<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/30/pppa-perempuan-3677570821.jpg" alt="Plt Staf Ahli Menteri PPPA Bidang Partisipasi dan Lingkungan Strategis, Titi Eko Rahayu (ANTARA/Kemen PPPA)" width="100%">
<figcaption>Plt Staf Ahli Menteri PPPA Bidang Partisipasi dan Lingkungan Strategis, Titi Eko Rahayu (ANTARA/Kemen PPPA)</figcaption>
</figure> &nbsp; &nbsp; JawaPos.com -&nbsp;Titi Eko Rahayu sebagai Plt Staf Ahli Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bidang Partisipasi dan Lingkungan Strategis menyampaikan sebuah pernyataan tentang peran perempuan dalam pembangunan negeri. Dilansir dari Antara pada Kamis (30/11), Titi menyebutkan bahwa kaum perempuan mesti diberikan ruang dan kesempatan berperan dalam pengambilan keputusan di berbagai bidang pembangunan. "Hal ini penting karena bagaimanapun perempuan memiliki hak dan kewajiban dalam berpolitik dan pengambilan keputusan, serta mempunyai peran strategis dalam membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara," ujar Titi Eko Rahayu, di Jakarta, Kamis (30/11). Dalam upaya mendukung kepemimpinan perempuan tingkat desa, KemenPPPA mengadakan Bimtek Kepemimpinan Perempuan Perdesaan sebagai kegiatan program prioritas nasional kebijakan kepemimpinan perempuan perdesaan tahun 2023. Titi Eko Rahayu memaparkan bahwa penguatan kepemimpinan perempuan di desa adalah bagian dari pengembangan wawasan bagi perempuan Indonesia. "Kepemimpinan perempuan dapat diperankan melalui lembaga-lembaga formal baik di luar struktur pemerintahan maupun di lembaga-lembaga legislatif dan eksekutif di semua tingkatan," tuturnya. Titi menyatakan dengan tegas upaya penguatan kepemimpinan perempuan dalam pembangunan desa yang inklusif dapat dilakukan dengan menempatkan perempuan dalam ruang-ruang kebijakan/pengambilan keputusan di desa. Perempuan harus diberi kesempatan untuk terlibat aktif dalam penyusunan program desa, serta mempunyai akses mengontrol kebijakan, program, dan anggaran yang berperspektif gender. KemenPPPA meyerukan kepada seluruh pihak terutama perempuan untuk bersama-sama memperjuangkan kesetaraan gender di Indonesia. Bimtek Kepemimpinan Perempuan Perdesaan diikuti oleh peserta yang berasal dari 15 kabupaten di tujuh provinsi, yakni D.I. Yogyakarta, Lampung, Bangka Belitung, Bengkulu, Gorontalo, Sulawesi Selatan, dan Papua Barat ***

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bidang Partisipasi dan Lingkungan Strategis menyampaikan peran penting perempuan.

Singgung Peran Penting Perempuan, Menteri Pemberdayaan Perempuan Sampaikan Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/menteri-dari-golkar-yang-jadi-kepercayaan-megawati-telah-berpulang_m_166156.jpeg" alt="Mantan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan juga penggiat aksi sosial, Sri Redjeki Sumaryoto." width="100%">
<figcaption>Mantan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan juga penggiat aksi sosial, Sri Redjeki Sumaryoto.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Berita dua datang dari keluarga besar partai Golkar, mantan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan juga penggiat aksi sosial, Sri Redjeki Sumaryoto meninggal dunia pada hari ini, Kamis (2/11) ini. Dari pesan yang didapat ole&lrm;h awak media, perempuan kelahiran 10 Oktiber 1950 ini rencananya akan disemayamkan di Kantor DPP Partai Golkar. Selanjutnya dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. "Mohon kiranya doa bagi almarhum dan ketabahan bagi keluarga yang ditinggalkan," isi pesan tersebut, Kamis (2/11). Sri Redjeki Sumaryoto adalah Menteri Negara Pemberdayaan Wanita pada Kabinet Gotong Royong, dengan masa jabatan 10 Agustus 2001 sampai dengan 20 Oktober 2004. Sri lahir di Surakarta, Jawa Tengah. Sebelum duduk di jajaran kabinet, mendiang pernah duduk sebagai anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar untuk periode 1999&ndash;2004. Kala itu dia diberikan kepercayaan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri menjadi Menteri Pemberdayaan Perempuan. Sri merupakan salah satu menteri yang merangkap jabatan menjadi seorang anggota legislatif dan juga menteri. Sri juga merupakan Sarjana Hukum Universitas Indonesia (UI). Ia meraih gelar sarjana pada tahun 1973 dari Fakultas Hukum.

Menteri dari Golkar yang Jadi Kepercayaan Megawati Telah Berpulang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/menteri-yohana-sesalkan-kematian-bayi-mungil-debora_m_156421.jpeg" alt="Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohana Susana Yembise." width="100%">
<figcaption>Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohana Susana Yembise.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Orang tua bayi mungil Tiara Debora Simanjorang harus &lrm;menelan pil pahit. Karena putri kesayangannya harus meninggal dunia, karena diduga adanya pembiaran dari Rumah Sakit (RS) Mitra Keluarga, Kalideres. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohana Susana Yembise menyesalkan dengan meninggalnya bayi munggil berusia 4 bulan ini. Pasalnya kematian bayi Debora sejatinya tidak perlu terjadi. "Sangat menyesalkan. Apalagi Kementerian PPPA kan melindungi anak-anak seluruh Indonesia," ujar Yohana saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (11/9). Saat ini Yohana belum bisa mengatakan adanya pembiaran dari RS Mitra Keluarga, Kalideres atas meninggalnya bayi Debora itu. Sebab hal itu menurutnya ada di ranah kepolisian kewenangannya. Namun apabila terbukti adanya pembiayaran, &lrm;maka dia meminta pihak kepolisian memberikan hukuman tegas. "Jadi bila mana setelah diselidiki melanggar UU maka ya dikenakan pidana. Karena setiap anak punya hak untuk hidup dan hak untuk diperhatikan," katanya. Dalam hal ini, Yohana juga mengaku akan melakukan koordinasi lanjutan dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Karena kasus seperti bayi Debora tidak boleh terjadi lagi di kemudian hari. Untuk itu Kemenkes perlu melakukan teguran kepada pihak rumah sakit, yang selalu membuat sulit para pasiennya bisa mendapatkan perawatan. "Kepada kementerian terkait memberikan teguran kepada beberapa rumah sakit yang tidak memperhatikan pasien," pungkasnya. &lrm;Sekadar informasi, Bayi Debora meninggal pekan lalu di ruang Instalasi Gawat Darurat RS Mitra Keluarga. Meski dalam kondisi kritis, bayi Debora tak juga dirujuk ke ruang perawatan intensif khusus anak karena orang tuanya, Henny Silalahi dan Rudianto Simanjorang tak punya uang cukup. Untuk bisa dirawat di ruang khusus, orang tua bayi Debora harus menyediakan uang muka Rp19,8 juta. Sementara mereka hanya punya uang Rp 5 juta. BPJS Kesehatan yang dimiliki tak bisa dipakai lantaran RS swasta itu tak bekerja sama. Proses mendapatkan rumah sakit pengganti yang bekerja sama dengan BPJS butuh waktu. Saat rumah sakit pengganti didapat, bayi Debora sudah tak tertolong. RS Mitra Keluarga Kalideres melalui keterangan tertulis menyatakan, orang tua keberatan dengan biaya Rp19,8 juta. Rumah sakit juga sudah berupaya membantu mencari rumah sakit yang punya fasilitas untuk peserta BPJS. Pengelola juga menyatakan sudah memberikan penanganan semestinya pada bayi Debora selama di IGD&lrm;.

Menteri Yohana Sesalkan Kematian Bayi Mungil Debora

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/menteri-ini-kagum-dengan-perubahan-dolly-akan-terapkan-ke-daerah-lain_m_153746.jpeg" alt="LIHAT PRODUK: Yohana Susana Yembise saat melihat-lihat hasil sepatu dari home industry akhir pekan (27/8) di kawasan eks lokalisasi Dolly." width="100%">
<figcaption>LIHAT PRODUK: Yohana Susana Yembise saat melihat-lihat hasil sepatu dari home industry akhir pekan (27/8) di kawasan eks lokalisasi Dolly.</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Susana Yembise begitu kagum dengan perubahan eks Dolly di Kecamatan Sawahan Minggu (27/8). Perempuan-perempuan terdampak lokalisasi tersebut kini kian produktif. Mereka berkreasi mengembangkan produk-produk usaha kecil menengah (UKM) sebagai penghasilan sehari-hari. &rdquo;Saya mau ini. Ukuran 39 ya. Ada?&rdquo; pinta Yohana kepada salah seorang pegawai ketika mengunjungi tempat produksi sepatu di Kelurahan Putat Jaya akhir pekan itu. Sepatu pantofel hitam itu pun dijajal. Perempuan 58 tersebut langsung meminta ajudan untuk membungkus sepatu yang sebelumnya dipakai. Kemudian, dia memilih mengenakan sepatu buatan perempuan terdampak lokalisasi tersebut. &rdquo;Rasanya enak. Saya ganti sepatu saya. Yang tadi dari Australia. Saya pulang dari Perth. Tetapi, rasanya enak yang ini (sepatu buatan Dolly, Red),&rdquo; ungkapnya. Yohana pun memborong tujuh pasang sepatu. Produk-produk yang dibeli akan dipromosikan ke daerah-daerah lain. Perempuan yang akrab disapa Mama Yo itu sangat terkesan dengan perubahan Dolly. Tempat yang sebelumnya digunakan sebagai tempat prostitusi kini diubah menjadi tempat yang produktif. Para mantan perempuan penjaja seks hingga warga terdampak penutupan lokalisasi pun sudah bangkit dari masa lalu. &rdquo;Saya merasa terkesan. Akhirnya, saya bisa melihat Dolly yang sudah berubah secara langsung,&rdquo; ujarnya. Tempat yang disinggahi Yohana adalah tempat prostitusi kelas menengah atas. Dulunya disebut Barbara. Namun, bangunan tersebut kini dijadikan rumah produksi sepatu dengan merek Putat Jaya Collection. Bahkan, sepatu-sepatu yang diproduksi banyak dipesan pemkot. Mereka pun menerima pemesanan sandal dari hotel-hotel di Surabaya. &rdquo;Ini perubahan yang betul-betul nyata. Daerah yang dulu dianggap tidak terpuji sekarang menjadi populer,&rdquo; katanya. Yohana menuturkan, pihaknya juga akan menerapkan konsep penutupan Dolly ke beberapa tempat lainnya. Bahkan, dia berminat menghadirkan karyawan produksi sepatu di Dolly untuk memberikan pelatihan ke daerah-daerah lain. &rdquo;Saya akan ajak mereka membantu daerah-daerah lain untuk membuat sepatu. Jadi, produksi Dolly bisa terkenal ke mana-mana,&rdquo; tutur Yohana. Menurut dia, Wali Kota Tri Rismaharini adalah salah seorang pimpinan daerah yang sangat peduli terhadap perempuan dan anak. Selain telah membuktikan mampu menutup Dolly, Surabaya berhasil meraih penghargaan Kota Layak Anak. &rdquo;Risma bisa menjadi model agar pemimpin daerah lain bisa melindungi perempuan dan anak,&rdquo; jelasnya. Yohana melanjutkan, pihaknya juga berencana mengadopsi cara Risma menutup lokalisasi di daerah-daerah lain. Selama ini dia kerap mengunjungi lokalisasi di beberapa daerah. Menurut Yohana, Dolly adalah salah satu contoh yang bagus untuk diterapkan ke daerah lain. Misalnya, lokalisasi Kalijodo, Jakarta. Kini tempat itu diubah menjadi taman bermain ramah anak. Nah, dari sisi perekonomian, sekarang Dolly berhasil. &rdquo;Saya akan menyuruh daerah lain untuk datang ke Dolly,&rdquo; ujarnya. Sebelumnya, Yohana juga mengadakan kegiatan sosialisasi dan advokasi di Taman Bungkul pukul 07.00. Ratusan perempuan dilibatkan untuk bersama-sama memberikan pengetahuan tentang kekerasan perempuan dan anak. &rdquo;Kami ajak seluruh lapisan masyarakat bersama-sama mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak,&rdquo; ungkap Yohana. Dia menjelaskan, perempuan dan anak harus dilindungi. Bahkan, sekarang ada undang-undang yang tegas melindungi kaum perempuan dan anak. Namun, masih sedikit masyarakat yang memahami. Karena itu, sosialisasi dan advokasi tersebut dilakukan. &rdquo;Setelah disosialisasi serta advokasi, mulai banyak yang mengadu atas kekerasan perempuan dan anak,&rdquo; ujarnya. Menurut Yohana, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sangat tinggi. Sesuai dengan data yang diperoleh PPPA, kekerasan terhadap perempuan Indonesia mencapai 24 juta kasus. Sementara itu, anak-anak masih didata BPS. &rdquo;Tahun depan kami akan ada data kasus anak. Dari berbagai jenis kekerasan. Kemudian, sanksi pada UU akan diterapkan,&rdquo; tandasnya.

Menteri Ini Kagum dengan Perubahan Dolly, Akan Terapkan ke Daerah Lain