<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/1657801031106.jpg" alt="Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Dok JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Jawa Timur membuktikan sebagai provinsi gudangnya desa mandiri. Terbaru, berdasar pemutakhiran data indeks desa membangun, Jatim dinobatkan sebagai provinsi dengan desa mandiri terbanyak se-Indonesia.  Berdasar SK Menteri PDTT Nomor 80 Tahun 2022 tentang status kemajuan dan kemandirian desa 2022, jumlah desa mandiri di Jatim sebanyak 1.490 desa dengan status mandiri, 3.906 desa maju, dan 2.326 desa dengan status berkembang.  ”Jatim menjadi penyumbang desa mandiri terbanyak dibanding provinsi lain. Dari total 6.238 desa mandiri di Indonesia, 23,88 persen atau 1.490 desa mandiri ada di Jatim,” kata Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa,  Kamis (14/7).  Di posisi kedua tercatat Jabar dengan 1.130 desa mandiri (18,11 persen), dan ketiga Kalbar dengan 586 desa mandiri atau 9,39 persen. Jumlah desa mandiri di Jatim pada 2022 naik drastis dibanding 2021 sebelumnya. Pada 2021 tercatat ada 697 desa mandiri di Jatim.  ”Alhamdulillah, tahun ini jumlahnya bertambah lebih dari 2 kali lipat menjadi 1.490 atau naik 113,77 persen. Ini prestasi luar biasa,” papar Khofifah.  Tidak hanya itu, 5 desa mandiri di Jatim juga masuk dalam 10 besar nasional dengan status IDM Mandiri. Yakni Desa Oro Oro Ombo (Kecamatan Batu, Kota Batu-peringkat 1), Desa Sidomulyo (Kecamatan Batu, Kota Batu-peringkat 2), Desa Genteng Kulon (Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi-peringkat 3).  Kemudian Desa Merkawang (Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban-peringkat 7), dan Desa Genteng Wetan (Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi-peringkat 10).  Di Jatim, Kabupaten Bojonegoro menjadi kabupaten dengan jumlah desa mandiri terbanyak dengan 155 desa mandiri, disusul Kabupaten Gresik 153 desa, dan Kabupaten Banyuwangi 138 desa mandiri.  Menurut Gubernur Khofifah, capaian tersebut sejalan dengan upaya Pemprov Jatim untuk terus membangun dan memberdayakan masyarakat desa melalui berbagai program. Pemprov Jatim juga berupaya mengurangi disparitas antara desa dan kota, terutama masalah kemiskinan.  ”Semoga tahun ini, disparitas kemiskinan desa dan kota di Jatim terus menyempit,” ujar Khofifah.

Jatim Punya 1.490 Desa Mandiri, Tertinggi Se-Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/apresiasi-dari-peraih-nobel-ekonomi_m_.jpg" alt="Menteri Desa PDTT Eko Putro Sandjojo menjelaskan tentang program-program pemerintah dalam Forum Tri Hita Karana (THK) Sustainable Development di Nusa Dua, Bali." width="100%">
<figcaption>Menteri Desa PDTT Eko Putro Sandjojo menjelaskan tentang program-program pemerintah dalam Forum Tri Hita Karana (THK) Sustainable Development di Nusa Dua, Bali.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pada 2018 ini, jumlah dana desa yang disalurkan pemerintah Indonesia mencapai Rp 60 triliun untuk 74.957 desa di seluruh Indonesia. Setiap desa rata-rata mendapatkan RP 600 &ndash; Rp 800 juta. Jumlah dana desa diperkirakan meningkat tahun depan seiring penambahan alokasi dana desa 2019 yang direncanakan sebesar Rp 73 triliun. Peraih nobel bidang ekonomi Prof Joseph Stiglitz mengapresiasi model pembangunan wilayah perdesaan di Indonesia dengan menggunakan dana desa sebagai stimulus pembangunan yang dimulai dari desa. &rsquo;&rsquo;Saya sangat mengapresiasi model pembangunan seperti ini. Pembangunan didasarkan pada kebutuhan yang berbeda di setiap daerah. Ini menghasilkan pola pembangunan wilayah yang menakjubkan,&rsquo;&rsquo; ungkap mantan penasihat Presiden Clinton itu dalam Forum Tri Hita Karana (THK) Sustainable Development di Nusa Dua, Bali, Kamis (11/10/2018). Demikian juga Center for Global Development, sebuah lembaga yang bekerja untuk menurunkan tingkat kemiskinan global mengapresiasi program dana desa karena mampu menciptakan kualitas hidup masyarakat pedesaan yang lebih baik.&rdquo;Beragam program pembangunan yang fokus pada pertumbuhan ekonomi, pendidikan, kesehatan, air bersih, serta infrastruktur dasar menjadi bagian penting untuk memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat,&rdquo; tutur Presiden Center for Global Development Masood Ahmed. Masood menambahkan, pengentasan kemiskinan melalui kebijakan dana desa merupakan bagian penting kontribusi pemerintah Indonesia dalam mewujudkan tujuan pembangunan global dan dunia yang lebih baik.&rdquo;Pembangunan sarana dan prasarana di pedesaan melalui dana desa adalah langkah nyata mendukung pengentasan kemiskinan yang menjadi tujuan dari Sustainable Development Goals (SDGs),&rdquo; sebutnya. Presiden The International Fund for Agricultural Development (IFAD) Gilbert Houngbo menilai program dana desa adalah sebuah transformasi untuk wilayah perdesaan. Dengan model tersebut, semua pihak mandapatkan manfaat. Hal itu sejalan dengan program-program IFAD untuk membangun wilayah perdesaan melalui bidang pertanian.&rdquo;Kami akan rekomendasikan model Dana Desa ini kepada negara-negara berkembang di seluruh dunia,&rdquo; tutur Houngbo.

Apresiasi Dari Peraih Nobel Ekonomi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/saat-menteri-eko-gaet-perguruan-tinggi-cari-format-terbaik-bangun-desa_m_200112.jpeg" alt="Meteri PDTT Eko Putro Sandjojo" width="100%">
<figcaption>Meteri PDTT Eko Putro Sandjojo</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pemerintah bersama Perguruan Tinggi dan sejumlah pemangku kepentingan lainnya terus mencari format terbaik untuk mengembangkan perekonomian di daerah, khususnya di desa. Pemerintah, lewat APBN terus menggelontor dana puluhan triliun untuk menggerakan perekonomian di sana. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Eko Putro Sandjojo menyambut baik perguruan tinggi dan lembaga lainnya dalam mencari format terbaik pengembangan wilayah pedesaan. &ldquo;Dengan dialog, kita mendapatkan feedback mana yang perlu diteruskan dan diperbaiki," ujar Eko Putro saat berbicara dalam sebuah diskusi "Mewujudkan Masyarakat Desa Mandiri" di Jakarta, Kamis (29/3). Dikatakannya, kunci sukses pembangunan di desa adalah partisipasi masyarakat. Untuk itu, keaktifan melakukan dialog dengan berbagai elemen masyarakat dan&nbsp; mensosialisasikan hasil-hasil pembangunan desa jadi sangat penting. &ldquo;Dengan begitu publik tahu untuk apa saja Dana Desa dipergunakan. Semuanya harus transparan,&rdquo; terang Eko. Sekjen PP KAGAMA (Keluarga Alumni Univeritas Gajah Mada) AAGN Ari Dwipayana menyampaikan, kolaborasi pihaknya dengan Kemendes PDTT dilakukan untuk mengetahui apa yang harus dilakukan ke depan dalam pembangunan desa, mengingat jumlah dana desa yang dialokasikan ke desa semakin besar. Dampaknya harus dilihat, apakah akan berdampak pada penurunan kemiskinan dan ketimpangan sosial atau tidak. &ldquo;Kita bersama-sama mendorong supaya dana desa yang semakin besar itu bisa memunculkan partisipasi warga sehingga pembangunan desa bisa berkelanjutan dan mandiri," katanya. Menurutnya, membangun desa tidak sekadar membangun di desa. Karena, kalau membangun di desa artinya sama dengan orang luar yang membangun desa. Padahal masyarakat desa punya modal sosial, yaitu kekuatan masyarakat desa dalam menggerakan pembangunan di desa, dan partisipasi masyarakat menjadi kekuatannya. Sementara itu, Anggota DPR RI Komisi II Budiman Sudjatmiko mengatakan, kalau Indonesia mau maju, investasinya pada neuron/otak dan silicon, setelah infrastuktur. &ldquo;Kita dorong Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), lembaga riset Perguruan Tinggi, penggiat desa, kolaborasi kerja sama dengan desa. Inovasi dan kreativitas, kuncinya,&rdquo; pungkasnya. Rasito.

Saat Menteri Eko Gaet Perguruan Tinggi Cari Format Terbaik Bangun Desa

menteri pdtt

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#menteri pdtt

Berita Terkini

Jatim Punya 1.490 Desa Mandiri, Tertinggi Se-Indonesia

Apresiasi Dari Peraih Nobel Ekonomi

Saat Menteri Eko Gaet Perguruan Tinggi Cari Format Terbaik Bangun Desa

Download Aplikasi JawaPos.com