<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/11/hari-ritel-nasional-691202209.jpg" alt="Mendag Budi Santoso (tengah) saat menjadi pembicara dalam sesi diskusi panel pada Puncak Perayaan Hari Ritel Nasional 2025 bertema &ldquo;Kebangkitan Ritel: Bertumbuh Bersama UMKM, Bergerak ke Pasar Global&rdquo;" width="100%">
<figcaption>Mendag Budi Santoso (tengah) saat menjadi pembicara dalam sesi diskusi panel pada Puncak Perayaan Hari Ritel Nasional 2025 bertema &ldquo;Kebangkitan Ritel: Bertumbuh Bersama UMKM, Bergerak ke Pasar Global&rdquo;</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menegaskan bahwa produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang telah mampu menembus pasar ritel modern memiliki peluang besar untuk melakukan ekspor. Ia menilai, kemampuan bersaing produk UMKM dapat tercermin dari keberhasilannya bersaing di rak-rak ritel modern. Kemitraan antara UMKM dan ritel modern, lanjutnya, menjadi dorongan penting bagi pelaku usaha kecil untuk meningkatkan mutu serta daya saing produk, termasuk untuk menembus pasar luar negeri.&nbsp; Hal itu disampaikan Mendag Busan saat menjadi pembicara dalam sesi diskusi panel pada Puncak Perayaan Hari Ritel Nasional 2025 bertema &ldquo;Kebangkitan Ritel: Bertumbuh Bersama UMKM, Bergerak ke Pasar Global&rdquo; yang digelar di Balai Sudirman, Jakarta, Selasa (11/11). "Kami ingin UMKM naik kelas dan bisa masuk ke pasar global. Ketika sebuah produk UMKM diterima di ritel modern, artinya produk ini sudah memiliki standar ekspor. Kami ingin usaha menengah ke bawah juga dapat menikmati ekspor, maka UMKM dan ritel modern kami ajak jalan bersama untuk mengisi pasar dalam negeri sekaligus go global," kata Mendag Busan. Menurutnya, keberhasilan UMKM menembus ritel modern tak hanya menjadi indikator kesiapan ekspor, tetapi juga mampu memperkuat konsumsi produk lokal di pasar domestik. Upaya ini diharapkan dapat menekan ketergantungan terhadap produk asing, dengan catatan kualitas produk UMKM terus ditingkatkan agar diminati masyarakat. "Kami ingin pengusaha besar, menengah, maupun kecil menikmati kue pembangunan bersama-sama. Hal ini sudah mulai berjalan dan terlihat dari banyaknya produk UMKM yang masuk ke ritel modern. Produk UMKM yang sudah masuk ke ritel juga menjadi salah satu cara membendung produk asing, tetapi syaratnya adalah produk UMKM harus berkualitas agar mampu bersaing," ujar Mendag Busan. Lebih lanjut, Mendag Busan menekankan pentingnya pemerataan investasi di bidang logistik dan distribusi, khususnya di wilayah Indonesia Tengah dan Timur. Langkah ini diperlukan untuk mengurangi kesenjangan harga antarwilayah. Pemerintah pun telah menggagas Program Gerai Maritim serta mendorong perdagangan antarpulau sebagai bagian dari penguatan rantai pasok domestik. Ia menambahkan, ritel modern merupakan bagian penting dari sistem distribusi nasional. Kolaborasi antara ritel modern dan UMKM dapat memperkuat rantai pasok dengan menyerap serta menyalurkan produk lokal ke berbagai wilayah di Indonesia. "Ritel modern yang tumbuh dan bersinergi dengan UMKM menjadi salah satu jembatan agar produk-produk dalam negeri dan UMKM terdistribusi secara nasional. Hal yang penting adalah ketika ritel modern berkembang, UMKM juga harus diperhatikan," kata Mendag Busan. Kinerja ekonomi Indonesia pada triwulan III-2025 juga menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi tercatat mencapai 5,04 persen (YoY), sementara neraca perdagangan mempertahankan surplus selama 65 bulan berturut-turut. Pada triwulan III-2025, surplus perdagangan mencapai USD 14,01 miliar, menandakan ekspor dan daya saing produk Indonesia tetap solid.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menekankan pentingnya UMKM dalam pasar ritel modern dan ekspor produk lokal.

Perayaan Puncak Hari Ritel Nasional 2025, Mendag Busan: UMKM Masuk Ritel Modern jadi Indikator Siap Ekspor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/09/jmfw-3781942351.jpeg" alt="Mengusung tema &lsquo;Essential Lab&rsquo;, JMFW 2026 menjadi laboratorium ide dan inovasi bagi para pemangku kepentingan di sektor fashion. (IST)" width="100%">
<figcaption>Mengusung tema &lsquo;Essential Lab&rsquo;, JMFW 2026 menjadi laboratorium ide dan inovasi bagi para pemangku kepentingan di sektor fashion. (IST)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Menteri Perdagangan (Mendag), Budi Santoso (Busan) resmi menutup gelaran Jakarta Muslim Fashion Week (JMFW) 2026 pada Minggu (9/11) di Kartika Expo Center, Balai Kartini, Jakarta. Pameran modest fashion berskala internasional tersebut berlangsung pada 6-9 November 2025. Angka transaksi yang tercatat pun cukup baik dengan angka USD 19,51 juta atau setara Rp 321,88 miliar, jauh melampaui target semula sebesar USD 10 juta.&nbsp;"Total transaksi dari 6-9 November 2025 tercatat sebesar USD 19,51 juta atau sekitar Rp 321,88 miliar. Capaian ini melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar USD 10 juta," ujar Mendag Busan. Ia menjelaskan, nilai transaksi tersebut berasal dari beberapa sumber, yakni penandatanganan nota kesepahaman (MoU) senilai USD 15,30 juta, transaksi fairground atau langsung di lokasi sebesar USD 436,28 ribu, serta hasil business matching sebesar USD 3,77 juta. "Sekitar Rp 122,23 miliar atau 37,97 persen dari total transaksi dicatatkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Capaian ini tidak hanya mencerminkan kreativitas desainer Indonesia, tetapi juga hasil kerja sama yang solid antara pemerintah, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan dalam memperkuat ekosistem industri modest fashion nasional," tutur Mendag Busan. Selama empat hari penyelenggaraan, JMFW 2026 yang mengusung tema 'Essential Lab' dikunjungi 11.459 orang dan diikuti oleh 242 jenama lokal yang menampilkan berbagai karya kreatif dari desainer serta pelaku industri modest fashion dan sektor penunjangnya. Mendag Busan menambahkan, tahun ini JMFW tetap berhasil menarik perhatian buyer mancanegara, meskipun tidak digelar bersamaan dengan Trade Expo Indonesia (TEI) seperti pada tahun-tahun sebelumnya.&nbsp;Kehadiran pembeli luar negeri tersebut, katanya, merupakan hasil kerja keras perwakilan perdagangan Indonesia di luar negeri dan kolaborasi dengan para jenama peserta JMFW. "Tahun ini, JMFW kembali membuktikan modest fashion Indonesia memiliki daya tarik kuat di mata dunia. Tercatat, buyer internasional yang hadir dalam JMFW 2026 berasal dari Malaysia, Prancis, Italia, Singapura, Uni Emirat Arab, Jepang, dan Sudan. Kehadiran mereka menunjukkan besarnya minat pasar global terhadap produk modest fashion Indonesia yang semakin inovatif dan berdaya saing tinggi," ujar Mendag Busan. Ia pun mengajak seluruh pihak untuk terus menjaga semangat kolaborasi dan inovasi guna memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat modest fashion dunia.&nbsp;"Tujuan utama JMFW adalah menggaungkan kembali bahwa Indonesia adalah pusat modest fashion dunia. Saya mengajak seluruh pihak untuk terus menjaga semangat kolaborasi dan inovasi agar tahun depan JMFW dapat terselenggara lebih besar dan berdampak lebih luas," pungkasnya.

Mendag Budi Santoso menutup JMFW 2026 dengan transaksi mencapai Rp 321,88 miliar, melampaui target USD 10 juta.

Industri Fesyen Makin Menggeliat, JMFW 2026 Catat Transaksi Rp 321,88 Miliar, hampir Dua Kali Target

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/17/Screenshot_20240417-101310-3324594532.jpg" alt="Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan." width="100%">
<figcaption>Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">JawaPos.com&nbsp;- Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menegaskan aturan mengenai batasan jumlah barang yang dikirim dari luar negeri oleh pekerja migran Indonesia (PMl) tidak lagi diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 36 Tahun 2023.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mendag menyatakan perubahan tersebut dilakukan karena banyaknya pihak yang keberatan terhadap batasan jumlah barang untuk bisa dikirim dari luar negeri ke Tanah Air.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Permendag 36, kembali dulu ke Permendag 25, ditambah PMI itu hanya 1.500 dolar AS yang masuk. Jenis barangnya apa, itu urusannya Bea Cukai, urusannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK), tidak diatur Permendag lagi," ujar Zulkifli di Jakarta, Selasa (16/4) seperti dikutip dari Antara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menambahkan, pembahasan terkait evaluasi dan revisi terhadap Permendag 36/2023 sudah dilakukan sejak satu bulan lalu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Maka dari itu, dalam rapat antara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Nirwala Dwi Heryanto serta Kepala Badan Perlindungan Kerja Migran Indonesia (B2PMI) Benny Rhamdani akhirnya diputuskan ketentuan batasan jenis dan jumlah barang yang dikirim dari luar negeri kini tidak berlaku lagi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/014547600/zulhas-minta-bea-cukai-lepas-barang-kiriman-pekerja-migran-yang-tertahan-di-pelabuhan">Zulhas Minta Bea Cukai Lepas Barang Kiriman Pekerja Migran yang Tertahan di Pelabuhan</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meskipun begitu, aturan pembatasan nilai barang yang mendapatkan Pembebasan Bea Masuk, Tidak Dipungut PPN, PPnBm dan PPh Pasal 22 Impor tetap berlaku.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagai informasi, barang kiriman dari pekerja migran yang ada di luar negeri akan mendapat pembebasan Bea Masuk dengan nilai pabean sebanyak 500 dolar AS setiap pengiriman.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian selama setahun, para TKI maksimal melakukan pengiriman barang ke Indonesia sebanyak tiga kali atau 1.500 dolar AS untuk pekerja migran yang tercatat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jika nilainya lebih dari yang tertera dalam ketentuan (lebih dari 500 dolar AS atau lebih dari 1.500 untuk PMI) maka kelebihan nilai tersebut akan masuk dalam kategori Barang Kiriman biasa (Non-PMI) dan dikenakan Bea Masuk sebesar 7,5 persen (sesuai PMK 141/2023).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Nilai barangnya 1.500 dolar AS, nanti barangnya (jenis) dari PMK. Yang non PMI juga diatur dari PMK," imbuh Zulkifli.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal lain yang disepakati adalah menunda penerbitan Pertimbangan Teknis (Pertek) terhadap beberapa komoditas. Hal itu dilakukan untuk memberi kesempatan dalam mempersiapkan regulasi dan sistem di Kementerian/Lembaga terkait.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Mendag Zulkifli Hasan juga menyatakan bahwa aturan barang bawaan dari luar negeri oleh individu diluar pekerja migran atau TKI akan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan, bukan lagi oleh Kemendag.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Soal membatasi orang belanja, itu urusannya PMK saja, tidak diatur di Permendag (Peraturan Menteri Perdagangan) lagi. Nilai saja, tapi itu kan PMI (untuk PMI)," ujar menteri yang akrab disapa Zulhas tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">***</div> </div>

Mendag Zulkifli Hasan menegaskan aturan mengenai batasan jumlah barang yang dikirim dari luar negeri oleh pekerja migran Indonesia.

Pembatasan Barang Bawaan Pekerja Migran dari Luar Negeri Dicabut, Menteri Perdagangan: Itu Urusannya Bea Cukai

menteri perdagangan (mendag)

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#menteri perdagangan (mendag)

Berita Terkini

Perayaan Puncak Hari Ritel Nasional 2025, Mendag Busan: UMKM Masuk Ritel Modern jadi Indikator Siap Ekspor

Industri Fesyen Makin Menggeliat, JMFW 2026 Catat Transaksi Rp 321,88 Miliar, hampir Dua Kali Target

Pembatasan Barang Bawaan Pekerja Migran dari Luar Negeri Dicabut, Menteri Perdagangan: Itu Urusannya Bea Cukai

Download Aplikasi JawaPos.com