<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/Screenshot_2021-06-15-09-13-19-851_com.google.android.youtube.jpg" alt="Caption: Mendikbudristek Nadiem Makarim dalam Festival Kampus Merdeka 2021 secara daring, Selasa (15/6). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Caption: Mendikbudristek Nadiem Makarim dalam Festival Kampus Merdeka 2021 secara daring, Selasa (15/6). (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim membocorkan program turunan dari kebijakan Merdeka Belajar. Salah satu program yang disiapkan adalah Praktisi Mengajar.  Adapun, program tersebut adalah untuk menarik para praktisi teknologi secara individu untuk mengajar di kampus. Mereka akan ditarik untuk menjadi dosen part time.  "Tahun depan program baru akan diluncurkan, satu adalah Praktisi Mengajar. Terlalu lambat kalau cuma tunggu anak-anak yang dapat kesempatan magang. Sekarang praktisinya kita tarik dari industri untuk mengajar mata kuliah di kampus," terangnya dalam acara peresmian Gerakan Akselerasi Generasi Digital, Rabu (15/12).  Kemudian, program untuk menciptakan ekosistem digital dengan mengajak perusahaan teknologi untuk membuka pintu atau memberikan kesempatan magang kepada para mahasiswa. Program ini akan berlangsung selama 6 bulan.  "Semua perusahaan-perusahaan teknologi menjadi mini universitas selama 6 bulan, tidak terdistraksi, dapat full 20 SKS seolah-olah mereka mengambil 5 mata kuliah," jelas Nadiem.  Selain itu, program Merdeka Belajar lainnya yang disiapkan adalah di bidang entrepreneurship. Mahasiswa yang memiliki ide wirausaha nantinya akan dipasangkan dengan para mentor untuk dibina.  "Lalu ketiga adalah program wirausaha yang diluncurkan tahun depan untuk me-matching anak-anak yang punya ide-ide brilian dengan mentor-mentor di dalam industri yang akan membina mereka," ujarnya.  Menurut Nadiem, semua diperlukan untuk terus mempersiapkan eksositem agar dapat mengatasi tantangan yang ada. "Saya rasa kita akan memasuki era baru dimana kita tidak bisa hanya mengejar ketertinggalan kita. Kita harus melakukan lompatan," tutup Nadiem.

Menteri Nadiem Bocorkan 3 Program Merdeka Belajar Tahun 2022

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/Mendikbud-Ristek-Nadiem-Makariem-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim saat rapat bersama Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/5/2021). Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim mengatakan seluruh sekolah harus menerapkan belajar tatap muka terbatas. Dia mengatakan tempat-" width="100%">
<figcaption>Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim saat rapat bersama Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/5/2021). Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim mengatakan seluruh sekolah harus menerapkan belajar tatap muka terbatas. Dia mengatakan tempat-</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim menuturkan bahwa saat ini banyak negara yang tengah memantau perkembangan implementasi pendidikan Indonesia. Salah satu yang menarik perhatian adalah program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.  Kemendikbudristek saat ini melalui program tersebut sedang membawa pengalaman entrepreneur untuk ditanamkan ke dalam Perguruan Tinggi. Contohnya adalah para mahasiswa untuk magang di dalam perusahaan startup sampai mengerjakan sejumlah proyek kewirausahaan.  "Jadi anak kita saat lulus 4 tahun S1, dia sudah satu semester magang di dalam unicorn, satu semester mengerjakan project entrepreneurship, satu semester melakukan agritech di daerah," jelas Nadiem dalam acara peresmian Gerakan Akselerasi Generasi Digital, Rabu (15/12).  Dalam kegiatan magang ada pelatihan dan sertifikasi teknologi bersama perusahaan startup selama 6 bulan. Itu diklaim merupakan pertama kalinya terjadi di dunia. Ratusan perusahaan juga telah bergabung untuk menjadi universitas mini selama 6 bulan.  "Tidak terdistraksi, dapat full 20 SKS seolah-olah mereka mengambil 5 mata kuliah. Ini belum pernah terjadi, negara-negara lain sedang melihat Indonesia sebagai salah satu pionir dalam melakukan ini, karena mereka juga mau ke arah situ juga. Kita melakukannya dalam waktu 1 tahun," ujar Nadiem.  Dengan pengalaman belajar di luar program studi (prodi) bersama startup Unicorn selama tiga semester itu, Nadiem meyakini bahwa mereka dapat menjadi bibit unggul generasi penerus bangsa. Sebab, mereka tidak hanya belajar satu bidang saja, namun juga sambil menggali potensi lain yang ada di dalam diri mereka.  "Anak itu sudah jadi super power, dia sudah punya banyak sekali jurus," tutup Nadiem.

Menteri Nadiem Sebut Negara Lain Pantau Terobosan Pendidikan Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/Mendikbud-Ristek-Nadiem-Makariem-Dery-Ridwansah-3-1.jpg" alt="Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim saat rapat bersama Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/5/2021). Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim mengatakan seluruh sekolah harus menerapkan belajar tatap muka terbatas. Dia mengatakan tempat-" width="100%">
<figcaption>Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim saat rapat bersama Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/5/2021). Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim mengatakan seluruh sekolah harus menerapkan belajar tatap muka terbatas. Dia mengatakan tempat-</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim menyampaikan keluhannya terkait dengan dunia pendidikan di masa pandemi Covid-19. Salah satunya sekolah yang tidak diprioritaskan untuk dibuka.  Kata dia, seharusnya sekolah mendapatkan prioritas untuk dibuka apabila terjadi kebijakan pelonggaran kegiatan masyarakat. Bukan malah sekolah yang terakhir untuk buka.  "Harapan saya adalah sekolah ini melaksanakan tatap muka dan sekolah ada yang terakhir ditutup," ungkap dia dalam Rapat Kerja bersama Komisi X DPR RI, Rabu (1/12) kemarin.  Ia menyayangkan pemerintah yang lebih memprioritaskan sektor perekonomian untuk segera dibuka. Menurut pandangannya, itu terlalu mendiskriminasi dunia pendidikan.  "Apapun sektor-sektor lain dulu (yang dibuka). Sekolah harus selalu diprioritaskan terakhir ditutup, harusnya memang begitu menurut kami," ujarnya.  "Sekolah itu yang terpenting, lebih penting dari perdagangan, lebih penting lagi dari cinema, lebih penting lagi dari mal, sekolah itu yang dampaknya permanen kepada masa depan generasi kita. Jadi jangan anak-anak kita yang dikorbankan, itu adalah prinsip dasar kita," sambung Nadiem.  Diharapkan, dengan SKB versi baru yang akan diterbitkan dapat memperjelas hak sekolah dan kriteria untuk bisa melaksanakan tatap muka. Begitu juga kewenangan daerah untuk bisa menutup sekolahnya.  "Itu akan diperjelas dan akan kami perinci, sebentar lagi akan kami umumkan juga agar mendorong lebih cepat (PTM full)," tandas dia.  "Harapan kami akan memperjelas haknya sekolah dan kriteria dan haknya sekolah untuk bisa melaksanakan tatap muka dan apa kewenangan daerah untuk bisa menutup sekolahnya di luar itu, itu akan diperjelas dan akan kami perinci, sebentar lagi akan kami umumkan juga agar mendorong lebih cepat (PTM full)," pungkas dia.

Menteri Nadiem Kecewa Pelonggaran Aturan Masih Diskriminasi Sekolah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/Ferdiansyah-Komisi-X-Istimewa.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi X DPR RI Ferdiansyah menyampaikan bahwa saat ini belum ada kebijakan khusus untuk menanggulangi learning loss. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) pun diminta mencari solusi atas kondisi ini.  "Satu hal yang belum diberikan Kemendikbudristek adalah solusi terhadap pelajar yang terdampak learning loss," ujar Ferdiansyah dalam siaran YouTube Vox Populi Indonesia dikutip, Senin (4/10).  Dikatakan juga olehnya, learning loss terjadi akibat konsep pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang minim persiapan. PJJ ini memang hadir sebagai alternatif, namun sangat disayangkan belum matang.  "Apalagi program ini mungkin belum sesuai dengan kondisi yang ada di Indonesia," tuturnya.  Selain itu, Ferdiansyah pun heran ketika Kemendikbudristek tetap melanjutkan Asesmen Nasional (AN). Sebab dikatakan bahwa AN sebagai salah satu solusi dari learning loss.  "Lagi-lagi apa kaitannya dengan learning loss. Ini jadi pertanyaan," sebutnya.  Menurutnya, AN tidak akan memberikan pengaruh untuk mengurangi learning loss. Sebab, AN berfungsi hanya untuk evalusasi sistem pendidikan di masing-masing wilayah saja.  "Tapi, biar enggak mubazir saya harap AN punya instrumen untuk memetakan, punya data dimana saja, di jenjang mana dan di kelas berapa saja ada learning loss," pungkas Ferdiansyah.

Solusi Konkret Menteri Nadiem soal Learning Loss Belum Terlihat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/Mendikbhd-Nadiem-Makariem-Dery-Ridwansah-7.jpg" alt="Mendikbud Nadiem Makarim (Dok . Dery Ridwamsah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Mendikbud Nadiem Makarim (Dok . Dery Ridwamsah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Beberapa hari lalu, ramai diperbincangkan draf penyederhanaan kurikulum dan asesmen nasional milik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tertanggal 25 Agustus 2020.  Mengenai hal itu, Mendikbud Nadiem Makarim pun memastikan bahwa pihaknya akan terlebih dahulu melakukan uji publik tersebut. Seluruh pemangku kepentingan dari dunia pendidikan pun akan dimintai bantuan untuk menyusun penyederhanaan kurikulum.  "Tidak ada rencana penyederhanaan di 2021 dan tidak akan terjadi tanpa ada partisipasi publik dan uji publik," jelasnya dalam Rapat Kerja bersama Komisi X DPR secara virtual, Rabu (23/9).  Pihaknya juga akan membahas mengenai penyederhanaan kurikulum dengan DPR sebelum melakukan uji publik. Rencananya, pihaknya akan membentuk grup disuksi bersama DPR.  "Dengan senang hati kami akan mengadakan Focus Grup Discussion (FGD) tersebut dengan DPR. Mungkin dengan dimulai dari diskusi yang intensif di grup kecil dan kita temukan benang merahnya," imbuhnya.  Selain itu, mengenai bocornya informasi internal ke publik, ia menyesalkannya. Sebab, menjadi isu negatif yang beredar di masyarakat. Untuk itu, pihaknya pun akan lebih berhati-hati dan akan lebih sering berkomunikasi ke publik mengenai isu terkini pendidikan.  "Mungkin kami harus lebih cermat dalam komunikasi ke publik dan dalam menangani dokumen sensitif internal. Tentunya kita ingin menjunjung tinggi keterbukaan dalam kementerian, kalau itu menimbulkan gejolak harus kami pertimbangkan juga. Jadi kami terima dengan serius masukan dari Komisi X DPR RI dan akan segera kami perbaiki," tutupnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=avpwZE63nD8

Menteri Nadiem Tegaskan Kurikulum Baru Akan Uji Publik Terlebih Dulu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/Mendikbhd-Nadiem-Makariem-Dery-Ridwansah-7.jpg" alt="Mendikbud Nadiem Makarim (Dok . Dery Ridwamsah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Mendikbud Nadiem Makarim (Dok . Dery Ridwamsah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah telah memperbolehkan sekolah yang berada di zona hijau dan kuning untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Hanya saja, langkah itu mendapatkan kritikan dari berbagai pihak dan meminta agar kegiatan pembelajaran tatap muka di zona kuning ditiadakan.  Terkait hal itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim pun mengatakan bahwa pihaknya memutuskan hal tersebut setelah melewati pertimbangan yang matang. Salah satunya bakal adanya kesenjangan sosial yang semakin melebar. <ul> 	<li>Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/07/08/2020/nadiem-beri-pernyataan-soal-pembukaan-sekolah-di-zona-kuning/">Nadiem Beri Pernyataan Soal Pembukaan Sekolah di Zona Kuning</a></li> </ul> "Jadi kita itu melihat dari dampak multidimensional, kita nggak bisa melihat ini sebagai krisis kesehatan saja, tapi juga ekonomi dan pendidikan," tuturnya dalam Webinar JakPost Educating The Nation 2020-2045, Rabu (12/8).  Nadiem melanjutkan, pembukaan sekolah ini jika tidak dilakukan akan membuat dampak yang besar terhadap perkembangan generasi bangsa Indonesia. Maka dari itu, perlu penyeimbangan antara pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.  "Kita juga memahami bahwa (pembukaan sekolah) ini selalu ada risiko, tapi ketika kita punya 50 persen yang tahan dalam PJJ, setengah dari mereka juga ada yang nggak bisa mengikuti PJJ, kesenjangan itu akan sangat lebar di Indonesia," ungkap Nadiem.  Dia pun kembali menjelaskan, mayoritas wilayah yang berada di zona kuning dan hijau merupakan kawasan 3T (terluar, terdepan, tertinggal). Totalnya sebesar 88 persen.  "Kepala sekolah juga harus mempunyai izin dari komite sekolah, seperti perwakilan orang tua dan masyarakat lokal di setiap sekolah untuk memulai pembukaan sekolah. Orang tua bisa dapat menolak untuk melakukan tatap muka," pungkas Nadiem.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=_G03Xrdt4_U  https://www.youtube.com/watch?v=jOdMR0iVr_U

Pembukaan Sekolah di Zona Kuning Dikritik, Nadiem Beri Penjelasan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/Mendikbhd-Nadiem-Makariem-Dery-Ridwansah-7.jpg" alt="Mendikbud Nadiem Makarim (Dok . Dery Ridwamsah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Mendikbud Nadiem Makarim (Dok . Dery Ridwamsah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Bidang Pendidikan Retno Listyarti membuat surat terbuka kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim. Surat terbuka ini merupakan bentuk kritik atas pengelolaan pendidikan di Indonesia.  "Saya menulis surat terbuka ini sebagai seorang ibu yang merupakan Warga Negara Indonsia. Mas Menteri, tujuan saya menulis surat ini adalah untuk menyampaikan beberapa kritisi saya atas konsep berpikir Anda sebagai menteri yang mengurusi urusan pendidikan di negeri yang berpenduduk 269,60 juta jiwa dan luas wilayah yang mencapai 1.905 juta kilometer persegi," ujarnya dalam surat terbuka tersebut, Sabtu (1/8).  Salah satunya adalah pernyataan Nadiem atas sekolah negeri yang dikatakan hanya untuk orang menengah ke bawah.  "Mas Menteri, saya terkejut membaca berita di media online terkait pernyataan Anda bahwa sekolah negeri seharusnya diperuntukkan bagi siswa dengan tingkat ekonomi rendah atau dengan kata lain anak dari keluarga miskin," tutur dia.  Hal tersebut menggambarkan bahwa Nadiem belum memahami konstitusi Republik Indonesia. Pasalnya, dalam UUD 1945 Pasal 31, tertulis jelas bahwa setiap warga negara berhak mendapat dan mengikuti pendidikan dasar, di mana pemerintah wajib membiayainya.  "Pengertian kata setiap warga adalah seluruh anak Indonesia, baik yang pintar maupun tidak, yang berasal dari keluarga kaya maupun miskin, dan yang disabilitas maupun yang tidak. Sekolah negeri adalah sekolah yang dibangun pemerintah dalam upaya memenuhi hak atas pendidikan tersebut. Dengan demikian semua anak Indonesia berhak belajar di sekolah negeri," urainya.  Kata dia, dari pernyataan itu, pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah dalam memajukan bangsa ini. Bahkan pemenuhan hak atas pendidikan ini pun menjadi salah satu tujuan negera RI yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945 yaitu Mencerdaskan kehidupan bangsa.  Lebih lanjut, Retno menegaskan lewat Pasal 31 itu, secara jelas dikatakan bahwa hak atas pendidikan untuk semua warga Negara, bukan khusus warga Negara miskin atau kaya.  "Pernyataan bahwa sekolah negeri seharusnya diperuntukkan bagi siswa dengan tingkat ekonomi rendah adalah pernyataan yang tidak tepat, terlebih dikemukakan oleh seorang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia," pungkasnya.  Sebelumnya, Nadiem diketahui mengatakan bahwa sekolah negeri seharusnya diperuntukkan bagi siswa dengan tingkat ekonomi rendah atau dengan kata lain anak dari keluarga miskin.  "Secara prinsip undang-undang dasar kita, sekolah negeri itu seharusnya untuk yang paling membutuhkan secara sosial ekonomi. Itu kan prinsip keadilan sosial yang dijunjung tinggi," ujarnya dalam acara diskusi daring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (29/7).  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=nj7NuOsEWf8  https://www.youtube.com/watch?v=HFeYFmQLXrA  https://www.youtube.com/watch?v=GYYJMr-RaRo

Sebut Soal Peruntukan Sekolah Negeri, Menteri Nadiem Kembali Dikritisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/IMG-20200731-WA0024.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim melaksanakan Salat Idul Adha 1441 H di Masjid Baitut Tholibin yang berada di Kantor Kemendikbud, Jakarta, Jumat (31/7). Pelaksanaan Salat Idul Adha tersebut sesuai dengan protokol kesehatan yang telah ditetapkan. “Saya menyampaikan selamat Idul Adha 1441 H, semoga hikmah peringatan di tengah pandemi ini tetap menguatkan kita semua,” ucap Mendikbud usai melaksanakan Salat Idul Adha dalam keterangan resmi yang diterima JawaPos.com. Sementara itu, mantan Menteri Agama periode 2001-2004, Said Agil Husin Al Munawar juga turut hadir dalam Salat Idul Adha di kantor Kemendikbud. Dia juga menyampaikan pesan agar umat Islam dapat menjadi teladan bagi sesama umat agama seperti dalam kisah Nabi Ibrahim. “Nabi Ibrahim mengorbankan putra satu-satunya Nabi Ismail dengan ikhlas tapi Allah telah menggantikanya dengan seekor domba. Kita harus optimis dalam berusaha yang selalu bergerak dalam ruang dan waktu. Semoga segala amal ibadah yang kita laksanakan diterima Allah,” tutur Said. Pada kesempatan ini, Mendikbud secara simbolis memberikan hewan kurban satu ekor sapi. Panitia kurban Masjid Baitut Tholibin juga menerima 14 ekor sapi dan 7 ekor kambing dari pejabat di lingkungan Kemendikbud.

Mendikbud Nadiem Laksanakan Salat Idul Adha di Masjid Kemendikbud

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/IMG-20200730-WA0014.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Banyak pihak menyampaikan agar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim turun ke lapangan untuk meninjau pelaksanaan pembelajaran jarak jauh (PJJ) secara daring. Hal ini dilakukan agar Menteri Nadiem memahami bagaimana perbedaan hambatan pendidikan di setiap wilayah Indonesia.  Pada akhirnya, hari ini, Kamis (30/7), Nadiem pun melakukan pemantauan terhadap sekolah-sekolah di sekitar wilayah Bogor, Jawa Barat. Dia juga menyempatkan diri menyapa para siswa di tengah kegiatan belajar mengajar (KBM) secara daring bersama para gurunya untuk memberikan tambahan motivasi.  Sekolah-sekolah yang dikunjungi Nadiem di antaranya adalah SDN Polisi 1, SMA Regina Pacis, SMP Al Ghazaly, SMK Ma'arif NU Ciomas, dan SMU Muhammadiyah Bogor.  Berdasarkan hasil kunjungannya, Nadiem melihat beberapa tantangan yang dihadapi orang tua dan siswa dalam menyelenggarakan PJJ. "Pertama adalah penyediaan sarana pembelajaran, kedua adalah pengadaan kuota, ketiga adalah penyederhanaan kurikulum, dan keempat adalah penerapan pendidikan karakter," urainya.  Menjawab tantangan tersebut, Mendikbud berkomitmen untuk memperbaiki kualitas jaringan. Namun, untuk itu perlu ada kolaborasi antar kementerian dan lembaga terkait untuk meningkatkan kualitas infrastruktur jaringan.  "Saya sadari kondisi ini sangat serius dan perlu segera diatasi, karena faktor ini adalah penentu penyampaian konten pembelajaran kepada siswa. Saya sangat mengapreasiasi perjuangan dan kesabaran para guru dan orang tua yang telah semaksimal mungkin memfasilitasi PJJ bagi anak-anak," ucap Nadiem dalam keterangan resminya, Kamis (30/7).  Melalui kunjungan ini, Nadiem berharap Kemendikbud memperoleh masukan secara langsung dari para pengguna layanan pendidikan untuk peningkatan kualitas kebijakan mendatang.  "Kami sedang merancang apa yang bisa kami lakukan untuk mengatasi masalah kurikulum dan pengadaan kuota, kami mendengar keluhan ini dan meresponsnya," lanjut dia.  Untuk sisi kurikulum, Kemendikbud dalam waktu dekat akan mengumumkan skema penyederhanaan kurikulum yang bisa diterapkan dalam kondisi darurat.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/IMG-20200730-WA0015.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Mendikbud Nadiem Makarim ketika melakukan pemantauan di sekolah-sekolah sekitar wilayah Bogor, Jawa Barat (Kemendikbud)  "Model pembelajaran saat ini mengedepankan unsur fleksibilitas, jadi sekolah bisa mengatur apa yang cocok untuk kondisi mereka. Lakukan yang terbaik untuk anak. Ketika saya melihat intitusi sudah melakukan yang terbaik untuk anak, saya menghargai kreativitas tersebut," kata Nadiem.  Senada dengan itu, saat bertemu dengan para pendidik di SDN Polisi 1, Mendikbud memberikan apresiasi atas kreativitas pembelajaran yang sudah dilakukan selama pandemi Covid-19.  "Saya senang, kepala sekolah dan guru mengambil kebijakan terhadap penerapan kurikulum yang sesuai dengan kondisi saat ini. Siswa dan guru bisa saling berbagi konten pembelajaran dengan guru dan murid-murid yang lain. Itulah guru penggerak," ucapnya.  Mendikbud menceritakan adanya masukan agar Kemendikbud menetapkan satu aplikasi yang sama untuk digunakan secara massal oleh sekolah dalam PJJ. Namun ia menampik bahwa hal tersebut bertentangan dengan konsep merdeka belajar. "Banyak platform yang bisa menjadi pilihan, kami beri kemerdekaan guru untuk menentukan yang terbaik," ucapnya.  Tidak ada yang menginginkan PJJ, Nadiem mengatakan bahwa ini bukanlah kebijakan Kemendikbud. Justru yang sedang diupayakan bersama adalah bagaimana mengembalikan pembelajaran ke sekolah dengan memastikan keamanan dan kesehatan bagi seluruh warga pendidikan.  "Mari kita gotong royong untuk berkolaborasi keluar dari krisis ini. Kita lakukan yang terbaik untuk murid-murid kita," pungkas Nadiem.  Hadir mendampingi kunjungan Mendikbud yaitu Walikota Bogor Bima Arya, Sekretaris Ditjen Paudikdasmen Sutanto, Direktur SD Kemendikbud Sri Wahyuningsih, Direktur SMP Kemendikbud Mulyatsyah, dan Direktur SMA Kemendikbud Purwadi Sutanto.

Menteri Nadiem Pantau Pelaksanaan Pembelajaran Online di Sekolah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/Mendikbhd-Nadiem-Makariem-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Mendikbud Nadiem Makarim dalam rapat dengan DPR, Kamis (12/12). Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Mendikbud Nadiem Makarim dalam rapat dengan DPR, Kamis (12/12). Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim belum setahun menjabat sebagai menteri dalam Kabinet Indonesia Maju. Dirinya pun sebelumnya juga tidak berkecimpung di dalam birokrasi pemerintahan Indonesia.  Bahkan, pada saat pertama kali dia menjabat sebagai menteri, dirinya harus menghadapi tantangan pandemi Covid-19 yang membuat dampak masif terhadap aktivitas, seperti melemahnya perekonomian nasional dan juga tidak efektifnya pembelajaran dalam sistem pendidikan.  Padahal sebelum adanya pandemi, dirinya telah membuat berbagai terobosan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Mulai dari penghapusan UN, Merdeka Belajar hingga yang terbaru adalah adopsi teknologi pada sistem pendidikan di masa mendatang.  Ketika ditanya mengenai bagaimana dirinya menilai kinerja dalam peningkatan pendidikan di Indonesia, Nadiem pun menjawab.  "Untuk menilai kinerja saya, ya saya sih selalu tidak puas, waktu pertama kali bicara dengan eselon 1, saya memberikan peringatan kepada mereka kalo saya kerja memang ngga akan pernah puas, jadi jangan harapkan kalau saya bilang puas," ungkap dia melalui siaran streaming, Sabtu (11/7).  Apalagi, menurut dia di pemerintahan banyak hal yang membuat dirinya frustasi. Seperti permasalahan birokrasi, administrasi, regulasi hingga menjadi seseorang yang mengambil keputusan penting.  "Menjadi profil yang sangat publik, berbagai macam keputusan berat yang kita lakukan pasti ada seseorang yang tidak setuju, bagaimana menghandle itu, itu kan bagi saya dan tim saya itu tekanan yang sangat tinggi," tutur dia.  Namun, menurut dia hal terpenting adalah untuk terus aja menjalankan program yang telah diluncurkan dengan optimal. Di mana kekuatan mental harus menjadi utama untuk semua timnya.  "Kinerja kita harus selalu lebih baik dan perlu kita perbaiki terus, tapi yang terpenting adalah kita memberikan segalanya untuk menghasilkan ini (peningkatan pendidikan), kita nggak harus putus asa," jawabnya.  Selain itu, menurut dia, yang memiliki hak dalam menilai kinerjanya adalah Presiden Joko Widodo (Jokowi) serta masyarakat Indonesia.  "Saya tidak berhak menilai kinerja diri saya sendiri, yang bisa menilai kinerja saya hanya dua, pak presiden dan masyarakat Indonesia, itu adalah dua penilai kinerja saya," pungkasnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=mjzU4bBqCjs  https://www.youtube.com/watch?v=9udImu5go4Q  https://www.youtube.com/watch?v=tnYBd3revvo

Ditanya Soal Kinerja Selama Jadi Menteri, Nadiem Bilang Begini

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Menteri Nadiem

Berita Terkini