor kemasan di angka Rp 26.250 (data PIHPS Nasional 17/6). Masih jauh di atas HET migor curah yang sebesar Rp 15.500 per kg, meski sudah disubsidi melalui instrumen DMO-DPO.  Bila migor curah dikemas secara sederhana, maka tambahan ongkos sebesar Rp 1.500 per paket. "Jadi, kita tidak bisa membayangkan, kalau migor kemasan sederhana tersebut dilepas mengikuti mekanisme pasar yang oligopolistik. Tentu harganya diduga bakal melambung seperti migor kemasan premium yang ada sekarang," tegas pria yang akrab disapa Pak Mul ini.  Menurut dia, dibanding harga migor di Malaysia, di mana migor subsisidi dijual Rp 8.500 per kg dan migor non subsidi Rp 19 ribu per kg, maka harga migor di dalam negeri ini jauh lebih mahal. Ia menilai seharusnya harga Migor di Indonesia sama atau mendekati harga migor di negeri jiran itu.   "Karena kita sama-sama produsen CPO utama di dunia. Bahkan Indonesia, dibanding Malaysia, memiliki lahan kelapa sawit yang luas dan masih dapat ditingkatkan," ujarnya.  Untuk itu Mendag baru harus hadir menatakelola pasar migor ini dengan baik, bukan malah meliberalisasikannya. "Negara hadir memihak masyarakat dengan menyediakan pasokan migor yang cukup dan harga yang terjangkau, bukan menjadi kaki tangan oligarki melalui pasar yang ekstraktif," tandas dia.

PKS Kritisi Mendag Baru yang 'Nyerah' Urus Migor Curah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/hadi_pimpin.jpg" alt="PANTAU HARGA PANGAN: Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan berdialog dengan pedagang di Pasar Cibubur, Jakarta Timur, kemarin (16/6). (MIFTAHUL HAYAT/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>PANTAU HARGA PANGAN: Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan berdialog dengan pedagang di Pasar Cibubur, Jakarta Timur, kemarin (16/6). (MIFTAHUL HAYAT/JAWA POS)</figcaption>
</figure>Sofyan Djalil Titip PR Sertifikat Massal dan Mafia Tanah  JawaPos.com – Diberhentikan dari tugasnya sebagai menteri agraria dan tata ruang/kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan Djalil mengaku tidak gundah. Dia malah senang saat mengetahui siapa yang bakal menggantikannya. Begitu cerita Sofyan di hadapan para pegawai Kementerian ATR/BPN saat acara serah terima jabatan kepada penggantinya, Marsekal Hadi Tjahjanto, kemarin (16/6).  Sofyan lantas menceritakan momen awal saat diberi tahu Presiden Joko Widodo soal posisinya yang akan digantikan menteri baru. Dia lantas bertanya kepada presiden siapa sosok menteri itu. Presiden menyebut nama Hadi. ”Spontan saya berseru, ’Alhamdulillah, Pak’. Two thumbs up,” ujar Sofyan.  Dia menyebutkan, semua orang mengetahui bahwa Hadi adalah orang baik. Prajurit sejati yang berdedikasi bagi kebaikan bangsa. "Insya Allah akan memimpin kementerian ini menjadi lebih baik,” ungkapnya.  Pria yang sudah kenyang mengenyam jabatan menteri, mulai menteri BUMN, menteri koordinator bidang perekonomian, Menkominfo, sampai kepala Bappenas itu menyebutkan, harapan Presiden Jokowi saat dirinya pertama menjabat adalah reforma agraria. ’’Yang telah dan masih harus dikerjakan, pertama adalah reforma agraria. Reforma agraria sebelumnya memang agak lemah, namun kami maju dalam hal legalisasi aset. Dari segi sertifikat yang kami keluarkan hari ini, alhamdulillah sudah lebih dari 80 juta lembar,” jelasnya.  Yang kedua adalah perang terhadap mafia tanah. Urusan tersebut cukup mengkhawatirkan. Namun, Sofyan bersyukur karena Kementerian ATR/BPN selama ini di-back up kepolisian dan kejaksaan. Perang terhadap mafia tanah, kata Sofyan, benar-benar dijalani oleh kementerian yang dipimpinnya itu. ”Prinsip saya, mafia tanah tidak boleh menang,” terang pria berdarah Aceh tersebut.  Persoalan yang tak kalah penting adalah tata ruang. Hal itu sedang ditangani Ditjen Tata Ruang. Sofyan menyebutkan, salah satu legacy masa kepemimpinannya adalah Bank Tanah.  Sementara itu, Hadi Tjahjanto bertekad meneruskan kinerja baik warisan Sofyan. ’’Prestasi demi prestasi yang sudah ditunjukkan Bapak Sofyan Djalil, salah satunya adalah ketika membagikan sertifikat. Presiden menargetkan dan Pak Sofyan Djalil tepat sesuai dengan target Pak Presiden. Saat ini mencapai 80 juta sertifikat,” tutur Hadi.  Selanjutnya, Hadi kebagian amanat untuk meneruskan capaian Sofyan sehingga menjadi 126 juta sertifikat tanah. ”Target 126 juta itu harus tercapai. Walaupun dari sisa 80 juta itu masih ada status-status yang perlu kami lihat langsung ke lapangan,” jelas pria asal Malang, Jawa Timur, tersebut.  Hadi juga menyebut beberapa titik permasalahan pertanahan dan tata ruang tanah air yang diamanatkan presiden untuk diselesaikan. Di antaranya, melanjutkan dan menyelesaikan sertifikasi tanah, tumpang-tindih hak atas tanah, konflik, dan sengketa pertanahan.  ’’Saya yakin masalah ini dapat terselesaikan. Dan pasukan khusus kami di lapangan adalah para kanwil (kantor wilayah BPN, Red), yang benar-benar harus mengawal proses ini dengan baik, membantu para Dirjen yang ada di pusat. Itu semua akan kami kerjakan,’’ papar Hadi.  Pada hari pertama bertugas kemarin, Hadi langsung mengawali dengan rapat pimpinan. Dia didampingi Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Raja Juli Antoni bersama pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN.  Rapim dilaksanakan di ruang rapat menteri dengan diawali perkenalan. Dilanjutkan oleh rembukan informasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing. Hadi meminta dukungan pejabat dan jajaran kementerian untuk melaksanakan tugas tersebut.  Zulkifli Hasan  Pada hari pertama bertugas, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan (Zulhas) langsung memantau Pasar Cibubur di Jakarta Timur kemarin (16/6). Dia ingin mendengar langsung keluh kesah pedagang dan pembeli, terutama terkait stok pangan. Dengan menampung aspirasi itu, Zulhas berharap bisa merumuskan strategi penanganan masalah pangan secara nasional dengan prinsip keadilan.  ”Sebelum rapat-rapat, justru kunjungan ke pasar ini yang penting. Saya dengarkan langsung keluhan pedagang dan pembeli. Harga-harga barang kebutuhan pokok harus segera dikendalikan dan dicari solusinya. Kasihan rakyat,” tutur Mendag kemarin.  Zulhas menegaskan, Kemendag harus menjadi regulator yang adil. Dengan prinsip keadilan, persoalan-persoalan bisa diurai. ’’Kemendag harus menjadi yang paling depan mengatur prinsip keadilan dalam perdagangan. Regulasi harus adil. Pedagang dan pembeli harus jujur, seimbang, dan saling memberikan maslahat,’’ ucapnya.  Prinsip keadilan itu, lanjut Zulhas, harus dikedepankan. Orientasinya untuk kesejahteraan rakyat. ’’Kita mulai dari sini. Saya ingin pedagang dan pembeli bahagia. Adil, saling memberikan kebaikan satu sama lain. Itu berkah namanya,’’ tegasnya. Terkait minyak goreng, Zulhas akan mengambil kebijakan agar migor curah bisa dikemas sederhana dan terkendali di harga Rp 14.000 per liter.  Dalam kunjungan tersebut, Zulhas sempat berdialog dengan pedagang daging dan telur bernama Eti. Dia mengeluhkan naiknya harga sembako yang membuatnya kesulitan menjual dengan harga yang menguntungkan. ’’Dari sananya sudah mahal, terpaksa kami ambil untung sedikit. Kalau mahal, nggak ada yang mau beli. Semua jadi susah. Bukan cuma pembeli, pedagang juga bingung soal harga ini, Pak,” keluh Eti.  Sebagaimana diketahui, Zulkifli Hasan dilantik sebagai menteri perdagangan pada Rabu (15/6) untuk menggantikan Muhammad Lutfi. Presiden Jokowi berharap Zulhas bisa fokus mengurus masalah perdagangan dalam negeri. Mulai masalah rantai pasok hingga melambungnya harga barang kebutuhan pokok, termasuk migor.  Presiden Jokowi menilai Zulhas memiliki pengalaman dan rekam jejak yang panjang. Track record itu bisa jadi modal utama untuk menjadi menteri perdagangan. ’’Urusan pangan dan makanan memerlukan pengalaman lapangan serta membutuhkan kerja-kerja lapangan dan langsung melihat persoalan yang utamanya berkaitan dengan kebutuhan pokok rakyat. Ini menjadi kunci utama kebutuhan pokok di dalam negeri,’’ ujar Jokowi.

Hari Pertama Jadi Menteri: Hadi Pimpin Rapim, Zulkifli Sidak Pasar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/zulhas-fokus.jpg" alt="TUGAS BARU: Jokowi menyalami Zulkifli Hasan setelah pelantikan di Istana Negara kemarin. Zulkifli ditunjuk sebagai menteri perdagangan. (SETPRES)" width="100%">
<figcaption>TUGAS BARU: Jokowi menyalami Zulkifli Hasan setelah pelantikan di Istana Negara kemarin. Zulkifli ditunjuk sebagai menteri perdagangan. (SETPRES)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Presiden Joko Widodo akhirnya menjawab pertanyaan publik terkait isu reshuffle. Setelah menjadi isu hangat beberapa waktu terakhir, kemarin (15/6) Jokowi melantik dua menteri dan tiga wakil menteri.  Pelantikan itu berdasar pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 64/P Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode 2019–2024. Ada juga Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24/M Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019–2024.  Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan didapuk sebagai menteri perdagangan. Sedangkan mantan Panglima TNI Marsekal (purn) Hadi Tjahjanto ditunjuk sebagai menteri agraria dan tata ruang/kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Sementara itu, tiga wakil menteri yang dilantik adalah John Wempi Wetipo sebagai wakil menteri dalam negeri, Afriansyah Noor sebagai wakil menteri ketenagakerjaan, dan Raja Juli Antoni sebagai wakil menteri ATR/BPN.  Seusai pelantikan, Jokowi sempat membeberkan alasannya menunjuk Zulkifli dan Hadi. Mantan gubernur DKI Jakarta itu memandang Zulkifli memiliki rekam jejak dan pengalaman yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah perdagangan di tanah air. Track record-nya dinilai cocok mengurusi kebutuhan pokok rakyat. ’’Sekarang ini urusan pangan yang berkaitan dengan rakyat memerlukan pengalaman lapangan, memerlukan kerja-kerja yang terjun ke lapangan untuk melihat langsung persoalan,” ujarnya.  Sementara itu, pemilihan Hadi disebabkan latar belakangnya sebagai mantan panglima TNI. Menurut Jokowi, Hadi memiliki penguasaan di bidang teritori. Hadi juga teliti dalam bekerja di lapangan sehingga diyakini mampu menyelesaikan masalah pertanahan.  ’’Semalam saya sampaikan urusan yang berkaitan dengan sengketa tanah. Yang kedua, urusan sertifikat harus sebanyak-banyaknya bisa diselesaikan. Termasuk di dalamnya urusan lahan, tanah yang berkaitan dengan IKN (ibu kota negara, Red),” kata Jokowi.  Zulkifli menyatakan segera menjalankan tugas. Dia optimistis dapat memahami permasalahan di kementeriannya karena latar belakangnya sebagai politikus selama 20 tahun. ’’Saya kira background pengalaman saya yang panjang tentu akan membantu untuk segera menyelesaikan ketersediaan minyak goreng di mana pun dengan harga terjangkau,” ujarnya.  Dia memberikan apresiasi kepada semua pihak yang turut menangani masalah minyak goreng (migor). Salah satu yang disebutnya adalah Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Dia menyatakan akan menghubungi Luhut dalam waktu dekat untuk melanjutkan penyelesaian masalah minyak goreng. Ketika ditanya lebih lanjut terkait rencananya mengatasi permasalahan minyak goreng, Zulkifli meminta waktu satu hingga dua hari. Dia akan menyiapkan formulanya. Sebelumnya, tepatnya sebulan lalu, dia berdiskusi dengan beberapa pengusaha minyak sawit. Dia mencoba untuk memahami permasalahan mereka.  Ditemui awak media setelah serah terima jabatan di kantor Kementerian Perdagangan kemarin, Zulkifli mengatakan bahwa dirinya akan bekerja cepat menstabilkan ketersediaan dan harga minyak goreng. ”Saya apresiasi apa yang sudah dilakukan Pak Lutfi. Mudah-mudahan dengan cepat kita bisa selesaikan masalah minyak goreng ini,” ujarnya.  Dia menambahkan, dirinya diberi pesan oleh Jokowi untuk membereskan masalah pangan. ”Saya diberi kepercayaan besar oleh presiden dan saya harus mampu melaksanakannya dengan baik,” tuturnya.  Dia juga sempat menceritakan bagaimana penunjukannya sebagai menteri oleh Jokowi. Selasa (14/6) sekitar pukul 18.00 dia dihubungi untuk secepatnya datang ke Istana Negara. Dia datang sekitar satu jam setelahnya. ”Kami (Zulkifli dan Jokowi) diskusi sampai pukul 20.00,” tuturnya. Sepulang dari Istana Negara, staf di rumah dinasnya sudah menyiapkan berbagai hal. ”Tadi (kemarin, Red) pukul 11.00 diundang untuk pelantikan. Jadi pukul 12.00 saya sampai sini,” imbuhnya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/zulhas-fokus_1-750x408.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> TUGAS BARU: Jokowi menyalami Hadi Tjahjanto setelah pelantikan di Istana Negara kemarin. Hadi dipercaya menjadi menteri ATR/kepala BPN. (SETPRES)  Sementara itu, Hadi Tjahjanto mengaku mendapatkan tantangan untuk merealisasikan masalah sertifikat tanah. Saat ini baru 81 juta sertifikat yang terealisasi. Padahal, targetnya 126 juta sertifikat. ”Itu target pertama yang segera saya realisasikan,” ungkapnya. Hadi tak ingin terburu-buru. Dia ingin melihat kondisi di lapangan. ’’Tentunya berkoordinasi dengan instansi terkait supaya segera terealisasi sertifikat milik rakyat tersebut,” ujarnya.  Hadi juga menyatakan komitmennya untuk menyelesaikan masalah sengketa tanah. Termasuk masalah pertanahan di IKN. Hadi berharap target tersebut dapat direalisasikan dalam waktu dekat.  Nama Hadi sudah sering diisukan akan masuk kabinet. Dia sempat diisukan akan menggantikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Isu Hadi masuk menjadi pembantu presiden semakin kuat ketika dia datang ke Istana Negara pada Selasa (14/6). Di sela-sela berolahraga, dia diminta segera menghadap Jokowi. Dalam kesempatan itulah, diskusi keduanya berlangsung. Termasuk pekerjaan rumah apa yang harus segera dirampungkan Hadi ketika menjadi menteri.

Pesan Jokowi untuk Zulkifli-Hadi, Fokus Migor dan Sertifikat Rakyat

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#menteri perdagangan zulkifli hasan

Berita Terkini